Gorontalo -

Sebanyak 371 orang narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (lLpas) Kelas II A Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Idul Fitri 1446 H/2025 M. Dari remisi tersebut, empat orang di antaranya langsung bebas.

"371 warga binaan memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri. Terus yang langsung bebas ada 4 orang," kata Kepala Lapas Kelas II A Gorontalo, Sulistyo Wibowo kepada detikcom, Sabtu (29/3/2025).

Pemberian remisi Idul Fitri kepada 371 warga binaan tersebut telah disetujui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimpas) pada Jumat (28/3). Sulistyo mengatakan total 440 napi di Lapas Kelas II A Gorontalo namun yang mendapat remisi hanya 371 orang.

"Syarat itu salah satunya berkelakuan baik, telah menjalani pidana selama 6 bulan, sudah berstatus narapidana dan mengikuti program kegiatan seperti itu tolak ukurnya," ungkapnya.

"Empat narapidana dinyatakan bebas karena remisi yang mereka terima sepenuhnya mengurangi sisa masa tahanan mereka," tambahnya.

Pemberian remisi kata Sulistyo sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan pemasyarakatan. Selain itu merujuk pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi Bagi Narapidana.

"Remisi ini adalah wujud penghargaan kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan positif selama menjalani masa tahanan," bebernya.

Dia menambahkan napi yang paling banyak menerima remisi pada momen Lebaran kali ini yakni kasus narkoba sebanyak 40 orang. Selanjutnya narapidana korupsi 32 orang.

"Napi narkotika yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri berjumlah 40 orang dan napi korupsi 32 orang," pungkasnya.

(hsr/sar)

Jakarta -

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan narapidana korupsi tak disediakan makanan. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut usulan itu hanya sebatas ungkapan emosi.

"Boleh dipenjara paling terpencil dengan keamanan maksimum, tapi ya tetap harus dikasih makan, nanti melanggar HAM. Mungkin itu ungkapan kemarahan, kejengkelan terhadap koruptor, 'jangan dikasih makan!' itu gapapa," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

Boyamin menyebut usulan itu tentu tidak bisa dilakukan. Bahkan dia mengusulkan KPK agar memaksimalkan hukuman mati.

"Saya kira itu ungkapan kejengkelan, tapi kalau dipraktikkan nggak bisa karena itu melanggar HAM. Ya sudah dihukum mati aja, toh korupsi ada hukuman mati kalau dalam keadaan bencana, kalau seumur hidup ya harus dikasih makan, nanti kalau tidak malah dianggap kejam kita," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sepakat dengan usulan Prabowo tersebut.

"Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi," kata Tanak ketika dihubungi, Selasa (18/3/2025).

Tanak menuturkan tak cukup para koruptor hanya ditempatkan di penjara terpencil. Dia menilai harus ada hukuman yang lebih berat, salah satunya ialah pemerintah tidak menyediakan makanan bagi para penjahat itu.

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," sebutnya.

Simak juga Video: Tekad Prabowo Basmi Koruptor Demi Ciptakan Pemerintahan Bersih

Saksikan Live DetikPagi :

(azh/idn)

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Dua narapidana terorisme (napiter) yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur, Margono (46) dan Rianto (31), diusulkan menerima remisi setelah mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Ma’ruf Prasetyo, Kamis mengatakan bahwa usulan remisi tersebut diajukan dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Fitri.

Kedua ini sebelumnya terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Jika disetujui, mereka berpotensi bebas pada tahun ini setelah masa tahanannya dipotong 4 bulan.

"Keduanya sebelumnya ditahan di Lapas Sentul, Bogor, sebelum dipindahkan ke Lapas Tulungagung pada November 2024. Sejak saat itu, kami terus memberikan pembinaan agar mereka menerima kedaulatan NKRI," ujar Ma’ruf.

Dalam program pembinaan, pihak lapas memberikan edukasi terkait peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Setelah melalui proses tersebut, Margono dan Rianto akhirnya bersedia mengucap ikrar setia kepada NKRI dalam sebuah prosesi yang digelar di lapas pada Rabu (13/3).

