KOMPAS.com - Unggahan yang menyebut visa ditolak karena namanya mengandung nama tokoh bersejarah, viral di media sosial.

Unggahan tersebut dimuat oleh akun X @convomfs pada Rabu (23/4/2025).

Dalam unggahan, disebutkan banyak keluhan mengenai visa atau paspor yang ditolak akibat mengandung nama tokoh bersejarah.

“Dan yap orang indo banyak namanya ditolak,” tulisnya.

Pengunggah menyarankan agar melakukan riset terlebih dahulu sebelum memberikan nama kepada anak. Menurutnya, seorang anak tidak boleh diberi nama “Roosevelt”.

“Gaboleh ada Roosevelt kalo emng ga ada hubungan darah sm yg punya marga,” tulis dia.

Marga atau nama keluarga Roosevelt ini mungkin merujuk pada nama mantan Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

Dikutip dari Britannica, Franklin D. Roosevelt adalah satu-satunya tokoh yang terpilih menjadi presiden sebanyak empat kali, dari 1933 hingga 1945.

Roosevelt memimpin Amerika Serikat melewati dua krisis terbesar di abad ke-20, yakni Depresi Besar dan Perang Dunia II.

Roosevelt memperluas kekuasaan pemerintah federal melalui serangkaian program dan reformasi yang dikenal sebagai New Deal.

Lantas, bagaimana tanggapan Imigrasi dan Dukcapil?

Imigrasi: kewenangan negara lain

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menilai bahwa unggahan tersebut membahas warga negara Indonesia (WNI) yang akan mengajukan visa.

Perlu diketahui, visa adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti diizinkannya seseorang untuk memasuki suatu negara.

Berbeda dengan paspor yang dikeluarkan oleh negara asal pemohon, visa dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi oleh pemohon.

Sehingga Ditjen Imigrasi Indonesia tidak mempunyai kewenangan terhadap visa yang dimohonkan oleh WNI ke negara lain.

“Jadi enggak ada korelasinya sama Imigrasi Indonesia,” ungkap Achmad kepada Kompas.com, Sabtu (26/4/2025).

Tanggapan Ditjen Dukcapil

Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum menyampaikan, di Indonesia tidak ada larangan penggunaan nama tokoh besar terkenal di dunia.

“Cuma kalau mengurus paspor, terkendala-terkendala (terus) juga, sebaiknya ganti nama saja,” tuturnya kepada Kompas.com, Sabtu (26/4/2025).

Meski demikian, seseorang perlu memahami sejumlah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengganti namanya.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan.

Mengajukan permohonan ke pengadilan dahulu

Perlu diingat, proses penggantian nama ini didahulukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Setelah mendapatkan surat penetapan penggantian nama dari pengadilan, kemudian mengurusnya ke Dukcapil.

“Pergi ke pengadilan, bermohon bahwa mau beralih nama,” ungkap Handayani.

“Nah berdasarkan surat penetapan pengadilan itu nanti, pergi ke Dukcapil kemudian diganti semuanya, mulai dari akta lahir, semuanya diganti. Dan itu resmi,” imbuhnya.

Perlu ada dasar untuk mengganti nama

Proses penggantian nama ini bisa dilakukan di pengadilan dan Dukcapil setempat, namun seseorang perlu mempunyai dasar untuk mengganti namanya.

Misalnya, surat dari Imigrasi yang menyatakan bahwa perlu mengganti nama karena terkendala dalam mengurus visa. Surat ini kemudian dibawa ke pengadilan.

“Kalau misalnya dapat dari luar (surat pernyataan dari pihak imigrasi negara tujuan), juga tidak apa-apa,” ucap Handayani .

“Bagi Dukcapil atau bagi pengadilan itu yang penting ada dasar suratnya. Jangan kemudian ini (karena) keinginan-keinginan liar,” lanjutnya.

Apabila seseorang tidak mendapatkan surat pernyataan dari imigrasi, maka bisa membuat surat permohonan sendiri.

Surat ini berisi permohonan untuk mengganti nama atas pertimbangan karena kesulitan mengurus visa yang bisa menghambat izin masuk ke negara tujuan.

“Untuk itu, ‘saya berkeyakinan dan berkeinginan untuk mengganti nama. Dengan demikian, saya bertanggung jawab atas segala konsekuensinya’,” ujar Handayani.

“Bagusnya (surat penyataan) pakai meterai, supaya berkekuatan hukum,” tambahnya.

