JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi otokratik legalisme, saat hukum dibuat untuk agenda politik penguasa.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo", digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

"Jadi otokratik legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat, agar sesuatu itu menjadi ada. Tapi buatnya slintutan gitu, diam-diam," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mahfud menjelaskan, otokratik legalisme juga terlihat ketika sebuah produk hukum dibuat diam-diam.

Produk hukum juga akan diubah demi memuluskan agenda politik penguasa.

"Kalau tidak bisa diubah, mintakan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, itu otokratik legalism," ujar Mahfud.

Mahfud juga menyorot solidaritas kalap yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Contoh solidaritas kalap ini adalah ketika nama pengadilan terseret kasus, maka ada orang-orang yang tiba-tiba muncul untuk membela.

"Yang lain membela-bela semua, karena takut ketangkap juga. Yang di atas Mahkamah Agungnya bilang 'itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan, kalau mau ditangkap, ditangkap aja, nanti kami pecat' kan cuma gitu. Ndak ngambil langkah di tempat lain bahwa terjadi hal yang sama," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu melihat, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil keputusan darurat untuk mengatasi situasi hukum yang terjadi saat ini.

"Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat, ndak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu, mekanisme itu sudah busuk semua, orangnya busuk, peraturannya busuk," ujar Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi otokratik legalisme, saat hukum dibuat untuk agenda politik penguasa.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo", digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

"Jadi otokratik legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat, agar sesuatu itu menjadi ada. Tapi buatnya slintutan gitu, diam-diam," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mahfud menjelaskan, otokratik legalisme juga terlihat ketika sebuah produk hukum dibuat diam-diam.

Produk hukum juga akan diubah demi memuluskan agenda politik penguasa.

"Kalau tidak bisa diubah, mintakan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, itu otokratik legalism," ujar Mahfud.

Mahfud juga menyorot solidaritas kalap yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Contoh solidaritas kalap ini adalah ketika nama pengadilan terseret kasus, maka ada orang-orang yang tiba-tiba muncul untuk membela.

"Yang lain membela-bela semua, karena takut ketangkap juga. Yang di atas Mahkamah Agungnya bilang 'itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan, kalau mau ditangkap, ditangkap aja, nanti kami pecat' kan cuma gitu. Ndak ngambil langkah di tempat lain bahwa terjadi hal yang sama," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu melihat, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil keputusan darurat untuk mengatasi situasi hukum yang terjadi saat ini.

"Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat, ndak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu, mekanisme itu sudah busuk semua, orangnya busuk, peraturannya busuk," ujar Mahfud.