"Sejak berikrar, mereka semakin mudah berbaur dengan petugas maupun narapidana lain. Bahkan, mereka turut mengajarkan membaca Iqro’ kepada warga binaan yang belum bisa," tambahnya.

Dengan perubahan status mereka, lapas mengusulkan remisi susulan, yang merupakan akumulasi dari remisi-remisi sebelumnya yang belum diterima akibat status mereka sebagai napiter.

Jika pengajuan ini disetujui, mereka akan memperoleh pengurangan masa tahanan hingga 4 bulan.

"Kami mengajukan remisi susulan, termasuk remisi khusus Idul Fitri. Dengan pemotongan masa tahanan ini, keduanya berpotensi bebas pada tahun 2025," pungkas Ma’ruf.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta kepada pemerintah agar kondisi berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dievaluasi buntut kasus puluhan narapidana yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, masalah-masalah di lapas terjadi karena kondisinya kelebihan kapasitas.

"Karena kan peristiwa seperti ini bukan peristiwa yang kemarin (saja), oleh satu program yang kemarin kemudian terjadi hari ini. Tapi kan sudah lama begini," kata Mafirion di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa Komisi XIII DPR juga sudah beberapa kali meminta kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar evaluasi itu dilakukan secara perlahan.

Dia mengungkapkan bahwa masalah kelebihan kapasitas itu biasanya terdapat perbedaan antara narapidana dengan petugas penjaga penjara. Misalnya seharusnya kapasitas 300 orang narapidana dijaga oleh 50 petugas, tetapi kini jumlah narapidana mencapai 1.000 orang dengan jumlah petugas yang sama.

Selain itu, dia mengatakan saat ini sudah saatnya bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi lapas yang sudah tidak layak digunakan.

Terkait kasus di Aceh, dia mengatakan bahwa Lapas Kutacane memiliki lahan yang kecil sehingga harus dievaluasi.

"Pesan kita, yang kabur itu harus bisa ditangkap lagi. Kan banyak alasan juga, alasannya karena mereka tidak ada bilik asrama, ya macam macam lah alasannya, kan orang ditahan itu memang macam macam alasannya untuk bisa bebas," kata dia.

Sebelumnya pada Senin (10/3), puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaporkan kabur. Aksi tersebut pun terekam dalam video yang beredar di media sosial.

Polda Aceh pun kini sudah mengerahkan satu peleton aparat untuk menjaga keamanan di Lapas Kutacane, serta mengerahkan personel lainnya untuk mengejar para narapidana yang masih melarikan diri.

Dari 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sedangkan sisanya 36 narapidana masih dalam pencarian.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kepolisian RI Resor (Polres) Aceh Tenggara bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane terus mengejar dan mencari narapidana yang melarikan diri dari penjara tersebut.

"Petugas gabungan Polres Aceh Tenggara dan Lapas Kutacane bekerja keras menindaklanjuti pelarian tersebut serta memastikan seluruh narapidana yang kabur dapat kembali," kata Kapolres Aceh Tenggara AKBP R Doni Sumarsono di Aceh Tenggara, Selasa.

Narapidana Lapas Kutacane tersebut melarikan diri pada Senin (10/3) sekira pukul 18.25 WIB. Berdasarkan data, ada sebanyak 51 narapidana melarikan diri. Dari jumlah tersebut, 39 di antaranya masih dalam pencarian. Sementara, 12 orang dapat diamankan dan ditahan di Polres Aceh Tenggara.

Perwira menengah kepolisian tersebut mengatakan kaburnya narapidana tersebut dipicu pembagian makanan berbuka puasa memakan waktu lama. Pembagian makanan tersebut menyebabkan desak-desakan narapidana.

"Kondisi tersebut memicu ketidakpuasan narapidana. Sejumlah narapidana mendobrak pintu besi pembatas wilayah aman dalam lapas tersebut," kata R Doni Sumarsono.

Setelah pintu besi tersebut roboh, narapidana langsung berlarian menuju pintu gerbang utama. Mereka juga melawan petugas yang berupaya mencegah warga binaan tersebut melarikan diri.

Selanjutnya, narapidana tersebut lari melalui ruangan staf lapas serta keluar melalui pintu gerbang utama. Sebagian narapidana membobol plafon dan naik ke atap. Dari atas atap, mereka melarikan diri keluar dari lapas tersebut.

