REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong BRICS menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Dia pun sempat menyinggung situasi di Jalur Gaza sebagai contoh konkret dari kegagalan hukum internasional.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," kata Sugiono saat berpidato dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Sugiono menyampaikan pernyataannya tersebut ketika berpartisipasi pada sesi bertajuk "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan". Sugiono menilai, BRICS harus mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian serta menegakkan norma-norma global.

Menlu RI kemudian menyoroti situasi di Jalur Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional. "Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," ucapnya.

Dalam sesi kedua bertema "Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", Menlu Sugiono menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Dia menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.

Pada kesempatan itu, Sugiono turut mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja mengundurkan diri, Itamar Ben-Gvir mengunggah sebuah video yang menunjukkan para sipir penjara Negev, Israel, yang menyerbu sel tahanan Palestina. Sipir penjara Israel itu memaksa warga Palestina yang dipenjara dengan todongan senjata untuk berlutut dan mengecat dinding.

Ben-Gvir menulis di akun X-nya:

"Di Penjara Ktsiyot (Negev), ditemukan bahwa di bagian keamanan, terdapat tanda di banyak dinding penjara yang bertuliskan kalimat-kalimat seperti 'Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan berlutut, Yerusalem adalah Arab. Di bawah arahan komandan penjara, Menachem Bibas, pasukan penjara menyerbu sel, memaksa mereka (tawanan Palestina) berlutut, dan mengecat tembok."

Para tawanan Palestina telah menulis kalimat-kalimat seperti “Kami tidak akan memaafkan... Kami tidak akan melupakan... Kami tidak akan berlutut” di dinding-dinding penjara sebelum dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ketujuh kesepakatan pertukaran tawanan antara pejuang kemerdekaan Palestina yakni Hamas dan Israel yang menjajah Palestina.

Namun, Israel telah membatalkan pembebasan para tahanan Palestina, memaksa ratusan aktivis yang dipenjara kembali ke sel mereka. Sementara keluarga mereka menunggu kedatangan mereka di berbagai daerah di Tepi Barat dan Gaza, dikutip dari Palestine Chronicle, Selasa (25/2)

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Mahmoud Mardawi seorang pejabat senior pejuang kemerdekaan Palestina Hamas menyatakan pada Ahad (23/2) bahwa Hamas tidak akan terlibat dalam pembicaraan apapun dengan Israel melalui para mediator terkait langkah apapun hingga para tahanan Palestina yang telah disepakati untuk dibebaskan pada Sabtu dibebaskan.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Telegram, Mardawi menambahkan bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah apapun sebelum pembebasan tahanan Palestina yang telah disepakati untuk ditukar dengan tahanan dan mayat orang Israel yang dibebaskan pada Sabtu.

“Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan kesepakatan tersebut,” kata Mahmoud Mardawi, dikutip dari halaman Palestine Chronicle, Senin (24/2).

Selama hari Kamis dan Sabtu, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, menyerahkan 10 tahanan Israel, termasuk enam orang yang masih hidup kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk diserahkan kepada Tel Aviv sebagai bagian dari kesepakatan yang mengatur pembebasan 620 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

Meskipun Hamas telah memenuhi komitmennya di bawah perjanjian tersebut, Israel masih belum membebaskan para tahanan Palestina.

Pada Ahad (23) pagi, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam sebuah rilis bahwa keputusan untuk menunda pembebasan tahanan Palestina akan terus berlanjut hingga kelompok berikutnya diamankan, tanpa apa yang disebutnya sebagai “upacara yang memalukan.”

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pada Senin (20/1/2025), Hamas mengkonfirmasi bahwa gelombang kedua tahanan Palestina yang ditukar dengan tahanan Israel akan dibebaskan sesuai jadwal pada hari Sabtu di bawah perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Sebaliknya, Washington Post mengutip seorang pejabat senior Israel yang menekankan bahwa Israel telah berkomitmen untuk membebaskan para tahanan pada hari Sabtu dan bersikeras bahwa jadwal ini harus dihormati, dikutip dari laman Palestine Chronicle, Selasa (21/1)

Sebelumnya pada Senin (20/1), berbagai media melaporkan bahwa Hamas telah merencanakan untuk membebaskan kelompok tahanan berikutnya di Gaza pada Minggu, satu hari lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai bulan ini antara Israel dan Hamas.

Kepemimpinan Trump

Dalam sebuah pidato pada pelantikan presiden Amerika Serikat (AS) yang baru, utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, memuji keberhasilan kebijakan-kebijakan Trump, termasuk pembebasan para tahanan di Gaza.

Witkoff menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai demonstrasi kekuatan kepemimpinan Trump dan penghormatan global yang ia perintahkan.

Witkoff menekankan bahwa kemajuan yang nyata membutuhkan pembicaraan yang alot dan keputusan yang berani.

Keterkejutan di Kalangan Pejabat Israel

Pada hari ketiga pelaksanaan gencatan senjata, para pejabat Israel menyatakan “terkejut” setelah melihat tiga sandera yang dibebaskan (dibebaskan pada hari pertama perjanjian) pergi dengan dikerumuni kerumunan orang, dengan para pejuang Hamas yang berada di pusat kota Gaza.

Para pejabat ini menyatakan bahwa mereka akan memberitahu para mediator bahwa cara pembebasan para sandera tersebut “tidak dapat diterima.”

Bantuan Kemanusiaan Memasuki Gaza

Sementara itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan bahwa 915 truk bantuan telah memasuki Gaza pada Senin (20/1), hari kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Pernyataan tersebut, berdasarkan informasi dari pihak berwenang Israel dan mediator yang mengawasi gencatan senjata, menyoroti upaya bantuan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza yang terkepung.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Luigi Daniele, seorang dosen senior di Nottingham Trent University, mengkritik impunitas yang terus berlangsung terkait kejahatan di Gaza, menyebutnya sebagai “refleksi dari kegagalan moral Barat.”

“Ini adalah proses yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa,” kata Daniele dalam wawancara dengan Anadolu, merujuk pada keterlibatan Otoritas Palestina dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2015.

“Butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai momen ini, dan tentu saja saya menilainya secara positif karena ini adalah perubahan besar, mengingat pengecualian dan impunitas tradisional yang melingkupi kejahatan Israel,” tambahnya.

Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin militer Hamas Mohammed Deif atas dugaan kejahatan perang terkait konflik Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Daniele, yang mengajar dan melakukan penelitian dalam bidang Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pidana Internasional di Nottingham Trent University, berpendapat bahwa tindakan yang lebih cepat dari ICC dapat mencegah tragedi yang sedang berlangsung di Gaza.

“Salah satu elemen mendasar dari bencana genosida Gaza ini adalah impunitas, impunitas yang terus-menerus memungkinkan kejahatan internasional menjadi kebijakan negara yang dinormalisasi,” katanya kepada Anadolu.

Netanyahu dan Gallant menghadapi risiko penangkapan jika mereka bepergian ke salah satu dari 124 negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma, yang mendirikan pengadilan tersebut.

Langkah terbaru ICC mengharuskan negara-negara anggota ini untuk melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut.