Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merindukan nasi goreng buatan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. PKB menyambut baik jika Prabowo dan Megawati bertemu lagi dalam waktu dekat.

"Kami menyambut baik rencana pertemuan tersebut, baik terbuka maupun tertutup, apalagi sambil makan nasi goreng, kesannya akan penuh kekeluargaan," kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Minggu (11/5/2025).

Jazilul menyebut pertemuan dua tokoh politik itu akan memberikan dampak positif untuk perpolitikan tanah air. Jazilul pun menunggu pertemuan itu.

"Hemat kami, silaturrahim pasti lebih banyak positifnya, apapun hasilnya. Kami tunggu saja. Ya positif, meskipun kami tidak bisa mengukur seberapa besar pengaruh positifnya," jelasnya.

Senada, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menyambut positif rencana pertemuan itu. Daniel menyebut komunikasi politik antara tokoh bangsa sangat penting.

"Silaturahmi dan komunikasi politik itu penting apalagi antarpimpinan bangsa, karena tantangan saat ini sangat besar, baik secara internal maupun global, sehingga dibutuhkan kolaboratif semua elemen bangsa," kata Daniel dihubungi terpisah.

Daniel menyebut saat ini masyarakat membutuhkan suasana teduh. Menurutnya, pertemuan Megawati dan Prabowo bisa jadi kesempatan untuk membicarakan terkait masalah ekonomi.

"Kita butuh suasana teduh yang memperkuat harapan Indonesia yang lebih baik, saling memberi masukan untuk menjawab hal-hal konkrit seperti PHK, kemiskinan, dan ekonomi saat ini," jelasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah," ujar Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," kata Prasetyo.

(lir/idh)

Jakarta -

Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti menyebut penggeledahan yang dilakukan terkait kasus Harun Masiku termonitor oleh tim hukum DPP PDIP. Rossa menuding monitoring itu merupakan bagian dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan Rossa saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan perintangan penyidikan untuk terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025). Mulanya, Rossa menjelaskan dugaan perbuatan perintangan penyidikan yang dilakukan Hasto.

Rossa mengatakan Hasto diduga merintangi penangkapan Harun dengan meminta Harun menenggelamkan ponsel. Dia menyebut perintah itu diberikan Hasto ke Harun melalui satpam kantor DPP PDIP, Nurhasan.

"Kami akan jelaskan konstruksi Pasal 21 perintangan itu salah satunya adalah upaya mencegah, perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah perbuatan terdakwa itu secara tidak langsung memerintahkan Harun Masiku melalui Nurhasan supaya menenggelamkan handphone," kata Rossa.

Rossa mengatakan timnya kembali dimasukkan dalam satgas penanganan perkara Harun tahun 2023. Dia mengatakan tim satgasnya sempat dikeluarkan setelah mantan Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan ke publik soal kegiatan tangkap tangan (OTT) kasus Harun pada 8 Januari 2020.

"Baru pada tahun 2023, tepatnya bulan Mei, satgas kami dimasukkan kembali ke dalam perkara ini dengan Sprindik tambahan. Pada saat itu, misi yang diemban oleh satgas kami hanya utk melakukan pencarian Harun Masiku saja. Membantu pencarian DPO saja," ujarnya.

Rossa mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan penggeledahan untuk memburu buron Harun. Salah satu lokasi yang digeledah yakni parkiran di sebuah apartemen Jakarta.

"Kami memang sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap DPO, sepengetahuan dan pengalaman kami, untuk membuat perkara ini terang harus mulai dari TKP awal. Maka, kami, satgas kami melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, salah satunya adalah di tempat parkir apartemen yang ada di wilayah Jakarta," ujarnya.

Jaksa mendalami hasil penggeledahan di parkiran tersebut. Rossa mengatakan pihaknya menemukan mobil Harun dan foto Harun bersama ketua partai yang disebut ditunjukkan ke eks Ketua KPU Arief Budiman.

"Apa yang ditemukan?" tanya jaksa.

"Di situ ada terparkir mobil Harun Masiku yang sudah lama terparkir dan kami menemukan beberapa dokumen dan petunjuk pada mobil tersebut, di antaranya ialah menguatkan keterangan dari saksi Ketua KPU (Arief Budiman) pada saat itu bahwa Harun Masiku, didatangi Harun Masiku, dengan membawa foto-foto Harun Masiku dengan ketua partai. Dan kita dapat foto-foto itu ada di situ," jawab Rossa.

