Mau Genjot Eksplorasi Tambang, Pengusaha Minta Kepastian Hukum
Eksplorasi mineral perlu digenjot karena masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. [374] url asal
#indonesia-investment-talk-series #eksplorasi-tambang #kepastian-hukum #jakarta #imip #detikcom #hendra-sinadia #nikel #pemerintah-indonesia #indonesia-morowali-industrial-park #indonesia-mining-association #paja
Jakarta - Eksplorasi mineral perlu digenjot karena masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Namun, eksplorasi memiliki banyak tantangan di antaranya rasio suksesnya yang rendah.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, untuk mendorong eksplorasi dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian kepastian hukum hingga kemudahan perizinan.
"Nyawa dari pertambangan itu ada di eksplorasi. Tanpa eksplorasi, nggak ada pertambangan. Nah, sementara masih cukup banyak cadangan kita yang belum dimanfaatkan untuk mendorong investasi masuk di eksplorasi," katanya dalam Indonesia Investment Talk Series di Jakarta, Senin (19/5/2025). Indonesia Investment Talk Series diselenggarakan oleh detikcom dan disponsori oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
"Karena eksplorasi itu bisnis yang sangat beresiko, global sukses rasionya pun itu rata-rata hanya 5%. Indonesia katanya lebih rendah, rata-rata 3%. Nah, faktor-faktor regulasi juga salah satu jadi indikator untuk melihat bahwa Indonesia ini ternyata agak menantang untuk masuk eksplorasi," sambung Hendra.
Hendra menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang paling bagus prospek geologinya di dunia. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah memperbaiki aspek kebijakan demi menggenjot eksplorasi yang memiliki sukses rasio kecil.
Jika regulasi mendukung maka investasi yang masuk akan semakin banyak. Komoditasnya pun akan semakin beragam, tidak terpusat hanya pada nikel saja.
"Pesan buat pemerintah adalah segera mungkin kita harus dorong eksplorasi. Karena itu investasi akan banyak masuk kalau regulasi kita mendukung. Kalau eksplorasi kita hidup, cadangan kita akan banyak sehingga orang akan dengan mudah akan masuk ke berbagai fasilitas pengolahan pemurnian. Bukan hanya di nikel, tapi juga di bauksit, mangan dan lain-lain," bebernya.
Ia menambahkan, salah satu tantangan yang membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia adalah aturan divestasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia tergolong ketat, yakni mewajibkan perusahaan asing melepas sahamnya ke pemerintah dalam periode waktu tertentu.
Meski berdampak positif bagi bangsa namun aturan itu berpotensi memberatkan langkah investor. Hendra menilai pemerintah sebenarnya bisa mengambil benefit selain dari kepemilikan saham, misalnya dari pajak dari kegiatan berusaha, pembukaan lapangan kerja hingga pemberian nilai tambah ke negara.
"Karena di aturan divestasi kita ini sangat ketat ya. Jadi, menurut undang-undang, perusahaan setelah 10 tahun beroperasi itu secara bertahap harus melepaskan atau mendivestasikan saham asing. Sehingga nanti di tahun ke-15 kalau nggak salah ya, itu udah mayoritas milik nasional," tutup Hendra.
(acd/acd)
1 Ton Ikan Lele Dipanen dari Lapas Sukamiskin
Lapas Sukamiskin panen 1 ton ikan lele dan telur ayam-bebek, mendukung ketahanan pangan. Hasil panen dibagikan gratis dan dijual untuk PNBP. [469] url asal
#panen-ikan-lele #lapas-sukamiskin #ketahanan-pangan #ikan-lele #berita-jabar #jawa-barat #pemasyarakatan #raya-ikan #lapas-sukamiskin-panen-1 #kusnali #narapidana #binaan #korupsi #pajak #ton-ikan #panen-ikan #1-ton
Bandung - Tak hanya menjadi tempat hukuman bagi para narapidana korupsi, Lapas Sukamiskin juga kini jadi sumber untuk mejaga ketahanan pangan. Salah satu wujudnya dengan panen ikan jenis lele.
Tak tanggung-tanggung, total berat ikan lele yang dipanen mencapai 1 ton. Momen panen raya ikan lele ini dilakukan di Lapas Sukamiskin yang turut disaksikan Kakanwil Ditjen PAS Jabar Kusnali.
Kalapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyono mengatakan ikan lele ini merupakan hasil pembinaan terhadap para napi. Mereka melakukan budi daya ikan lele, ternak ayam, bebek, sayuran dan buah melon.
"Panen lele dan telur ayam - bebek itu merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imipas, Agus Andrianto," kata Fajar.
Ikan lele ini dibudidaya di dalam Lapas Sukamiskin. Ada 10 kolam bioflok yang digunakan untuk membudidaya ikan lele tersebut.
"Panen lele kali ini sebanyak 1 ton 97 kg," katanya.
Selain ikan lele, Lapas Sukamiskin juga panen telur ayam dan bebek. Ada puluhan butir telur yang dihasilkan dari ayam dan bebek yang diternak di dalam.
"Telur ayam sebanyak 80 butir serta telur bebek sebanyak 90 butir. Telur ayam dan bebek ini adalah merupakan hasil per hari ini," kata Fajar.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjen PAS Kusnali menuturkan bahwa panen lele dan telur ini sangat bagus untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
"Ikan lele dan telur dibagikan kepada Warga Binaan, masyarakat sekitar Lapas secara cuma - cuma dan UPT di wilayah Sukamiskin raya," jelas Kusnali.
"Sisanya dijual ke pihak ketiga dengan harga per kilogramnya Rp23 ribu," tambahnya.
Kusnali menurutkan, dari hasil penjualan itu sebagian akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Selaras dengan program Menteri Imipas itu, program kegiatan kerja ini akan terus dikembangkan guna mengoptimalkan ketahanan pangan nasional dan warga binaan yang bekerja pada setiap pos kerja itu pun akan diberikan sertifikat.
"Sertifikat itu menjadi wujud nyata lapas selalu hadir dalam memberikan pelatihan dan pembentukan skill warga binaan. Lapas Sukamiskin akan terus mengembangkan program ketahanan pangan dan seluruh UPT Pemasyarakatan di seluruh Jabar," pungkasnya.
(wip/dir)
Mualem Ingatkan Pejabat di Aceh Tak Terjerat Hukum: Bisa Hambat Kerja
Mualem mengingatkan para pejabat di Aceh tak terjerat hukum karena dapat menghambat kerja. Dia juga minta proses pengadaan barang dan jasa dilakukan transparan. [497] url asal
#mualem #pejabat-aceh #gubernur-aceh #muzakir-manaf #satuan-kerja-pemerintah-aceh #temuan-hukum #rencong #skpa #penertiban #sasaran #undang-undang #wakil-gubernur-aceh-fadhlullah-dek-fadh #partai-aceh #pajak #pelaks
Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengingatkan para pejabat di Tanah Rencong tidak terjerat kasus hukum karena dapat menghambat kerja. Dia juga meminta proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan.
Mualem mengumpulkan bawahannya dalam rapat pimpinan dan arahan khusus yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/4/2025). Rapat tersebut juga diikuti Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh, Plt Sekda Aceh Muhammad Nasir.
Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Aceh itu mengingatkan para pejabat tentang pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas terutama di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Dia mengingatkan setiap pejabat berhati-hati dalam menjalankan program, serta menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.
Mualem juga disebut menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya di Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan temuan hukum.
"Kita jangan terjerat hukum, dan saya sendiri tidak mau SKPA dipanggil-panggil karena akan menghambat kerja. Mari kita singkirkan hal-hal yang bisa menimbulkan temuan pada kita," jelas Mualem dalam keterangannya.
Mualem juga disebut menyampaikan sejumlah poin strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, percepatan investasi, dan penghapusan hambatan dalam perizinan. Dia meminta izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit yang luas arealnya melebihi ketentuan agar dievaluasi ulang.
"Banyak perkebunan sawit dikuasai pihak luar Aceh, dan kondisi itu tidak boleh terus dibiarkan," jelasnya.
Selain itu, Mualem juga meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk menindaklanjuti pengawasan HGU, serta memastikan langkah-langkah penertiban terhadap pelanggaran lahan.
Sementara terkait pertambangan emas, Mualem meminta disiapkan Qanun Pertambangan Rakyat agar aktivitas tambang bisa dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan. Mualem menilai, tambang rakyat dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola melalui koperasi dan diwajibkan membayar pajak.
