Menteri Hukum Supratman Andi Agtas buka suara soal nasib RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini tak kunjung masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas.

Supratman menjelaskan masih butuh banyak waktu untuk memulai pembahasan RUU Perampasan Aset. Satu hal yang utama yaitu menemukan titik kesepakatan pimpinan partai politik dan fraksi partai di DPR.

"Sekali lagi butuh waktu yang cukup untuk kami mengkonsolidasi semua kekuatan partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Namun, politisi Partai Gerindra itu menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen agar pemerintah dan DPR membahas RUU Perampasan Aset. Ia menerangkan pemerintah akan terus berkomunikasi terutama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK.

"Perampasan aset tidak pernah lepas dari komitmen Presiden Prabowo dan Kementerian Hukum bekerja sama dengan PPATK, juga dengan KPK terus kami lakukan koordinasi," kata Supratman.

"Tetapi sekali lagi semua UU itu keputusan politik. Sehingga UU Perampasan Aset saat ini setiap saat pemerintah siap ajukan," imbuhnya.

Pada 2023, RUU Perampasan Aset sempat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu bahkan telah mengirim surat presiden (surpres) pada 4 Mei 2023 agar RUU Perampasan Aset segera dibahas.

Namun, pembahasan tak kunjung dimulai hingga akhir periode kepemimpinan Jokowi.

Sementara itu, dalam daftar Prolegnas yang disahkan DPR pada November 2024, RUU Perampasan Aset hanya masuk daftar jangka panjang 2025-2029. Pemerintah belum memberi sinyal soal pembahasan RUU itu.

Kini, pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset jadi salah satu tuntutan mahasiswa dalam gelombang aksi unjuk rasa 'Indonesia Gelap'.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kamis, (7/11/2024).

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango bertandang ke kantor Yusril didampingi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Nawawi menyampaikan, kedatangannya bersama pimpinan KPK lainnya untuk bersilaturahmi sekaligus mengucapkan selamat atas dilantiknya Yusril sebagai menko di kabinet Prabowo.

Dalam pertemuan itu, pimpinan KPK mendiskusikan beberapa isu. Salah satunya RUU Perampasan Aset yang pembahasannya terus tertunda di DPR sejak periode lalu.

KPK dan Yusril juga membahas masalah penegakan hukum, hingga keluhan warga negara asing soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Menanggapi RUU Perampasan Aset, Menko Yusril mengatakan, pemerintah sudah menyampaikan surat presiden kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan maka pemerintah tidak akan menarik," kata Menko Yusril.

Yusril mengatakan, sebagai Menteri Koordinator, ia akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Kemenko yang mengoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Terkait lamanya permohonan KITAS yang dikeluhkan WNA, Menko Yusril beralasan, proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja atau izin kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Disnaker mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa.

Menko Yusril berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan layanan.

"Jika perlu adanya pelayanan satu pintu, dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online. Agar masyarakat dapat dilayani secara cepat tepat akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa," ucap dia.