Sebaiknya nama terdiri dari 2 kata

Namun perlu diingat bahwa saat mengganti nama tersebut, disarankan minimal terdiri dari dua kata.

Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan penulisan nama di paspor harus lebih dari satu kata.

“Tapi konsekuensinya sekali ganti, jangan bolak balik. Itu saja terus, semua dokumen kependudukannya nanti akan diganti,” kata Handayani.

“Nanti ada catatan pinggir di akta kelahiran, akan ada ini, akan ada itu. Jadi dengan demikian, namanya yang resmi adalah nama yang baru itu,” sambungnya.

KOMPAS.com - Unggahan yang menyebut visa ditolak karena namanya mengandung nama tokoh bersejarah, viral di media sosial.

Unggahan tersebut dimuat oleh akun X @convomfs pada Rabu (23/4/2025).

Dalam unggahan, disebutkan banyak keluhan mengenai visa atau paspor yang ditolak akibat mengandung nama tokoh bersejarah.

“Dan yap orang indo banyak namanya ditolak,” tulisnya.

Pengunggah menyarankan agar melakukan riset terlebih dahulu sebelum memberikan nama kepada anak. Menurutnya, seorang anak tidak boleh diberi nama “Roosevelt”.

“Gaboleh ada Roosevelt kalo emng ga ada hubungan darah sm yg punya marga,” tulis dia.

Marga atau nama keluarga Roosevelt ini mungkin merujuk pada nama mantan Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

Dikutip dari Britannica, Franklin D. Roosevelt adalah satu-satunya tokoh yang terpilih menjadi presiden sebanyak empat kali, dari 1933 hingga 1945.

Roosevelt memimpin Amerika Serikat melewati dua krisis terbesar di abad ke-20, yakni Depresi Besar dan Perang Dunia II.

Roosevelt memperluas kekuasaan pemerintah federal melalui serangkaian program dan reformasi yang dikenal sebagai New Deal.

Lantas, bagaimana tanggapan Imigrasi dan Dukcapil?

Imigrasi: kewenangan negara lain

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menilai bahwa unggahan tersebut membahas warga negara Indonesia (WNI) yang akan mengajukan visa.

Perlu diketahui, visa adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti diizinkannya seseorang untuk memasuki suatu negara.

Berbeda dengan paspor yang dikeluarkan oleh negara asal pemohon, visa dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi oleh pemohon.

Sehingga Ditjen Imigrasi Indonesia tidak mempunyai kewenangan terhadap visa yang dimohonkan oleh WNI ke negara lain.

Kendari (ANTARA) - Imigrasi Kelas I TPI Kendari melaksanakan 'Eazy Passport' di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, guna mendekatkan layanan keimigrasian ke masyarakat, khususnya di wilayah yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari Novrian Jaya di Kendari, Sabtu, mengatakan kegiatan Eazy Passport di Kolaka dan Kolaka Utara ini untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh paspor baru dan perpanjangan tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

"Pada pelaksanaannya, di Kolaka pada Jumat 25 April terlayani 87 pemohon yakni 81 pemohon baru dan 6 pemohon pergantian, sementara di Kolaka Utara pada Sabtu 26 April terlayani 103 pemohon, yakni 82 pemohon pembuatan paspor baru dan 21 pemohon pergantian atau perpanjangan," kata Novrian.

Novrian menjelaskan kegiatan ini digelar di Kolaka dan Kolaka Utara karena permintaan pembuatan paspor di wilayah itu cukup tinggi dan ini merupakan program Direktorat Jenderal Imigrasi yakni mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Kami berharap ke depan adanya kerja sama dengan pemerintah setempat agar membantu menyediakan tempat dan infrastruktur khususnya dalam pembangunan Unit Kerja Keimigrasian (UKK), sehingga petugas bisa sedia setiap saat untuk memberikan pelayanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Abdul Aziz Tri Priyambodo menambahkan bahwa melalui program ini diharapkan dapat terlaksana di daerah-daerah yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi.

"Pelaksanaannya kami pilih di Kolaka dan Kolaka Utara, karena dari Kolaka Utara ke Kendari cukup jauh yakni sekitar 9 jam perjalanan lewat darat," kata Abdul Azis.

Abdul Azis menjelaskan layanan Eazy Passport ini akan melayani di satu lokasi jika ada permintaan pelayanan minimal 50 pemohon kolektif per hari.

