JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa bukan keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan bahwa RUU itu merupakan inisiatif DPR periode lalu.

"Ini bukan soal Pak Prabowo atau presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu ya, bukan inisiatif pemerintah,? tegas Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Supratman pun menegaskan, RUU TNI tak melahirkan kembali dwifungsi militer. Untuk itu, ia meminta publik tak perlu khawatir ihwal adanya prajurit aktif menduduki jabatan sipil.



"Kan enggak ada (dwifungsi militer) sekarang, kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," terang Supratman

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR sepakat untuk membawa RUU TNI untuk disahkan menjadi UU di dalam forum Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan diambil Komisi I DPR dalam rapat kerja bersama pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan terhadap RUU TNI di Ruang Rapat Banggar DPR, Selasa (18/3/2025).

RUU TNI mengubah sejumlah hal seperti tugas pokok TNI. Dalam pembahasan RUU itu, tugas TNI ditambah dua yakni membantu dan menanggulangi ancaman siber dan membantu dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri.

Sedianya, pemerintah sempat mengusulkan agar TNI bisa berwenang untuk membantu menangani penyalahgunaan narkotika. Namun, usulan itu ditolak dalam rapat Panja, Senin (17/3/2025).

Selain itu, RUU TNI juga mengatur pos kementerian dan lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Ada 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan sebagai berikut:

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
2. Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. BNPP
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejaksaan Agung
15. Mahkamah Agung.

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan draf revisi UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI akan mengatur 14 kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Supratman mengatakan 14 kementerian/lembaga itu masih beririsan dengan tugas pertahanan negara.

"Bahwa ada penambahan dari 11 menjadi 16 itu sebenarnya hanya 14 (kementerian/lembaga), masih berkaitan tugas yang terkait dengan tugas yang terkait dengan pertahanan negara," kata Supratman di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Angka itu berkurang dari yang mulanya berjumlah 16 kementerian/lembaga. Supratman menjelaskan pengurangan itu karena ada kementerian atau lembaga yang dihitung menjadi satu seperti Kementerian Pertahanan dengan Dewan Pertahanan Nasional.

"Seperti Mensesneg juga nanti ada Sekretaris Militer Presiden itu dirangkap juga bisa anggota TNI, jadinya maksimal 16 tapi semuanya hanya di 14 K/L," jelas dia.

Supratman meminta publik tak khawatir mengenai dwifungsi ABRI. Dia mengatakan jabatan TNI di kementerian/lembaga masih berkaitan dengan tugas pertahanan.

"Kan nggak ada sekarang kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan, semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Dia mengatakan aturan lain akan berlaku jika prajurit hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga itu. Dia menegaskan prajurit TNI harus pensiun jika mengisi jabatan sipil.

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun, selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja (raker) pembicaraan tingkat I RUU TNI.

Rapat ini terselenggara di ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI yang juga Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto.

Sebagaimana tertuang dalam rapat, delapan fraksi sepakat RUU TNI dibawa ke tingkat II untuk pengesahan. Adapun fraksi tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat

"Apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?" tanya Utut kepada anggota Dewan.

"Setuju," jawab anggota disertai dengan ketukan palu untuk pimpinan Komisi I sebagai tanda persetujuan.

Adapun Komisi I DPR RI lewat Panja RUU TNI telah melaksanakan sejumlah rapat untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang usai pensiun bagi prajurit, dan Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

(amw/haf)

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk ruang rapat Panitia Kerja (Panja) DPR bersama Pemerintah saat membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).

Dari pantauan SindoNews, sejumlah perwakilan koalisi yang terdiri dari tiga orang tiba di depan ruang rapat Panja RUU TNI di hotel mewah bintang 5 tersebut sekitar pukul 17.49 WIB.

Dengan bawa poster dengan narasi kritik, mereka langsung menyelinap masuk ruang rapat.

Salah satu perwakilan koalisi, Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus terlihat membentangkan poster di dalam ruang rapat. Tak lama, sejumlah petugas keamanan langsung menarik Andri keluar ruangan.



Petugas pun langsung menutup rapat pintu. Kemudian, koalisi berteriak untuk meminta Panja RUU TNI dan Pemerintah untuk menghentikan rapat RUU TNI.

"Hentikan bapak ibu, prosesnya sangat tertutup tidak ada pelibatan rakyat disini," ujar Andri sambil berteriak di depan pintu rapat.

Terlihat, tak ada satupun perwakilan rakyat yang membahas RUU TNI menemui koalisi. Alhasil, Andri dan dua orang lainnya berjalan keluar.

Jakarta -

Baleg DPR RI bersama pemerintah mulai melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas menyebut salah satu poin pembahasannya terkait usulan izin usaha pertambangan tanpa proses lelang.

"Yang pertama, menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Supratman menyebut usulan ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil, mikro dan menengah. Ia menilai kesempatan bagi usaha kecil menengah akan sangat terbuka.

