JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menuturkan, negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal oposisi pemerintahan.

Hal ini disampaikan Basarah menanggapi sikap politik PDI-P di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD NRI 1945, negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, seyogianya juga tidak berlaku istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan," kata Ahmad Basarah dalam siaran pers, Sabtu (11/1/2025).

Basarah menuturkan, oposisi biasanya dipraktikan dalam sistem demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Oleh karenanya, kata dia, PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi.

Sesuai dengan falsafah Pancasila yang berintisarikan nilai-nilai gotong royong, PDI-P menurutnya akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo.

"Meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya," tutur dia.

Namun, Basarah bilang, sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo akan dibahas dan diputuskan dalam Kongres PDI-P ke VI yang akan dilaksanakan pada tahun ini. .

"Keputusan resmi kongres PDI Perjuangan tersebut tentunya akan dijabarkan dan ditindaklanjuti melalui kewenangan dan hak prerogatif yang dimiliki oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri," jelas dia.

Basarah menambahkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo tetap bersahabat baik. Keduanya memiliki sejarah hubungan yang panjang.

Hubungan pribadi antara keduanya diklaim akan menjadi jembatan silaturahmi dan koordinasi yang baik untuk mengawal kepentingan bangsa.

"Utamanya dalam menghadapi berbagai krisis dunia akibat berbagai konflik antarbangsa di dunia, maupun akibat global warming atau pemanasan global yang akan berpotensi menciptakan krisis lingkungan dan pangan dunia," ucapnya.

Basarah menambahkan, kekhawatiran akan terjadinya krisis lingkungan dan pangan akibat konflik antarbangsa dan pemanasan global juga menjadi perhatian Megawati Soekarnoputri.

Megawati pun berharap, Prabowo dapat memimpin bangsa ini dengan baik untuk menjaga kepentingan negara dan keselamatan rakyat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggug rekam jejaknya yang selama ini menjadi oposisi bagi pemerintah saat menghadiri rapat kerja Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Momen ini terjadi ketika Natalius Pigai menyapa satu per satu fraksi-fraksi yang ada di Komisi XIII DPR. Ia menyebut dirinya seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena sama-sama pernah menjadi oposisi.

"Yang saya hormati para anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Golkar, PDI-P, Nasdem, PKS, saya lebih kenal Fraksi PKS ya karena kita sama-sama selama ini oposisi," kata Pigai dalam rapat.

"Dan dari Fraksi PAN kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, Fraksi PKB, yang saya hormati," imbuh dia.

Selain itu, Natalius Pigai juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang aktivis HAM.

Menurut Pigai, selama ini isu HAM jauh dari jangkauan dan pandangan para anggota dewan.

Ia berharap, keberadaan Kementerian HAM memberikan gambaran soal isu HAM di mata anggota DPR.

"HAM itu diujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat, mungkin tidak ada imajinasi HAM dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis HAM dan baru ini baru ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat," kata Pigai.