Dua WN Turki Dideportasi karena Buka Bisnis Rumah Makan di Bali
Dua WN Turki dideportasi dari Bali karena menyalahgunakan izin tinggal. Mereka terjaring operasi Wira Waspada Imigrasi Singaraja. [435] url asal
#deportasi #wn-turki #izin-tinggal #bali #imigrasi-singaraja #hendra-setiawan #turki #indonesia #sharjah #dua-wna-turki #kuala-lumpur #pasal-122-huruf-a-undang-undang-nomor-6-tahun-2011-tentang-keimigrasian
Buleleng - Dua warga negara (WN) Turki dideportasi dari Bali karena diduga menyalahgunakan izin tinggal. Keduanya terjaring dalam operasi pengawasan Wira Waspada yang dilaksanakan oleh tim Inteldakim Imigrasi Singaraja di daerah Jembrana.
Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan menyampaikan operasi Wira Waspada ini berlangsung pada 17-21 Februari 2025.
"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, MT dan FY masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan menggunakan izin tinggal kunjungan," kata Hendra, Jumat (7/3/2025).
Dalam operasi tersebut, tim pengawasan mengamankan sejumlah WNA yang diduga melanggar peraturan dengan menyalahgunakan izin tinggal. Dua WNA Turki berinisial MT (39) dan FY (31) diamankan pada 20 Februari 2025 karena diduga menjalankan bisnis rumah makan di Bali.
FY masuk ke Indonesia terlebih dahulu pada November 2024, disusul MT pada Januari 2025. Dalam pengelolaan rumah makan tersebut, MT berperan sebagai juru masak, sementara FY menangani operasional pemesanan makanan.
Keduanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Pelanggaran ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Pendeportasian terhadap MT dan FY dilakukan pada 5 Maret 2025 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Keduanya diterbangkan dengan maskapai AirAsia X Berhad nomor penerbangan D7793 menuju Kuala Lumpur, Malaysia.
Mereka melanjutkan penerbangan dengan Air Arabia nomor penerbangan G9803 (Kuala Lumpur-Sharjah) dan Air Arabia nomor penerbangan G9321 (Sharjah-Istanbul) dengan tujuan akhir Istanbul, Turki.
Operasi pengawasan terhadap warga negara asing akan terus dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi pelanggaran izin tinggal di Indonesia.
"Kami selalu melakukan patroli pengawasan dan juga berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait. Setiap pelanggaran akan kami berikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tutup Hendra.
(dpw/dpw)
Jadi Instruktur Diving Ilegal di Bali, Dua WN Tiongkok Dideportasi
Kantor Imigrasi Singaraja mendeportasi dua WN Tiongkok, CJ dan AM, karena bekerja ilegal sebagai instruktur diving. Mereka melanggar aturan keimigrasian. [438] url asal
#deportasi #instruktur-diving-ilegal #wn-tiongkok #bali #pasal #dokumen-keimigrasian-rombongan-wna #tindakan-administratif-keimigrasian #pasal-122-huruf-a-undang-undang-nomor-6-tahun-2011-tentang-keimigrasi
Buleleng - Kantor Imigrasi (Kanim) Singaraja mendeportasi warga negara (WN) Tiongkok berinisial CJ dan AM karena melanggar aturan keimigrasian. CJ dan AM diduga bekerja ilegal sebagai instruktur diving di wilayah Kabupaten Karangasem.
Kepala Kanim Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan mengatakan kasus ini terungkap saat petugas menyosialisasikan aplikasi pelaporan orang asing (APOA) ke hotel-hotel di Karangasem.
Saat penyebaran informasi mengenai APOA, tim menemukan adanya aktivitas mencurigakan terhadap rombongan turis yang baru selesai melakukan diving.
Tim kemudian melakukan observasi serta pemeriksaan awal terhadap dokumen keimigrasian rombongan WNA tersebut. Diketahuilah bahwa CJ dan AM diduga menjadi instruktur diving ilegal di Karangasem.
"Atas dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, dilakukan pemanggilan terhadap kedua WNA tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Singaraja," katanya, Selasa (11/2/2025).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, CJ dan AM diketahui sebagai pemegang Izin Tinggal Kunjungan. Kedua WN Tiongkok tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.
CJ tiba di Indonesia pada 26 November 2024, sedangkan AM tiba pada 21 November 2024. Adapun masa berlaku izin tinggal CJ hingga 24 Maret 2025, sedangkan AM hingga 18 Juni 2025.
"Selama berada di Indonesia yang bersangkutan mengakui bekerja sebagai pendamping atau pemandu selam di salah satu diving center," jelasnya.
Atas perbuatannya CJ dan AM dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan dikarenakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
CJ dan AM dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Masing-masing dengan maskapai China Shoutern Airlines nomor penerbangan CZ626 (Denpasar-Guangzhou) dengan tujuan akhir Wenzhou dan China Southern Airlines nomor penerbangan CZ6066 (Denpasar-Shenzen) dengan tujuan akhir Beijing, pada Senin (10/2/2025) malam.
(nor/gsp)
6 WNA Dideportasi Kantor Imigrasi Palembang Selama 2024
Kantor Imigrasi Palembang deportasi 6 WNA karena overstay. Pengawasan ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran keimigrasian di Sumsel. [468] url asal
#wna-dideportasi #overstay #kantor-imigrasi-palembang #deportasi-wna #pusri #prabumulih #tni #keluarga #sumsel #cina #singapura #oki-pulp #pelanggaran-keimigrasian #kantor-imigrasi-kelas-i-tpi-palembang #pasal-122-h
Palembang - Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang telah mendeportasi 6 warga negara asing (WNA) sepanjang 2024. Keenam warga yang dideportasi ini karena menyalahi aturan dengan menggunakan izin tinggal atau overstay.
"Ada 6 WNA yang menyalahi aturan dan overstay di Sumsel yakni WNA dua dari Cina, dua dari Singapura, dan dua dari Turki. Mereka ini menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja bukan untuk liburan dan ada juga satu yang overstay," ujar Kepala Kantor Imigrasi Khairil Mirza saat rilis pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, Senin (30/12/2024).
Menurutnya, WNA yang dideportasi melakukan pelanggaran keimigrasian berupa izin tinggal sehingga sebagaimana yang diatur pada Pasal 122 huruf a Jo 75 ayat ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Karena itu, keenam WNA tersebut dikenakan tindakan berupa administrasi keimigrasian berupa deportasi.
"Sanksi ini merupakan penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.
Untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di Sumsel, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang meningkatkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan berkoordinasi dengan instasi terkait seperti Disnaker, Disdukcapil, Kopolisian, TNI dan Kesbangpol.
"Tahun ini Timpora melaksanakan kegiatan di Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabumulih, OKI, dan Ogan Ilir. Mengantisipasi agar WNA tidak menyalahi aturan izin tinggal, kami memperkuat timpora dengan berkoordinasi dengan instansi terkait," ungkapnya.
Saat ini ada 1.074 WNA di Sumsel. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2023 yang hanya 973 orang. Yang memiliki izin tinggal berupa pemegang izin tinggal kunjungan sebanyak 560 orang, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 501 orang, dan pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) ada 13 orang.
"WNA yang ada di Sumsel ini berasal dari Cina, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Taiwan," katanya.
"Izin tinggal yang lain terdiri dari tujuan penyatuan keluarga dan pendidikan. Untuk WNA ini tersebar di beberapa daerah di Sumsel seperti di OKI Pulp, Pusri dan ada beberapa kampus juga," sambungnya memungkas.
(des/des)