Detikers sudah menentukan jurusan apa dan kampus mana yang akan diambil pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025?

Salah satu cara untuk menentukan perguruan tinggi tujuan adalah dengan melihat peringkat universitas berdasarkan jurusan tertentu. Misalnya, kalian bisa mengetahuinya melalui QS World University Rankings (WUR) by Subject 2025.

Secara khusus dalam artikel ini akan dipaparkan kampus mana saja yang memiliki jurusan terbaik bidang ilmu hukum. Bagi kalian yang ingin mengambil jurusan ini, ayo simak peringkatnya!

Universitas Terbaik Ilmu Hukum Versi QS WUR by Subject 2025

1. Universitas Indonesia
2. Universitas Airlangga
3. Universitas Gadjah Mada
4. Universitas Diponegoro
5. Universitas Padjadjaran
6. Universitas Brawijaya

Penilaian Pemeringkatan

QS World University Rankings by Subject 2025 diluncurkan memberi peringkat universitas untuk 55 jurusan. Ini dia poin-poin indikator yang dinilai dalam pemeringkatan tersebut:

1. Reputasi Akademis

Nilai reputasi akademis dinilai dari tanggapan para akademisi. Indikator tersebut memperlihatkan universitas mana yang dianggap unggul oleh akademisi lain untuk penelitian di area tertentu. Hasil dari survei akademisi kemudian disaring berdasarkan bidang keahlian tertentu yang diidentifikasi oleh responden.

2. Review dari Perusahaan

Indikator review dari perusahaan diambil dari tanggapan survei dari para pemberi kerja. Mereka mengidentifikasi perguruan tinggi yang mereka anggap unggul untuk lulusannya direkrut. Mereka juga diminta untuk mengidentifikasi bidang ilmu yang mereka pilih untuk rekrutmen.

3. Sitasi Penelitian Per Makalah

Semua data sitasi untuk indikator ini bersumber dari Elsevier Scopus. Ambang batas publikasi minimum juga ditetapkan untuk setiap subjek guna menghindari potensi anomali yang berasal dari sejumlah kecil makalah yang banyak dikutip.

Ambang batas publikasi minimum dan bobot yang diterapkan pada indikator sitasi disesuaikan supaya mencerminkan pola publikasi dan sitasi yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu.

4. Indeks H

Indeks H atau H-index adalah cara untuk mengukur produktivitas dan dampak akademisi atau departemen. Indeks H didasarkan pada kumpulan makalah akademisi yang paling banyak dikutip dan jumlah kutipan yang diterima dalam publikasi lain.

5. Jaringan Penelitian Internasional

Indeks international research network (IRN) atau jaringan penelitian internasional mencerminkan kemampuan lembaga untuk melakukan diversifikasi geografi jaringan penelitian internasional melalui kemitraan penelitian berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Itulah beberapa universitas terbaik bidang ilmu hukum di Indonesia. Ada kampus yang ingin kalian tuju, detikers?

Video: Prabowo Yakin Ada Kekuatan yang Tak Suka Indonesia Bangkit

Video: Prabowo Yakin Ada Kekuatan yang Tak Suka Indonesia Bangkit

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, berkunjung ke Indonesia untuk menyerukan perlawanan terhadap praktik-praktik otoriter.

Menurut Callamard, gejala otoritarianisme telah terlihat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

“Saya berkunjung ke Indonesia dalam rangka kampanye global menentang praktik-praktik otoriter di penjuru dunia sebagai bagian dari resistensi global terhadap langkah Donald Trump bersama sekutunya melanggar hak asasi manusia dan tata kelola global,” ujar Callamard dalam keterangan resminya, Jumat (7/3/2025).

Callamard menilai, pelanggaran HAM dan militerisasi di ruang-ruang sipil semakin marak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah kasus yang berawal dari kekerasan militer yang hingga kini belum diselesaikan.

“Kami menyerukan pihak-pihak berwenang segera mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi lembaran hitam sejarah Indonesia,” tegas Callamard.

Salah satu kasus yang disorotinya adalah penembakan di Semanggi tahun 1998 yang menewaskan sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil.

Hingga kini, kasus tersebut belum terselesaikan. Para keluarga korban pun masih terus mencari keadilan.

“Untuk itu kami menyerukan adanya pengadilan ad hoc HAM untuk mengusut kasus ini,” kata Callamard.

Dalam kunjungannya pada 4-7 Maret 2025, Callamard telah bertemu dengan sejumlah tokoh, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga para korban kekerasan HAM.

