Komnas HAM menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga personel Polri di Way Kanan, Lampung, saat membubarkan arena sabung ayam. Komnas HAM meminta kasus ini diusut hingga tuntas.

"Komnas HAM menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian yaitu Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bintara Polsek Negara Batin Bripka Petrus Apriyanto, Bintara Satreskrim Polres Way Kanan Bripda M. Ghalib Surya Ganta sebagai korban penembakan di Kabupaten Way Kanan, Lampung," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Uli mengatakan Komnas HAM memantau peristiwa itu secara proaktif. Dia meminta kasus itu diungkap secara tuntas.

"Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut. Menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," ujarnya.

Lebih lanjut, Uli mengatakan kasus ini membutuhkan penegakan hukum secara etik dan pidana. Dia juga mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung.

"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," ujarnya.

Polisi telah menetapkan seorang warga bernama Zulkarnaen sebagai tersangka gugurnya tiga personel Polres Way Kanan. Sementara, dua oknum TNI hingga kini statusnya masih menjadi saksi.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyebut kasus ini dibagi dua klaster, yakni perjudian sabung ayam dan penembakan yang berujung kematian. Zulkarnaen ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana.

"Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP di antaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala," ujar Helmy, dilansir detikSumbagsel, Kamis (20/3).

Sementara, Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan bahwa dua oknum TNI yang diduga terlibat masih menjadi saksi. Keduanya masih diperiksa di Markas Denpom II/3 Lampung.

"Sekarang masih sebagai saksi, jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagainya ya. Jadi baru saksi, kita mintai keterangan," kata saat pers rilis di Mapolda Lampung, dilansir detikSumbagsel, Rabu (19/3).

Menurut Ujang, penetapan tersangka untuk kedua oknum tersebut harus diperkuat dengan bukti yang cukup.

"Karena untuk dia bisa menjadi tersangka itu butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang memperkuat dan nanti dari olah TKP seperti itu," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa hak asasi manusia yang paling utama adalah hak hidup. Menurutnya, bahkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun tidak bisa mencabut hak hidup seseorang. Hal itu pun ia sampaikan dalam menanggapi kasus penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri oleh oknum TNI.

"Terkait dengan penembakan terhadap tiga anggota polisi, ada sistem peradilan militer yang akan menangani kasus ini. Saya kira peradilan militer adalah yang terbaik di Indonesia," kata Pigai, Rabu (18/3/2025).

Menurutnya, sistem peradilan militer memiliki mekanisme yang tegas dan cepat dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

"Ketika anggota TNI melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka ia langsung dicopot dari jabatannya, kemudian dipidana di peradilan militer, dan diberhentikan dari institusi. Ini adalah proses hukum yang paling cepat dibandingkan peradilan umum, yang bisa memakan waktu lima hingga sepuluh tahun," ujarnya.

Pigai menilai bahwa dengan mekanisme yang sudah ada, pelaku akan diproses sesuai aturan yang berlaku. "Saya yakin pelaku akan diproses secara hukum dengan berpedoman pada tiga hal utama, pencopotan jabatan, proses pidana militer, dan pemberhentian dari status sebagai anggota tentara," sambung Pigai.

Saat ditanya mengenai apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, Pigai mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan. "Sulit untuk menentukannya, karena saya bukan hakim. Yang berhak menyatakan status itu adalah pengadilan," tegasnya.

Mengenai apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, Pigai yang pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM kembali menegaskan bahwa hanya pengadilan yang bisa menyatakannya.

"Itu bukan wewenang saya untuk menentukan. Hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyebutnya sebagai pelanggaran HAM. Pengawasan penanganan perkara ada di Komnas HAM," tutupnya.

Sebelumnya, pada Senin (17/3/2025) lalu 3 anggota Polri yakni Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus Apriyanto dan Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta gugur setelah ditembak oleh pelaku yang diduga oknum TNI saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Ketiganya mengalami luka pada bagian kepalanya. Jenazah ketiganya telah dimakamkan secara kedinasan di kampung halaman masing-masing. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polda Lampung dan Korem 043 Garudan Hitam.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah akan menangani kasus tewasnya tiga polisi di Way Kanan, Lampung, yang diduga ditembak anggota TNI.

Supratman menjelaskan pemerintah akan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berkoordinasi ihwal kasus ini.

"Prinsipnya pasti akan ditangani ya, nanti akan dikoordinasikan dengan semua pihak terkait di pemerintah ya, dengan TNI dengan Kapolri," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3).

Politisi Gerindra itu menegaskan penanganan kasus tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Semuanya akan ditangani secara baik dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum," tutur dia.

Tiga polisi tewas ditembak anggota TNI saat menggerebek sabung ayam. Ketiga polisi itu adalah Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta.

Anggota TNI terduga pelaku penembakan telah ditahan. Terduga pelaku adalah Peltu Lubis selaku Dansubramil Negara Batin dan Kopka Basarsyah selalu anggota Subramil Negara Batin.

Sebelumnya, Danrem 043/Garuda Hitam Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah menegaskan proses hukum akan dilakukan sesuai aturan jika terdapat indikasi dan pelanggaran dalam peristiwa penembakan itu.

"Jika ada indikasi atau bukti pelanggaran, proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku," kata Rikas, di Bandarlampung, Selasa (18/3).