JAKARTA - Tim hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menduga adanya aksi pencatutan nama petinggi partai yang dilakukan eks kader PDIP Saeful Bahri. Ia menyebutkan, salah satu nama yang dicatut adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang saat ini menjadi terdakwa.

Hal itu ia sampaikan saat skors sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Kemudian teman-teman, apa yang tadi kami tanyakan di bagian terakhir persidangan kepada saudara Tio, bahwa terbukti saudara Saeful dalam hal ini menggunakan nama Sekjen PDIP, mencatut nama-nama pimpinan partai," kata Ronny.

Di sisi lain, Ronny menegaskan, uang suap PAW Harun yang bersumber dari Hasto juga terbantahkan. Hal itu merujuk pada keterangan saksi Donny Tri Istiqomah di ruang sidang yang mencatut nama Hasto agar Saeful Bahri segera merespons permintaannya.

"Terkait dengan yang disampaikan lewat chat oleh saudara Donny bahwa ini (uang) adalah dari Sekjen PDI Perjuangan untuk kepada saudara Saeful, itu membuktikan dia mengklaim nama dari Mas Hasto. Agar apa? agar Saeful Bahri cepat mengambil duit tersebut, ini sudah diuji," ujarnya.

Soal pencatutan yang dilakukan Saeful, Ronny menjelaskan, dipertegas oleh keterangan saksi eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. "Tadi saudari Tio menyampaikan saudara Saeful ini kebiasaannya adalah membawa nama orang, dan itu sudah terbukti," ucapnya.

"Jadi menurut saya, janganlah kita framing-framing bahwa seolah-olah ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan partai. Ini adalah perintah dari partai. Secara organisasi ya, karena menjalankan putusan dari Mahkamah Agung itu klir," sambungnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baru-baru ini, tidak membahas soal koalisi.

“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi, Red),” ujar Prasetyo, dikonfirmasi awak media via telepon di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, tidak semua partai politik harus bergabung dalam pemerintahan.

Ia menilai hubungan antara pemerintah dan PDIP tetap berjalan baik, terlebih Megawati saat ini masih menjabat sebagai Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam di kediaman Megawati berlangsung secara empat mata.

Dasco yang turut hadir di pertemuan itu menilai perbincangan Presiden Prabowo dengan Megawati berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Meski dirinya tidak mengetahui secara rinci topik yang dibahas, Dasco hanya menyebut pertemuan itu kemungkinan berisi tukar pikiran mendalam terkait masa depan Indonesia.

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 20.30 WIB turut, turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menkopolhukam Budi Gunawan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa masa penahannnya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat retret untuk memurnikan diri melalui doa, refleksi, dan aktivitas spiritual.

Hal itu disampaikan Kardinal Suharyo usai membesuk Hasto selama kurang lebih satu jam di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta, Senin.

"Mas Hasto merasa bahwa ini adalah masa untuk retret. Kata retret dipakai untuk memurnikan diri," kata Kardinal Suharyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hasto mengisi hari-harinya dengan berdoa, membaca Kitab Suci, olahraga, menulis, dan berdiskusi dengan sesama tahanan.

"Maka acaranya (Hasto di dalam rutan KPK) harian adalah pagi bangun, berdoa, doa-doa yang tidak sempat diucapkan pada waktu beliau masih aktif, itu sekarang ada kesempatannya untuk mendoakannya secara lengkap," ujarnya.

"Membaca kitab suci, olahraga, menulis, berpikir, refleksi, diskusi, itu dilakukan di dalam tahanan ini bersama dengan teman-teman," sambung dia.

Menurutnya, Hasto justru membuat suasana di rumah tahanan menjadi hidup. Di mana, sesama tahanan juga selalu didukung untuk tidak merasa dalam keterbatasan.

"Jadi bukan sesuatu yang tidak berarti tetapi justru diartikan. Kan tidak mudah ya mengartikan sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Tetapi itulah yang ditemukan oleh Pak Hasto di dalam rumah tahanan ini, menemukan waktu untuk berdoa, menemukan waktu untuk berdiskusi, dan menulis refleksi-refleksi yang buah-buah dari peristiwa ini," ungkap Kardinal Suharyo.

Lebih lanjut, Hasto juga disebut melakukan puasa selama tiga hari tiga malam selama di Rutan KPK. Bahkan, dirinya menilai puasa yang dilakukan Hasto itu termasuk ekstrim dan tidak semua orang bisa lakukan.

"Salah satu yang boleh dikatakan ekstrim adalah menjalankan puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum," tuturnya.

"Itu sesuai dengan salah satu tokoh di dalam kitab suci yang namanya Ester, 3 hari 3 malam, saya itu tidak makan setengah hari saja pusing. Itu satu," tambah Kardinal Suharyo.

Mereka juga berdiskusi tentang doa umat Kristen dalam kesulitan. "Biasanya orang minta dibebaskan dari kesulitan, tapi doa yang kami bahas justru memohon kekuatan untuk mewartakan kebenaran," jelasnya.

Selain itu, Hasto dan tahanan Katolik lain merayakan Ekaristi di rutan, termasuk penerimaan daun palma pada Minggu Palma. "Ternyata hari Minggu kemarin ada Misa untuk teman-teman yang beragama Katolik di dalam," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK pekan depan. Suharyo menyebut kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Suharyo mengatakan dirinya akan datang jika diberikan izin. Hakim yang mengadili Hasto telah memberi izin tersebut.

"Kalau diizinkan oleh yang berwenang," katanya.

Sebelumnya, Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Hasto di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.

"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4).

Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi. Dia didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020.

Selain itu, Hasto juga didakwa ikut menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Donny sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Simak Video: Kardinal Ignatius Suharyo Akan Kunjungi Hasto di Rutan KPK 14 April

(azh/haf)

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mempersilakan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Hakim Ketua Rios Rahmanto menegaskan bahwa Hasto memiliki hak sebagai terdakwa untuk dikunjungi oleh setiap orang.

"Izin kunjungan silakan saja, namun majelis hakim berharap jangan terlalu mepet waktu permohonan izinnya ya untuk berikut-berikutnya," ujar Hakim Ketua menanggapi permintaan izin kunjungan dari penasihat hukum Hasto dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Adapun dalam kesempatan tersebut, penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy menyampaikan bahwa akan terdapat beberapa orang yang mengunjungi Hasto di tahanan, salah satunya Uskup Agung Jakarta.

Selain itu, lanjut Ronny, akan ada pula rencana kunjungan dari kedua kakak Hasto, yakni Anastasia Rukmi Sapto Astuti dan Edo Kristiyanto.

Ia menyebutkan rencana kunjungan ketiganya telah didaftarkan dan diberi izin melalui sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

"Ketiganya ini diberikan izin oleh e-Berpadu dan tanggal berkunjungnya pada 14 April 2025. Ini kami tunjukkan agar diketahui oleh penuntut umum sehingga teknis kunjungannya bisa berjalan lancar," ucap Ronny.

Adapun Hasto menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Pada kasus itu, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Sekjen PDI Perjuangan tersebut diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana kasus Harun Masiku yakni Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Manggarai Barat -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong peran Imigrasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas mendorong Imigrasi memasifkan program Desa Binaan untuk mencegah TPPO. Hal itu disampaikan Andreas seusai enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT.

"Saya kira kita semua tahu di NTT ini salah satu isu besar, isu utama, isu pokok yang berkaitan dengan mobilitas manusia itu TPPO dan korban TPPO," kata Andreas seusai berdialog dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/3/2025) sore.

Andreas menyebut masalah TPPO memang bukan domain Imigrasi. Namun, masalah TPPO ini beririsan dengan Imigrasi terkait dengan mobilitas manusia antarnegara.

"Memang ini tidak langsung urusan Imigrasi, persoalan imigrasi, tapi ada persoalan yang berkaitan dengan imigrasi, soal lalu lintas manusia. Imigrasi itu penjaga pintu orang masuk dan orang keluar," kata Andreas.

"Warga negara kita keluar, kembali lagi ke Indonesia. Orang dari luar datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya. Itulah kenapa Imigrasi ini selalu ditanya," lanjut wakil rakyat dari Dapil NTT 1 ini.

Andreas mengatakan Dirjen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini memiliki program Desa Binaan. Program ini diharapkan bisa mencegah pekerja migran dari NTT menjadi korban TPPO. I minta program Desa Binaan ini perlu libatkan tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.

"Ini program baru, kita di NTT ini tahu di mana sebenarnya daerah-daerah sumber pekerja migran kita, ini supaya tepat sasaran, dan kita libatkan bicara dengan Romo, kampus, libatkan mahasiswa. Menurut saya akan lebih efektif itu mencegah," kata Andreas.

"Mencegah mereka agar jangan menjadi (pekerja migran) ilegal. Kalau sudah ilegal itu potensi jadi macam-macam. Korban dieksploitasi sampai dengan hal paling menyedihkan dan paling tragis yang kita dengar tapi kita tidak bisa berbuat apa-juga juga ketika mereka pulang dengan peti mati," lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Andreas berjanji akan menyuarakan di pusat terkait program Desa Binaan Imigrasi ini. Diharapkan progam ini dijalankan secara masif di wilayah NTT.

"Dari masukan ini nanti saya juga bicarakan di pusat program ini lebih dimasifkan khususnya untuk wilayah NTT dan yang paling penting tepat sasaran," katanya.

"Kita mungkin tidak harus pergi langsung ke desa-desa itu tapi pakai LO, pastor, mahasiswa yang ada di desanya, kepala desanya untuk membina mereka," tandas Andreas.

(hsa/hsa)

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membatalkan permohonan pindah rumah tahanan (rutan), yang semula di Rutan Merah Putih ke Rutan Salemba. Hasto mengaku merasa nyaman dan membangun keakraban dengan warga binaan di Rutan Merah Putih.

Hal itu disampaikan politikus PDIP, Guntur Romli, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/3/2025). Guntur membacakan surat yang ditulis oleh Hasto.

"Mas Hasto melalui PH sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba," kata Guntur Romli.

"Dengan alasan bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah," sambungnya.

Terlebih, menurut dia, saat ini Hasto telah membangun tradisi keakraban bersama warga binaan di Rutan Merah Putih. Misalnya, setiap pagi berolahraga bersama kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib.

"Karena itu, Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah rutan," ujarnya.

Selain itu, Guntur Romli mengatakan banyak pihak telah mengapresiasi eksepsi yang ditulis Hasto. Dia mengatakan eksepsi itu memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum dan politik yang menimpa Hasto.

"Kami percaya bahwa perjuangan dari Sekjen PDI Perjuangan ini merupakan perjuangan nilai-nilai. Karena itu kami sangat yakin bahwa ini bukan persoalan hukum, ini lebih kepada persoalan politik," jelasnya.

"Karena kita melihat misalnya saat ini orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembelaan terhadap Mas Sekjen itu mengalami tekanan, mengalami kriminalisasi," sambung dia.

Lebih lanjut, Guntur Romli mengatakan Hasto meminta para kader PDIP untuk tetap solid. Dia menuturkan Hasto juga meminta kader menjaga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya tentu saja surat-surat yang dikirimkan Mas Hasto kepada kami ya banyak sekali pesan-pesan, paling khusus tentu saja yang juga disampaikan oleh beliau, kami kader PDI Perjuangan harus tetap loyal, setia dan menjaga ibu Ketua Umum ibu Megawati Soekarnoputri, dan juga meminta struktur partai selalu solid terhadap pemimpinan ibu Megawati Soekarnoputri," tuturnya.

Simak juga Video 'Tim Hukum Kusnadi Kecewa KPK Minta Tunda Sidang Praperadilan':

(amw/taa)

Jakarta -

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menegaskan proses penanganan perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak ada unsur politik. Jaksa mengatakan penanganan perkara Hasto murni sebagai bentuk penegakan umum.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan jawaban eksepsi dalam sidang kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/3/2025). Jaksa membantah adanya motif di luar hukum dalam penahanan Hasto.

