BEKASI, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi telah menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan alat olahraga pada 2023 dengan total nilai mencapai Rp 4,7 miliar.

Tersangka tersebut adalah Ahmad Zarkasih, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, dan MAR, mantan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi.

Kuasa hukum Zarkasih dan MAR, Yogi Gumilar, menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Yogi saat dikonfirmasi pada Jumat (16/5/2025).

Yogi menambahkan, timnya akan menghargai setiap langkah hukum yang diambil oleh kejaksaan dalam mengungkap kasus ini.

"Terkait dengan hasil dan lain sebagainya, kami lihat saja nanti di persidangannya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejari Kota Bekasi mengumumkan penetapan tersangka terhadap Zarkasih dan MAR setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis (15/5/2025) sore.

Selain keduanya, pihak ketiga yang terlibat dalam kasus ini, M, juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Penetapan tersangka dalam peristiwa ini sudah berdasarkan alat bukti," jelas Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, Kamis malam.

Setelah penetapan tersangka, ketiga orang tersebut langsung ditahan selama 20 hari di Lapas Bulak Kapal, Bekasi Timur.

"Setelah penetapan ini, langsung dibawa Lapas Bulakapal untuk penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari," ucap Ryan.

Meskipun telah ada tiga tersangka, Kejari Kota Bekasi masih terus mendalami dugaan korupsi yang melibatkan Dispora Kota Bekasi.

"Kami masih mendalami lebih lanjut, mohon bersabar karena proses masih berjalan," tambahnya.

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebelumnya menemukan adanya kelebihan pengadaan sejumlah alat olahraga pada tahap 1 dan tahap 2, yang totalnya mencapai Rp 4,7 miliar.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Bekasi untuk memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga, yang wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BEKASI, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih langsung ditahan di Lapas Bulak Kapal usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat olahraga.

Selain itu, kejaksaan juga menetapkan mantan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi, MAR, dan pihak ketiga, M sebagai tersangka. Keduanya juga langsung ditahan.

"Setelah penetapan ini, langsung dibawa Lapas Bulakapal untuk penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari," ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Kota Bekasi Ryan Anugrah, Kamis (15/5/2025) malam.

Ketiganya ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Bekasi sejak Kamis sore.

Penetapan ketiganya didukung dengan alat bukti yang cukup.

"Penetapan tersangka dalam peristiwa ini sudah berdasarkan alat bukti," jelas Ryan.

Meski telah menetapkan tiga tersangka, Kejari Kota Bekasi masih mendalami lebih lanjut keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi di lingkungan Dispora Kota Bekasi.

"Kita masih mendalami lebih lanjut, mohon bersabar karena proses masih berjalan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan adanya kelebihan pengadaan alat-alat olahraga tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp 4,7 miliar di lingkungan Dispora Kota Bekasi periode 2023.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan wali kota Bekasi memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga.

Dana lebih tersebut juga wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badung, Bali (ANTARA) - Indonesia menjadi proyek percontohan upaya menanggulangi ekstremisme dan terorisme melalui olahraga karena memiliki semangat persatuan dan keberagaman serta perkembangan olahraga yang makin besar.

"Kami bersama UNOCT dan Global Sport menjadikan olahraga memastikan keamanan nasional kita dan mereduksi, mencegah gerakan ekstrimis dan terorisme," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat membuka konferensi penanggulangan terorisme melalui olahraga di Kuta, Kabupaten Bandung, Bali, Selasa.

UNOCT adalah Badan PBB Bidang Penanggulangan Terorisme.

Kerja sama pemerintah Indonesia dan UNOCT ditempuh melalui program Global Sport.

Pertemuan itu memformulasikan kerja sama di sejumlah poin utama yang menjadi proyek percontohan cabang olahraga potensial, antara lain sepak bola atau voli.

Pemerintah akan memperkuat ekosistem cabang olahraga itu dengan memanfaatkan keberagaman Indonesia sebagai dasar dalam memberi dampak terhadap penurunan potensi ekstremisme dan terorisme.

UNOCT, menurut Dito, memiliki metode dan strategi mengusung keberagaman Indonesia dalam mendorong masyarakat untuk lebih mencintai negara.

“Kami sangat senang PBB sudah memilih kami untuk menancapkan kakinya di Indonesia karena kami ingin Indonesia ke depan ini siap menjadi negara olahraga,” kata Dito.

Dia menilai proyek percontohan itu efektif sebagai salah satu cara menanggulangi terorisme dan ekstremisme di Indonesia.

“Masyarakat makin bangga dengan tim nasionalnya baik di sepak bola, voli, panjang tebing jadi saya rasa ini salah satu tolok ukur yang bisa kami lihat dengan meningkatnya kebanggaan dan kecintaan masyarakat,” kata Dito.

Olahraga dan terorisme tidak berkaitan langsung namun dari sisi keamanan berhubungan erat.

Upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dan UNOCT dilakukan mencermati kasus terorisme dalam ajang olahraga, salah bom maraton Boston di Amerika Serikat pada 2013, yang menewaskan tiga orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Pembinaan ideologi Pancasila dinilai jadi jawaban dari berbagai tantangan dan persoalan bangsa saat ini, termasuk dalam mengatasi pandemi COVID-19. Adapun caranya adalah dengan kerja keras dan gotong royong dari masyarakat pancasilais.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, kemerdekaan saat memberi nikmat segalanya. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat bersatu sesuai falsafah Pancasila.

"Kita diuji oleh globalisasi atau modernisasi. Sekarang, pandemi COVID-19 sebagai ujian Tuhan sekaligus hukum alam. Selalu jaga prokes (protokol kesehatan) lalu berdoa, atau bisa dibalik," ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Tokoh Agama, Pendidikan, Masyarakat, Pemuda dan Komponen Masyarakat Lainnya, di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dia menuturkan sebagai salah satu bukti konkret, BPIP sedang menyelesaikan 15 buku bahan ajar pedoman belajar Pancasila buat siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi. Buku tersebut dikerjakan oleh 120 ahli lintas akademi dan agama. Muatannya 30 persen teori dan 70 persen kegiatan interaksi sosial.

"Awal Juli ini siap disebarluaskan. Saya minta doa dan dukungan agar lancar serta bermanfaat," jelasnya.

Deputi Bidang Diklat BPIP Baby Siti Salamah mengingatkan pesan Presiden Jokowi pada 1 Juni lalu yang mengimbau perlunya cara-cara baru untuk mendalami Pancasila di tengah berbagai tantangan global. Salah satunya memanfaatkan perkembangan iptek terutama revolusi industri 4.0.

"Kultur, keagamaan sama dengan Pancasila. Para tokoh, elemen bangsa menguatkan sosialisasi Pancasila. BPIP membantu presiden dalam koordinasi, sinkronisasi, standarisasi, akreditasi, serta rekomendasi hasil kajian regulasi kepada lembaga tinggi, ASN, ormas dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim yang diwakilkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengapresiasi BPIP dalam mendorong aktivitas pendalaman wawasan kebangsaan sesuai Pancasila dan UUD 1945.

"Perkembangan zaman sangat cepat. Budaya luar lambat laun mengancam tatanan adat istiadat, kelangsungan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi Pancasila tak bisa ditawar," papar Sufian.

Deputi Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK Nyoman Shuida menambahkan Revolusi Mental adalah salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Gerakan Nasional ini erat kaitannya dengan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sejauh ini berhasil dilakukan oleh BPIP.

"Revolusi mental itu visi presiden. Pancasila nilai praksis, revolusi mental operasionalisasi. BPIP sejalan pula dengan Generasi Emas 2045 dan program lainnya," beber Nyoman.

Menurut dia, pembinaan Pancasila penting untuk merubah pola pikir, serta menumbuhkan etos kerja, gotong royong, dan nasionalisme.

Di sisi lain, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda M. Ilyasin menegaskan Pancasila adalah produk sejarah monumental. Merawatnya harus sabar dan telaten, didasari cinta dan semangat yang tinggi.

"Sebagai lembaga formal, mari kita dukung tugas BPIP yang sangat mulia," jelasnya.

Lihat juga video 'Sederet Harapan Warganet di Hari Lahir Pancasila':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya