Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi intensif terkait kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"(Koordinasi) sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika," ujar Prasetyo di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Prasetyo mengatakan tim pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Kepala Badan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu serta perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan secara rutin berkoordinasi untuk mengantisipasi dan memperbarui hasil dari negosiasi yang dilakukan.

Dia menambahkan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat telah mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun penguatan industri dalam negeri.

Selain itu, pemerintah aktif mencari pasar-pasar alternatif di luar Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan ekspor.

"Bahwa kemudian ada hal-hal yang perlu harus kita benahi baik dari sisi regulasi, kemudian dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kita diskusikan," kata Prasetyo.

Delegasi Indonesia yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menemui United States Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Minggu (20/4), untuk menyampaikan proposal negosiasi tarif.

Indonesia menyampaikan penawaran konkret untuk meningkatkan pembelian dan impor Indonesia dari AS demi menyeimbangkan defisit perdagangan AS, di antaranya pembelian produk energi (crude oil, LPG, dan gasoline).

Selain itu, juga peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal, dan wheat), yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

Secretary Lutnick mengapresiasi komitmen dan proposal konkret itu, dan menilai penawaran dan permintaan Indonesia sangat konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

Adapun setelah pertemuan di tingkat menteri antara delegasi Indonesia dengan pihak United States Trade Representative (USTR) yang langsung dipimpin Ambassador Jamieson Greer pada Kamis (17/04), selanjutnya pada Minggu (20/04) di dilaksanakan pertemuan teknis antara tim teknis Indonesia dengan tim dari pihak USTR.

Indonesia mengharapkan format, mekanisme dan jadwal negosiasi dapat disepakati dalam waktu 60 hari, di mana tenggat waktu itu adalah penyelesaian pembahasan isu untuk disepakati, sehingga masih terdapat waktu 30 hari dari total 90 hari penundaan (pause) untuk implementasi kesepakatan.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk tidak membalas kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan AS dengan langkah serupa.

Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty mengungkapkan, respons berupa retaliasi dinilai kurang strategis dan justru dapat memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Dia menilai keputusan pemerintah AS memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia dipicu oleh dua hal utama, yakni tuduhan manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

“Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs,” ujar Telisa dalam siaran persnya, Sabtu (5/4/2025).

Menurutnya, upaya retaliatif seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral.

Alih-alih retaliasi, ia menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke AS.

Kendati demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut. “Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” jelasnya.

Dalam konteks ini, pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global.

Walaupun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

“Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Telisa.

Sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil, yang masih memiliki permintaan tinggi di pasar AS, dinilai bisa menjadi jembatan untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka. “Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor,” pungkasnya.