Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum baik Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengambil tindakan untuk memproses hukum kasus pagar laut misterius Tangerang.

Menurutnya, kasus pagar laut itu sudah jelas pelanggaran hukum pidananya. Pelanggaran terkait penerbitan sertifikat HGB di kawasan pagar laut.

Mahfud menerangkan keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan. Menurutnya, laut tidak boleh disertifikatkan.

Dengan fakta itu katanya, tak ada alasan lain bagi polisi untuk tidak langsung memproses masalah pidana dalam kasus itu.

Ia mengingatkan penerbitan sertifikat itu diduga kuat dipicu adanya kolusi, permainan antara dunia usaha dengan pejabat terkait. Permainan pasti terjadi karena ada aliran uang.

"Kenapa bermain dengan pejabat, karena bisa ke luar sertifikat resmi, bukan hanya satu, pasti itu kejahatan, kalau sudah kejahatan tinggal, kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga menerima suap, maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).

Pakar Hukum Tata Negara ini menjelaskan siapapun aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memproses kasus itu.

Menurutnya, siapa saja yang bertindak lebih dulu tidak dapat diganggu instansi-instansi yang lain.

"Semuanya berwenang, dan tidak usah berebutan, siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh dua institusi lain. Nah, ini saling takut kayaknya, saya heran nih aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu, sehingga mencurigakan," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan dalam psikologi birokrasi di Indonesia, bawahan selalu takut pada atasan dan bawahan kerap disalahkan jika bertindak tanpa arahan dari atasan.

Oleh karena itu, ia berharap, atasan tertinggi dari semua aparat penegak hukum yakni Presiden Prabowo, tegas memberikan perintah untuk menyelesaikan masalah itu.

"Kenapa tidak ada penjelasan bahwa ini sudah diselidiki oleh polisi, ini sudah disidik oleh Kejaksaan Agung, jangan sampai kasusnya hilang, nanti habis dibongkar, semuanya diam-diam karena sudah mendapatkan bagian atau saling melindungi, lalu kasus ini hilang, padahal ini kasus serius," ujar Mahfud

Pagar laut misterius membentang sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Keberadaan pagar terbuat dari bambu di laut Tangerang pertama kali diungkap pleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Dinas menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.

Pembangunan pagar laut misterius Tangerang sepanjang 30,16 km ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.

Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut.

Berbagai instansi tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Belakangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut misterius sudah bersertifikat HGB.

Sertifikat dikuasai oleh beberapa pihak

Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Kedua, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang.

Selain itu, ada juga sertifikat hak milik atas nama Surhat Haq sebanyak 17 bidang. Sertifikat itu disebut dalam proses pembatalan.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan sikap aparat penegak hukum yang dinilai tidak tegas dalam kasus pagar laut misterius 30 km di Tangerang.

Padahal katanya, peristiwa pemagaran laut itu seharusnya bisa dinyatakan sebagai kasus pidana. Dengan kata lain, pemerintah katanya, tidak cukup menyelesaikan kasus pagar laut itu dengan hanya mengambil tindakan membongkar pagar.

"Segerakah lidik dan sidik. Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi. Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?" cuit Mahfud di akun X, dikutip Senin (27/1).

Mahfud menilai langkah yang diambil pemerintah atas kasus pagar laut Tangerang baru bersifat hukum administrasi dan teknis.

Ia merasa aneh belum ada penyelidikan maupun penyidikan terhadap peristiwa itu.

"Padahal tindak pidana jelas: merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal. Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, belum ada penetapan lidik dan sidik sebagai kasus pidana," ujarnya.

Pagar terbuat dari bambu ini di Tangerang ini pertama kali diungkap pleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Dinas menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.

Pembangunan pagar laut misterius Tangerang sepanjang 30,16 km ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut.

Berbagai instansi tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Belakangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut misterius sudah bersertifikat HGB.

Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Kedua, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang.

Selain itu, ada juga sertifikat hak milik atas nama Surhat Haq sebanyak 17 bidang. Sertifikat itu disebut dalam proses pembatalan.