Rossa mengatakan pihaknya lanjut melakukan penggeledahan ke rumah eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Pirwokerto untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Namun, dia mengatakan timnya hanya bertemu dengan anak Wahyu.

"Selain itu, selain mobil, foto apa lagi yang meyakinkan menambahkan alat bukti untuk tim, meyakinkan bahwa tadi ada perbuatan perintangan apalagi yang ditemukan?" tanya jaksa.

"Kemudian setelah melakukan penggeledahan, kami berangkat menuju ke Semarang untuk melakukan pemeriksaan kepada terpidana Wahyu Setiawan, yang waktu itu sudah divonis, ternyata kami sampai di Semarang, ternyata sudah mendapatkan PB (pembebasan bersyarat). Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan penggeledahan di rumah Wahyu yang ada di Purwokerto," jawab Rossa.

"Ditemukan apa di sana?" tanya jaksa.

"Pada saat kami melakukan penggeledahan di tempat atau di rumah Wahyu, kami hanya ketemu anaknya dan kami berusaha persuasif karena tujuan kami pada saat itu adalah menemukan Harun Masiku," jawab Rossa.

Rossa lalu menjelaskan jika rangkaian penggeledahan yang lakukan itu ternyata termonitor oleh tim hukum DPP PDIP. Dia menyakini monitoring itu merupakan bagian dari Hasto.

"Faktanya adalah, penggeledahan-penggeledahan yang kami lakukan ini termonitor dari pihak tim hukum DPP yang dalam hal ini kami menduga menjadi bagian dari Hasto kristiyanto atau terdakwa," ujarnya.

Rossa mengatakan pihaknya melanjutkan penggeledahan ke rumah kerabat Harun di Jakarta Timur. Dari situlah, Rossa mengatakan pihaknya kemudian menemukan barang bukti elektronik (BBE) terkait upaya penyelarasan keterangan agar perkara ini tidak melibatkan Hasto.

"Kemudian kami melakukan penggeledahan juga terhadap salah satu kerabat Harun Masiku yang ada di Jakarta timur dan setelah kami melakukan penggeledahan itu, yang bersangkutan ditemui oleh tim dari penasihat hukum juga. Nah ini sampai complain kepada saya, kenapa saya bisa diketahui," kata Rossa.

"Nah dari situ kami menemukan petunjuk bahwa ada yang perlu kita lakukan penggeledahan yaitu namanya Simon Petrus. Setelah kita lakukan penggeledahan di rumah Simon Petrus ini, kami menemukan BBE yang terkait dengan upaya-upaya penyelarasan keterangan supaya tidak melibat, perkara ini tidak melibatkan atau terbuka terkait dengan perannya terdakwa," tambahnya.

KPK mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku stand by di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku bisa kabur. Harun Masiku pun masih menjadi buron KPK.

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

(mib/azh)

Jakarta -

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng buatannya. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati.

"Betul (Prabowo kangen nasi goreng buatan Mega)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Jubir Presiden Prabowo itu mengapresiasi kedua tokoh itu telah bersilaturahmi belum lama ini setelah tak berjumpa langsung selama 2,5 tahun. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," pungkasnya.

Megawati Soekarnoputri sebelumnya bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya nggaklah. Masak masakin buat kalian," kata Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

Megawati kemudian mengungkapkan Presiden Prabowo sering menanyakan soal nasi goreng. Presiden, kata Megawati, bolak-balik minta dimasakkan nasi goreng.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah," ujarnya.

(fca/gbr)

JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga penyidik Lembaga Antirasuah dalam sidang Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Tiga penyidik KPK tersebut adalah, Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo.

Tim hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menyatakan keberatan pihaknya atas saksi-saksi yang dihadirkan itu.


Jaksa kemudian menyebutkan, tiga saksi tersebut merupakan saksi fakta. Di mana, keterangan mereka untuk pembuktian dakwaan perintangan penyidikan.

"Dalam dakwaan kami, kita mendakwakan perbuatan Pasal 21. Sehingga perlu kami hadirkan di persidangan saksi yang merupakan penyidik di perkara Harun Masiku dan juga penyidik pada waktu peristiwa OTT untuk menjelaskan fakta kejadian pada waktu itu dan juga fakta terintanginya atau terhalanginya penyidikan perkara harimau siku. Demikan yang Mulia," papar jaksa.

Kubu Hasto kembali menyampaikan keberatannya. Hakim Rios kemudian mencoba menengahi.

"Baik, kami paham. Keberatan saudara kami pahami, namun seperti apa yang disampaikan oleh penuntut umum, bahwa ini adalah saksi fakta. Adapun, nanti memang ini tidak relevan atas seperti saudara katakan, silakan tanggapi nanti, kami pun juga akan menilai," ujar Hakim Rios.

"Hakim juga tidak terikat dengan saksi. Kan banyak syarat saksi untuk apa mengikat untuk hakim. Dan ini adalah proses pembuktian. Sehingga kita dengarkan saja proses pembuktian. Namun penilaian atas bukti nanti silakan saudara dalam pleidoi tanggapi, penuntut umum dalam tuntutan dan hakim dalam putusannya. Begitu jawaban dari Majelis," sambungnya.

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira berharap pengganti Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO Hasan Nasbi nantinya memiliki sensitivitas terhadap isu hak asasi manusia (HAM). Kepala PCO disebutnya harus memiliki strategi komunikasi yang baik.

"Posisi ini harus diisi oleh orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh," kata Andreas Hugo kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Ia menyebutkan Kepala PCO yang baru perlu memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM. PCO dinilai harus menjadi representasi presiden untuk mengomunikasikan informasi kepada publik.

"Untuk itu, jubir harus memahami persis hal-hal apa yang dikehendaki oleh Presiden untuk dikomunikasikan dan apa yang tidak untuk dikomunikasikan. Maka kantor komunikasi harus benar-benar memahami berbagai arus informasi di dalam dan isu yang berkembang di luar," kata Andreas.

"Sehingga bisa secara elegan menyampaikan informasi keluar dan merespons berbagai isu yang berkembang di luar," katanya.

Politikus PDIP ini menyatakan sudah pernah mewanti-wanti Hasan Nasbi untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terbuka. Kala itu, Andreas mengatakan pernyataan Hasan soal kepala babi arogan dan tak sensitif terhadap HAM.

"Presiden Prabowo sangat tahu siapa yang tepat untuk posisi ini. Saya percaya beliau akan memilih sosok yang tidak hanya sambung pikirannya, tapi juga satu nafas dalam memahami misi besar pemerintahan ini," tambahnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Surat pengunduran diri Hasan Nasbi itu sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan masih dikaji.

Hasan Nasbi mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo melalui Seskab dan Mensesneg. Surat resign itu disampaikan sejak 21 April lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat dua kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4).

(dwr/maa)

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Marinus Gea, menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Marinus menegaskan Kementerian HAM harus melindungi hak-hak para korban.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, Kementerian HAM lamban dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Di sisi lain, dia menyebut DPR telah menerima keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan usai para korban mengadukan kasusnya ke Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, beberapa waktu lalu.

Marinus pun mengingatkan pentingnya Kementerian HAM membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal itu, menurutnya, agar fungsi kementerian benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

"Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan," ujarnya.

Selain itu, Marinus juga menyinggung terkait tingginya popularitas kementerian HAM saat ini. Namun, kata dia, popularitas itu belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang diberikan.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," ungkap Marinus.

Marinus juga menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM 2025. Dia mengatakan dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi.

Marinus pun meminta Kementerian HAM untuk menjelaskan terkait realisasi anggaran senilai Rp 51 miliar. Dia mengingatkan anggaran yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk masyarakat.

"Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tuturnya.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas," imbuh dia.

'Simak juga Video: Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat'

(amw/fca)

JAKARTA - Tim hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menduga adanya aksi pencatutan nama petinggi partai yang dilakukan eks kader PDIP Saeful Bahri. Ia menyebutkan, salah satu nama yang dicatut adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang saat ini menjadi terdakwa.

Hal itu ia sampaikan saat skors sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Kemudian teman-teman, apa yang tadi kami tanyakan di bagian terakhir persidangan kepada saudara Tio, bahwa terbukti saudara Saeful dalam hal ini menggunakan nama Sekjen PDIP, mencatut nama-nama pimpinan partai," kata Ronny.

Di sisi lain, Ronny menegaskan, uang suap PAW Harun yang bersumber dari Hasto juga terbantahkan. Hal itu merujuk pada keterangan saksi Donny Tri Istiqomah di ruang sidang yang mencatut nama Hasto agar Saeful Bahri segera merespons permintaannya.