Kapolres menyebutkan insiden tersebut mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap warga binaan, terutama pada saat tertentu seperti pembagian makanan berbuka puasa yang memicu kerusuhan dan pelarian narapidana.

"Polres Aceh Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan penegakan hukum guna memastikan keamanan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara," kata R Doni Sumarsono.

Sementara itu, Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto menyebutkan hingga saat ini narapidana kabur yang ditangkap dan berada di Polres Aceh Tenggara sebanyak 16 orang.

"Sedangkan narapidana yang belum kembali sebanyak 32 orang. Jumlah penghuni Lapas Kutacane sebanyak 368 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 320 orang di antaranya narapidana, " kata Yan Rusmanto.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Napi korupsi Lapas Kedungpane Semarang, Agus Hartono, menjadi sorotan usai tepergok pelesiran saat menjalani masa hukumannya. Dia Ternyata juga pernah terseret kasus mafia tanah.

Dia kembali disorot usai tepergok makan dengan keluarganya di sebuah restoran di Semarang, padahal dia seharusnya menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Semarang Kedungpane. Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso membenarkan hal itu dan tindakan sudah dilakukan dengan memindahkan Agus ke lapas dengan pengamanan ketat di Nusakambangan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangan menanggapi peristiwa Agus yang bisa jalan-jalan meski dalam masa tahanan, Sabtu (8/2).

Agus Hartono diketahui menjadi narapidana korupsi karena kasus kredit macet terhadap tiga bank plat merah yang berada di Semarang. Dari kasus korupsinya itu dia juga terseret kasus pencucian uang. Selain itu, dia juga pernah terseret kasus mafia tanah. Bagaimana kasusnya?

Dalam catatan detikJateng, Agus Hartono pernah ditetapkan tersangka kasus mafia tanah di Salatiga oleh Polda Jateng pada Juli 2022 lalu. Polda Jateng menyebut Agus dan rekan-rekannya berkomplot untuk mengambil tanah para petani dengan total luas sekitar 3 hektare.

Ketiga tersangka yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi, Nur Ruwaidah alias Ida, dan Agus Hartono (AH). Aksi itu terjadi pada 2016 lalu.

"Tersangka atas nama DI alias ES kemudian tersangka atas nama Ida, dan tersangka atas nama AH melakukan pembelian 11 bidang tanah di wilayah Salatiga," kata Dirreskrimsus Polda Jateng yang saat itu dijabat Kombes Pol Johanson Simamora di kantornya, Selasa (19/7/2022).

Johanson menyebut Donni Iskandar Sugiyo Utomo menggunakan identitas palsu bersama dengan Ida notaris yang mewakili Agus Hartono selaku pembeli tanah. Mereka lalu membeli 11 bidang tanah milik warga dengan membayar uang muka sebesar Rp 10 juta.

Lalu, ED meminjam sertifikat korban dengan dalih untuk dicek keasliannya di BPN. Ternyata, sertifikat itu justru dibalik nama atas nama Agus Hartono dan dijaminkan ke bank.

Sebanyak 11 bidang tanah seluas 3 hektare itu digadai sebesar Rp 2,5 miliar. Johanson menyebut harga pasaran tanah itu di tahun 2016 mencapai Rp 13 miliar.

"Tahun 2018 terjadi kredit macet oleh AH kepada pihak bank. Oleh pihak bank otomatis melakukan penyitaan atas jaminan atau agunan yang ada di bank. Pada saat pengecekan ke lokasi, pemilik tanah merasa belum menerima pembayaran sepenuhnya," katanya.

Sederet Vonis Agus Hartono

Kasi Intel Kejari Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto, menjelaskan ada tiga kasus Agus yang ditangani Kejari Semarang. Pertama yaitu terkait kredit macet Bank BJB cabang Semarang dan diadili 18 Juli 2023 dengan hukuman 10,5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsidair 3 bulan. Di tingkat banding hukuman menjadi 9 tahun 6 bulan penjara. Uang Pengganti Rp 14,7 miliar.

Agus Hartono juga terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus itu, Pengadilan Tinggi Jateng memberi vonis 8 tahun penjara.