Callamard juga menemui sejumlah korban maupun kerabat korban yang terus bersuara agar dapat meraih keadilan.

Secara khusus, Callamard dan Amnesty Indonesia memberikan perhatian pada kasus-kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di Papua.

“Dalam kasus-kasus tersebut kami menyaksikan pengerahan kekuatan berlebih aparat keamanan atas para pembela HAM. Kami juga memantau kriminalisasi atas aksi-aksi yang tidak melanggar hukum, seperti aksi protes atas perubahan iklim, walaupun sebenarnya ada ketentuan hukum yang melindungi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik (Anti-SLAPP),” ujarnya.

Dia menyerukan kepada pihak-pihak berwenang untuk sekuat tenaga mengakhiri pelanggaran-pelanggaran tersebut sekaligus menjamin perlindungan HAM di negeri ini.

“Mungkin hal itu tidak mengusik Anda hari ini, namun jangan salah, apabila hal itu dibiarkan maka akan banyak lagi yang terdampak, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia,” lanjutnya.

Amnesty International menyerukan Indonesia untuk segera menghentikan impunitas dan mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Indonesia juga diminta menggalang solidaritas dengan sesama negara berkembang untuk menghentikan praktik-praktik otoriter di seluruh dunia.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amnesty International Agnes Callamard menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu, untuk membahas beberapa hal terkait isu hak asasi manusia (HAM).

"Dalam pertemuan itu mengangkat masalah kebebasan berekspresi di Jakarta, dan kebebasan untuk berkumpul, termasuk juga berasosiasi," kata Agnes saat dijumpai di Balai Kota Jakarta.

Sebab dalam beberapa laporan Amnesty International, kata Agnes, pihaknya juga menemukan banyaknya perlakuan yang eksesif terhadap para demonstran, baik itu demonstrasi dari mahasiswa, demonstrasi dari aktivis, baik itu tentang isu-isu lingkungan, atau isu-isu politik yang lainnya.

“Dan meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, kami tetap meminta agar Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan bahwa polisi atau aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang pernah kami temukan di dalam laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga membahas mengenai perubahan iklim di Jakarta, seperti menurunnya permukaan lahan.

“Dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang dampak perubahan iklim bagi kehidupan manusia di Jakarta. Baik itu mengenai turunnya permukaan lahan di Jakarta, sekitar 15 cm dari bawah permukaan laut. Tapi, tadi Pak Gubernur mengklarifikasi 5 sampai 10 cm,” katanya.

Selain itu, Agnes juga menyampaikan terkait hal lainnya, termasuk dampak dari polusi udara terhadap kehidupan masyarakat di Jakarta.

Dia menjelaskan, ada beberapa dampak yang sangat diperhatikan, termasuk juga soal bagaimana Pemerintah Jakarta mengelola banjir.

“Tadi Pak Pramono mengatakan memang tidak mudah, agak sulit itu untuk me-manage banjir, termasuk juga dalam konteks memelihara kualitas lingkungan. Tetapi Pak Pramono mengatakan pemeliharaan lingkungan, pengecekan atau pemantauan kualitas udara itu telah dilakukan,” kata Agnes.

Kendati demikian, Agnes pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat membuat prakiraan kualitas udara serta pemeliharaan lingkungan agar jelas dan harus akurat.

Kemudian terkait soal banjir, Agnes sempat mengusulkan kepada Pemerintah Jakarta tentang rencana penanaman mangrove.

“Saya tadi menanyakan apakah Anda frustasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia (Pramono) hanya menjawab dengan senyuman kalau tidak salah tadi,” tuturnya.

Amnesty International adalah organisasi nonpemerintah internasional yang berjuang untuk hak asasi manusia (HAM).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

PT Pertamina (Persero) menghormati Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan pada kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang perusahaan periode 2018-2023.

"Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah," ujar VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangan resmi, Selasa (25/2).

Fadjar menegaskan Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku.

Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan layanan distribusi energi di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal untuk menopang kebutuhan harian masyarakat.

"Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa," jelasnya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan kasus tersebut membuat negara merugi lebih dari Rp193 triliun.

"Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen," ujar Qohar dalam konferensi pers pada Senin (24/2) malam.

"Yang pertama kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah dalam melalui broker, kerugian impor BBM melalui broker, kerugian pemberian kompensasi dan kerugian karena pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi."

Kejagung sudah menetapkan tujuh tersangka yang terdiri dari empat karyawan Pertamina dan tiga dari pihak swasta dalam perkara tersebut. Ketujuh tersangka itu juga langsung ditahan hingga 20 hari mendatang mulai 24 Februari.