"Karena kalau semuanya lelang, nanti pelaku usaha kecil menengah, mikro dan menengah, termasuk koperasi, pasti tidak akan bisa ikut dalam proses lelang. Karena itu keberpihakan kepada pelaku usaha kecil menengah itu, itu penting hadirnya negara dan juga koperasi tentunya," ujarnya.

Ia menyebut Revisi UU Minerba ini juga memberi kesempatan pada lembaga keagamaan untuk mengelola tambang. Supratman menyebut ada kemungkinan lembaga keagamaan membentuk badan usaha atau perseroan terbatas.

"Tetapi juga di samping itu juga memberi prioritas kepada lembaga keagamaan, sosial keagamaan, supaya baik lembaga keagamaan apapun itu, semua agama, itu dibuka ruang untuk itu di dalam undang-undang ini," kata Supratman.

"Karena itu nanti skemanya bisa bermacam-macam. Mungkin lembaga keagamaannya bisa membentuk badan usaha, apakah itu bentuknya perseroan terbatas ataupun yang lain," tambahnya.

Diketahui malam ini Panja Revisi UU Minerba mulai membahas DIM dari pemerintah dan DPR. Adapun rapat Panja RUU Minerba digelar secara tertutup.

"Rapat Panja Baleg ada hari ini. Seusai dengan laporan dari Sekretariat Baleg rapat Panja Baleg pada hari ini telah dihadiri oleh 23 orang anggota dari 45 anggota Panja Baleg yang terdiri dari 8 fraksi, karena itu rapat Panja telah memenuhi kuorum. Dengan demikian izinkan saya membuka rapat ini dan rapat saya nyatakan tertutup untuk umum," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung di ruang rapat Baleg, Rabu (12/2).

(dwr/azh)

OKI -

Lima tahanan di Lapas kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel mencoba kabur. Terungkap bahwa para tahanan dengan kasus pencurian tersebut memanjat pagar pembatas menggunakan tali.

Peristiwa tersebut terjadi di Lapas Kelas II B Kayuagung, Kabupaten OKI , Sumsel pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Adapun identitas kelima tahanan tersebut adalah Taufik Hidayat (TH), Herli Dewanto (HD), Edi Irawan (ED), Joko Iskandar (JK) dan Hengki Mirianto (HM).

Kasubag Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kemenkumham Sumsel Hamsir mengatakan kelima tahanan kabur dengan cara merusak pintu staf sel menggunakan tangan dengan cara saling membantu.

"Kemudian keluar memanjat menuju atap belok C, setelah turun ke belakang blok C menggunakan tali. Saat turun, Joko terjatuh dan mengalami luka pada bagian kaki," katanya.

Kemudian setelah turun dari atap blok C, kelimanya menuju Brandgang (pembatas antara bagian dalam dan luar lapas) dengan cara menggali tanah lunak berlumpur di bawah pagar pembatas.

Hamsir menjelaskan tahanan bernama Joko berjalan tertatih-tatih saat menuju tembok pembatas. Kemudian setelah berada di area Brandgang mereka melemparkan tali ke arah pos 2 (pos tidak terisi). Selanjutnya, tiga orang tahanan TH, HD dan ED memanjat dan langsung melarikan diri.

"Namun Joko tidak naik karena terluka, sementara HM tidak sanggup takut terjatuh. Karena dua orang yang belum keluar ini kelihatan oleh penghuni sel lainnya dan berteriak ada orang di luar," ujarnya.

Setelah mendengar teriakan dari penghuni sel lain, para petugas langsung mengamankan Joko dan Hengki. Setelah dilakukan pengejaran satu orang bernama Edi Irawan (ED) berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya masih dalam pengejaran.

(dai/dai)

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI berencana untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan pemasyarakatan menyoal berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Iya, kami sudah mendengar itu dan kami sudah dalam trajectory ingin membuat panja pemasyarakatan khusus untuk pengawasan," kata Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya ketika menanggapi kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba dengan cara menjebol teralis kamar Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Dia mengatakan sebelum Panja tersebut mulai bekerja, pihaknya akan menggelar rapat dengan mitra kerja Komisi XIII DPR terkait bidang permasyarakatan terlebih dahulu.

"Kami sudah sepakati tinggal kami bentuk, kami selesaikan dulu dengan mitra kerja, lalu kemudian mungkin ada 1-2 kali RDPU (rapat dengar pendapat umum) untuk mendapatkan masukan kemudian baru kita rapat Panja," ujarnya.

Dia menyebut Panja tersebut nantinya akan mencoba menggunakan perspektif pendekatan yang berbeda dalam mengevaluasi penyelenggaraan lapas di tanah air dengan jumlah tahanan yang kerap melampaui kapasitas seharusnya.