Agus bermasalah dengan pinjaman bank lain yaitu kredit macet di BRI Agroniaga cabang Semarang tahun 2016. Awalnya dia dijatuhi hukuman 7 tahun, namun di tingkat MA dinyatakan ontslag van recht vervolging atau putusan lepas.

"Ontslag di kasasinya, terdakwa lain, Donny dijatuhi hukuman 6 tahun," ujarnya, Senin (10/2/2025).

Kasus berikutnya yaitu tindak pidana korupsi terkait kredit macet di bank Mandiri sekaligus kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dan rekannya, Donny, dituntut 19 tahun dan uang pengganti Rp 89,2 miliar subsidair 9,5 tahun.

Kemudian putusan di tingkat pertama Agus divonis 2 tahun, dan Donny 1 tahun penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding.

"Putusan Pengadilan Tingginya Agus 8 UP Rp 52,3 miliar subsidair 1,5 tahun, Donny 7 tahun, UP Rp 41,9 miliar subsidair 1,5 tahun. Kita upayakan kasasi," tegasnya.

Di Salatiga juga terlibat kasus pemalsuan dokumen dan dituntut 5 tahun penjara. Dia divonis hukuman 10 bulan penjara, namun di tingkat Pengadilan Tinggi menjadi dihukum 4 bulan penjara.

Dari data tersebut, jika dijumlah, Agus saat ini mendapat vonis penjara 25 tahun 10 bulan. Kemudian jika tidak membayar uang pengganti, total menjadi 31 tahun 4 bulan. Kemudian uang pengganti yang harus dibayar Agus yaitu Rp 67 miliar.

(afn/apu)

Solo -


(rih/rih)

SEMARANG - Agus Hartono adalah sosok narapidana kasus korupsi. Belakangan, namanya menjadi sorotan usai kepergok jalan-jalan keluar dari Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.


Foto/Eka Setiawan

Pada sebuah video yang beredar, Agus Hartono tampak berjalan bersama keluarganya dan berkunjung ke sebuah restoran.

Kejadian ini cukup mengejutkan, mengingat Agus adalah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman terkait tindak pidana korupsi.

Setelah itu, Agus langsung dipindahkan dari Lapas Kedungpane ke Lapas Nusakambangan. Petugas di Lapas Kedungpane yang terlibat pun ikut disanksi.

Profil Agus Hartono

Agus Hartono adalah seorang mafia tanah dan pelaku korupsi kasus kredit macet. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat perbuatannya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Melihat ke belakang, Agus ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Penangkapannya terjadi tak lama setelah dia mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta.

Sebelum itu, Agus ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Perseroda) Tbk atau BJB cabang Semarang tahun 2017.

Pada proses pengajuan, dia disebut menggunakan Purchase Order (PO) palsu guna mendapatkan pencairan.

Selain kasus korupsi, Agus juga menjadi mafia tanah. Dia diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.



Pada proses hukum yang berlangsung, Agus diketahui sempat melaporkan dua jaksa Kejati Jawa Tengah.

Dia menuding keduanya telah melakukan pemerasan sebagai bayaran menghapus Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas namanya.

Selanjutnya, Agus kemudian dinyatakan bersalah dan ditahan. Adapun vonis dari beberapa kasus yang menjeratnya itu mencapai 19 tahun penjara.

Terbaru, Agus Hartono dikabarkan kepergok keluar tempat penahanan tanpa sebab. Akibat insiden itu, sejumlah pejabat utama di Lapas Semarang diganti.

Tak hanya itu, Agus kemudian juga dipindahkan. Dia dipindah dari Lapas Kelas 1 Semarang, Kedungpane ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.

Demikian ulasan mengenai profil Agus Hartono, tahanan kasus korupsi yang kepergok makan di resto bareng keluarga.

Denpasar -

Narapidana kasus korupsi, Agus Hartono, ketahuan sedang makan bersama keluarganya di restoran di Semarang, Jawa Tengah. Agus langsung dipindahkan dari Lapas Semarang ke Nusakambangan.

Dikutip dari detikJateng, Agus dipindah ke Lapas Super Maximum Security karena melakukan pelanggaran. Petugas Lapas Semarang yang terlibat pun ikut disanksi.

