Delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur dari sel. Mereka kabur dengan cara membobol tembok dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi.

Peristiwa itu terjadi pada Miggu (27/4/2025) pukul 03.00 WIB. Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono membenarkan jika ada delapan tahanan yang kabur dari sel Tahti Polres Lahat.

Lima orang dari delapan tahanan yang kabur merupakan pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dari Satres Narkoba Lahat. Sementara, tiga lainnya dari pelaku tindak pidana umum Satreskrim Lahat.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi," kata Lispono dilansir detikSumbagsel, Senin (28/4/2025).

Pihaknya kini tengah melakukan pengejaran dan penyisiran di hutan-hutan sekitar Polres Lahat, dan memback-up jalur-jalur keluar dari Kota Lahat dengan cara melaksanakan patroli dan razia di seluruh polsek. Petugas jaga pada saat kejadian juga tengah diperiksa.

"Tim saat ini masih melakukan pengejaran terhadap delapan tersangka yang dimungkinkan masih berada di wilayah hukum Polres Lahat," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyebut kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Sugiat menilai terdapat banyak pelanggaran di kasus tersebut.

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Sugiat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Ada beberapa pasal, bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat," sambungnya.

Sugiat menyesalkan eksploitasi tersebut. Terlebih, kata dia, hal itu mulai dilakukan saat para korban masih berusia anak-anak.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan, si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orang tuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," ujarnya.

Dia mendorong kasus tersebut diusut kembali. Dia bejanji mengawal kasus tersebut hingga selesai.

"Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) melakukan audiensi ke Komisi XIII DPR RI atas dugaan eksploitasi. Mereka mengaku disiksa hingga tak memiliki identitas selama menjadi pemain OCI.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan kasus dugaan eksploitasi eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) tak selesai sejak awal mula diadukan. Atnike mengatakan saat ini kasus tersebut telah berlangsung selama 28 tahun.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama dia mengadukan ke Komnas HAM, sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," kata Atnike rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997. Jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," sambungnya.

Atnike mengatakan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM pada 1997, tak dijalankan oleh pihak OCI. Menurutnya, hasil pemantauan terdapat pelanggaran hak asasi manusia dari kasus tersebut.

Dia mengatakan pelanggaran HAM tersebut di antaranya, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui identitas dan hubungan keluarga. Atnike menyampaikan para pemain OCI tersebut masih berada di bawah umur saat diambil dari orang tuanya untuk dilatih menjadi pemain sirkus.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berhasil menangkap TJC, warga negara (WN) Amerika Serikat yang menjadi buron US Marshals. Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas, Saffar Muhammad Godam, menegaskan komitmen pihaknya dalam menegakkan hukum terkait warga negara asing (WNA) yang bermasalah.

"Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berkomitmen dan konsisten dalam menegakkan hukum keimigrasian, yang terkait dengan WNA yang bermasalah, terutama bermasalah dengan hukum dan kejahatan internasional," kata Godam dalam konferensi pers di kantor Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

Godam mengatakan pihaknya akan terus konsisten dalam menegakkan hukum keimigrasian. Dia mengatakan Ditjen Imigrasi akan terus meningkatkan kerja sama dengan pihak lainnya dalam rangka optimalisasi pengawasan orang asing.

Menurut Godam, cara itu diharapkan mampu meminimalkan pelaku kejahatan internasional berada di Indonesia. "Kita akan terus meningkatkan kerja sama atau joint investigation dengan stakeholder terkait," tegas dia.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial TJC yang jadi buron US Marshals. TJC menjadi buron dalam kasus eksploitasi seks anak di bawah umur dan pornografi anak.

"Yang bersangkutan diketahui buron atau DPO dari US Marshals atas beberapa kejahatan yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak," kata Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah II Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Happy Reza Dipayuda.

"Yang bersangkutan punya enam active arrest warrant. Kami hanya bisa menyampaikan ada enam active arrest warrant dari yang bersangkutan, yaitu terkait eksploitasi seksual anak, kepemilikan pornografi. Jadi mungkin itu sejauh yang bisa kami sampaikan," ujarnya.

Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berhasil menangkap TJC, warga negara (WN) Amerika Serikat yang menjadi buron US Marshals. Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas, Saffar Muhammad Godam, menegaskan komitmen pihaknya dalam menegakkan hukum terkait warga negara asing (WNA) yang bermasalah.

"Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berkomitmen dan konsisten dalam menegakkan hukum keimigrasian, yang terkait dengan WNA yang bermasalah, terutama bermasalah dengan hukum dan kejahatan internasional," kata Godam dalam konferensi pers di kantor Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

Godam mengatakan pihaknya akan terus konsisten dalam menegakkan hukum keimigrasian. Dia mengatakan Ditjen Imigrasi akan terus meningkatkan kerja sama dengan pihak lainnya dalam rangka optimalisasi pengawasan orang asing.

Menurut Godam, cara itu diharapkan mampu meminimalkan pelaku kejahatan internasional berada di Indonesia. "Kita akan terus meningkatkan kerja sama atau joint investigation dengan stakeholder terkait," tegas dia.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial TJC yang jadi buron US Marshals. TJC menjadi buron dalam kasus eksploitasi seks anak di bawah umur dan pornografi anak.

"Yang bersangkutan diketahui buron atau DPO dari US Marshals atas beberapa kejahatan yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak," kata Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah II Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Happy Reza Dipayuda.

"Yang bersangkutan punya enam active arrest warrant. Kami hanya bisa menyampaikan ada enam active arrest warrant dari yang bersangkutan, yaitu terkait eksploitasi seksual anak, kepemilikan pornografi. Jadi mungkin itu sejauh yang bisa kami sampaikan," ujarnya.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memindahkan 40 narapidana yang berstatus risiko tinggi dari lapas-lapas di Banten ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Mereka yang dipinda dari Banten itu merupakan bandar narkoba dan pelaku kejahatan berat lain.

Kepala Lapas Cilegon Yosafat Rizanto mengatakan pemindahan napi dari Banten dilakukan pada dini hari tadi. Dia mengatakan pemindahan dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap para napi berisiko tinggi.

"Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah nyata kami untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman. Kami berupaya memastikan bahwa para pelaku tindak kejahatan berat, terutama bandar narkoba, tidak memiliki ruang gerak di Lapas Cilegon," ujar Yosafat Rizanto, Rabu (14/11/2024).

Pemindahan juga dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba di lingkungan lapas. Dia mengatakan pemindahan merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat agar bandar narkoba dipindah ke fasilitas keamanan maksimum di Nusakambangan.

Proses pemindahan napi dari Banten ke Nusakambangan (dok. Istimewa)

"Langkah pemindahan ini tak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan, tetapi juga mengirim pesan tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba yang mencoba memanfaatkan sistem lapas," jelasnya.

Para napi yang dipindah itu terdiri dari 24 orang dari Lapas Cilegon, 10 orang dari Lapas Kelas I Tangerang, tiga napi dari Rutan Kelas I Tangerang, dua orang dari Lapas Serang, dan seorang dari Lapas Pemuda Tangerang. Mereka merupakan narapidana yang terlibat jaringan narkoba sehingga harus mendapatkan pengawasan ekstra ketat.

"Pemindahan ke Nusakambangan, yang dikenal dengan pengawasan ketatnya, diharapkan menjadi langkah efektif dalam menjaga integritas lapas dan memutus rantai jaringan narkoba di dalam penjara," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memindahkan 88 narapidana yang berstatus 'risiko tinggi'. 88 Napi berisiko tinggi ini dipindah dari lapas-lapas di Banten dan Jawa Timur (Jatim) ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan.