SEMARANG, KOMPAS.com - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, pada Selasa (20/5/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan empat tuntutan utama, termasuk dorongan untuk regulasi Undang-Undang transportasi online sebagai perlindungan bagi mitra ojol.

Sama seperti tuntutan di tingkat nasional, mereka menuntut agar aplikator atau perusahaan ojol mematuhi regulasi yang tertuang dalam Permenhub PM No.12 tahun 2019 serta Kepmenhub KP No.667 tahun 2022, yang telah mengalami perubahan menjadi KP No.1001 tahun 2022.

Salah satu poin penting dalam tuntutan mereka adalah penurunan potongan biaya sewa aplikasi dari 30 persen menjadi 10 persen.

Koordinator Aliansi Satu Komando (Sako) R2 Jateng, Cak Thomas, menegaskan pentingnya regulasi berupa undang-undang untuk melindungi status pekerja informal mereka yang dianggap rentan.

"Kenapa itu kita minta? Karena status kita sampai saat ini ojol itu belum ada payung hukumnya. Jadi kalau bisa dibilang kita itu adalah anak liar, anak haram atau apa? Padahal keberadaan kita itu ada, wujud kita ada real tapi secara status kita bisa dibilang ilegal," ungkapnya.

Cak Thomas menjelaskan bahwa tuntutan mereka terdiri dari empat poin, yaitu kenaikan tarif roda dua, regulasi pengantaran barang dan makanan, tarif bersih untuk roda empat, serta undang-undang transportasi online.

Dia menambahkan bahwa tuntutan pertama hingga ketiga merupakan tuntutan jangka pendek, sementara undang-undang transportasi online menjadi tuntutan jangka panjang.

Tuntutan tersebut telah disampaikan kepada perwakilan anggota DPRD Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Jawa Tengah.

Para pengemudi ojol berharap kedua lembaga tersebut dapat menjembatani aspirasi mereka kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Jadi kalau di Semarang kita ke Gubernuran, di Solo kita ke Wali Kota, terus yang ke Purwokerto tuntutannya sama disampaikan oleh kepala daerah ke Kementerian Perhubungan," lanjutnya.

Pengemudi ojol juga menyatakan kesiapannya untuk mengunjungi Kemenhub dan menyampaikan keresahan mereka langsung.

Meskipun proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu lama, mereka berharap dapat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

"Prosesnya memang panjang, kita akan mengawal agar tuntutan ini segera bisa tercapai dan perbaikan nasib driver ojol itu real terjadi," tegas Cak Thomas.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Nur Saadah, bertekad untuk menyampaikan usulan dan tuntutan pengemudi ojol kepada wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya terkait undang-undang transportasi online.

"Kita merasakan bahwa kehadiran ojol itu sangat membantu masyarakat. Ketika ibu-ibu mau melahirkan, yang dicari pertama adalah ojol. Ketika orang di rumah lapar, yang dicari pertama adalah ojol," ucap Nur di hadapan massa aksi.

Mengingat peran penting pengemudi ojol bagi masyarakat, Nur memastikan bahwa keresahan mereka akan disampaikan dan dikawal hingga mencapai hasil yang diharapkan di tingkat pemerintah pusat.

"Kini gilirannya kita memperjuangkan agar apa yang jenengan harapkan, empat tuntutan tadi, kita teruskan dan kita kawal sampai berhasil," tandasnya.

Ratusan driver ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan. Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto membuat aturan yang melindungi para driver ojol.

Pantauan detikSumut, Selasa (20/5/2025), ratusan ojol memadati Jalan Diponegoro tepat di pintu masuk Kantor Gubsu. Mereka terlihat memegang poster yang berisi keluhan dan tuntutan mereka.

Juru Bicara Godam, Agam Zubir, meminta agar Presiden Prabowo Subianto memperhatikan ojol di Indonesia. Salah satunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sehingga ada payung hukum ojol.

"Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gubernur Sumatera Utara agar segera memperhatikan ojol, agar mengeluarkan regulasi, berupa Perpu sebagai payung hukum ojol, karena legislator kita tidak mampu membuat aturan, sehingga perlu diintervensi menggunakan Perpu," kata Agam Zubir saat orasi.

Selain itu, mereka juga mendesak agar aplikator menghapuskan program promo. Sebab hal itu disebut membuat mereka selaku driver tidak mendapat pendapatan yang layak.

"Kita meminta agar aplikator menghapus program instan, promo, yang membuat kita tidak mendapatkan pendapatan yang layak," ucapnya.

Hingga saat ini, ratusan driver ojol terus melakukan aksi unjuk rasa. Mereka terlihat menyampaikan tuntutannya secara bergantian.

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengemudi ojek online (ojol) kembali menegaskan tuntutannya agar pemerintah segera memberikan payung hukum yang jelas bagi profesi mereka.

Sejak 2017, mereka telah konsisten menyuarakan hal ini, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah maupun aplikator.

“Ya, kami konsisten dari semenjak awal, di tahun 2017-2018, hingga saat ini kami terus-terus menyuarakan agar ojol ini diberikan payung hukum," ujar Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, Senin (19/5/2025).

Igun menambahkan bahwa mereka sangat berharap pemerintah segera menegakkan keadilan dengan regulasi yang melindungi hak-hak pengemudi, termasuk pengaturan potongan tarif aplikasi agar tidak memberatkan.

“Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari perusahaan aplikasi atas tuntutan kami. Kondisi ini membuat kami merasa dianaktirikan,” kata Igun.

Pada Selasa (20/5/2025) siang, lebih dari 20.000 pengemudi ojek online dari berbagai daerah di Indonesia akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Massa akan berkumpul di tiga titik strategis di Jakarta di antaranya Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi ini melibatkan pengemudi dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta dari Sumatera seperti Palembang dan Lampung.

Selain demonstrasi, para pengemudi juga akan melakukan offbid massal, berpotensi mengganggu layanan ojek dan taksi online sepanjang hari.

Dengan aksi ini, para pengemudi berharap pemerintah dan aplikator segera memperhatikan dan mengakomodasi tuntutan mereka demi masa depan profesi yang lebih adil dan terjamin secara hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengemudi ojek online (ojol) kembali menegaskan tuntutannya agar pemerintah segera memberikan payung hukum yang jelas bagi profesi mereka.

Sejak 2017, mereka telah konsisten menyuarakan hal ini, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah maupun aplikator.

“Ya, kami konsisten dari semenjak awal, di tahun 2017-2018, hingga saat ini kami terus-terus menyuarakan agar ojol ini diberikan payung hukum," ujar Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, Senin (19/5/2025).

Igun menambahkan bahwa mereka sangat berharap pemerintah segera menegakkan keadilan dengan regulasi yang melindungi hak-hak pengemudi, termasuk pengaturan potongan tarif aplikasi agar tidak memberatkan.

“Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari perusahaan aplikasi atas tuntutan kami. Kondisi ini membuat kami merasa dianaktirikan,” kata Igun.

Pada Selasa (20/5/2025) siang, lebih dari 20.000 pengemudi ojek online dari berbagai daerah di Indonesia akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Massa akan berkumpul di tiga titik strategis di Jakarta di antaranya Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Aksi ini melibatkan pengemudi dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta dari Sumatera seperti Palembang dan Lampung.

Selain demonstrasi, para pengemudi juga akan melakukan offbid massal, berpotensi mengganggu layanan ojek dan taksi online sepanjang hari.

Dengan aksi ini, para pengemudi berharap pemerintah dan aplikator segera memperhatikan dan mengakomodasi tuntutan mereka demi masa depan profesi yang lebih adil dan terjamin secara hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang kemarahan pengemudi ojek online (ojol) akan tumpah ruah di Jakarta. Lebih dari 20.000 driver dijadwalkan turun ke jalan dalam unjuk rasa besar-besaran, Selasa (20/5/2025).

Inti dari tuntutan mereka jelas yakni mengenai potongan aplikasi yang selama ini mencekik bagi para driver dan tidak adanya payung hukum yang melindungi profesi mereka.

“Yang paling utama adalah potongan aplikasi. Kami menuntut agar maksimal hanya 10 persen,” kata Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dalam program Obrolan Newsroom, Senin (19/5/2025).

Namun, masalah bukan cuma soal tarif. Ketiadaan regulasi yang melindungi nasib pengemudi menjadi bara lain yang terus menyala.

“Hingga saat ini ojek online tidak punya payung hukum. Perusahaan aplikasi semena-mena terhadap pengemudi,” tegas Igun.

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah konsisten menyuarakan tuntutan sejak 2017, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Karena itu, mereka mendorong agar keadilan bagi pengemudi ojek online ditegakkan melalui payung hukum dalam bentuk undang-undang.

"Kami ingin keadilan ditegakkan lewat undang-undang,” ujar Igun.

Lebih parahnya lagi, pihak aplikator hingga kini tidak merespons sedikit pun tuntutan dari para pengemudi.

Igun mengatakan, massa aksi dipastikan datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Lamongan, hingga Jember. Sumatera pun ikut bergelora—dari Lampung hingga Palembang.

“Rencana besok pagi mereka sudah masuk Jakarta. Gabungan pengemudi ojol dan rekan-rekan roda empat. Estimasi kami, bisa lebih dari 20.000 yang ikut aksi,” kata Igun.

Aksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa siang.

Demonstrasi ini dipusatkan di tiga lokasi strategis di Jakarta yakni Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Tak hanya turun ke jalan, para pengemudi juga akan melakukan offbid massal, berhenti menerima order seharian.

Artinya, masyarakat kemungkinan besar akan kesulitan mendapatkan layanan ojol maupun taksi online sepanjang hari.

Pria inisial RS yang ditemukan tewas di Leuwiliang, Kabupaten Bogor ternyata pengemudi ojek online atau ojol. Korban tewas dibunuh oleh penumpangnya sendiri bernama Roli Kurniawan (25).

"Identitas korban inisial RS merupakan warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah (pengemudi) ojek online," kata Wakapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila ketika jumpa pers, Rabu (7/5/2025).

"Korban pekerjaan sebagai (pengemudi) ojek online, menerima order mengantar pelaku. (Pelaku) RK memesan melalui aplikasi untuk titik jemput di RS Karyabhakti (Dramaga) dan untuk diturunkan (dengan tujuan) di Cibeber (Leuwiliang)," imbuhnya.

Rizka mengatakan, pelaku Roli membunuh dan membawa kabur motor dan handphone milik korban pada Minggu (4/5/2025) pukul 01.00 WIB. Pelaku kemudian ditangkap anggota Polsek Leuwiliang dibekup Satreskrim Polres Bogor di rumah kontrakannya di Cubungbulang, Kabupaten Bogor.

"Terkait perbuatan pelaku dengan gerak cepat Polsek Leuwiliang di-back up Satreskrim Polres Bogor, kurang dari 24 jam pelaku sudah berhasil diamankan di kontrakannya di Cibungbulang," kata Rizka.

Pelaku Resedivis

Rizka menambahkan, pelaku Roli Kurniawan merupakan resedivis kasus pencurian dan menjalani hukuman penjara di Lapas Tangerang. Roli ditangkap polisi karena mencuri handphone dan menjalani vonis selama 8 bulan penjara.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku adalah resedivis dimana pada 2018 pelaku pernah menjalani penjara dengan kasus oencurian HP di daerah Tangerang," kata Rizka.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria berjaket pengemudi ojek online inisial RS di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Begini penampakan pelaku bernama Roli Kurniawan atau RK (25) menggunakan baju tahanan.

Pantauan detikcom, Roli Kurniawan dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Bogor. Roli Kurniawan tampak menggunakan baju tahanan berwarna oranye.

Roli Kurniawan tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika digiring ke lokasi konferensi pers di lobby Polres Bogor. Pria asal Tenggamus, Lampung, itu terus menundukkan kepala.

"Siang ini kami dari Polres Bogor melakukan pers rilis pengungkapan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Terhadap korban inisial RS, warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah ojek online. Kemudian untuk pelaku inisial RK (25), secara identitas tercatat sebagai warga Tanggamus, Provinsi Lampung," kata Wakil Kapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila, Rabu (7/5).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria berjaket pengemudi ojek online inisial RS di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Begini penampakan pelaku bernama Roli Kurniawan atau RK (25) menggunakan baju tahanan.

Pantauan detikcom, Roli Kurniawan dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Bogor. Roli Kurniawan tampak menggunakan baju tahanan berwarna oranye.

Roli Kurniawan tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika digiring ke lokasi konferensi pers di lobby Polres Bogor. Pria asal Tenggamus, Lampung, itu terus menundukkan kepala.

"Siang ini kami dari Polres Bogor melakukan pers rilis pengungkapan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Terhadap korban inisial RS, warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah ojek online. Kemudian untuk pelaku inisial RK (25), secara identitas tercatat sebagai warga Tanggamus, Provinsi Lampung," kata Wakil Kapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila, Rabu (7/5/2025).

Rizka mengatakan, pelaku ditangkap hasil gerak cepat Polsek Leuwiliang yang di-back up Satreskrim Polres Bogor. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di kontrakannya di Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

"Dengan gerak cepat Polsek Leuwiliang dibekup Satreskrim Polres Bogor, kurang dari 24 jam pelaku sudah berhasil diamankan di kontrakannya di Cibungbilang, Kabupaten Bogor," kata Rizka.

Diberitakan sebelumnya, Pelaku pembunuhan pria berjaket ojek online (ojol) di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, ditangkap. Pelaku beraksi seorang diri.
"Betul (sudah ditangkap). Pelaku satu orang," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara saat dimintai konfirmasi Rabu (7/5/2025).

Teguh belum menjelaskan terkait identitas pelaku dan lokasi penangkapan. Polisi akan menggelar jumpa pers kasus pembunuhan ini.

"Siang ini dirilis, di Polres," kata Teguh.

Pria berjaket pengemudi ojek online (ojol) berinisial RS ditemukan tewas di Leuwiliang, Bogor, pada Minggu (4/5/2025) dini hari. RS diduga korban pembunuhan.

"Benar kejadian tersebut. Diduga korban merupakan korban pembunuhan. Inisial RS," kata Kapolsek Leuwiliang Kompol Maryanto ketika dimintai konfirmasi, Minggu (4/5).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang pria berjaket ojek online (ojol) ditangkap saat menyelundupkan narkoba jenis sabu ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Petugas pun mengamankan barang bukti sabu seberat 535,25 gram.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo mengatakan, petugas lapas menggagalkan upaya penyelundupan sabu ini pada Minggu (6/4) sekitar pukul 23.00 WIB. Awalnya, petugas merasa curiga dengan gelagat pelaku di area parkir.

"Keberhasilan tersebut bermula dari kejelian dua petugas jaga yang mencurigai gelagat seorang pria berjaket ojek online di area parkir," kata Wachid dilansir Antara, Jumat (11/4/2025).

Pria bejaket ojol tersebut berusaha melarikan diri saat dihampiri petugas. Petugas jaga pun mengamankan dan membawa pria tersebut ke Pos Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) untuk diperiksa lebih lanjut.

Wachid menyebutkan, upaya menggagalkan penyelundupan sabu oleh seorang pria itu merupakan komitmen Lapas Cipinang dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.

Dia menegaskan pentingnya kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan. Pihak Lapas Cipinang juga terus memperkuat sistem deteksi dini, menerapkan pengawasan berlapis serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum.

Langkah ini selaras dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam memberantas peredaran narkoba dan segala bentuk kejahatan yang melibatkan narapidana.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Sumaryo mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Barang bukti telah diserahkan kepada Kepolisian dan pelaku langsung diamankan untuk proses penyidikan.

"Penemuan ini menjadi bukti bahwa sistem pengamanan kami berjalan optimal dan responsif terhadap setiap potensi ancaman," kata Sumaryo.

Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKP Suminto menyebutkan, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Ancaman hukuman yang dikenakan adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun," katanya.

Lihat Video 'Viral Gedung Sekolah TK di Pelalawan Riau Jadi Lokasi Pesta Sabu dan Miras':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kepastian hukum terkait status pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) agar mendapatkan hak dan kesejahteraan selayaknya pekerja.

“Ini PR (pekerjaan rumah) besar kami terkait concern teman-teman driver semuanya, adalah mengenai sebuah kepastian regulasi, jadi tidak hanya sebatas soal (pemberian) THR (tunjangan hari raya) saja,” kata Menaker Yassierli di Kantor Kemnaker di Jakarta, Senin.

Yassierli mengatakan, regulasi soal pekerja layanan berbasis aplikasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto terkait misi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

“Kami terjemahkan sebagaimana setiap pekerja di Indonesia, mereka bisa mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait upah dan kesejahteraan. Ini merupakan tanggung jawab kami semua,” kata Yassierli.

“Dan terkait regulasi ojol atau pekerja platform, sejak awal kami di sini sudah menjadi salah satu prioritas kita. Kami sudah melakukan kajian, mengundang pakar terkait status yang disampaikan,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization) untuk melihat bagaimana pandangan negara-negara lain soal pekerja layanan berbasis aplikasi seperti pengemudi ojol.

“Kita lihat di negara-negara lain juga sama, bisa hadir dan memberikan kepastian terkait dengan pekerja platform online dan itu menjadi catatan buat kami dan kami menuju ke sana,” kata dia.

Di sisi lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan salah satu perhatian khusus Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

“Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukum) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Wamenaker.

“(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025