Bisnis.com, JAKARTA — Asas kepastian hukum di Indonesia tidak dijaga oleh legislatif dan eksekutif, karena membentuk undang-undang secara tergesa-gesa.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, mengatakan hal tersebut sehubungan dengan revisi Undang-undang (UU) BUMN yang telah disahkan belum lama ini.

Dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom, dia mengatakan bahwa idealnya sebuah regulasi apa lagi setingkat undang-undang, harusnya dikonsultasikan secara lebih luas ke publik.

“Kita sebagai negara demokrasi telah memiliki aturan terkait dengan konsultasi publik. Di dalam proses penyusunan regulasi, konsultasi publik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut sudah mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, baik yang terkait langsung dengan substansi pembahasan RUU tersebut, maupun publik yang tidak terkait langsung dengan pembahasan substansi dari RUU tersebut,” ucapnya.

Dia melihat pembahasan RUU BUMN belum lama ini, melalui pembahasan yang super cepat. Dia bahkan tidak mendengar ada konsultasi publik yang luas, baik kepada pihak-pihak yang memiliki kegiatan langsung atau berhubungan dengan BUMN, maupun para pihak yang tidak punya kegiatan langsung dengan BUMN.

Hal ini, tuturnya, menjadi tanda bagaimana pemerintah dan DPR, untuk kesekian kalinya abai terhadap urgensi konsultasi publik, serta urgensi partisipasi publik di dalam proses penyusunan regulasi di Indonesia.

“Biasanya kalau konsultasi publiknya minim, nanti akan berpeluang dilakukan judicial review di Makamah Konstitusi,” ucapnya.

Dia menilai, jika uji materil ini terjadi dan ambil misal putusan MK membatalkan UU tersebut, maka dampaknya, kepastian hukum akan semakin jauh.

Karena itu, menurutnya, publik perlu kembali memberikan atensi yang lebih sungguh-sungguh, khususnya dalam proses penyusunan regulasi turunan dari undang-undang.

“Masih akan ada pembahasan peraturan pemerintah, yang akan berisi acuan-acuan teknis pelaksanaan dari undang-undang BUMN ini,” katanya.

UU BUMN yang disusun secara tergesa-gesa menurutnya memiliki kelemahan di aspek transparansi, akuntabilitaspengelolaan keuangan BUMN, termasuk pengelolaan aset badan usaha negara.

“Hal-hal itu akan makin mengkhawatirkan. Kita tahu banyak kasus penyalahgunaan keuangan di BUMNyang berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” paparnya.

Semua kasus itu tentunya menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN dan kalau undang-undang yang baru ini melalui proses yang super kilat, akan mendorong publik berandai-andai ada maksud yang tersembunyi di baliknya.

Dia melihat memang pemerintah dan DPR memiliki tujuan yang baik melaui revisi ini seperti menata pengelolaan deviden, aset aksi korporasi dan sebagainya.

Akan tetapi, tujuan yang baik, haruslah dijalan dengan cara yang baik salah satunya dengan mengikuti ketentuan konsultasi publik yang meluas. “Semua itu tidak didukung oleh proses yang baik.Niat baik itu juga harus didukung oleh proses yang baik,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menandatangani tiga payung hukum terkait pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/2/2025) pagi.

“Pada hari ini, hari Senin, 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN),” kata Prabowo, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Ia juga mengaku menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PP Danantara).

“Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” tandas Prabowo.

Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah pejabat negara mendampingi Presiden Prabowo, seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Dalam kabar yang berkembang di kalangan media, Rosan juga disebut akan didapuk sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara.

Adapula Menteri BUMN Erick Thohir dalam kesempatan itu. Erick juga disebut akan masuk dalam kepengurusan Danantara sebagai Dewan Pengawas. Selain itu, ada Muliaman Hadad yang disebut akan menjabat sebagai Wakil Dewan Pengawas Danantara.

Di sisi lain, turut hadir Pandu Patria Sjahrir yang juga digadang-gadang ditempatkan sebagai Chief Investment Officer Danantara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah berupaya menyelesaikan payung hukum untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

Untuk mengakomodir Danantara, pemerintah bersama DPR perlu menggodok rancangan undang-undang (RUU) perihal perubahan ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN.

Hari ini, Sabtu (1/2/2025) Komisi VI DPR RI dalam forum Rapat Kerja Tingkat I menyetujui RUU tersebut agar dapat dibawa ke Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI yang rencananya akan digelar pada pekan depan, Selasa (4/2/2025). Rapat Paripurna tersebut akan mengesahkan RUU menjadi UU, dan akan menjadi landasan hukum berdirinya BPI Danantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah melihat dibentuknya BPI Danantara ini menjadi sebuah hal yang mendesak. Seperti diketahui, peresmian Danantara ini telah berkali-kali ditunda bahkan sejak rencana awal pada November 2024.

"Kita ini berkejaran dengan waktu untuk memperkuat ekonomi kita, semakin kita lambat maka akan kehilangan kesempatan-kesempatan. Tapi kita paham mekanisme yang harus dilalui dalam pembentukan UU. Hari ini tingkat I selesai dan dibawa ke Paripurna, kita serahkan kepada teman-teman di DPR," kata Prasetyo saat ditemui usai rapat, Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berharap payung hukum ini segera diselesaikan. Pemerintah berharap pada kuartal I 2025 ini BPI Danantara bisa dirilis.

"Insyaallah. Insyaallah [kuartal I/2024], doakan," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan rapat Paripurna untuk pengesaan RUU BUMN menjadi UU ini rencananya akan dilaksanakan pada Selasa (4/2/2025).

Dasco juga menjelaskan mengapa Rapat Tingkat I ini juga harus dilaksanakan di hari libur. Menurutnya pembahasan RUU BUMN sudah dilakukan sejak lama dan ada dorongan agar RUU BUMN untuk segera dituntaskan.

"Tidak ada hal khusus [di hari Sabtu] karena memamg ini teman-teman sudah beberapa hari sudah membahas ini supaya jeda waktu tidak teralu lama, minta selesai hari ini, pemerintahnya bisa [hari ini] ya kita selesaikan hari ini," ujar Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dipastikan segera beroperasi seiring rampungnya draf Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait lembaga baru ini.

Head of Communication Danantara Anton Pripambudi mengatakan beleid tersebut akan diserahkan oleh Kepala BPI Danantara Muliaman D. Hadad dan Wakilnya Kaharuddin Djenod kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

“Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (29/11/2024).

Pada saat yang sama, kata Anton, para pimpinan Danantara juga sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terkait lembaga baru tersebut.

Hal itu bertujuan agar setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara dapat mendorong SOTK untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Dalam perkembangan sebelumnya, Muliaman memastikan bahwa lembaga baru yang dinakhodainya bakal diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini.

“Tentu saja dilihat dari waktu presiden tapi dari danantara semua sudah siap. InsyaAllah [kemungkinan tahun ini]. Pak Presiden juga cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, juga menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan perihal proses peluncuran Danantara.

Menurutnya, alasan instansi ini tak kunjung diresmikan karena masih menunggu proses penerbitan payung hukum. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara berjalan secara baik dan mengikuti undang-undang pasar modal.

“Jadi, mesti comply, kami harus mengikuti undang-undang pasar modal. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tuturnya.