Anggota Komisi IV DPR Fraksi NasDem Rajiv mengatakan komisinya akan kunjungan kerja spesifik terkait polemik pagar bambu sepanjang 30,16 Km di pantai Tangerang dan 8 Km di pantai Bekasi. Rajiv menegaskan pihaknya akan mencari tahu pelaku dan motif pemagaran laut yang merugikan nelayan setempat.

"Komisi IV akan segera melakukan kunspek ke lokasi kejadian untuk mengetahui pelaku serta motif pemagaran laut," ujar Rajiv kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Rajiv mendorong proses penegakan hukum jika terbukti ada indikasi pelanggaran. Hal itu, sebutnya, akan dicari tahu saat kunspek ke lapangan.

"Nanti saat kunspek, kita akan tahu pagar laut ini legal atau tidak. Jika ada indikasi melanggar aturan saya mendorong dibawa ke ranah hukum," kata Rajiv.

Selain itu, Rajiv berharap Komisi III DPR turut mengawal kasus ini hingga tuntas. Sebagai informasi, Komisi III DPR membidangi hukum dan bermitra dengan Polri, Kejagung, hingga KPK.

"Kami memberikan perhatian serius, setelah diketahui ada pelanggaran hukum, selanjutnya Komisi III DPR RI yang akan mengawal kasus pemagaran laut ini," katanya.

Lebih lanjut, Rajiv mendukung upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut sebagai langkah cepat agar tidak ada aktivitas pemasangan pagar laut lagi.

"Saya apresiasi langkah cepat KKP yang segera melakukan penyegelan sehingga warga setempat tidak semakin dirugikan dengan kegiatan pemagaran ini, sedangkan untuk pembongkaran pagar laut saya yakin KKP memiliki mekanisme sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," lanjut Rajiv.

Rajiv menuturkan, saat ini Komisi IV DPR tengah membahas secara internal terkait polemik ini. "Kami akan segera melakukan kunspek ke lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat dan mendengar pengakuan warga setempat, selanjutnya kita segera melakukan rapat dengan mitra terkait dalam hal ini KKP untuk mengambil langkah yang tepat, " lanjut Rajiv.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta komisi teknis di DPR untuk mencari tahu pelaku yang bertanggung jawab soal pagar laut tanpa izin di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, dan Kabupaten Bekasi.