"Terkait dengan yang disampaikan lewat chat oleh saudara Donny bahwa ini (uang) adalah dari Sekjen PDI Perjuangan untuk kepada saudara Saeful, itu membuktikan dia mengklaim nama dari Mas Hasto. Agar apa? agar Saeful Bahri cepat mengambil duit tersebut, ini sudah diuji," ujarnya.

Soal pencatutan yang dilakukan Saeful, Ronny menjelaskan, dipertegas oleh keterangan saksi eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. "Tadi saudari Tio menyampaikan saudara Saeful ini kebiasaannya adalah membawa nama orang, dan itu sudah terbukti," ucapnya.

"Jadi menurut saya, janganlah kita framing-framing bahwa seolah-olah ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan partai. Ini adalah perintah dari partai. Secara organisasi ya, karena menjalankan putusan dari Mahkamah Agung itu klir," sambungnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baru-baru ini, tidak membahas soal koalisi.

“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi, Red),” ujar Prasetyo, dikonfirmasi awak media via telepon di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, tidak semua partai politik harus bergabung dalam pemerintahan.

Ia menilai hubungan antara pemerintah dan PDIP tetap berjalan baik, terlebih Megawati saat ini masih menjabat sebagai Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam di kediaman Megawati berlangsung secara empat mata.

Dasco yang turut hadir di pertemuan itu menilai perbincangan Presiden Prabowo dengan Megawati berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Meski dirinya tidak mengetahui secara rinci topik yang dibahas, Dasco hanya menyebut pertemuan itu kemungkinan berisi tukar pikiran mendalam terkait masa depan Indonesia.

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 20.30 WIB turut, turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menkopolhukam Budi Gunawan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa masa penahannnya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat retret untuk memurnikan diri melalui doa, refleksi, dan aktivitas spiritual.

Hal itu disampaikan Kardinal Suharyo usai membesuk Hasto selama kurang lebih satu jam di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta, Senin.

"Mas Hasto merasa bahwa ini adalah masa untuk retret. Kata retret dipakai untuk memurnikan diri," kata Kardinal Suharyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hasto mengisi hari-harinya dengan berdoa, membaca Kitab Suci, olahraga, menulis, dan berdiskusi dengan sesama tahanan.

"Maka acaranya (Hasto di dalam rutan KPK) harian adalah pagi bangun, berdoa, doa-doa yang tidak sempat diucapkan pada waktu beliau masih aktif, itu sekarang ada kesempatannya untuk mendoakannya secara lengkap," ujarnya.

"Membaca kitab suci, olahraga, menulis, berpikir, refleksi, diskusi, itu dilakukan di dalam tahanan ini bersama dengan teman-teman," sambung dia.

Menurutnya, Hasto justru membuat suasana di rumah tahanan menjadi hidup. Di mana, sesama tahanan juga selalu didukung untuk tidak merasa dalam keterbatasan.

"Jadi bukan sesuatu yang tidak berarti tetapi justru diartikan. Kan tidak mudah ya mengartikan sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Tetapi itulah yang ditemukan oleh Pak Hasto di dalam rumah tahanan ini, menemukan waktu untuk berdoa, menemukan waktu untuk berdiskusi, dan menulis refleksi-refleksi yang buah-buah dari peristiwa ini," ungkap Kardinal Suharyo.

Lebih lanjut, Hasto juga disebut melakukan puasa selama tiga hari tiga malam selama di Rutan KPK. Bahkan, dirinya menilai puasa yang dilakukan Hasto itu termasuk ekstrim dan tidak semua orang bisa lakukan.

"Salah satu yang boleh dikatakan ekstrim adalah menjalankan puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum," tuturnya.

"Itu sesuai dengan salah satu tokoh di dalam kitab suci yang namanya Ester, 3 hari 3 malam, saya itu tidak makan setengah hari saja pusing. Itu satu," tambah Kardinal Suharyo.

Mereka juga berdiskusi tentang doa umat Kristen dalam kesulitan. "Biasanya orang minta dibebaskan dari kesulitan, tapi doa yang kami bahas justru memohon kekuatan untuk mewartakan kebenaran," jelasnya.

Selain itu, Hasto dan tahanan Katolik lain merayakan Ekaristi di rutan, termasuk penerimaan daun palma pada Minggu Palma. "Ternyata hari Minggu kemarin ada Misa untuk teman-teman yang beragama Katolik di dalam," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK pekan depan. Suharyo menyebut kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Suharyo mengatakan dirinya akan datang jika diberikan izin. Hakim yang mengadili Hasto telah memberi izin tersebut.

