Bid Propam Polda Sumatera Selatan tengah mengusut dugaan kelalaian atas kejadian kaburnya 8 tahanan Polres Lahat. Selain sejumlah petugas jaga saat kejadian, Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto dan Kasat Tahti Polres Lahat Iptu Dahyan Kahni pun tak luput dari pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya mengungkapkan penyelidikan dugaan adanya kelalaian sejumlah anggota tersebut hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan.

"Iya, masih penyelidikan pemeriksaan," kata Nandang dikonfirmasi detikSumbagsel, Senin (28/4/2025).

Nandang juga tak membantah jika selain petugas jaga saat kejadian, Kapolres Lahat dan Kasat Tahti juga diperiksa propam.

"Iya, (petugas jaga, Kasat Tahti dan Kapolres) semua diperiksa," katanya.

Terkait informasi sejumlah petugas tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya untuk mempermudah proses penyelidikan dan pemeriksaan, Nandang pun enggan menanggapi hal tersebut lebih jauh.

"Kalau itu (informasi petugas jaga, Kasat Tahti dan Kapolres telah dinonaktifkan dari jabatannya untuk mempermudah proses penyelidikan dan pemeriksaan) nanti dulu ya," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Paminal Bid Propam Polda Sumsel dan Polres Lahat akan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang lalai, yang menyebabkan delapan tahanan di sel Tahti Mapolres Lahat kabur, Minggu (27/4/2025).

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, petugas jaga tahanan akan diberi sanksi tegas berupa sanksi kode etik apabila hasil penyelidikan dan pemeriksaan dari Tim Paminal Polda sumsel dan Polres Lahat jika terbukti lalai.

"Kita beri sanksi tegas kepada petugas jaga tahanan jika terbukti ada kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya," tegasnya, Senin.

Diketahui, pasca kaburnya delapan tahanan Tahti Polres Lahat, Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto langsung membentuk tim dan memimpin langsung untuk melakukan pengejaran terhadap tahanan yang kabur.

"Alhamdullilah tiga dari delapan tahanan kabur berhasil kita tangkap kembali," ujarnya.

Ketiga tersangka diamankan dari lokasi yang berbeda yakni Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat dan di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim.

"Ketiga tersangka yang diamankan yakni Andre Suwardi, Irvan Suryadi dan Dika Cahyadi," kata Kapolres.

Menurut Novi, hingga saat ini Timsus dari Polres Lahat masih terus melakukan pengejaran terhadap lima tersangka lainnya yang masih belum tertangkap.

"Ketiga orang tahanan yang berhasil ditangkap ini atas informasi masyarakat dan kerja keras tim," ungkapnya.

Kapolres pun mengimbau kepada masyarakat dan keluarga tersangka untuk memberikan informasi atau menyerahkan langsung tersangka ke Polres.

"Kami akan lebih serius menanggani kasus ini dan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan dalam internal personel," ujarnya.

Video Prabowo Bicara RI Dihantam Tarif: Kita Tidak Akan Mengemis!

Video Prabowo Bicara RI Dihantam Tarif: Kita Tidak Akan Mengemis!

JAKARTA, KOMPAS.com – Laporan YouTuber Pratiwi Noviyanthi atau lebih dikenal sebagai Teh Novi, terhadap pengacara Alvin Lim memasuki babak baru.

Diketahui, Teh Novi resmi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak kekerasan verbal pada 8 Desember 2024.

• Datangi LPSK

Pihak Teh Novi, yang diwakili kuasa hukumnya Disna Riantina, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Cijantung, Jakarta Timur, pada Senin (16/12/2024).

Adapun kedatangan tersebut untuk meminta perlindungan bagi kliennya, Teh Novi, yang menjadi korban.

“Kami datang ke LPSK untuk melanjutkan langkah hukum yang seharusnya ditempuh. Kami informasikan bahwa laporan polisi (LP) Teh Novi terkait tindak pidana kekerasan verbal sudah berjalan,” kata Disna di kantor LPSK, Senin.

“Teh Novi sebagai korban sangat penting mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, kami datang ke sini hari ini,” tambah Disna.

• Novi Disarankan Tak Muncul ke Publik

Disna mengatakan, pihaknya telah mendapat saran dari LPSK agar Teh Novi tidak muncul ke publik terkait kasus tersebut.

“Khusus untuk kasus ini, Teh Novi tidak boleh muncul di publik karena statusnya sebagai korban. Jadi, beliau tidak diizinkan memberikan pernyataan apa pun kepada media,” tutur Disna.

Melalui Disna, Teh Novi menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadirannya.

“Karena itu, kami mohon maaf kepada teman-teman media. Namun, karena proses hukum ini masih berjalan di Polda, kami akan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku,” ujar Disna.

• Alami Kerugian materiil

Disna menyampaikan, Teh Novi mengalami kerugian materiil akibat tudingan yang dilayangkan Alvin Lim.

Sebelumnya, Alvin Lim sempat menuding Teh Novi sebagai germo dan penjual narkoba melalui konten video di kanal YouTube miliknya.

“Itu kerugian secara materiil. Memang sejak kasus ini bergulir, ritme pendapatan Teh Novi menurun drastis,” tutur Disna.

Maka dari itu, Teh Novi mengambil langkah hukum agar Alvin Lim dapat membuktikan ucapannya.

“Itu nanti akan kami buktikan di kepolisian,” ujar Disna.

• Alasan Lapor Polisi

Dalam kesempatan itu, Disna menjelaskan bahwa pihaknya sengaja melaporkan Alvin Lim untuk meluruskan persoalan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik terhadap kliennya.

“Selain itu, penting bagi kami untuk menuntaskan kasus ini agar tidak menjadi bola liar. Jika tidak diselesaikan di ranah hukum, pernyataan yang menggiring opini publik oleh Alvin Lim akan dianggap sebagai kebenaran,” ungkap Disna.

“Dan ini akan menjadi virus bagi kita semua, bahwa menghujat seseorang itu dianggap dilegalkan,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Pratiwi Noviyanthi atau Teh Novi, Disna Riantina, menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Cijantung, Jakarta Timur, Senin (16/12/2024).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meminta perlindungan hukum bagi kliennya, Teh Novi, terkait laporannya terhadap Alvin Lim yang diajukan baru-baru ini.

Novi sebelumnya melaporkan Alvin Lim di Polda Metro Jaya.

“Hari ini kami datang ke LPSK untuk melanjutkan langkah hukum yang seharusnya ditempuh. Kami informasikan bahwa laporan polisi (LP) Teh Novi tentang tindak pidana kekerasan verbal sudah berjalan,” kata Disna di kantor LPSK, Senin.

“Teh Novi sebagai korban sangat penting mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, kami datang ke sini hari ini,” tambah Disna.

Disna mengungkapkan, pihaknya mendapatkan saran dari LPSK agar Teh Novi tidak muncul di hadapan publik terkait kasus tersebut.

“Khusus untuk kasus ini, Teh Novi tidak boleh muncul di publik karena statusnya sebagai korban. Jadi, beliau tidak diizinkan memberikan pernyataan apa pun kepada media,” tutur Disna.

“Karena itu, kami mohon maaf kepada teman-teman media. Namun, karena proses hukum ini masih berjalan di Polda, kami akan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku,” tambah Disna.

Sebagai informasi, Teh Novi resmi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak kekerasan verbal pada 8 Desember 2024.

Hal itu disampaikan dalam siaran persnya baru-baru ini.

“Pratiwi Noviyanthi telah melaporkan dugaan tindak pidana terkait ujaran-ujaran dari dua orang, yakni RD dan AL. Pernyataan-pernyataan tersebut merendahkan martabat perempuan, integritas personal Pratiwi Noviyanthi, serta mencemarkan nama baiknya. Detailnya tidak akan kami ulangi di sini,” tulis Disna dalam siaran pers.

Ini adalah persoalan kolektif yang mencerminkan wajah masyarakat kita

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Novita Hardini mengatakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati pada 10 Desember, Selasa ini, harus menjadi momen refleksi bersama untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Namun kenyataannya, perempuan dan anak masih sering menjadi korban kekerasan yang merongrong rasa kemanusiaan kita," kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga serangan terhadap nilai moral dan sosial. Setiap bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, merenggut hak mereka untuk hidup aman dan bermartabat.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, dia mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi setiap hari. Empat bentuk kekerasan yang menjadi perhatian utama adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), dan femisida.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk terlibat aktif dalam menciptakan solusi nyata. Pendidikan dan sosialisasi yang masif adalah hal yang penting untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Laporkan kekerasan, dukung korban, dan didik generasi muda kita dengan nilai-nilai hormat, empati, dan keberanian melawan ketidakadilan. Ini adalah langkah kecil yang akan membawa perubahan besar," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan merilis indeks HAM Indonesia pekan depan. Launching indeks HAM itu bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia.

Hal itu disampaikan dalam dialog memperingati Hari HAM Internasional di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024). Hadir dalam acara ini antara lain Plt Irjen Kementerian HAM Farid Junaedi, Plt Irjen Kementerian HAM Nurhaiti, Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta.

Farid mengungkap akan meluncurkan indeks HAM Indonesia pada Hari HAM Internasional 10 Desember. Farid menjelaskan indeks ini merupakan instrumen pengukuran kondisi implementasi norma dan prinsip HAM di Indonesia.

"Nanti tanggal 10 Desember kita akan launching, mudah-mudahan kita akan bisa launching indeks HAM," ungkap Farid di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024).

Farid menyebut nantinya indeks HAM dapat dijadikan sebagai alat ukur dan data. Menurutnya, indeks ini dapat dipakai untuk memantau situasi implementasi HAM di Indonesia.

"Kita harapkan mempunyai manfaat memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, memberikan deskripsi dan dokumentasi kontekstual terhadap situasi implementasi HAM di Indonesia," kata Farid.

Lebih lanjut, dia berharap indeks HAM bisa menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Farid menyebut pemerintah juga dapat membuat evaluasi agar program dan kebijakan dapat lebih berkembang.

"Ini juga kita harapkan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemajuan HAM di Indonesia," ujar Farid.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta menyebut akan membangun kesadaran HAM kepada masyarakat. Hal tersebut nantinya akan dilakukan kepada basis komunitas yang berada di desa.

"Kita ingin membangun kesadaran HAM itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang selalu Pak Menteri sampaikan, bila perlu pendekatan dan basisnya, itu kita di komunitas-komunitas yang ada di desa-desa," kata Thomas.

Thomas menjelaskan kegiatan itu dapat dilakukan dalam bermacam bentuk, seperti sosialisasi. Namun da menyebut target pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

"Soal bentuk kegiatannya seperti apa, itu bisa dalam banyak bentuk, misalnya dalam bentuk sosialisasi. Seperti apa itulah kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan," ujarnya.

Sebagai informasi, Hari HAM Internasional jatuh pada Selasa (10/12). Nantinya Kementerian HAM akan menggelar berbagai rangkaian acara dalam rangka perayaan Hari HAM Internasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris mengungkap nantinya akan melibatkan masyarakat sipil. Dia menyebut akan ada sesi Kementerian HAM mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat secara langsung.

"Jadi kita ada rangkaian kegiatan di mana Kementerian HAM mendengar suara atau masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Kita libatkan juga para civilsociety-nya untuk pidato langsung, apa sih yang diharapkan terkait dengan P5 HAM," sambungnya.

Novi mengatakan perayaan Hari HAM Internasional itu akan mengundang seluruh duta besar yang ada di Indonesia. Dia menjelaskan hal ini menjadi tanda terbukanya Kementerian HAM dengan membuka ruang dan keleluasaan.

"Dan kita hadirkan juga seluruh duta besar. Jadi nggak main-main ya, 104 duta besar kita libatkan," sebut Novi.

"Itu artinya Kementerian HAM yang di awal berdirinya, terbentuknya Kementerian HAM, itu sudah mulai membuka ruang, memberikan keleluasaan kepada seluruh pengampu hak asasi manusia untuk bergerak bersama pemerintah," kata Novi.