REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, proses pengumpulan dokumen ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi KTP-el Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura, dijadwalkan rampung pekan depan. Pemerintah sedang mengupayakan pemulangan Paulus ke Indonesia secepatnya.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Dia mengemukakan, Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum terkait proses ekstradisi Paulus. Setelah rampung, dokumen tersebut akan diserahkan ke otoritas yang ada di Singapura.

Supratman mengaku, jajarannya tak menemui kendala dalam proses pemulangan Paulus ke Tanah Air. Menurut dia, pemulangan buron KPK itu di negeri Singa hanya tinggal menunggu waktu.

Supratman mengatakan, untuk pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah RI dan Singapura dilakukan. "Jadi, bukan soal ada kendala atau tidak. Ini sekali lagi kita tunggu prosesnya. Selanjutnya, baik kejaksaan, KPK, kemudian juga kepolisian untuk melakukan koordinasi di sana. Administrasinya untuk permohonannya di Kementerian Hukum kami sudah siapkan," jelasnya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/1/2025), melaporkan, Paulus ditahan di Changi Prison, Singapura. Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo lantas menjelaskan, Paulus tidak pernah ditahan di KBRI Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi buron kasus e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura.

Supratman mengatakan, tugas utama Kementerian Hukum dalam proses ekstradisi buronan adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan negara sahabat.

“Sesegera mungkin (dokumen dikirim),” kata Supratman saat ditemui awak media di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Kementerian Hukum harus memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan pemerintah Singapura untuk proses ekstradisi itu sebelum 3 Maret mendatang.

Adapun terkait perlawanan Paulus Tannos dengan menggugat keabsahan penangkapan dirinya ke pengadilan di Singapura, pemerintah tidak bisa ikut campur.

Meski demikian, pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri akan melakukan diplomasi terkait perlawanan Paulus Tannos.

“Urusan pengadilan Singapura kita enggak bisa campur,” tutur Supratman.

Adapun Paulus ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan itu berawal dari permohonan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri.

Surat permohonan kemudian diteruskan ke Interpol Singapura dan CPIB.

Meski demikian, Paulus Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk menjalani proses hukum.

Sebab, terdapat syarat administrasi dan hukum yang harus dipenuhi dalam waktu 45 hari.

Belakangan, Paulus Tannos mengajukan perlawanan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, Paulus Tannos menggugat keabsahan penangkapan sementara di Singapura.

Menurutnya, proses tersebut mirip dengan gugatan praperadilan di Indonesia.

Namun, ia tidak bisa memastikan dua proses hukum itu sama karena terdapat perbedaan yurisdiksi.

"Bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia, masih berjalan kalau saya tidak salah," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas optimistis pelengkapan berkas untuk mengekstradisi tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, dari Singapura tidak sampai memakan waktu batas maksimal yaitu 3 Maret 2025.

Menurut Supratman, pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sudah memiliki strategi untuk bisa melengkapi syarat yang diperlukan.

“Saat ini kita punya waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret 2025, ya dalam waktu dekat bisa dipenuhi,” ujar Supratman kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

“Tapi saya enggak bisa sampaikan menyangkut soal timeline kesepakatan antara kami semua ya. Karena ini kan menyangkut soal strategi dan yang lain-lainnya,” sambungnya.

Supratman berpandangan, tidak ada kendala berarti yang harus dihadapi dalam proses ekstradisi Tannos dari Singapura ke Indonesia.

Prosedur pelengkapan berkas oleh pihak Indonesia pun masih sesuai dengan aturan hak dan kewajiban dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

“Enggak ada kendala. Kan dalam setiap perjanjian ekstradisi kan pasti ada hak dan kewajiban. Dan ada kewajiban kita untuk melengkapi dokumen,” jelas Supratman.

Supratman menambahkan, klaim Tannos yang mengaku memiliki kewarganegaraan dan paspor negara lain juga tidak menjadi kendala dalam upaya ekstradisi yang sedang dijalankan Indonesia.

“Enggak menambah kompleksitas sih, buat kami status kewarganegaraan ini sudah clear. Yang bersangkutan pernah mengajukan melepas kewarganegaraan lewat sistem aplikasi, tapi sampai hari ini dokumen yang diminta tidak pernah disampaikan,” kata Supratman.