"Dalam eksepsi Terdakwa halaman 2 sampai 5 dan eksepsi penasihat hukum Terdakwa halaman 13 sampai 40, penasihat hukum dan Terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum," kata jaksa.

Jaksa menilai eksepsi adanya unsur politik tersebut merupakan tidak benar. Jaksa mengatakan dugaan tersebut tidak relevan dengan alasan yang dibolehkan untuk mengajukan eksepsi.

"Terkait dengan alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan Terdakwa tentang hal tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak relevan dengan alasan yang diperkenankan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi," sambungnya.

Jaksa menilai adanya dugaan unsur politik dalam penanganan perkara ini, merupakan asumsi Hasto dan penasihat hukumnya. Jaksa menegaskan penanganan perkara Hasto merupakan murni penegakan hukum.

"Melihat pendapat dari Terdakwa tersebut penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP," ujarnya.

"Oleh karena itu, dalih penasihat hukum dan Terdakwa tersebut di atas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," imbuh dia.

KPK mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah jadi buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buronan.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dolar Singapura) atau setara Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017-2022," kata jaksa.

Simak juga Video: KPK Tegaskan Tak Ada Politisasi dalam Penahanan Hasto

(amw/isa)

Malang -

Pakar Hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto menyayangkan pengesahan UU TNI dinilai mengikis semangat reformasi. Ia lantas mengkritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang malah jadi motor.

"DPR harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya memaksakan keinginan pemerintah," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Aan menuturkan pengesahan RUU TNI ini akan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kami menuntut agar DPR mempertimbangkan kepentingan rakyat dan tidak memaksakan pengesahan RUU TNI," tuturnya.

Aan menambahkan tak adanya partai oposisi yang efektif membuat semua produk undang-undang akan bergulir dengan mudah, meskipun tanpa dikehendaki oleh rakyat.

"Bahkan sekelas PDIP pun yang selama ini menjadi penyeimbang dari pemerintah. Itu malah menjadi motor penggerak di sini karena dari ketua komisinya, pansusnya, mayoritas dari PDIP," tegasnya.

Menurut Aan, segala proses yang terjadi di DPR RI menunjukkan bahwa masyarakat telah ditinggalkan oleh partai politik. Dan di situlah sebenarnya keterputusan antara rakyat dengan lembaga perwakilannya.

"Wakil rakyat tidak serta-merta menjadi wakil rakyat yang sejat. Tapi wakil rakyat menjadi wakil dari partai politik. Ini yang kita sayangkan terkait dengan pengesahan RUU TNI," pungkasnya.

(abq/iwd)

Jakarta -

Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menanggapi pernyataan PDI Perjuangan yang tak percaya jika Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), kerap diam meski dicela. Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty, menyatakan pihaknya membuka peluang akan mendesak Jokowi untuk mengambil langkah hukum ke pihak yang memfitnah.

"Pak Jokowi hampir tidak pernah bereaksi terlebih karena beliau adalah tokoh bangsa. Tapi saat ini beliau tidak lagi menjabat presiden, jadi tidak tertutup kemungkinan kami akan mendesak beliau untuk mengambil langkah hukum terhadap para pemfitnah," kata Utje kepada wartawan, Minggu (16/3/2025).

Utje mengatakan hingga kini pemfitnah Jokowi sibuk melempar isu tanpa ada bukti. Ia menilai hal ini justru membuat kegaduhan di masyarakat.

"Para pemfitnah sibuk melempar isu tanpa bisa menunjukkan bukti, cara-cara yang dengan sadar dilakukan untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat," ungkapnya.

Utje mengatakan hingga kini relawan selalu berkomunikasi secara berkala dengan Jokowi. Ia menyebutkan tak sedikit relawan yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo untuk silaturahmi.

