JAKARTA - Masyarakat sipil Banten mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Agung Sedayu Group dan pemerintah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ). Aduan itu dibuat lantaran masyarakat Banten merasa dirugikan atas dampak proyek strategis nasional pembangunan PIK 2.

Mereka datang ke Kantor Komnas HAM pada pukul 09.30 WIB dan melakukan diskusi tertutup selama tiga jam. Kedatangan masyarakat Banten itu turut didampingi oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

"Kehadiran kita bersama masyarakat sipil dan masyarakat Banten kita mendampingi, memfasilitasi rakyat Banten yang terdampak dengan proyek strategis nasional PIK 2," kata Abraham saat ditemui, Kamis (13/2/2025).



Dalam diskusi internal itu, Abraham menyebut rakyat Banten menyampaikan testimoni mereka yang merasa terintimidasi dan merasa hak asasi manusia dilanggar oleh pengembang yang turut difasilitasi oleh negara.

"Oleh karena itu dalam diskusi tadi kuat dugaan ada pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi yang dilakukan Agung Sedayu Group dan difasilitasi oleh negara, itu tadi kesimpulan diskusi kami," tutur Abraham.

Salah satu bentuk intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia atas proyek itu misalnya hilangnya mata pencarian masyarakat. Bahkan masyarakat Banten juga terusir dari wilayah mereka.

"Sebelumnya belum pernah dilaporkan, inilah saatnya. Hilangnya pekerjaan mereka, mereka terusir dari wilayahnya, jadi mereka sudah merasa tidak berdaya lagi," katanya.

Abraham berharap Komans HAM nantinya tidak hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi. Lebih dari itu, ia berharap agar Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk menguak dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan.

"Kami meminta tadi ke Komnas HAM bahwa sebaiknya nanti bukan hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah tapi harus melakukan penyelidikan pro justicia terhadap dugaan pelanggaran HAM yang tejradi di proyek strategis nasional PIK 2," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara menangkap dan mendeportasi empat warga negara asing (WNA) asal China berinisial HS, YJ, SR, dan TJ yang menjadi pekerja kasar membangun sebuah restoran di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Mereka ditangkap karena tak memiliki izin bekerja.

"Karena terbukti menyalahi izin tinggal, keempat orang ini langsung kami deportasi ke negaranya pada Jumat (29/11/2024) melalui Terminal Bandara Soekarno Hatta," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Jakarta Utara, Widya Anusa Brata di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Wdiya mengatakan, keempat warga asing tersebut ditangkap saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan Operasi Pengawasan l Keimigrasian di sebuah restoran kawasan PIK pada Ahad (10/11/2024). Pada saat operasi dijalankan, sambung dia, keempat tersangka berinisial HS, YJ, SR, dan TJ ditemukan sedang bekerja sebagai pekerja kasar di restoran tersebut.

Padahal, restoran itu juga sedang direnovasi. "Mereka diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal," kata Wdiya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan diketahui, warga China berinisial HS, YJ, SR, TJ merupakan orang asing pemegang Visa on Arrival (VOA).

Kemudian, petugas mengambil tindakan dengan membawa keempat warga asing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Kami telah memeriksa HS, YJ, SR, dan TJ dan semuanya terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap Pasal 122 huruf a Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ucap Wdiya.

Keempat pelaku tersebut telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya sebagai pemegang VOA berkegiatan sebagai pekerja kasar untuk merenovasi sebuah restoran di kawasan PIK serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Wdiya menyebut, selain dikenakan tindakan deportasi, mereka juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan.

Operasi imigrasi...