Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion dalam sidang umum Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sugiono mengatakan rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

"Israel harus patuh pada kewajiban terhadap PBB, Organisasi Internasional dan Negara Ketiga yang Beroperasi di Palestina," kata Sugiono dalam sidang Mahkamah Internasional atau Internasional Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda, Rabu (30/4/2025).

Sugiono mengatakan kewajiban tersebut timbul berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB. Di mana, kata dia, hukum itu mengatur Israel memiliki kewajiban menghormati, melindungi, serta memfasilitasi PBB di mana pun berada, termasuk di Palestina.

"Langkah menghalangi, bahkan melarang organisasi PBB seperti UNRWA, dan organisasi internasional lainnya untuk beroperasi memberikan bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut," ujarnya.

Sugiono mengatakan Israel sebagai Occupying Power memiliki kewajiban melindungi masyarakat di Palestina. Selain itu, kata dia, Israel harus menjamin kebutuhan dasar rakyat Palestina.

"Sebagai Kuasa Pendudukan atau Occupying Power, Israel juga memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia, untuk melindungi masyarakat sipil di Palestina," jelasnya.

"Occupying Power wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat Palestina, menjamin hak-hak dasar mereka termasuk hak dasar untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan hak-hak dasar lain-lain," sambungnya.

Sugiono menjelaskan dalam hukum internasional telah dijamin jika fasilitas dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan tak boleh dirusak. Sugiono menegaskan Israel pun gagal memenuhi kewajiban untuk rakyat Palestina.

"Indonesia menegaskan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban internasional tersebut. Tindakan melarang beroperasinya UNRWA, melarang bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dari PBB dan berbagai pihak lainnya, telah membuktikan bahwa Israel tidak mematuhi hukum internasional," paparnya.

Sugiono mengatakan gagalnya Israel memenuhi kewajibannya mengakibatkan rakyat Palestina tak bisa melaksanakan hak dasar. Padahal, kata dia, rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup dengan damai.

"Saya menegaskan di depan ICJ bahwa hak untuk melaksanakan self-determination rakyat Palestina adalah sah. Hak rakyat Palestina ini telah diakui oleh PBB melalui berbagai resolusinya, dan bahkan juga telah diakui oleh ICJ dalam beberapa keputusannya, termasuk pada Fatwa Hukum ICJ tahun 2004 dan 2024," ungkap dia.

"Saya juga menyampaikan kepada ICJ bahwa berbagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut," lanjutnya.

Sugiono mengatakan pelanggaran hukum itu tak hanya membuat rakyat Palestina menderita. Namun, juga menghancurkan pelaksanaan hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional.

Lebih lanjut, Sugiono mendorong ICJ mengeluarkan fatwa hukum terkait kegagalan Israel itu. Dia mengatakan ICJ memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa hukum yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

"Karena itu saya menegaskan kepada ICJ bahwa fatwa hukum perlu dikeluarkan, dan bahwa hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri harus dijamin.
Rekan-rekan sekalian," kata dia.

"Partisipasi Indonesia dalam proses hukum di ICJ ini sekali lagi menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Secara nyata, Indonesia memberikan dukungan tersebut di semua fora internasional, baik di PBB di New York, di Jenewa, dalam berbagai pertemuan bilateral, dan sekarang, saat ini di forum ICJ," sambungnya.

Sugiono menekankan dunia perlu untuk membuka mata dan melakukan aksi nyata agar tindakan kekerasan berhenti. Sugiono mengatakan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan keluar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan perdamaian dan penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

"Saya harap, dengan masukan dari Pemerintah Indonesia dan dari negara-negara lain, advisory opinion Majelis Hakim ICJ dapat ditetapkan secara adil dan menjadi acuan untuk penegakan hukum internasional dalam penanganan bencana kemanusiaan yang berlarut-larut di Palestina," tuturnya.

Simak juga Video 'AS Dukung Israel Larang Bantuan UNRWA ke Gaza di Pengadilan Dunia':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menyatakan bahwa kerangka hukum internasional penting digunakan sebagai instrumen pemandu dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dalam pernyataan dari akun resmi X @Kemlu_RI, Jumat, Havas menyebutkan beberapa kerangka hukum internasional sebagai instrumen pemandu yaitu Deklarasi Rio 1992, UNCLOS 1982 dan Perjanjian Paris 2015.

Havas memberikan Pernyataan Lisan Indonesia untuk proses Advisory Opinion (AO) mengenai kewajiban negara terkait perubahan iklim di Mahkamah Internasional di Den Haag, Kamis (5/12).

Havas mengatakan bahwa mengatasi tantangan perubahan iklim memerlukan kerja sama global dengan semua pihak, termasuk melalui mobilisasi akses pendanaan dan kolaborasi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Havas.

Perubahan iklim tersebut akan berdampak pada lingkungan dan penciptaan lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia.

Penciptaan lingkungan yang sehat itu juga telah tercantum dalam instrumen hukum domestik Indonesia, lanjut Havas.

Havas pun menegaskan bahwa AO Mahkamah Internasional terkait perubahan iklim sangat penting dalam memandu tata kelola iklim internasional.

Penyampaian Pernyataan Lisan oleh Wamenlu Havas dalam AO terkait perubahan iklim menegaskan komitmen dan peran strategis pemerintah RI dalam perkembangan norma hukum internasional, khususnya yang terkait perubahan iklim.

Sebelumnya September 2021, Vanuatu mengumumkan niatnya untuk meminta Advisory Opinion (AO) dari Mahkamah Internasional mengenai perubahan iklim.

Inisiatif tersebut diperlukan karena kerentanan Vanuatu dan kerentanan negara-negara kepulauan kecil berkembang lainnya terhadap perubahan iklim dan perlunya peningkatan tindakan untuk mengatasi krisis iklim global.

Vanuatu kemudian melobi negara-negara lain untuk mendukung inisiatif tersebut dan membentuk kelompok inti Negara Anggota PBB untuk meneruskan inisiatif tersebut di Majelis Umum.

Diskusi dalam kelompok inti tersebut menghasilkan pengembangan resolusi A/RES/77/276 yang pada akhirnya diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 Maret 2023, dimana resolusi tersebut didukung oleh 132 negara.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan ke pengadilan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam surat tertanggal 12 April 2023.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024