Apabila dirinci, Ketujuh tersangka itu merupakan RS selaku Dirut Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Kemudian, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan maka tim Jampidsus memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tujuh tersangka," ujar Kohar.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memilih Anita Wahid sebagai wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antarpemerintah ASEAN (AICHR). Lulusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu telah berhasil lolos seleksi yang tahapannya dimulai pada tahun lalu.

"Dalam masa mendatang, Indonesia berkepentingan untuk mendorong penguatan upaya pemajuan dan pelindungan HAM oleh AICHR. Dengan terpilihnya Sdri. Anita Wahid sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR diharapkan akan terdapat kesinambungan perjuangan Indonesia untuk mendorong implementasi penuh mandat AICHR, di samping terlaksananya program-program AICHR yang mencerminkan kepentingan Indonesia di bidang HAM," tulis Kemlu RI di situs resminya, Jumat (24/1/2025).

Anita Wahid merupakan putri ketiga Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Setelah menjadi sarjana dari UI, Anita meraih gelar master di Ruhr-Universitaet Bochum, Jerman. Kini, dia sedang menjalani program doktoral di Australian National University (ANU).

Dilansir ANTARA, Anita merupakan aktivis demokrasi yang menaruh perhatian terhadap gerakan antikorupsi, toleransi beragama, dan literasi digital. Dia aktif dalam berbagai organisasi di antaranya Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Public Virtue Institute, Pusat Studi Pendidikan dan Kajian Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama, serta Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity Universitas Indonesia.

Adapun soal seleksi untuk jabatan perwakilan Indonesia di AICHR, prosesnya sudah dimulai sejak Juli hingga Desember 2024 kemarin. Proses seleksinya meliputi seleksi administrasi dan wawancara. Jabatan yang kini diisi oleh Anita sebelumnya diisi oleh Yuyun Wahyuningrum.

"Indonesia merupakan pelopor dan salah satu dari sedikit negara anggota ASEAN yang melakukan seleksi secara terbuka dan menunjuk wakil dari kalangan non-pemerintah sebagai wakilnya di AICHR," kata Kemlu.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan asesmen terhadap narapidana yang diusulkan menerima amnesti kini tengah dilakukan. Ia mengatakan asesmen selesai pada akhir tahun sehingga bisa diajukan ke DPR awal tahun 2025.

"Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat, di akhir tahun bisa selesai, sehingga di awal tahun kami bisa ajukan ke parlemen setelah masa persidangan di parlemen dinyatakan dimulai," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Supratman menjelaskan dalam proses asesmen dipertimbangkan terkait tindak pidana yang dilakukan narapidana. Kemudian sikap narapidana dalam selama menjalani hukuman.

"Lain-lainnya menyangkut soal subjektif dalam pengertian yang bersangkutan berkelakuan baik di dalam. Tetapi rincinya menyangkut asesmennya itu di Imipas," ujarnya.

Supratman sebelumnya menyebut kalau pemerintah mengusulkan 44 ribu narapidana diberikan amnesti. Meski begitu, hasil akhirnya menunggu hasil asesmen.

"Tergantung proses asesmennya," ujarnya.

Supratman janji hasil asesmen itu akan diungkap secara transparan ke publik. Sehingga, masyarakat bisa melihat nama-nama narapidana yang diberikan amnesti.

"Memang Akan kita umumkan. Justru saya menyambut baik. Hari ini dan kemarin saya diminta oleh Amnesty International yang merupakan sebuah gerakan masyarakat sipil, demikian pula beberapa LSM juga menyatakan hal yang sama," ujarnya.

"Karena itu, pasti akan kita lakukan transparan. Akan kita umumkan orang-orangnya dan akan kita bagikan karena kan nama satu per satu akan kami ajukan ke parlemen walaupun bentuknya kolektif ya," lanjut Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi melakukan 29 pembunuhan di luar hukum dalam rentetan 116 kasus kekerasan yang melibatkan Korps Bhayangkara sepanjang 2024, berdasarkan pemantauan Amnesty International Indonesia pada kurun Januari-November.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memaparkan bahwa total 31 korban meninggal dunia dalam 29 kasus pembunuhan di luar hukum yang tersebar di Papua (5), Sumatera Utara (4), Riau (3), Sumatera Selatan (2), Banten (2), dan Aceh (2) itu.

"Di Papua, kita sering mendapat pembenaran bahwa polisi atau tentara sedang berhadapan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat," ujar Usman dalam jumpa pers, Senin (9/12/2024).

