REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong BRICS menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Dia pun sempat menyinggung situasi di Jalur Gaza sebagai contoh konkret dari kegagalan hukum internasional.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," kata Sugiono saat berpidato dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Sugiono menyampaikan pernyataannya tersebut ketika berpartisipasi pada sesi bertajuk "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan". Sugiono menilai, BRICS harus mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian serta menegakkan norma-norma global.

Menlu RI kemudian menyoroti situasi di Jalur Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional. "Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," ucapnya.

Dalam sesi kedua bertema "Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", Menlu Sugiono menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Dia menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.

Pada kesempatan itu, Sugiono turut mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.

Kairo -

Para mediator berhasil mencapai kesepakatan terbaru untuk pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel, yang seharusnya dibebaskan pekan lalu namun tertunda. Pembebasan para tahanan Palestina itu akan ditukar dengan empat jenazah sandera Israel.

Kelompok Hamas, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (26/2/2025), mengonfirmasi kesepakatan baru itu, yang tercapai di bawah pengawasan Mesir sebagai salah satu mediator.

Hamas mengungkapkan pada Selasa (25/2) waktu setempat bahwa para tahanan Palestina, yang pembebasannya tertunda, akan dibebaskan oleh Israel bersamaan dengan diserahkannya empat jenazah sandera Israel yang tewas saat ditahan di Jalur Gaza.

Disebutkan Hamas bahwa pertukaran itu masih menjadi bagian dari tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang berlangsung sejak 19 Januari.

Kesepakatan pertukaran itu, sebut Hamas, berhasil dicapai ketika delegasi kelompok militan itu, yang dipimpin pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Khalil Al-Hayya, berkunjung ke Kairo pekan ini. Delegasi Hamas menegaskan komitmen terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza "dengan seluruh tahapan dan klausulnya".

"Mereka (para tahanan Palestina) akan dibebaskan bersamaan dengan jenazah para tahanan (sandera) Israel yang disepakati untuk diserahkan pada tahap pertama, selain perempuan dan anak-anak Palestina," demikian pernyataan Hamas.

Kesepakatan baru ini tercapai setelah sempat terjadi kebuntuan mengenai pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina, yang sengaja ditunda oleh Israel.

Pada Sabtu (22/2) lalu, Hamas telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun Israel menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Dalam pernyataannya, Tel Aviv menuduh Hamas telah melanggar perjanjian dengan menggelar seremoni di depan publik saat penyerahan sandera Israel di Jalur Gaza.

Sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan Januari lalu, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel dalam seremoni publik yang digelar di berbagai wilayah Jalur Gaza. Dalam seremoni itu, para militan bersenjata dan bermasker mengarak para sandera ke atas panggung yang dihiasi slogan-slogan Hamas.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam seremoni publik Hamas itu, yang disebutnya sebagai "seremoni memalukan yang tidak menghormati para sandera kami". Dia menuding Hamas "menggunakan para sandera secara sinis untuk propaganda" mereka.

Komite Palang Merah Internasional mendesak semua pihak untuk melakukan pertukaran tahanan dan sandera "dengan cara yang bermartabat dan secara privat".

Kesepakatan baru soal pertukaran tahanan Palestina dan jenazah sandera Israel itu mengindikasikan bahwa krisis yang bisa memicu kegagalan gencatan senjata Gaza bisa dihindari. Namun sejauh ini, Israel belum memberikan komentarnya.

(nvc/ita)

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja mengundurkan diri, Itamar Ben-Gvir mengunggah sebuah video yang menunjukkan para sipir penjara Negev, Israel, yang menyerbu sel tahanan Palestina. Sipir penjara Israel itu memaksa warga Palestina yang dipenjara dengan todongan senjata untuk berlutut dan mengecat dinding.

Ben-Gvir menulis di akun X-nya:

"Di Penjara Ktsiyot (Negev), ditemukan bahwa di bagian keamanan, terdapat tanda di banyak dinding penjara yang bertuliskan kalimat-kalimat seperti 'Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan berlutut, Yerusalem adalah Arab. Di bawah arahan komandan penjara, Menachem Bibas, pasukan penjara menyerbu sel, memaksa mereka (tawanan Palestina) berlutut, dan mengecat tembok."