Koalisi organisasi masyarakat sipil meminta Bareskrim Polri untuk tetap melakukan proses penegakan hukum meskipun pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer yang membentang di perairan Laut Tangerang, Provinsi Banten, mulai dibongkar TNI AL.

Salah satu anggota koalisi organisasi masyarakat sipil itu adalah LBH Jakarta. Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan berpendapat pembongkaran pagar laut tanpa proses hukum yang jelas dan tegas terhadap pelakunya hanya jadi sekadar tindakan kosong yang tidak memberi efek jera dan jaminan ketidakberulangan.

Menurut dia, pembangunan pagar laut yang misterius tersebut sangat sistematis dan melibatkan banyak pihak. Proses pembangunannya pun diduga membutuhkan biaya hingga miliaran rupiah.

"Oleh karenanya, proses hukum harus dilakukan secara komprehensif, termasuk di ranah pidana," ujar Fadhil saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (18/1).

Fadhil meminta pemerintah dan pemangku kekuasaan terkait juga harus melakukan pemulihan kerusakan ekosistem laut maupun kerugian yang dialami oleh nelayan tradisional di sana.

LBH Jakarta tergabung dalam organisasi masyarakat sipil bersama Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, PBHI Nasional, hingga Kiara sebelumnya melaporkan pemagaran laut di pesisir Tangerang, Banten itu ke Bareskrim Polri.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni mengatakan pihaknya mengadukan ke Bareskrim Polri karena somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak digubris.

"Kita sudah memasukkan surat ya, surat pengaduan. Ini sudah ada tanda terimanya dari Badan Reserse Kriminal Polri. Memang kita untuk Dumas (pengaduan masyarakat), ya kita bukan LP (laporan polisi) ya sifatnya," kata Gufroni di Bareskrim Polri, Jumat (17/1).

Ia mengatakan selain mengganggu nelayan mencari ikan, pagar-pagar laut itu telah merusak ekosistem.

"Kalau dari temuan lapangan yang kami dapatkan, pemagaran ini sangat sistematis dan terencana. Satu meter saja mungkin bisa butuh puluhan bambu, puluhan batang bambu. Bahkan salah satu media yaitu menaksir Rp5 miliar untuk membuat pagar laut tersebut," kata dia.

Per hari ini, Sabtu (18/1), TNI AL bersama warga termasuk nelayan mulai membongkar pagar laut misterius di perairan Tangerang.

Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal III) Jakarta Brigjen (Mar) Harry Indarto yang memimpin pembongkaran menargetkan bisa membongkar pagar sepanjang 2 kilometer pada hari ini.

"Sepertinya tidak mungkin kalau 30 kilometer itu akan kita laksanakan dalam satu hari, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 kilometer," kata Harry Indarto, Sabtu (18/1) di lokasi pembongkaran di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang.

Pada momen hari ini juga, Gufroni meminta Bareskrim Polri untuk memanggil tujuh pihak terlapor meskipun pagar laut sedang dibongkar TNI AL.

"Saya kira kepolisian atau Mabes Polri untuk serius menindaklanjuti pengaduan yang sudah kami sampaikan pada hari Jumat kemarin dengan melakukan upaya-upaya penyelidikan, pemanggilan terhadap nama-nama yang sudah kami sampaikan di dalam surat pengaduan kami," kata Gufroni saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (18/1).

Gufroni tidak membuka tujuh nama terlapor tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Sementara tujuh nama tapi nanti tergantung pihak penyidik apakah ada perkembangan selanjutnya. Itu kewenangan dari penyidik," imbuhnya.

Ia tak lupa memberi apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan juga pihak TNI AL yang bergerak cepat untuk membongkar pagar laut misterius di perairan Tangerang.

"Kami tentu menyampaikan apresiasi langkah-langkah tegas yang dilakukan Prabowo kemudian diikuti oleh pembongkaran yang dilakukan TNI Angkatan Laut. Kita perlu acungi jempol karena KKP kan dia bergeming menunggu 20 hari," ucap dia.