SOLO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi digugat ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (15/8/2024).

Gugatan tersebut berkaitan dengan polemik 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Penggugat yakni Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Arif Sahudi, Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Boyamin, dan Pengurus dan atau Anggota Yayasan Mega Bintang Rus Utaryono.

Meminta agar Kepala BPIP dicopot

DOK. Humas Pertamina Kepala BPIP Yudian Wahyudi Asmi bersama VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan, dan jajaran pemerintah berfoto bersama usai menyampaikan keterangan pers kepada awak media nasional saat acara konferensi Pers Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 ?Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Mewujudkan Kedaulatan DAN Kemandirian Energi? di Dumai, Riau, Kamis (30/5/2024).

Seperti diketahui, lepas jilbab Paskibraka ini, karena adanya surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Aturan itu, melanggar aturan Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada dasarnya, kebebasan beragama dan menganut kepercayaan," kata Arif Sahudi, Kamis (15/7/2024).

Dalam tuntutannya, pertama, menuntut ganti rugi sekitar Rp 100 juta, yang akan diberikan kepada anak-anak Paskibraka yang melepas jilbab. Sebagai, biaya penyembuhan psikologis.

"Kedua, kita ingin kepala BPIP dicopot Presiden. Karena ini ceroboh, membuat pelanggaran HAM," jelasnya.

Ketiga, tertulis pula dalam tuntunannya, mengingatkan Presiden Jokowi dan Kepala BPIP minta maaf secara terbuka.

"Karena ini mau 17 Agustus, era mau merdeka malah ada polemik ini. Kalau aturan baik, ndak akan menimbulkan polemik. Kalau menimbulkan polemik, jadi kan tidak baik. Katanya toleran," jelasnya.

Dia juga membandingkan dalam pelaksanaan upacara 17 Agustus nanti, seperti anggota kepolisian hingga TNI yang berhijab tetap menggunakan hijab mereka.

"Masak orang sipil tidak boleh kan aneh. Kami meminta aturam tetap pada tahun kemarin. Yang pakai ya pakai jilbab," tegasnya.

KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi disorot usai 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab saat menjalani pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024).

Yudian mengatakan, BPIP tidak memaksa para anggota paskibraka untuk melepas jilbab.

"Penampilan paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujarnya, Rabu (14/8/2024).

Para anggota paskibraka putri juga menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa anggota paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Atas kejadian ini, Yudian pun meminta maaf kepada masyarakat.

Berikut profil Yudian Wahyudi yang tuai sorotan publik.

Siapa itu Yudian Wahyudi?

Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak 5 Februari 2020.

BPIP adalah lembaga di bawah presiden yang bertugas membantu merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Yudian ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala BPIP menggantikan Yudi Latief yang mundur.

Sebelum menjadi kepala BPIP, Yudian merupakan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020.

Dilansir dari laman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia menyelesaikan studi S1 jurusan Peradilan Agama pada 1987.

Yudian kemudian melanjutkan kuliah ke jenjang magister di kampus yang sama jurusan Islamic Studies pada 1993. Gelar doktoralnya didapat dari McGill University pada 2002.

Kontroversi Yudian Wahyudi

Bukan kali ini saja, Yudian sebelumnya juga sempat menuai sorotan setelah minta tambahan anggaran BPIP untuk influencer.

Tak tanggung-tanggung, tambahan anggaran yang diminta untuk influencer itu mencapai Rp 45 miliar.

Pada Juni 2024, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp 100 miliar.

"Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45.594.500.000," ujar Yudian, diberitakan Kompas.com (11/6/2024).

Anggaran 2025 paling banyak ditujukan untuk sosialisasi Pancasila. Sementara dana senilai Rp 18 miliar untuk penguatan jaringan relawan Pancasila. Dana Rp 10 miliar untuk pembinaan Paskibraka dan Purnapaskibraka.

Sementara itu, pagu anggaran yang dimiliki BPIP pada 2024 mencapai Rp 342 miliar.