Para tawanan Palestina telah menulis kalimat-kalimat seperti “Kami tidak akan memaafkan... Kami tidak akan melupakan... Kami tidak akan berlutut” di dinding-dinding penjara sebelum dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ketujuh kesepakatan pertukaran tawanan antara pejuang kemerdekaan Palestina yakni Hamas dan Israel yang menjajah Palestina.

Namun, Israel telah membatalkan pembebasan para tahanan Palestina, memaksa ratusan aktivis yang dipenjara kembali ke sel mereka. Sementara keluarga mereka menunggu kedatangan mereka di berbagai daerah di Tepi Barat dan Gaza, dikutip dari Palestine Chronicle, Selasa (25/2)

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Mahmoud Mardawi seorang pejabat senior pejuang kemerdekaan Palestina Hamas menyatakan pada Ahad (23/2) bahwa Hamas tidak akan terlibat dalam pembicaraan apapun dengan Israel melalui para mediator terkait langkah apapun hingga para tahanan Palestina yang telah disepakati untuk dibebaskan pada Sabtu dibebaskan.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Telegram, Mardawi menambahkan bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah apapun sebelum pembebasan tahanan Palestina yang telah disepakati untuk ditukar dengan tahanan dan mayat orang Israel yang dibebaskan pada Sabtu.

“Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan kesepakatan tersebut,” kata Mahmoud Mardawi, dikutip dari halaman Palestine Chronicle, Senin (24/2).

Selama hari Kamis dan Sabtu, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, menyerahkan 10 tahanan Israel, termasuk enam orang yang masih hidup kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk diserahkan kepada Tel Aviv sebagai bagian dari kesepakatan yang mengatur pembebasan 620 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

Meskipun Hamas telah memenuhi komitmennya di bawah perjanjian tersebut, Israel masih belum membebaskan para tahanan Palestina.

Pada Ahad (23) pagi, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam sebuah rilis bahwa keputusan untuk menunda pembebasan tahanan Palestina akan terus berlanjut hingga kelompok berikutnya diamankan, tanpa apa yang disebutnya sebagai “upacara yang memalukan.”

Hamas menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan gencatan senjata tahap kedua, sampai Israel membebaskan 602 tahanan Palestina dari penjara.

Akhir pekan kemarin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan 602 tahanan Palestina, karena menuduh Hamas melakukan "pelanggaran" gencatan senjata.

Netanyahu mengeklaim Hamas menyerahkan sandera Israel dari Gaza dengan cara yang "memalukan", dan menggunakan peristiwa tersebut untuk "tujuan propaganda".

Sebagai tanggapan, pejabat senior Hamas Mahmoud Mardawi menyatakan tidak akan ada perundingan lebih lanjut sampai Israel memenuhi komitmennya untuk membebaskan tahanan Palestina.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu kesepakatan (gencatan senjata)," kata Mardawi, dilansir dari New Arab.

Anggota biro politik Hamas, Basem Naim, juga menegaskan langkah lebih lanjut dalam perjanjian gencatan senjata akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

"Setiap pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah selanjutnya, bergantung pada pembebasan 620 tahanan Palestina yang disepakati sebagai ganti empat jenazah dan enam sandera Israel yang dibebaskan pada hari Sabtu (22/2)," ujar Naim.

"Para mediator harus memastikan bahwa musuh (Israel) mematuhi ketentuan perjanjian sebagaimana tercantum dalam teks yang disepakati," imbuhnya.

Sebelumnya, Israel mengatakan menghentikan pembebasan tahanan Palestina, setelah Hamas secara keliru menyerahkan jenazah yang salah. Pada Kamis (20/2), Israel menerima empat jenazah dari Hamas sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera.

Institut Forensik Israel mengonfirmasi identitas tiga jenazah sebagai Oded Lifshitz, Kfir Bibas, dan Ariel Bibas, seperti yang sudah disepakati. Namun, jenazah keempat bukanlah jenazah Shiri Bibas.