"Tetapi, banyak kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian atau TNI tidak dilakukan dalam konteks konflik bersenjata, melainkan warga sipil biasa yang menjadi sasaran perilaku brutal aparat keamanan," lanjutnya.

Sebagai contoh, pada Januari 2024, polisi menembak warga sipil berinisial YS (40) sampai tewas di Intan Jaya, Papua Tengah.

Lalu, pada Agustus lalu, seorang anggota Brimob Pos Seklai Dekai Yahukimo, Papua Pegunungan, bahkan menembak TS (22), seorang staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat yang hendak pulang ke rumahnya dengan menunggangi motor.

Aksi pembunuhan di luar hukum ini juga kerap dilakukan secara kejam.

Usman memberi contoh, di Batu Badak, Lampung Timur, Maret lalu, polisi menembak perut pria berinisial R (34) di depan keluarganya hingga tewas, kemudian menyeret jenazah korban masuk ke mobil.

Di luar itu, masih ada 26 kasus penyiksaan dan perlakuan kejam yang dilakukan polisi selama 2024 dengan total 39 korban di 18 provinsi.

Pada 9 Juni silam, misalnya, atas dalih menertibkan tawuran, polisi menangkap AM (13), lima anak, dua dewasa lalu menyiksa mereka.

AM tewas di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan luka lebam di tubuhnya dan luka di kepalanya

Pada 27 Oktober, aparat mengeroyok warga berinisial WTM di Cilegon, Banten hingga tewas karena tidak terima ditegur korban saat aparat tersebut berada di bawah pengaruh minuman keras.

"Ini seperti juga laporan Komnas HAM, laporan Kontras dan mungkin laporan lainnya, memperlihatkan polisi menjadi pelaku penyiksaan dan kekerasan terbanyak, mulai dari penyiksaan terhadap warga yang memprotes sengketa lahan sampai warga yang sedang menyampaikan haknya," kata Usman.

Polisi, menurut pemantauan Amnesty sepanjang 2024, juga terlibat dalam 28 kasus intimidasi dan kekerasan fisik, 21 penangkapan sewenang-wenang, 7 penggunaan gas air mata tak sesuai prosedur, 3 penahanan inkominikado, 1 penghilangan sementara, dan 1 pembubaran diskusi.

Usman menegaskan, angka-angka ini menunjukkan bahwa semua tindakan kekerasan ini bukan berasal dari tindakan oknum polisi yang berbuat menyimpang, tetapi memang mencerminkan pola kebijakan represif Korps Bhayangkara.

Hal ini terus berulang karena tidak pernah ada evaluasi menyeluruh, terlebih di level pemberi komando, karena tindakan-tindakan yang jelas menyalahi kode etik aparat penegak hukum justru dibenarkan.

"Peristiwa-peristiwa (kekerasan) yang ada di lapangan yang tadi kita lihat bukanlah aparat polisi melakukan tindakan sendiri-sendiri, atau aparat melakukan tindakan melanggar perintah atasannya, melainkan sebuah kebijakan kepolisian. Police policy," ujar Usman.

Amnesty International menuntut para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Suriah diadili setelah Bashar Al Assad tumbang dari kekuasaan pada Minggu (8/12).

Kepala Amnesty International Agnes Callamard menyerukan hal tersebut karena menilai situasi di Suriah saat ini "kesempatan bersejarah" untuk mengakhiri pelanggaran selama puluhan tahun.

"Terduga pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya harus diselidiki, dan jika diperlukan, dituntut atas kejahatan mereka," kata Agnes Callamard, seperti diberitakan AFP.

Ia menambahkan bahwa semua penuntutan harus dilakukan dalam "pengadilan yang adil dan tanpa kemungkinan hukuman mati."

"Langkah yang paling penting adalah keadilan, dan bukan pembalasan," tambah Callamard, mendesak "pasukan oposisi untuk melepaskan diri dari kekerasan di masa lalu."

Sebuah aliansi pemberontak menggulingkan Assad dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus.

Sekutu utama Assad, Rusia, mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri sebagai presiden dan meninggalkan negara itu, tanpa menyebutkan ke mana ia akan pergi.

Dalam pernyataan tersebut, Callamard menuduh Assad dan ayahnya, Hafez al-Assad, telah menjadikan warga Suriah sebagai sasaran berbagai "kejahatan perang" dan "kejahatan terhadap kemanusiaan" selama lima dekade kekuasaan mereka.

Sekretaris jenderal Amnesty International juga menyerukan pengumpulan dan pelestarian "bukti kejahatan apa pun yang dilakukan, baik di masa lalu maupun saat ini, untuk memastikan akuntabilitas".