"Kalau diizinkan oleh yang berwenang," katanya.

Sebelumnya, Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Hasto di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.

"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4).

Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi. Dia didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020.

Selain itu, Hasto juga didakwa ikut menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Donny sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Simak Video: Kardinal Ignatius Suharyo Akan Kunjungi Hasto di Rutan KPK 14 April

(azh/haf)

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mempersilakan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Hakim Ketua Rios Rahmanto menegaskan bahwa Hasto memiliki hak sebagai terdakwa untuk dikunjungi oleh setiap orang.

"Izin kunjungan silakan saja, namun majelis hakim berharap jangan terlalu mepet waktu permohonan izinnya ya untuk berikut-berikutnya," ujar Hakim Ketua menanggapi permintaan izin kunjungan dari penasihat hukum Hasto dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Adapun dalam kesempatan tersebut, penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy menyampaikan bahwa akan terdapat beberapa orang yang mengunjungi Hasto di tahanan, salah satunya Uskup Agung Jakarta.

Selain itu, lanjut Ronny, akan ada pula rencana kunjungan dari kedua kakak Hasto, yakni Anastasia Rukmi Sapto Astuti dan Edo Kristiyanto.

Ia menyebutkan rencana kunjungan ketiganya telah didaftarkan dan diberi izin melalui sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

"Ketiganya ini diberikan izin oleh e-Berpadu dan tanggal berkunjungnya pada 14 April 2025. Ini kami tunjukkan agar diketahui oleh penuntut umum sehingga teknis kunjungannya bisa berjalan lancar," ucap Ronny.

Adapun Hasto menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Pada kasus itu, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Sekjen PDI Perjuangan tersebut diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana kasus Harun Masiku yakni Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Manggarai Barat -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong peran Imigrasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas mendorong Imigrasi memasifkan program Desa Binaan untuk mencegah TPPO. Hal itu disampaikan Andreas seusai enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT.

"Saya kira kita semua tahu di NTT ini salah satu isu besar, isu utama, isu pokok yang berkaitan dengan mobilitas manusia itu TPPO dan korban TPPO," kata Andreas seusai berdialog dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/3/2025) sore.

Andreas menyebut masalah TPPO memang bukan domain Imigrasi. Namun, masalah TPPO ini beririsan dengan Imigrasi terkait dengan mobilitas manusia antarnegara.

"Memang ini tidak langsung urusan Imigrasi, persoalan imigrasi, tapi ada persoalan yang berkaitan dengan imigrasi, soal lalu lintas manusia. Imigrasi itu penjaga pintu orang masuk dan orang keluar," kata Andreas.

"Warga negara kita keluar, kembali lagi ke Indonesia. Orang dari luar datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya. Itulah kenapa Imigrasi ini selalu ditanya," lanjut wakil rakyat dari Dapil NTT 1 ini.

Andreas mengatakan Dirjen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini memiliki program Desa Binaan. Program ini diharapkan bisa mencegah pekerja migran dari NTT menjadi korban TPPO. I minta program Desa Binaan ini perlu libatkan tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.

"Ini program baru, kita di NTT ini tahu di mana sebenarnya daerah-daerah sumber pekerja migran kita, ini supaya tepat sasaran, dan kita libatkan bicara dengan Romo, kampus, libatkan mahasiswa. Menurut saya akan lebih efektif itu mencegah," kata Andreas.

"Mencegah mereka agar jangan menjadi (pekerja migran) ilegal. Kalau sudah ilegal itu potensi jadi macam-macam. Korban dieksploitasi sampai dengan hal paling menyedihkan dan paling tragis yang kita dengar tapi kita tidak bisa berbuat apa-juga juga ketika mereka pulang dengan peti mati," lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Andreas berjanji akan menyuarakan di pusat terkait program Desa Binaan Imigrasi ini. Diharapkan progam ini dijalankan secara masif di wilayah NTT.

"Dari masukan ini nanti saya juga bicarakan di pusat program ini lebih dimasifkan khususnya untuk wilayah NTT dan yang paling penting tepat sasaran," katanya.

"Kita mungkin tidak harus pergi langsung ke desa-desa itu tapi pakai LO, pastor, mahasiswa yang ada di desanya, kepala desanya untuk membina mereka," tandas Andreas.

(hsa/hsa)