Hamas pada Jumat (21/2) akhirnya mengirim jenazah yang tepat, yang telah dikonfirmasi oleh badan forensik Israel.

Kendati begitu, Israel tak balik membebaskan para sandera Palestina. KAN sempat melaporkan bahwa para tahanan Palestina akan dibebaskan pada larut malam "sesuai rekomendasi dari kepemimpinan politik Israel". Namun faktanya, hingga pagi hari ini para sandera Palestina belum juga dibebaskan.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan lebih dari 600 tahanan Palestina yang mestinya dibebaskan pada Sabtu harus ditunda "sampai pembebasan berikutnya terjamin dan tak merendahkan."

Berdasarkan kesepakatan, Israel mesti membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu, yang masuk dalam batch ketujuh. Jumlah itu termasuk 445 warga Palestina yang ditangkap pasukan Israel dari Gaza.

Jakarta -

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Penundaan pembebasan tahanan Palestina itu mendapat kecaman dari Hamas. Hamas menyoroti alasan Israel.

Hamas mengatakan hal itu sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuannya, dan menunjukkan kurangnya keandalan pendudukan dalam melaksanakan kewajibannya," kata anggota Hamas bidang politik, Ezzat El Rashq, dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Minggu (23/2/2025).

Dilansir Aljazeera, Hamas menilai upacara penyerahan tahanan bukanlah penghinaan terhadap para sandera yang dibebaskan. Menurutnya, upacara tersebut merupakan perlakuan manusiawi.

"Upacara penyerahan tahanan tidak termasuk penghinaan terhadap mereka, tetapi justru mencerminkan perlakuan manusiawi yang mulia terhadap mereka", kata Hamas, mengacu pada penyelenggaraan pembebasan tawanan.

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', di mana terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung dan tawanan melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Keluarga Tahanan Palestina Kecewa

Terkait penundaan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, keluarga tahanan Palestina mengaku kecewa dan marah dengan hal tersebut.

"Keluarga para tawanan perang berada dalam keadaan marah, sedih, dan dendam, dan para mediator harus melakukan bagian mereka saat mereka mulai menyelesaikannya sehingga keluarga para tawanan perang dapat bersukacita atas pembebasan tawanan perang mereka yang seharusnya dibebaskan hari ini," kata salah satu warga, Bassam al-Khatib.

"Anda telah menerima tawanan perang Anda, jadi mengapa menunda penyerahan tawanan perang Palestina kami? Ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati, kurangnya komitmen dan mengabaikan semua standar dan hukum internasional, dan mengabaikan negara-negara yang mensponsori perjanjian ini," tambahnya.

(kny/idn)

Jerusalem -

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa Israel siap untuk melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza setiap saat. Dia sesumbar sambil berjanji untuk menyelesaikan tujuan perang, baik melalui negosiasi atau dengan cara lain.

"Kami siap untuk melanjutkan pertempuran sengit kapan saja, rencana operasional kami sudah siap," kata Netanyahu dalam upacara dengan petugas tempur, sehari setelah Israel menghentikan pembebasan tahanan Palestina yang seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

"Di Gaza, kami telah melenyapkan sebagian besar pasukan terorganisir Hamas, namun tidak ada keraguan-kami akan menyelesaikan tujuan perang sepenuhnya-baik melalui negosiasi atau dengan cara lain," tambahnya.

Gencatan senjata di Gaza, yang dimulai pada 19 Januari, sebagian besar menghentikan pertempuran dahsyat yang telah berlangsung selama lebih dari 15 bulan di wilayah Palestina.

Tahap pertama gencatan senjata berakhir pada awal bulan Maret mendatang. Tetapi negosiasi untuk tahap berikutnya belum dilakukan, yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang secara permanen yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Israel diperkirakan akan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina pada hari Sabtu dengan imbalan enam sandera Israel yang dibebaskan oleh militan Hamas di Gaza.

Namun Netanyahu mengatakan pembebasan tahanan akan ditunda sampai Hamas mengakhiri 'upacara memalukan' sambil membebaskan sandera Israel. Hamas menuduh Israel membahayakan gencatan senjata di Gaza setelah pemerintah menghentikan pembebasan tahanan Palestina.

(fas/aik)

Jakarta -

Hamas mengecam keputusan Israel yang menunda pembebasan tahanan Palestina. Hamas menyoroti alasan Israel yang menuding upacara penyerahan sandera adalah "memalukan".

Hamas mengatakan hal itu sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuannya, dan menunjukkan kurangnya keandalan pendudukan dalam melaksanakan kewajibannya," kata anggota Hamas bidang politik, Ezzat El Rashq, dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Minggu (23/2/2025).

Sementara itu dilansir Aljazeera, Hamas menilai upacara penyerahan tahanan bukanlah penghinaan terhadap para sandera yang dibebaskan. Justru menurutnya, upacara tersebut merupakan perlakuan manusiawi.

"Upacara penyerahan tahanan tidak termasuk penghinaan terhadap mereka, tetapi justru mencerminkan perlakuan manusiawi yang mulia terhadap mereka", kata Hamas, mengacu pada penyelenggaraan pembebasan tawanan.

Hamas meminta mediator untuk campur tangan untuk mendesak Israel untuk mematuhi ketentuan kesepakatan.

Sementara itu, keluarga tahanan Palestina mengaku kecewa dan marah dengan dibatalkannya pembebasan tahanan dari Israel.

"Keluarga para tawanan perang berada dalam keadaan marah, sedih, dan dendam, dan para mediator harus melakukan bagian mereka saat mereka mulai menyelesaikannya sehingga keluarga para tawanan perang dapat bersukacita atas pembebasan tawanan perang mereka yang seharusnya dibebaskan hari ini," kata salah satu warga, Bassam al-Khatib.

"Anda telah menerima tawanan perang Anda, jadi mengapa menunda penyerahan tawanan perang Palestina kami? Ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati, kurangnya komitmen dan mengabaikan semua standar dan hukum internasional, dan mengabaikan negara-negara yang mensponsori perjanjian ini," tambahnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan", kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

(yld/gbr)

GAZA - Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada hari Kamis (20/2/2025) menerima jenazah empat tahanan Israel dari Jalur Gaza, sesuai dengan perjanjian gencatan senjata antara perlawanan Palestina dan Israel.

Lima kendaraan ICRC memasuki Makam Syuhada di daerah Bani Suhaila, Khan Yunis, di Gaza selatan.

Setelah menandatangani dokumen dengan perwakilan perlawanan, ICRC menerima empat peti mati, masing-masing berisi foto dan nama tahanan Israel, tanggal kematian, dan tulisan ?dibunuh oleh tentara pendudukan.?



Pasukan Israel telah menargetkan daerah tersebut secara besar-besaran selama operasi militer mereka di Gaza.

Spanduk dikibarkan di daerah tersebut bertuliskan, ?Kembalinya perang = kembalinya tahanan dalam peti mati,? merujuk pada nasib yang menanti para tahanan Israel di Gaza jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan kembali berperang.

Serah terima tersebut dihadiri sekelompok tahanan Gaza yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yang telah dibebaskan selama gelombang-gelombang perjanjian gencatan senjata sebelumnya di Gaza.

Juru bicara militer Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, menyatakan Brigade tersebut, bersama dengan Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, akan menyerahkan jenazah keluarga Bibas dan tahanan Oded Lifshitz.



Dia menjelaskan semua tahanan tersebut masih hidup sebelum tempat-tempat di mana mereka ditahan sengaja dibom pesawat-pesawat Israel.

Yarden Bibas ditangkap pada 7 Oktober 2023, dan dibawa bersama istrinya, Shiri, dan kedua anak mereka, Kfir dan Ariel, ke Gaza.

Brigade Qassam membebaskan Yarden Bibas pada 1 Februari sebagai bagian dari gelombang keempat pertukaran tahanan dalam fase pertama perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza dengan Israel.

Koresponden Al-Jazeera mengutip sumber di Brigade Mujahidin yang mengatakan Shiri Bibas bekerja di kantor komandan wilayah selatan di Divisi Gaza dan merupakan peserta pelatihan di Unit 1200.

Setelah penangkapannya, dia diamankan di satu rumah berbenteng bersama kedua putranya, dan kebutuhan mereka terpenuhi.



Namun, pasukan Israel menargetkan rumah tersebut dengan rudal dari pesawat F-16, yang menyebabkan kehancuran totalnya.

Oded Lifshitz berusia 85 tahun saat dia ditangkap, menurut surat kabar Israel Yedioth Ahronoth.

Militer Israel mengumumkan mereka telah menerima jenazah para tahanan dari Palang Merah.

Saluran 12 Israel melaporkan Netanyahu ingin berpartisipasi dalam upacara penerimaan jenazah tetapi kemudian membatalkannya.

Presiden Israel Isaac Herzog menulis di akun X-nya, ?Kami menyesal kami tidak melakukan tugas kami dan tidak menjangkau mereka yang diculik pada hari yang menyakitkan itu dan tidak mengembalikan mereka ke rumah mereka dengan selamat.?

Netanyahu telah menekankan Israel akan mengalami "hari yang sulit dan menyedihkan" dengan pengembalian jenazah para tahanan, seraya menambahkan, "Hati saya tercabik, dan hati seluruh dunia pasti tercabik... Kami merasakan kesedihan dan kepedihan, tetapi kami bertekad memastikan peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi."

Menurut media Israel, jenazah-jenazah tersebut akan dipindahkan ke Institut Kedokteran Forensik di Abu Kabir, sebelah selatan Tel Aviv, untuk diperiksa, yang dapat memakan waktu berjam-jam atau lebih, tergantung pada kondisi jenazah.

Dokter akan melakukan beberapa tes, termasuk tes DNA, pemindaian CT, dan rontgen gigi. Diagnosis akan menentukan penyebab kematian, tetapi pengumuman hasilnya mungkin tertunda.

Dengan mediasi Mesir dan Qatar serta dukungan Amerika Serikat, perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari, dan mencakup tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Namun, Israel masih menunda dimulainya negosiasi untuk tahap kedua. Pada tahap pertama perjanjian tersebut, ketentuannya menetapkan pembebasan bertahap 33 tahanan Israel di Gaza, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina dan Arab yang diperkirakan berjumlah antara 1.700 hingga 2.000 orang.

Antara 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025, pasukan Israel melakukan tindakan di Gaza yang mengakibatkan lebih dari 159.000 warga Palestina menjadi martir dan terluka, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan, serta lebih dari 14.000 orang hilang.

Aksi genosida oleh Israel itu menyebabkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Gaza City -

Kelompok Hamas akan membebaskan tiga sandera Israel di Jalur Gaza pada Sabtu (15/2) waktu setempat. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sebanyak 369 tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (15/2/2025), hal ini akan menjadi pertukaran sandera-tahanan keenam sejak gencatan senjata diberlakukan di Jalur Gaza antara Hamas dan Israel pada 19 Januari lalu.

Pertukaran ini sempat terhambat pekan ini, Hamas mengumumkan akan menunda pembebasan sandera usai menuduh Israel melanggar kesepakatan. Israel dalam tanggapannya mengancam akan mengakhiri gencatan senjata dan melanjutkan kembali perang di Jalur Gaza.

Namun pada Jumat (14/2) waktu setempat, kedua pihak mengisyaratkan bahwa pertukaran sandera-tahanan yang dijadwalkan pada Sabtu (15/2) akan tetap dilaksanakan.

Hamas telah mengumumkan bahwa ada tiga sandera yang akan dibebaskan pada Sabtu (15/2), termasuk salah satunya seorang sandera berkewarganegaraan Israel-Amerika Serikat (AS).

Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, secara terpisah mengatakan akan membebaskan sandera berkewarganegaraan Israel-Rusia sebagai bagian kesepakatan.

Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya telah menerima tiga nama sandera yang akan dibebaskan di Jalur Gaza pada Sabtu (15/2) waktu setempat. Ketiga sandera itu terdiri atas Sagui Dekel-Chen yang berkewarganegaraan Israel-Amerika, kemudian Sasha Trupanov yang berkewarganegaraan Israel-Rusia, dan Yair Horn yang berkewarganegaraan Israel-Argentina.

