SEMARANG, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengungkap kasus penipuan yang melibatkan Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora berinisial MJ (44), bersama seorang perempuan bernama WH (45) asal Todanan, Blora.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa MJ juga merupakan residivis kasus Penadahan, sedangkan WH juga pernah tersangkut kasus Penggelapan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, menjelaskan bahwa MJ dan WH menggunakan modus kerja sama bisnis fiktif untuk mengelabui korban.

Mereka mengaku sebagai pihak humas dari sebuah perusahaan pemasok solar industri, lengkap dengan cerita soal jaringan internal hingga keterlibatan komisaris perusahaan.

“Pelaku menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan yang disebut-sebut itu sudah tutup sejak Juli 2022,” ujar Dwi saat dikonfirmasi, Senin (19/5/2025).

Kasus ini terungkap setelah korban melapor pada 11 Mei 2025, merasa tertipu setelah menyetor uang sebagai deposit pengiriman solar yang tak pernah datang.

Tim gabungan Satgas Gakkum Operasi Aman Candi 2025 kemudian bergerak dan berhasil menangkap MJ pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Untuk memperkuat kebohongan, WH diduga berperan aktif membantu MJ meyakinkan korban, termasuk dalam membangun narasi palsu soal kelancaran pengiriman dan jaringan bisnis yang mereka klaim.

“Korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar, asal menyetorkan uang deposit. Total kerugiannya mencapai lebih dari Rp 333 juta,” tambah Dwi.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun penjara.

SEMARANG, KOMPAS.com – Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Blora berinisial MJ (44) terkait kasus penipuan bermodus pengadaan solar industri fiktif.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap MJ dilakukan pada Sabtu, 17 Mei 2025.

"Penangkapan yang bersangkutan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025," kata Dwi saat dikonfirmasi, Senin (19/5/2025).

Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan peristiwa penipuan tersebut pada 11 Mei 2025. Korban merasa ditipu oleh janji pengadaan solar industri yang ternyata fiktif.

"Penangkapan tim gabungan Satgas Gakkum Ops Aman Candi 2025," ungkap Dwi.

Selain MJ, polisi juga menangkap seorang perempuan bernama WH (45) asal Todanan, Blora. WH diduga turut membantu meyakinkan korban agar mau menyetorkan uang.

"Adapun modus yang dilakukan pelaku adalah meyakinkan korban untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan solar dengan mengaku sebagai humas dari sebuah perusahaan dan menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak Juli 2022,” jelasnya.

Menurut Dwi, kedua pelaku secara bersama-sama memberikan janji palsu dan meminta korban menyetor uang sebagai deposit untuk pengiriman solar.

"Pada sekira bulan Agustus hingga September 2022, korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar apabila menyetorkan uang deposit kepada pelaku," lanjutnya.

Akibat penipuan tersebut, korban mengalami kerugian lebih dari Rp 333 juta.

"Bahkan pelaku mengklaim punya jaringan dengan Komisaris perusahaan tersebut untuk meyakinkan korban,” kata Dwi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil usai menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pihak KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu pagi dan saat ini kegiatan penyidikan tersebut telah rampung.

"Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2/2025) terkait perkara yang sama. Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara. KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Polisi memediasi antara organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Mapolrestabes Bandung, Rabu (15/1/2025) malam usai terjadi bentrok di Kantor PP di Jalan BKR, Kota Bandung. Mereka bersepakat untuk damai demi kondusifitas Kota Bandung.

Dalam rekaman video yang diunggah laman Instagram Polrestabes Bandung, terlihat mediasi dilakukan antara anggota PP dan anggota GRIB Jaya. Mediasi dipimpin oleh Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono yang diwakili oleh Wakapolrestabes Bandung AKBP Dwi Handono.

Para anggota ormas terlihat saling berdamai dan membuat kesepakatan bersama agar Bandung tetap kondusif. Mereka pun membuat pernyataan kepada seluruh anggota masing-masing agar tidak terprovokasi terhadap permasalahan yang muncul.

"Kami Pemuda Pancasila dan kami Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya berkomitmen untuk bersama-sama menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif," ujar Ketua MPC PP Kota Bandung Rignandar dan Perwakilan GRIB Jaya Freddy Sirait saat membacakan pernyataan bersama seperti dikutip di laman Instagram Polrestabes Bandung.

Mereka berdua mengimbau seluruh anggota PP dan GRIB Jaya untuk tidak terpancing atau terprovokasi. Mereka menyerahkan segala permasalahan yang telah terjadi kepada kepolisian. "Kami siap mendukung Kota Bandung yang aman dan kondusif. Kota Bandung damai aman dan kondusif," kata mereka.

Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

Salah seorang anggota Pemuda Pancasila Yadi mengaku tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung dan tiba-tiba datang sejumlah orang melakukan penyerangan.

"Dari sana gak tahu berapa ratus (orang) ada ke sini penyerangan, dari kita cuma sedikit lagi di dalam," ucap dia di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) menggeruduk markas ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Blora. Pemuda Pancasila menolak adanya Markas GRIB di Blora.