"Hampir setiap hari ada relawan yang secara berkelompok sowan ke beliau di Solo. Banyak teman-teman relawan yang belum sempat bertemu beliau saat menjabat, jadi teman-teman tidak menyia-nyiakan peluang bertemu beliau," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku diam meski mendapatkan celaan dan hinaan. Politikus PDIP, Guntur Romli, menyebutkan ucapan Jokowi kontradiktif.

"Saya juga ingin mengomentari penyataan Jokowi yang ngaku diam, tapi tiap hari sepertinya dia tiga kali sehari ngomong ke media, udah kayak minum obat. Bagaimana disebut diam?" ujar Guntur lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/3).

Menurutnya, pernyataan Jokowi banyak yang melenceng dari kenyataan. Salah satunya Jokowi yang bilang akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa.

"Ternyata masih terus 'blusukan politik' kemana-mana malah mau bikin partai super tbk. Omon-omonnya (soal) Gibran tidak akan jadi cawapres karena baru 2 tahun jadi wali kota, soal usia, tiba-tiba didukung jadi cawapres," sambungnya.

Guntur mengumpamakan pernyataan Jokowi ibarat sein kiri tapi belok kanan. Alias melenceng dari kenyataan.

"Apa yang disampaikan Jokowi tidak perlu dipercaya," jelasnya.

Terkait kabar soal Jokowi mengirim utusan yang meminta agar PDIP tak memecatnya, Guntur tak berkomentar banyak. Ia menegaskan bahwa penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan pemecatan Jokowi beserta keluarganya dari PDIP.

"Tak hanya soal utusan, kami juga sudah diberikan informasi bahwa Sekjen Hasto akan 'digarap' sebelum Kongres. Dan semua informasi itu, terjadi benar," imbuh Guntur.

Simak Video Jokowi Tepis Kirim Utusan Agar Dirinya Tidak Dipecat dari PDIP

(dwr/maa)

jangankan untuk membangun negara dan menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, maka semuanya akan menjadi sia-sia

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap dengan sebaik-baiknya dan pihaknya percaya bahwa keadilan akan ditegakkan.

"Untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa dan rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum," ujar Hasto saat ditemui setelah sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Tanpa adanya supremasi hukum, keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah bisa didaur ulang kembali, kata dia, maka Republik Indonesia tidak akan berdiri kokoh.

Dengan demikian, ia menuturkan bahwa jangankan untuk membangun negara dan menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, maka semuanya akan menjadi sia-sia.

Hasto mengaku telah mendengarkan dengan seksama dan cermat seluruh surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum.

Dari dakwaan itu, dirinya semakin meyakini bahwa kasus yang menyeretnya sebagai terdakwa merupakan kriminalisasi hukum serta merupakan pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah dan didaur ulang karena berbagai kepentingan politik di luarnya.

"Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita," ucap dia

Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto selesai diperiksa KPK sebagai tersangka dalam perkara suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Selesai diperiksa, Hasto meminta pengacaranya menyampaikan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar tidak menjenguk ke Rutan KPK.

"Saya sampaikan kepada penasehat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya. Karena saya dalam keadaan sehat," kata Hasto kepada wartawan usai diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hasto menilai Megawati tentu memiliki kesibukan-kesibukan sebagai seorang pemimpin partai. Dia juga menyebut akan ada agenda Pancasila Summit yang bakal diadakan dan dihadiri oleh Megawati.

"Rencana akan mengadakan Pancasila Summit. Dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia. Karena itulah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara," ungkap Hasto.

"Saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti," imbuhnya.

Seperti diketahui Hasto kembali diperiksa KPK sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hari ini merupakan hari kedua Hasto diperiksa oleh KPK secara berturut-turut setelah ditahan.

Hasto hadir di gedung Merah Putih KPK hari ini, Kamis (27/2), dengan mengenakan kemeja putih berbalut rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Hasto didampingi petugas pengawal tahanan.

Sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa kemarin, Rabu (26/2), oleh KPK setelah resmi ditahan. Namun pada pemeriksaan kemarin, Hasto menyebut diperiksa sebagai saksi dari tersangka lainnya, yakni Donny Tri Istiqomah.

(dek/dhn)