Ketiganya disandera oleh Hamas dan Jihad Islam sejak 7 Oktober 2023 lalu ketika Hamas memimpin serangan mengejutkan terhadap Israel, yang memicu perang tanpa henti di Jalur Gaza.

Kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina, dalam pernyataannya, menyebut Israel akan membebaskan 369 tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan tiga sandera Israel tersebut. Disebutkan bahwa terdapat "36 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup" terkait serangan terhadap warga Israel.

Sekitar 24 tahanan di antaranya, sebut Klub Tahanan Palestina, akan dideportasi ke negara lain usai dibebaskan oleh Israel.

Mayoritas dari tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel itu, sekitar 333 tahanan, menurut Klub Tahanan Palestina, merupakan "tahanan dari Jalur Gaza yang ditangkap setelah 7 Oktober".

Berdasarkan kesepakatan tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang berlangsung selama 42 hari sejak pertengahan Januari lalu, Hamas harus membebaskan 33 sandera Israel. Sedangkan Israel membalasnya dengan membebaskan ribuan tahanan Palestina dari penjaranya.

Setelah krisis terjadi yang hampir mengakhiri gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza, Hamas mengatakan pihaknya mengharapkan perundingan tahap kedua bisa dimulai pada awal pekan depan.

(nvc/idh)

TEL AVIV, KOMPAS.com - Pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina kembali dilakukan pada Sabtu (8/2/2025) hari ini dalam gencatan senjata Gaza.

Kantor PM Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi kepada AFP pada Jumat, mereka telah menerima daftar sandera untuk dibebaskan dari Gaza setelah Hamas menerbitkan tiga nama tawanan yang akan dibebaskan dan ditukar dengan 183 tahanan Palestina.

Ketiga pria yang bakal dibebaskan pada Sabtu ini adalah Eli Sharabi, Or Levy, dan Ohad Ben Ami, menurut Hamas. Nama-nama mereka dikonfirmasi oleh kantor Netanyahu.

Mantan sandera Yarden Bibas, yang dibebaskan minggu lalu oleh kelompok Hamas di Gaza, pada Jumat mendesak Netanyahu untuk membantu membawa kembali istri dan dua anaknya dari wilayah Palestina.

"Perdana Menteri Netanyahu, saya sekarang berbicara kepada Anda dengan kata-kata saya sendiri... bawa kembali keluarga saya, bawa kembali teman-teman saya, bawa semua orang pulang," kata Bibas dalam pesan publik pertamanya setelah pembebasannya.

Hamas sebelumnya mengatakan istrinya Shiri dan kedua putranya Ariel dan Kfir sandera termuda telah meninggal, tetapi Israel belum mengonfirmasi kematian mereka.

"Netanyahu, yang berada di Washington, akan memantau fase pembebasan sandera ini dari pusat kendali delegasi di AS," kata kantor perdana menteri dalam pernyataan terpisah.

Sementara itu, Forum Sandera dan Keluarga Hilang mendesak pemerintah pada Jumat untuk tetap berpegang pada gencatan senjata Gaza, bahkan ketika komentar Trump memicu kegemparan di Timur Tengah dan sekitarnya.

"Seluruh bangsa menuntut agar para sandera kembali ke rumah," kata kelompok kampanye Israel dalam sebuah pernyataan.

"Sekaranglah saatnya untuk memastikan perjanjian tersebut diselesaikan hingga yang terakhir," tambahnya.

Diketahui, Israel dan Hamas telah menyelesaikan empat pertukaran di bawah tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza.

Kelompok Palestina, yang dipimpin oleh Hamas, sejauh ini telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang sebagian besar dibebaskan dari penjara Israel.

Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk mengamankan pembebasan 33 sandera selama fase 42 hari pertama perjanjian tersebut.

Negosiasi pada tahap kedua gencatan senjata akan dimulai pada Senin, tetapi belum ada rincian tentang status pembicaraan tersebut.

Pada tahap kedua itu bertujuan mengamankan pembebasan lebih banyak sandera dan membuka jalan bagi berakhirnya perang secara permanen.