Wagub Dek Fadh menegaskan pentingnya merevisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk memperpanjang keberlanjutan Dana Otonomi Khusus. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan agar kompak dan sejalan dalam menyuarakan usulan ini ke pemerintah pusat dan DPR RI.
"Kita satu kapal yang sama, rakyat Aceh memberi mandat pada kita semua, jadi kekompakan harus sama-sama kita jaga," kata Dek Fadh.
(agse/dhm)
APBN defisit Rp31,2 T, ekonom sebut perlunya reformasi fiskal
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang ... [591] url asal
Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa,
Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) menandai perlunya langkah untuk reformasi fiskal.
Selain defisit, tantangan kinerja fiskal di awal tahun ini juga diikuti dengan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang menurun. Data APBN KiTa edisi Februari 2025 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini.
“Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024, angka ini turun drastis sebesar 20,85 persen, dari sebelumnya Rp400,4 triliun. Penurunan ini merupakan sinyal keras bahwa fondasi fiskal Indonesia sedang menghadapi tekanan berat, bahkan sebelum memasuki kuartal kedua tahun anggaran,” kata Achmad kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Begitu juga dengan penerimaan pajak yang tercatat Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target, turun drastis 30,19 persen dari capaian Februari 2024 yang sebesar Rp269,02 triliun.
Dia menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak.
"Coretax yang diharapkan menjadi tulang punggung modernisasi perpajakan justru menghadirkan tantangan baru. Banyak wajib pajak kesulitan melaporkan dan membayar pajak, yang berdampak pada anjloknya penerimaan pajak," jelasnya.
Sebaliknya, belanja negara hingga Februari 2025 tetap berada di level tinggi, yakni sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target.
Meski secara nominal sedikit lebih rendah dibandingkan belanja pada Februari 2024 yang mencapai Rp374,32 triliun, besarnya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, termasuk belanja sosial, subsidi, hingga program lainnya membuat tekanan fiskal kian berat.
Alhasil, untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Padahal, tahun lalu pada periode yang sama, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp26,04 triliun.
"Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa," terangnya.
Lebih lanjut, Achmad menekankan pentingnya pemerintah untuk menata ulang prioritas belanja di tengah penurunan pendapatan.
"Belanja yang tidak mendukung pemulihan ekonomi atau pengurangan kemiskinan harus dievaluasi. Program-program populis dengan anggaran besar seperti makan siang gratis perlu dikaji ulang dalam kerangka keberlanjutan fiskal," imbuhnya.
Dirinya juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah.
"Jika reformasi fiskal tidak segera dilakukan, kita berisiko masuk dalam lingkaran defisit yang terus melebar, beban utang yang meningkat, dan terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan dasar rakyat," tegas Achmad.
Oleh karena itu, ia merekomendasikan tiga langkah strategis.
Pertama, audit independen terhadap sistem Coretax untuk mengatasi hambatan teknis dan memastikan penerimaan pajak kembali normal.
Kedua, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada program yang berdampak langsung pada rakyat miskin dan pemulihan ekonomi.
Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara.
"Indonesia saat ini membutuhkan langkah nyata dalam menata fiskal negara. Bukan sekadar optimisme atau penundaan kebijakan, tetapi reformasi fiskal yang terukur dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat," tuturnya.
Adapun dalam konferensi pers hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih dalam target APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Komisi XIII DPR RI Kunjungi Imigrasi Batam, Apresiasi Peningkatan PNBP
Komisi XIII DPR mengunjungi Kantor Imigrasi Batam untuk mengawasi pelayanan dan efisiensi anggaran. Mereka menemukan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak. [562] url asal
#dpr-ri #imigrasi-batam #kunjungan-kerja #batam #kepulauan-riau #patroli #bali #komisi-xiii-dpr-ri #saffar-muhammad-godam #dpr #pembaharuan #apresiasi #pajak #pergantian #masukan #komisi-xiii-dpr-ri-kunjungi-imigrasi
Batam - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendapat kunjungan Komisi XIII DPR RI. Kedatangan anggota dewan ini dalam rangka kunjungan spesifik pengawasan pelayanan di tengah efisiensi anggaran.
"Kunjungan Ini bagian dari tugas Komisi XIII DPR RI untuk melakukan kunjungan spesifik pengawasan, kami ingin melihat dengan adanya efisiensi apa dampaknya pada pelayanan pada imigrasi di kantor imigrasi Batam," kata Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, Kamis (6/2/2025).