"Prosedurnya mirip ketika melakukan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi, mulai dari penyerahan, pemeriksaan berkas persyaratan, wawancara, pengambilan foto dan sidik jari, semuanya dilakukan di lokasi itu," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kesbangpol Kolaka Salamansyah mengatakan karena permintaan paspor di wilayah Kolaka dan sekitarnya termasuk Kolaka Utara cukup tinggi maka direncanakan kembali mengusulkan diadakan Kantor Unit Kemimigrasian di wilayahnya.

"Kami akan kembali melaporkan ke Bupati Kolaka agar kantor unit ini segera terlaksana, rencana tempatnya di Gedung Islamic Center yang sudah tidak terpakai," kata Salamansyah.

Pewarta: Zabur Karuru
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ditjen Imigrasi memberikan cara mudah membuat paspor tanpa harus mendaftar di aplikasi M-Paspor. Hal ini hanya berlaku untuk pemohon yang memenuhi kriteria tertentu.

Berikut informasinya.

Cara Bikin Paspor Tanpa Daftar di M-Paspor

Permohonan paspor biasanya harus dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Namun, ada beberapa ketentuan pembuatan paspor tanpa perlu mendaftar di M-Paspor. Mengutip dari Ditjen Imigrasi, ini rinciannya.

1. Layanan Ramah HAM

Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian di mana pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung datang ke kantor imigrasi.

Kuota layanan prioritas menyesuaikan dengan kantor imigrasi masing-masing. Berikut ini yang termasuk layanan prioritas.

• Balita (lima tahun ke bawah)
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Penyandang disabilitas
• Ibu hamil

2. Layanan BAP

Pengurusan paspor hilang atau rusak hingga perubahan data pada paspor (nama dan tempat tanggal lahir) dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak:

• Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk paspor hilang)
• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Kartu keluarga (KK)
• Akta kelahiran/ijazah
• Paspor lama (untuk paspor yang rusak dan perubahan data)

3. Layanan Eazy Passport

Layanan Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor secara kolektif. Cukup mengumpulkan 30-50 orang yang ingin membuat paspor.

Setelah terkumpul, silakan menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melalukan pengaturan jadwal pelayanan Eazy Paspport.

Aturan Penulisan Nama di Paspor

Berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, ketentuan karakter nama dalam penerbitan paspor di seluruh dunia sesuai dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Kemudian, menurut ICAO Passport 9303, berikut aturan penulisan nama di paspor.

Berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, ketentuan karakter nama dalam penerbitan paspor di seluruh dunia sesuai dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Kemudian, menurut ICAO Passport 9303, berikut aturan penulisan nama di paspor.

Tanda baca tidak dicantumkan dalam nama di paspor. Dalam hal ini, nama pemilik paspor akan dituliskan utuh di paspor tanpa tanda baca apapun, misalnya:
- Ai'nun jadi Ainun
- M. Firman menjadi M Firman

Penulisan nama di paspor tanpa tanda baca merujuk pada dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, surat nikah atau ijazah. Selain itu, sesuai dengan Permendagri 73/2022, pencatatan nama di dokumen kependudukan juga menggunakan standar yang sama, berupa:

(3) Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang:
a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
b. menggunakan angka dan tanda baca; dam
c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada pencatatan sipil.

Lihat juga Video 'Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK':

(kny/imk)

Jakarta -

Mengurus paspor kini semakin mudah karena bisa dilakukan di mal. Imigrasi menyediakan layanan immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia agar masyarakat dapat mengurus paspor lebih efektif dan efisien.

Berikut lokasi immigration lounge di mal-mal Indonesia.

Lokasi Immigration Lounge di Mal

Mengutip Ditjen Imigrasi, immigration lounge melayani permohonan percepatan paspor elektronik, baik permohonan baru dan penggantian paspor. Permohonan paspor dapat dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Berikut biayanya:

• Paspor elektronik masa berlaku lima tahun: Rp 650.000
• Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun: Rp 950.000
• Percepatan paspor: Rp 1.000.000

Berikut ini lokasi immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia.