"Informasi tersebut dapat memberikan bukti penting tentang nasib orang-orang yang hilang dan dapat digunakan dalam penuntutan dan pengadilan di masa mendatang atas kejahatan berdasarkan hukum internasional," tambah Callamard.

"Bagi keluarga dari puluhan ribu orang Suriah yang hilang secara paksa, pembebasan tahanan dari banyak penjara di seluruh negeri... meningkatkan prospek bahwa mereka akhirnya dapat mengetahui nasib orang-orang terkasih mereka yang hilang," kata Callamard.

Ia mendesak masyarakat internasional untuk "mendukung para korban kekejaman pemerintah Assad untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi atas kejahatan berdasarkan hukum internasional di Suriah."

Moskow (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard menyebut surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza sebuah "terobosan bersejarah."

"Surat perintah penangkapan saat ini merupakan sebuah terobosan bersejarah bagi keadilan dan harus menjadi tanda awal berakhirnya impunitas yang berkelanjutan dan meluas di puncak krisis hak asasi manusia di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina," kata Callamard lewat unggahan di situs resmi organisasi tersebut.

Pada Kamis (21/11) ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.

Tak lama kemudian, kantor Netanyahu menuduh ICC mengisolasi Israel dan mendukung terorisme terhadap Israel.

Pada 20 Mei lalu Jaksa ICC Karim Khan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan untuk sejumlah pejabat termasuk Netanyahu dan Gallant, serta untuk para pemimpin organisasi Palestina Hamas.

Pada 7 Oktober 2023 Israel menghadapi serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza.

Selain itu, para petempur Hamas juga menyusup ke daerah-daerah perbatasan sambil menembaki militer dan warga sipil serta melakukan penyanderaan.

Otoritas Israel mengatakan bahwa sekitar 1.200 orang tewas selama serangan berlangsung.

Sebagai balasannya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) meluncurkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza dan mengumumkan pengepungan penuh terhadap wilayah kantong tersebut.

Menurut otoritas kesehatan setempat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza mencapai lebih dari 44.000 orang.

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Amnesty International, organisasi nirlaba di bidang hak asasi manusia (HAM), menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi seorang buronan setelah Pengadilan Kriminal International (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya.

ICC sebelumnya menerbitkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyusul agresi pasukan Zionis di Palestina.

"Perdana Menteri Netanyahu sekarang resmi menjadi orang buronan," kata Sekretaris Jenderal Amnesty, Agnes Callamard, mengutip Aljazeera, Kamis (21/11).

"Negara-negara anggota ICC dan seluruh komunitas internasional tidak boleh berhenti sampai orang-orang ini diadili di hadapan hakim-hakim ICC yang independen dan tidak memihak," tambahnya.

Callamard juga mendesak agar semua negara anggota ICC dan sekutu Israel untuk menghormati keputusan tersebut dengan menangkap Netanyahu dan menyerahkannya ke pengadilan.

Langkah ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan mereka, karena salah satu dari 124 negara anggota ICC akan berkewajiban untuk menangkap mereka di wilayah mereka.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borell mengatakan surat perintah penangkapan ICC untuk Netanyahu, Gallant bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

"Ini bukan keputusan politik. Ini adalah keputusan pengadilan, pengadilan internasional. Dan keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan," kata Joseph Borrell, mengutip AFP.

"Keputusan ini adalah keputusan yang mengikat dan semua negara, semua pihak dalam pengadilan, termasuk semua anggota Uni Eropa, terikat untuk melaksanakan keputusan pengadilan ini," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant menyusul agresi pasukan Zionis di Palestina. Keduanya diduga melakukan kejahatan perang di Gaza.

"[Pengadilan] mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang, Tn. Benjamin Netanyahu dan Tn. Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024, hari ketika Penuntutan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan," demikian pernyataan ICC.

ICC juga menyebut Netanyahu bertanggung jawab atas kejahatan perang mencakup kelaparan sebagai metode peperangan.

"Dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya," dikutip dari CNN.

Selain Netanyahu dan Gallant, ICC juga merilis surat penangkapan terhadap salah satu pimpinan Hamas, Ibrahim Al-Masri atau Mohammed Deif. Surat tersebut berkaitan atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan.

Surat perintah penangkapan Al-Masri berisi tuduhan pembunuhan massal selama serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang Gaza, termasuk pemerkosaan dan penyanderaan.

Melansir Reuters, pihak penuntut mengindikasikan bahwa mereka akan terus mengumpulkan informasi sehubungan dengan kematiannya.