Willy mengatakan dalam catatan pihaknya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan kantor terpadat kedua setelah Bali. Menurutnya imigrasi Batam merupakan salah satu wajah pelayanan terdepan di perbatasan.
"Imigrasi Batam merupakan kantor imigrasi tersibuk kedua setelah Bali. Tentu ini menjadi halaman depan dari negara kita, bagaimana halaman depan ini benar-benar mencerminkan pelayanan seperti apa, itu yang kami dalami tadi," ujarnya.
Willy mengungkapkan dalam kunjungan pihaknya itu, Komisi XIII DPR RI menemukan peningkatan pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2024 imigrasi Batam mengumpulkan PNBP sebesar Rp 143.190.347.003 dari target yang ditentukan sebesar Rp 59.353.300.000,
"Luar biasa kami mendapatkan temuan, PNBP naik, kita berterima kasih kepada imigrasi mampu menaikkan pendapatan negara. Ini perhatikan dan catatan kita, kita harus memberikan infrastruktur yang memadai, peningkatan sumberdaya manusia," ujarnya.
Willy juga menyebut perlunya peningkatan kesejahteraan petugas imigrasi yang berada di perbatasan seperti Batam. Menurutnya jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sama saja dengan pelanggaran HAM ringan.
"Jangan sampai Kita melakukan pelanggaran Ham ringan, mereka melakukan pelayanan di pulau terluar tapi gajinya tak memadai. Itu jadi catatan kami, untuk memberikan peningkatan penghargaan," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja komisi XIII DPR RI itu juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur pelayanan mulai dari kapal patroli peningkatan data base. Ia juga menyebut beberapa peralatan pelayanan imigrasi juga perlu adanya peningkatan.
"Infrastruktur mulai dari kapal patroli dan data base kita coba diskusikan dan dalami sesuai kebutuhan dengan zamannya. Tentu beberapa peralatan perlu pergantian hingga pembaharuan tentu kita berikan yang terbaik," ujarnya.
Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam pada kunjungan komisi XIII DPR RI pihaknya mendapat masukan peningkatan inovasi pelayanan. Seperti pengawasan orang asing menggunakan satelit.
"Kita akan tindak lanjuti, salah satunya adalah inovasi, saran bagaimana mengoptimalkan pengawasan dengan inovasi satelit yang ada di Kepri," sebut Saffar.
Saffar menyebut peningkatan infrastruktur pelayanan juga menjadi salah satu perhatian khusus. Mulai dari peningkatan jumlah autogate hingga peningkatan pelayanan imigrasi di pelabuhan di Batam.
" Seperti peningkatan auto gate di semua terminal tentunya mengkoordinasikan semua pengusaha pelabuhan untuk memaksimalkan pelayanan imigrasi juga disertai pengawasan terhadap WNA yang datang," ujarnya.
(afb/afb)
Usai Perjalanan Panjang, Keluarga WNI Ini Diperbolehkan Menetap di Australia
Permohonan pasangan Indonesia untuk menjadi penduduk tetap Australia dipenuhi, setelah sebelumnya sempat ditolak karena memiliki putra difabel. [559] url asal
#health #bahasa #jonathan #matt-thistlethwaite #keluarga #pajak #cerebral-palsy #pengacara-imigrasi-andrew-woo #permohonan-pasangan-indonesia #negara-australia #keluarga-indonesia #asisten-menteri-imigrasi #indon
Melbourne - Lily Lumintang sedang membaca berita di ABC tentang permohonan keluarganya untuk bisa menetap di Australia, ketika pengacaranya menelepon dan mengatakan kalau Departemen Dalam Negeri Australia sudah mengabulkan permohonan mereka menjadi penduduk tetap di Australia.
Pengacara imigrasi Andrew Woo berlinang air mata ketika memberi tahu kliennya, jika Asisten Menteri Imigrasi Matt Thistlethwaite sudah turun tangan secara pribadi untuk memberikan visa kepada Lily dan pasangannya Martin Cahyo, serta kedua putra mereka.
"Doa kami terjawab melalui kerja keras kementerian dan pihak-pihak lain yang terlibat," kata Lily kepada ABC.
"Ini benar-benar sebuah keajaiban."
Keluarga tersebut pertama kali mengajukan permohonan menjadi penduduk tetap, atau 'permanent resident' (PR) di Australia pada tahun 2021.
Namun, permohonan mereka ditolak karena putra sulung mereka, Jonathan, 14 tahun, hidup dengan 'celebral palsy', yang biaya perawatannya akan ditanggung negara Australia, namun dalam arti lain akan dibebankan kepada warga Australia selaku pembayar pajak.
Pengadilan banding menguatkan keputusan tersebut pada tahun 2023, dengan memperkirakan biaya perawatan Jonathan akan menghabiskan dana publik sebesar AU$ 2,51 juta selama 10 tahun.
Mereka kemudian mengajukan permohonan intervensi dari kementerian imigrasi pada bulan Oktober 2024. Mereka juga terancam dideportasi, sebelum adanya keputusan dari Asisten Menteri Imigrasi.
Berharap 'tak ada lagi diskriminasi'
Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan menteri terkait sudah mempertimbangkan kasus ini secara pribadi keadaan keluarga dan "memutuskan untuk menggunakan kewenangan kepentingan publik dalam kasus Anda", mengganti putusan pengadilan banding dengan "keputusan yang lebih menguntungkan".
Pengacara Andrew Woo mengatakan keputusan ini mengakhiri perjuangan selama empat tahun dengan emosi yang bercampur aduk, hingga ada "rasa lega yang luar biasa … mengetahui jika keluarga Lily akhirnya bisa melangkah maju sebagai sebuah keluarga yang utuh".
"Saya sangat senang dengan waktu yang tepat, karena Raphael akan berusia empat tahun dalam beberapa bulan ke depan dan akhirnya dapat menghabiskan waktu bersama saudaranya, Jonathan, yang akan bergabung dengan keluarga dalam waktu dekat," kata Andrew.
Jonathan lahir di Melbourne pada tahun 2010, kemudian didiagnosis 'cerebral palsy' karena kelainan pada bagian 'corpus callosum'-nya atau saraf antara belahan otak kanan dan kiri.
Ketika Jonathan berusia 18 bulan, Martin membawa Jonathan kembali ke kampung halaman mereka di Surabaya karena "masalah keluarga".
Sementara itu Lily tetap tinggal di Melbourne untuk bekerja.
Sejak saat itu Jonathan tinggal di Surabaya, meski Martin kembali ke Melbourne di tahun 2017 dengan niat membawanya kembali setelah keluarganya memiliki cukup uang.
Karena Jonathan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Indonesia bersama kakek-neneknya, ia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan atau 'automatic migration health waiver' untuk anak-anak yang hidup dengan disabilitas.
Keringanan ini diperkenalkan oleh pemerintah Australia tahun lalu dan mengharuskan anak-anak tinggal di Australia setidaknya selama lebih dari separuh hidup mereka.
Lily mengatakan kalau ia yakin babak baru bersama keluarganya yang lengkap di Australia akan berarti lebih menghormati dan mengakui kesetaraan bagi Jonathan sebagai seorang yang hidup dengan disabilitas.
"Berbeda dengan mengikuti tes bahasa Inggris jika seseorang ingin bermigrasi, [disabilitas] berada di luar kendali kami," katanya.
"Saya berharap tidak ada lagi diskriminasi, terutama dalam hal keuangan, terhadap anak-anak penyandang disabilitas."
ABC sudah menghubungi Departemen Dalam Negeri untuk memberikan tanggapan.
Sebelumnya, Departemen Dalam Negeri mengatakan kepada ABC kalau mereka tidak mengomentari kasus-kasus individual.
"Ini adalah akhir dari perjalanan panjang kami," kata Lily.
"Kami bisa mulai mewujudkan rencana masa depan untuk keluarga kami, untuk putra-putra kami."
Baca beritanya dalam bahasa Inggris
PPN Naik Jadi 12% Mau Diundur? Istana: Lagi Dihitung, Tunggu Tanggal Mainnya
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan rencana kenaikan PPN dari 11% ke 12% masih dalam perhitungan. [244] url asal
#ppn #pajak-pertambahan-nilai #kenaikan-pajak #luhut-pandjaitan #stimulus-ekonomi #kebijakan-perpajakan #perpajakan #tps-004 #gedung-krida-bakti #pilkada-jakarta #dewan-ekonomi-nasional #prabowo #pajak-pertambahan
Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal sikap pemerintah mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang jadi buah bibir di tengah masyarakat.
Prasetyo mengatakan urusan jadi atau tidaknya PPN naik jadi 12% masih dihitung oleh pemerintah. Termasuk soal potensi pengunduran kenaikan PPN.
"Tunggu tanggal mainnya juga itu. Lagi dihitung, lagi dihitung," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024)
Perlu diketahui kenaikan PPN 12% merupakan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12% alias tidak jadi berlaku mulai 1 Januari 2025.
Luhut mengatakan penerapan PPN 12% harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menangah.
"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah," kata Luhut ditemui usai mencoblos Pilkada Jakarta di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).
Namun, berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan soal penundaan kenaikan PPN.
"Belum. Belum, belum dibahas," ujar Airlangga ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah akan ada rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto membahas masalah kenaikan PPN 12%, Airlangga juga mengatakan sejauh ini memang belum ada agenda tersebut. "Belum dibahas," jawabnya singkat.
(hal/rrd)
Istana Respons Polemik PPN Naik Jadi 12%: Masih Dihitung!
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan rencana kenaikan PPN dari 11% ke 12% masih dalam perhitungan. [256] url asal
#ppn #pajak-pertambahan-nilai #kenaikan-pajak #luhut-pandjaitan #stimulus-ekonomi #kebijakan-perpajakan #airlangga-hartarto #presiden-prabowo #soal-potensi-pengunduran-kenaikan-ppn #undang-undang #amanat-undang
Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal sikap pemerintah mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang jadi buah bibir di tengah masyarakat.
Prasetyo mengatakan urusan jadi atau tidaknya PPN naik jadi 12% masih dihitung oleh pemerintah. Termasuk soal potensi pengunduran kenaikan PPN.
"Tunggu tanggal mainnya juga itu. Lagi dihitung, lagi dihitung," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024)
Perlu diketahui kenaikan PPN 12% merupakan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12% alias tidak jadi berlaku mulai 1 Januari 2025.
Luhut mengatakan penerapan PPN 12% harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menangah.
"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah," kata Luhut ditemui usai mencoblos Pilkada Jakarta di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).
Namun, berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan soal penundaan kenaikan PPN.
"Belum. Belum, belum dibahas," ujar Airlangga ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah akan ada rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto membahas masalah kenaikan PPN 12%, Airlangga juga mengatakan sejauh ini memang belum ada agenda tersebut. "Belum dibahas," jawabnya singkat.
Simak juga Video 'Luhut Sebut Pajak 12% Diundur':
DJP: Semua buku bebas PPN, kecuali melanggar hukum
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan semua buku dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), kecuali buku ... [354] url asal
Sesuai dengan PMK Nomor 5/PMK.010/2020 dinyatakan bahwa semua buku (baik cetak maupun digital) adalah buku pelajaran umum yang bebas PPN.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan semua buku dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), kecuali buku yang melanggar hukum yang berlaku.
“Sesuai dengan PMK Nomor 5/PMK.010/2020 dinyatakan bahwa semua buku (baik cetak maupun digital) adalah buku pelajaran umum yang bebas PPN,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, di Jakarta, Selasa.
Dia melanjutkan ketentuan itu tidak berlaku untuk buku yang mengandung unsur yang bertentangan dengan Pancasila; suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); pornografi, dan lain-lain.
Adapun untuk mengategorikan suatu buku mengandung unsur-unsur tersebut, perlu melalui proses pengadilan.
“Pembuktian tentang kandungan unsur tersebut harus melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, sepanjang tidak ada putusan pengadilan, semua buku bebas PPN,” kata Dwi.
Dalam Pasal 1 PMK 5/2020, buku didefinisikan sebagai karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
Sementara Pasal 2 merinci impor dan/atau penyerahan buku yang dibebaskan dari pengenaan PPN mencakup buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.
Salah satu definisi buku pelajaran umum dalam aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, dengan buku pendidikan adalah buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
Definisi lain buku pelajaran umum adalah buku umum yang mengandung unsur pendidikan. PMK 5/2020 menjelaskan buku umum yang mengandung unsur pendidikan yang berhak menerima fasilitas pembebasan PPN adalah buku yang tidak bertentangan dengan Pancasila; diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA); serta mengandung pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024