"Dalam perspektif yang jauh lebih komprehensif, sejauh ini kami cuma mendapatkan laporan bagaimana over capacity selalu pendekatannya membangun lapas baru. Kami ingin pendekatannya yang jauh lebih integratif bagaimana Panja lebih berfungsi untuk melihat dan berkoordinasi karena Komisi XIII basisnya adalah reformasi hukum, di mana kami tidak mengenal sanksi di luar sanksi penjara," tuturnya.

Sebab, kata dia, pendekatan yang kerap digunakan selama ini dalam membina warga yang menjalani hukuman tahanan di lembaga pemasyarakatan ialah berbasis pada "hard skills".

"Kalau kita liat di luar negeri itu ada sanksi bersih-bersih taman, bersih-bersih rumah ibadah, sosial sanksi itu kita enggak ada. Kita lihat bagaimana tren dunia hari ini lapasnya pada sepi bahkan beberapa lapas disewakan karena enggak ada penghuninya," katanya.

Untuk itu, Willy menyebut pihaknya akan mencoba mengelaborasi masukan-masukan dari berbagai pihak untuk menggunakan pendekatan "soft skills" dalam membina warga di lembaga pemasyarakatan.

"Pembinaannya itu (selama ini) hanya pada 'hard skill', kita harus melihat beberapa perspektif lain. Untuk itu, kami akan mengundang sosiolog, psikolog, dan beberapa masyarakat sipil untuk bersama-sama memberi masukan terhadap proses Panja ini," ucapnya.

Dia menuturkan pihaknya telah berkomunikasi banyak hal dengan Kementerian Hukum untuk mempelajari berbagai catatan-catatan lembaga pemasyarakatan, termasuk melakukan peninjauan ke Lapas Sukamiskin.

"Dengan output (pembentukan Panja): Satu, bagaimana lembaga pemasyarakatan jauh lebih manageble, lebih humanis, dan kapasitasnya kemudian benar-benar kami cermati formatnya seperti apa," tuturnya.

Dia menegaskan persoalan kaburnya tahanan ikut menjadi tanggung jawab pihaknya dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan efektif.

"Tentu ini jadi pembelajaran bagi kami, jangan kemudian adagium mengatakan 'Bandit jauh lebih hebat, penjahat jauh lebih hebat, daripada penegak hukumnya', itu tanggung jawab kami juga bagaimana kemudian menyelesaikan ini secara regulatif dan secara pengawasan sehingga kemudian teman-teman di lembaga pemasyarakatan bisa jauh lebih efektif," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sebelumnya dijabat Yasonna Laoly digantikan oleh Supratman Andi Agtas.

Bagaimana sosok Supratman Andi Agtas sendiri? Dilansir dari situs resmi DPR RI, berikut profil singkat Supratman Andi Agtas.

Profil Supratman Andi Agtas

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas Foto: Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom

Supratman Andi Agtas adalah anggota Fraksi Partai Gerindra yang lahir di Desa Tajuncu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada 28 September 1969.

Perjalanan akademis Supratman dimulai di SD Negeri I Soppeng, tempat ia menyelesaikan pendidikan dasarnya. Dia kemudian melanjutkan ke SMP Don Bosco dan lulus pada 1985. Pada 1988, Supratman menamatkan pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri I Toli-toli.

Berbekal minat terhadap hukum, Supratman melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana di Universitas Muslim Indonesia. Di mana ia berhasil meraih gelar S1 Hukum pada 1992. Setelah itu, Ia menempuh pendidikan magister di Universitas Hasanuddin dan meraih gelar Magister Hukum (S2) pada tahun 1995.

Karir profesional Supratman dimulai sebagai pengacara pada 1996. Selama dua tahun berpraktik sebagai advokat, ia telah membela dan memberikan nasihat hukum kepada klien dalam berbagai kasus.

Pada 1998, ia beralih ke dunia akademik dengan menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Tadulako. Dalam peran ini, ia mengajar dan membimbing mahasiswa hingga 2012.

Tidak hanya aktif di dunia akademis, Supratman juga terlibat dalam manajemen perusahaan. Ia menjabat sebagai Komisaris di PT Citra Nuansa Elok dari 2004 hingga 2012. Selain itu, Supratman dipercaya menjadi Direktur Utama di Perusahaan Daerah Kota Palu dari 2005 hingga 2012.

Sepak Terjang Supratman Andi Agtas di Dunia Politik

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas Foto: Ketua Baleg Supratman Andi Agtas (Azizah/detikcom)

Ketika terjun ke dunia politik, Supratman menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia bertugas di Komisi III selama periode 2014-2019, kemudian melanjutkan tugasnya di Komisi VI DPR RI pada periode 2019-2024.

Selama dua periode sebagai Anggota DPR RI, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI sebelum akhirnya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang juga merupakan politikus Gerindra.

Supratman memiliki berbagai peran penting di parlemen, termasuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) MD3 pada 2016. Ia juga berperan sebagai anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pada 2016, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017, Pansus RUU Pemilu pada 2017, Pansus RUU Siber pada 2019, serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara pada 2019.

(nor/nor)