“Itu artinya bahwa yang bersangkutan masih statusnya sebagai warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 45 hari, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, tetap berstatus WNI, walaupun mengaku memiliki paspor negara lain.

Menurut Supratman, kepemilikan paspor negara lain tidak serta merta mencabut status kewarganegaraan seseorang.

Sebab, terdapat prosedur administrasi yang harus dilewati.

“Yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat,” ujar Supratman, kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

“Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis,” sambung dia.

Supratman mengungkapkan, Paulus Tannos memang sempat mengajukan pencabutan status kewarganegaraannya dari Indonesia.

Namun, Tannos tidak pernah melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam dua kali permohonan pencabutan status kewarganegaraan yang diajukannya.

“Sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ungkap Supratman.

“Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Paulus Tannos atau Tjhin Thian Po itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia,” ujar Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

Dalam sidang pengadilan yang digelar otoritas Singapura pada Kamis (23/1/2024), Paulus melalui pengacaranya mengaku memiliki paspor diplomatik dari Guinea-Bissau, negara di Afrika Barat.

Adapun setelah dilakukan pengecekan, paspor tersebut tidak memberikan kekebalan diplomatik untuk Paulus karena tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Singapura (MFA).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah tetap mengupayakan ekstradisi terhadap buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos, meski Tannos berstatuswarga negara Afrika Selatan (Afsel).

Yusril beralasan, Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

“Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan dan itu pun kita mesti mempelajari juga,” kata Yusril saat ditemui di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jumat (24/1/2025).

Yusril menegaskan bahwa proses pindah warga negara bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus mengakui perpindahan terhadap pihak yang ingin pindah warga negara.

Namun, Yusril menekankan, pemerintah masih beranggap bahwa Tannos adalah WNI sehingga ia dapat diekstradisi dari Singapura ke Indonesia.

“Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan,” kata Yusril.

Yusril pun memastikan, pemerintah Indonesia tetap akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk ekstradisi Paulus Tannos.

Oleh karena itu, ia menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pengadilan Singapura.

“Jadi mengenai soal warga negaranya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Karena pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi,” ucap Yusril.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 22 Agustus 2022 dan akhirnya ditangkap di Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah tetap mengupayakan ekstradisi terhadap buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos, meski Tannos berstatuswarga negara Afrika Selatan (Afsel).

Yusril beralasan, Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

“Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan dan itu pun kita mesti mempelajari juga,” kata Yusril saat ditemui di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jumat (24/1/2025).

Yusril menegaskan bahwa proses pindah warga negara bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

Ia mengatakan, Indonesia juga harus mengakui perpindahan terhadap pihak yang ingin pindah warga negara.

Namun, Yusril menekankan, pemerintah masih beranggap bahwa Tannos adalah WNI sehingga ia dapat diekstradisi dari Singapura ke Indonesia.

“Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan,” kata Yusril.

Yusril pun memastikan, pemerintah Indonesia tetap akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk ekstradisi Paulus Tannos.

Oleh karena itu, ia menyerahkan seluruh prosesnya kepada Pengadilan Singapura.

“Jadi mengenai soal warga negaranya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Karena pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia, kan kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi,” ucap Yusril.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 22 Agustus 2022 dan akhirnya ditangkap di Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah memproses ekstradisi buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau E-KTP, Paulus Tannos, yang ditangkap di Singapura.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, ekstradisi tengah diproses oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

"Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat dalam hal ini adalah Direktur Direktorat di Dirjen AHU," kata Supratman, Jumat (24/1/2025).

Supratman bilang, saat ini pemerintah tengah mengumpulkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi, termasuk data dari Mabes Polri dan Interpol.

"Bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya," kata politikus Partai Gerindra itu.

"Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU, saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya penangkapan Paulus Tannos di Singapura.

"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam keterangannya, Jumat pagi.

Fitroh mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi untuk melakukan ekstradisi terhadap Paulus Tannos.

"KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejagung, dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," ujarnya.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk DPO pada 22 Agustus 2022.

Ketika itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, Paulus Tannos bisa saja tertangkap di Thailand.

Namun, pengusaha itu tidak bisa ditangkap karena red notice dari Interpol terlambat terbit.

Red notice merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan sementara menahan seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa.

“Kalau pada saat itu yang bersangkutan betul-betul red notice sudah ada, sudah bisa tertangkap di Thailand,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/1/2023).