1. Jakarta

• Pondok Indah Mall 3, Lantai B2
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Mall Taman Anggrek, Lantai LG
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Senayan City, Lantai 6
  * Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 08.00 - 14.00 WIB

2. Jawa Barat

• Grand Metropolitan Mall, Bekasi
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Pesona Square Mall Depok, Lantai 3
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

3. Jawa Timur

• Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4
  * Senin - Kamis pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Jumat pukul 10.00 - 18.30 WIB
• Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

Perbedaan Paspor Reguler dan Percepatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022, proses layanan paspor reguler membutuhkan waktu 4-5 hari kerja, dari awal hingga pengambilan paspor jadi. Untuk proses layanan paspor percepatan, membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam atau bisa dalam sehari jadi.

Pemohon paspor reguler membutuhkan hingga 2 kali waktu kedatangan ke kantor imigrasi, yaitu kedatangan pertama untuk proses pemberkasan hingga foto dan wawancara dan kedatangan kedua untuk pengambilan paspor jadi. Sementara itu, untuk pemohon paspor percepatan hanya perlu datang satu kali untuk semua proses.

Meski demikian, menurut laman Imigrasi Surakarta, layanan paspor percepatan memiliki kuota yang terbatas atau lebih sedikit dari kuota layanan paspor reguler.

(kny/imk)

Direktorat Jenderal Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Rabu (23/4). Godam akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Jabatan Godam sebagai Plt. Dirjen Imigrasi kini gigantikan oleh Yuldi Yusman, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Godam menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini memberikan dukungan dan kerja sama yang baik selama ia menjadi Plt Dirjen Imigrasi.

"Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," ujar Godam dikutip Kamis (24/4).

Adapun Godam menjabat selama enam bulan sejak ditunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Selasa (22/10) lalu. Masa kepemimpinan Godamditandai dengan berbagai pencapaian signifikan.

Di antaranya adalah kontribusi terhadap rekorpenerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun (150%). Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Selain dalam peningkatan PNBP, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge, yang bertujuan untuk memudahkan penerbitan Paspor dan pemberian Izin Tinggal bagi masyarakat di lokasi strategis.

Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan tiga Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World Mall Surabaya, dan Mall Pesona Square Depok.

Perluasan penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga menjadi fokusutama dengan meneruskan capaian pendahulunya. Hingga saat ini, autogate telah diterapkan di beberapa bandara dan pelabuhan utama, yaitu:

Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi juga diraih dengan terpilihnya KantorImigrasi Soekarno-Hatta sebagai Peringkat Ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2025 versi Skytrax. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, dan efisiensi e-gate.

Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Saffar Muhammad Godam atas pengabdian beliau di Ditjen Imigrasi. Kepemimpinan Bapak Godamtelah membawa perubahan positif dan prestasi yang membanggakan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan," ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Sementara itu, Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman juga memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Antara lain deportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual anak.

Kemudian, pengamanan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara; pelaksanaan operasi wira waspada penanaman modal asing (OPS PMA) bersama BKPM di Bali dan Batam, yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh sejumlah orang asing; serta pengamanan FN dan GC, dua warga negara Tiongkok yang dicari Pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi.

"Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara," tutup Agus.

DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok kembali menghadirkan layanan Eazy Passport untuk mempermudah akses pelayanan publik. Kali ini, layanan jemput bola tersebut menyasar karyawan PT Japan Indonesian Economic Center, Selasa (22/4/2025), dengan total 62 permohonan paspor.

Pelayanan yang diberikan mencakup pembuatan paspor baru serta penggantian paspor yang telah habis masa berlaku. Seluruh proses dilakukan langsung di lingkungan perusahaan, sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, menyebut Eazy Passport merupakan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan mudah, namun tetap sesuai prosedur.

“Program ini bagian dari komitmen kami dalam memberikan kemudahan akses layanan keimigrasian, terutama bagi komunitas atau institusi yang memiliki keterbatasan waktu,” ujar Irvan.

Ia menambahkan, layanan ini merupakan bentuk nyata implementasi program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto, guna mendukung visi Asta Cita Presiden RI dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program Eazy Passport terus digencarkan Imigrasi Depok. Tak hanya menyasar sektor korporasi, layanan ini juga menjangkau institusi pendidikan dan pemerintahan.

Masyarakat atau lembaga yang tertarik dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui akun media sosial resmi Imigrasi Depok atau datang langsung ke loket informasi kantor.

 

Editor : M Mahfud

JAKARTA - Warga negara asing (WNA) yang sedang mengurus visa atau izin tinggal Indonesia dapat dengan mudah mengecek status permohonan visa atau izin tinggalnya secara mandiri. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyediakan fasilitas daring melalui situs resmi Imigrasi dengan antarmuka yang ramah pengguna sehingga progress permohonan visa atau izin tinggal dapat dipantau secara berkala dari mana pun.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengakses website evisa.imigrasi.go.id. Setelah halaman utama terbuka, pengguna akan menemukan menu ?Home? di bagian atas website.

Pada halaman ini, tersedia pilihan untuk melacak status aplikasi dengan mengklik bagian yang bertuliskan ?Track Your Application?.



Setelah mengklik ?Track Your Application?, pengguna akan diminta untuk memilih jenis layanan yang ingin dicek, apakah visa atau izin tinggal (stay permit). Pemilihan jenis layanan ini sangat penting karena sistem akan menyesuaikan data yang ditampilkan berdasarkan kategori layanan yang dipilih. Bagi pengguna yang baru pertama kali mengajukan permohonan visa, dapat mengklik kategori ?Visa?, sedangkan bagi pemohon yang sedang mengajukan perpanjangan - baik itu visa on arrival, visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas - dapat mengklik kategori ?Stay Permit?.



Berikutnya, pengguna perlu memasukkan ?Register Number? dan ?Passport Number?. Kedua data ini bersifat wajib karena menjadi kunci untuk mengakses informasi aplikasi secara spesifik.

?Perlu diketahui bahwa register number adalah nomor layanan yang tertera di sebelah kiri nama pemohon pada tampilan website setelah mengisi formulir permohonan visa atau izin tinggal,? ujar Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Tato Juliadin Hidayawan.

Setelah data dimasukkan dengan benar, pengguna cukup menekan tombol ?Submit?. Sistem akan segera menampilkan status terkini dari permohonan visa atau izin tinggal tersebut.

Informasi yang ditampilkan dapat mencakup tahapan proses yang sedang berlangsung, apakah dokumen sedang diverifikasi, sudah disetujui, atau masih menunggu persetujuan. Tato juga menjelaskan, apabila terjadi kendala teknis saat mencoba mengakses informasi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.

?Jika hal ini terjadi, pengguna disarankan untuk segera melakukan tangkapan layar (screenshot) dari pesan kesalahan yang muncul. Selanjutnya, lampirkan nomor register, nomor paspor dan deskripsi permasalahan secara singkat, lalu kirimkan informasi tersebut ke Helpdesk Imigrasi yang terletak di pojok kanan bawah halaman utama website. Pengguna atau penjamin wajib login terlebih dahulu, lalu memasukan nama pengguna dan sandi yang dimiliki untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut,? ujar Tato.



Melalui sistem daring ini, Direktorat Jenderal Imigrasi berharap dapat memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam proses layanan keimigrasian.

?Pemohon maupun penjamin tidak perlu datang langsung ke kantor Imigrasi hanya untuk menanyakan status permohonan. Cukup dengan gadget dan data yang diperlukan, seluruh proses dapat dipantau secara real-time dari mana saja,? pungkasnya.

Di hari pertama pascalibur Idulfitri 2025, Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia mencatatkan pelayanan paspor sebanyak 9.857 pemohon pada Selasa (8/4).

Selain pelayanan paspor, Ditjen Imigrasi juga memastikan bahwa pelayanan visa dan izin tinggal sudah beroperasi optimal. Adapun jumlah permohonan visa pada 28 Maret-7 April 2025 mencapai 217.695 permohonan. Pada Selasa, 8 April 2025, jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan yaitu 12.770 permohonan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di hari kerja pertama setelah libur Idulfitri 1446 H.

"Jajaran Ditjen Imigrasi hari ini melakukan sidak ke 12 kantor Imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal, baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana," kata Godam.

Pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional juga tetap berjalan lancar selama libur dan cuti bersama Idulfitri dan Hari Raya Nyepi. Di sepanjang 28 Maret-7 April 2025, tercatat sebanyak 1.623.369 perlintasan di TPI seluruh Indonesia.

Godam menambahkan, optimalisasi pemeriksaan keimigrasian turut didukung dengan autogate, sehingga proses kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan tanpa masalah dan terhindar dari penumpukan.

"Petugas di tempat pemeriksaan imigrasi juga menunjukkan performa yang sangat baik selama liburan panjang, mengingat tingginya lalu lintas di bandara dan pelabuhan internasional dalam periode tersebut," ujarnya.

Godam menegaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk di masa libur Lebaran 2025.

"Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia melayani sebanyak 9.857 pemohon paspor pada Selasa, yakni hari kerja pertama setelah libur dan cuti bersama Nyepi dan Lebaran 2025.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan siap untuk kembali memberikan pelayanan optimal.

“Jajaran Ditjen Imigrasi hari ini melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke 12 kantor imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal, baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta.

Selain pelayanan paspor, pelayanan visa dan izin tinggal juga sudah beroperasi. Adapun jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan pada Selasa ini mencapai 12.770 permohonan.

Sementara itu, jumlah permohonan visa pada periode libur dan cuti bersama, yakni tanggal 28 Maret–7 April 2025, mencapai 217.695 permohonan.

Lebih lanjut Godam mengatakan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk pada masa libur dan cuti bersama Nyepi dan Lebaran tahun ini.

“Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur,” ujar dia.

Sebelumnya, layanan keimigrasian di seluruh Indonesia ditutup sementara selama libur dan cuti bersama Nyepi dan Idul Fitri, yakni mulai 27 Maret hingga 7 April 2025.

Masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya telah diimbau untuk menyelesaikan permohonan sebelum Kamis (27/3).

Warga yang ingin memperpanjang izin tinggal dapat mengakses layanannya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id guna menghindari lewat masa tinggal (overstay). Proses verifikasi oleh petugas akan diselesaikan setelah libur.

Sementara itu, untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai Kamis (27/3) dan/atau selama periode libur akan mulai diproses setelah masa libur berakhir pada Selasa, 8 April 2025.

Namun begitu, petugas imigrasi tetap bertugas di kantor-kantor imigrasi untuk piket pelayanan selama libur bersama. Pelayanan tersebut khusus untuk kondisi mendesak.

"Misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," kata Godam, Senin (24/3).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Dalam rangka libur Lebaran Idul Fitri 2025, Imigrasi tetap melayani permohonan paspor. Namun, hal ini hanya berlaku untuk masyarakat yang mengajukan permohonan paspor dalam keadaan mendesak.

Berikut informasi selengkapnya:

Libur Lebaran 2025, Layanan Paspor Tetap Buka

Selama libur Lebaran 2025, Imigrasi tetap melayani permohonan paspor hanya untuk pemohon dalam keadaan mendesak. Berdasarkan informasi resmi dari Ditjen Imigrasi, berikut keadaan mendesak yang dimaksud.

• Sakit dan harus berobat di luar negeri
• Keluarga inti pemohon meninggal atau sakit di luar negeri.

*Catatan:
Permohonan paspor harus dengan menunjukkan dokumen atau bukti lain yang menerangkan keadaan mendesak.

Paspor Expired, Harus Bikin Baru atau Bisa Diperpanjang?

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014, paspor yang masa berlakunya sudah habis (expired) perlu diganti dengan paspor baru. Dalam hal ini, tidak ada istilah perpanjangan paspor, tetapi penggantian paspor.

Jika masa berlaku paspor akan atau telah berakhir, pemegang paspor dapat mengajukan permohonan penggantian paspor baru. Pemohon nantinya akan diberikan nomor paspor yang baru dengan masa berlaku yang sudah ditambahkan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan pengajuan perpanjangan paspor.

Menurut Pasal 36 ayat (1), penggantian paspor biasa dilakukan jika masa berlakunya akan atau telah habis, halaman penuh, hilang, dan rusak pada saat proses penerbitan atau di luar proses penerbitan, sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.

Permohonan penggantian paspor baru dapat dilakukan langsung di Kantor Imigrasi. Ini daftar persyaratannya.

• Paspor asli yang sudah habis masa berlakunya
• Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku
• Kartu Keluarga (KK).
• Permohonan paspor baru ini dapat diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI), baik saat berada di dalam maupun luar wilayah Indonesia. Paspor yang diajukan bisa dengan paspor biasa elektronik (e-paspor) dan paspor biasa non elektronik.

Khusus untuk paspor terbitan sebelum tahun 2009, ini daftar persyaratannya.

• KTP yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri
• Kartu keluarga (KK)
• Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis
• Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang
• Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Simak juga Video Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

(kny/jbr)

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan 16 permohonan paspor pada Januari - Februari 2025, sebab terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Selasa, menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada delapan permohonan, begitu juga pada bulan Februari, juga delapan permohonan yang ditolak. Biasanya, karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025