Markas atau kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya yang digeruduk Ormas PP berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Blora. Ada sekitar 70 anggota ormas Pemuda Pancasila yang mendatangi markas atau kantor tersebut.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila, Munaji, mengatakan pihaknya tidak suka ada GRIB di Blora.

"Perlu diingat yang saya sampaikan, bahwa Pemuda Pancasila dan masyarakat tidak suka hadirnya GRIB di Blora. Kalau ada pasti akan berurusan dengan kita," kata Munaji, Senin (13/1/2025).

Menurut Munaji, keberadaan ormas GRIB Jaya masih ilegal. Dia juga menyebut soal anggota GRIB Jaya yang meresahkan masyarakat.

"Kalau mau kepingin jadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau bangsat seperti itu. Itu saya sampaikan. Ini Blora bukan Timor Timur. Kalau menjadi organisasi tolong kepentingan masyarakat diutamakan, jangan kepentingan perut sendiri," ujar Munaji.

Munaji menegaskan bahwa dia menolak ada GRIB Jaya di Blora. Dia juga mengancam kalau ada GRIB Jaya akan berurusan dengan ormas Pemuda Pancasila.

"Sekali lagi pesan saya, jangan ada GRIB keluar Blora. Kalau keluar saya sikat, urusan dengan Pemuda Pancasila. Ini Blora mas, tidak sekonyong-konyong koder. Kalau mau mencoba urusan dengan Pemuda Pancasila silakan, suruh calon ketuanya, senggel (duel) berani, masa juga berani Pemuda Pancasila," bebernya.

"Kita juga ucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri, sehingga kegiatan ini bisa kondusif, kita juga tidak akan terjadinya anarkis, tidak akan terjadi di sini. Jangan ada berdirinya GRIB di Kabupaten Blora ini. Itu yang kita minta," tambahnya.

Pihak Pemuda Pancasila mengaku bakal mendatangi Kepolisian Resor (Polres) Blora untuk melaporkan hal tersebut. Lebih lanjut, Munaji juga menduga bahwa Ketua GRIB Jaya Blora menjadi mafia pupuk bersubsidi.

"Bahwa calon Ketua GRIB menjadi biang kerok pupuk subsidi di Blora. Sarang pupuk subsidi di Kabupaten Blora. Kalau di dalam kita masuki, arak miras banyak di dalam. Biang kerok pupuk subsidi adalah calon Ketua GRIB sendiri. Jangan biarkan preman berkeliaran di Blora," ucap Munaji.

Tanggapan Ketua GRIB Jaya Blora

Sementara itu Ketua DPC GRIB Jaya Blora, Sugiyanto menepis soal GRIB Jaya disebut ilegal.

"Ya kalau menurut saya pribadi saya nggak tahu kok, jelas legalitas saya juga jelas. Lha mau dibubarkan atas dasar apa? Ini kan sebuah organisasi sudah jelas, legal jelas, jelas semuanya. Bahkan kita diakui secara nasional," jelasnya.

Sugiyanto menambahkan, ormas dengan ketua umum Herchules ini di Blora sudah ada sekitar 750 anggota. Di Blora, ormas GRIB Jaya baru ada sekitar tiga bulan.

Kemudian, Sugiyanto merasa heran dengan ormas Pemuda Pancasila yang tidak ingin GRIB Jaya berada di Blora. Dia juga tidak terpancing atas kedatangan ormas Pemuda Pancasila.

"Visi misi dari sana (Pemuda Pancasila) untuk ke sini saya juga tidak tahu. Mau membubarkan dasarnya apa saya juga ndak tahu. Jadi untuk anggota saya sementara tidak akan terpancing itu, karena itu hanya membuat keributan saja. (Legalitas) Resmi mas, semuanya 100 persen sudah ada," jelasnya.

Ormas Keroyok Pedagang Buah di Jakbar, Polisi Buru Pelaku

Ormas Keroyok Pedagang Buah di Jakbar, Polisi Buru Pelaku

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pemuda Pancasila (PP), Rifkyman meminta maaf terkait tindakannya kepada warga yang membuat konten video di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Rifkyman meminta warga untuk meminta izin terlebih dahulu ke ormas PP jika ingin membuat konten.

"Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial berkaitan dengan konten di Taman Literasi Blok M," ungkap Rifkyman dalam video yang dibagikan Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (12/1/2025).

Dalam video yang sebelumnya beredar, Rifkyman menyebutkan, apabila pengunjung ingin membuat konten di Taman Literasi di Kawasan Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila. Kemudian dalam video klarifikasinya, Rifkyman mengaku, pihak yang berwenang memberikan izin, adalah pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

"Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila," kata Rifkyman yang di dalam video tersebut didampingi petugas kepolisian.

Sebelumnya, dalam video viral yang diunggah oleh akun media sosial, sejumlah warga pada Rabu (8/1/2025) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Seorang pria berbaju putih dalam video tersebut menggendong papan iklan portabel. Sedangkan temannya yang lain berada di balik kamera.

Saat sedang membuat video, seorang anggota PP menghampiri mereka. Dia mendesak warga pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada PP. Pria itu mengeklaim, PP mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten itu akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, tidak perlu ada izin dari PP bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.