Waka MPR Sebut Pentingnya Kolaborasi untuk Wujudkan SDGs, HAM, & Demokrasi
Hal itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. [291] url asal
#mpr #lestari-moerdijat #dpr #keengganan #penerapan-ham #jakarta #nasional-sdg-039-s #mpr-ri #dpr-ri #waka-mpr-sebut-pentingnya-kolaborasi #kompleks-mpr-ri-dpr-ri-dpd-ri #politik #demokrasi #dpd-ri #hak-asasi
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai hubungan yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat serta daerah. Hal itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.
Hal itu diungkapkan olehnya dalam acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI di Senayan, Jakarta, hari ini. Turut hadir dalam acara itu, antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR).
"Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan," kata Lestari dalam keterangan, Rabu (19/2/2025).
Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan, MPR RI pada 26 November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG's. Kaukus Nasional SDG's hadir sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.
Dia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya. Temuan tersebut didaparkan pada saat salah satu kegiatan kaukus berlangsung.
"Salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan kita untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan pemahaman terhadap penerapan HAM dalam proses pembangunan," ungkapnya.
Dia menjelaskan para pemangku kepentingan harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan. Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.
"Setiap individu, harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara," tutupnya.
(akd/ega)