Agus Hartono bisa keluar dari lapas saat menjalani masa hukumannya. Dia tepergok penegak hukum sedang bersama keluarganya di sebuah restoran di Semarang dan kemudian dilakukan tindakan.

Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso tidak membantah saat ditanya soal kabar tersebut. Dia menegaskan telah melakukan beberapa tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu. Dia juga tidak menyebut berapa petugas yang terlibat dan sanksi apa yang diberikan.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dia menegaskan akan menjaga integritas dan akan menindak tegas jika ada pelanggaran. Mardi juga menegaskan kondisi Lapas kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," jelas Mardi.

Diketahui, Agus Hartono yang merupakan seorang pengusaha itu divonis hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan hukuman 10,5 tahun penjara terkait kasus korupsi. Agus Hartono sebelumnya sempat bikin heboh karena mengaku diperas jaksa.

Kasus yang menjeratnya yaitu kredit macet pada suatu bank daerah cabang Semarang. Sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan Ketua Majelis Hakim Rajendra pada Selasa (18/7/2023).

Artikel ini telah tayang di detikJateng. Baca selengkapnya di sini

(nor/hsa)

Mereka tidak bebas. Itu (rehabilitasi) sesuai prosedur yang berlaku di negaranya

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut narapindana kasus narkotika yang dikenal dalam kelompok “Bali Nine” menjalani rehabilitasi setelah dipindahkan dari Indonesia ke Australia.

“Mereka tidak bebas. Itu (rehabilitasi) sesuai prosedur yang berlaku di negaranya,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Dia menjelaskan berdasarkan aturan di Negeri Kanguru itu, narapidana yang sudah menjalani hukuman penjara selama periode tertentu, maka mereka menjalani proses rehabilitasi.

Proses rehabilitasi itu, kata dia, tetap dalam pengamatan pemerintah Indonesia.

“Prosesnya itu rehabilitasi tetap dalam pengawasan,” ucapnya.

Sebelumnya, lima orang anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman di Indonesia menjalani transfer kembali ke negaranya Australia pada Minggu (15/12/2024).

Lima narapidana anggota Bali Nine yang sebelumnya menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia itu yaitu Si Yi Chen dan Matthew di Lapas Kerobokan, Scott di Lapas Narkotika Bangli Bali, serta Michael dan Martin Stephens keduanya dipindahkan dari Lapas Kerobokan ke lapas di luar Bali salah satunya di Jawa Timur.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram pada 2005.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa kali remisi.

Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Selain dari Australia, narapidana asing yang juga telah dipulangkan berdasarkan kesepakatan kedua negara yakni Mary Jane dari Filipina.

Setelah pemulangan narapidana dari Australia dan Filipina itu, negara lain juga ikut meminta pemulangan warganya kepada pemerintah Indonesia, salah satunya dari Prancis.

Menko Yusril menyebutkan pemerintah Prancis melalui Kementerian Kehakiman saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan Indonesia.

Namun, ia belum memberikan detail nama narapidana yang berpeluang dikembalikan ke negaranya.

“Pemulangan ada kemungkinan terjadi kalau disepakati,” imbuh Menko Yusril.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Maros -

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros meluruskan pernyataan polisi yang menyebut pria yang memeras dan menikam warga, Tula alias TL (45) adalah DPO Lapas Kelas II A Maros. LPKA Maros mengatakan Tula merupakan narapidana mereka yang kabur pada 2020 lalu.

"Benar Tula (narapidana) dari LPKA Maros. Kabur kejadiannya tahun 2020," ujar Kepala Pengamanan LPKA Kelas II Maros, Abdillah kepada detikSulsel, Minggu (5/1/2025).

Abdillah mengatakan Tula merupakan terpidana dari Pengadilan Negeri Maros yang ditahan di LPKA Kelas II Maros. Namun dia tidak mengingat kasus yang menjerat Tula.

"Saya lupa dulu kasusnya pencurian atau apa ya? Saya sudah lupa karena lima tahun lalu. Dia hukuman pendek waktu itu tidak lama," katanya.

Abdillah mengungkapkan Tula kabur dari LPKA Kelas II Maros karena kelalaian dari petugas keamanan. Saat itu, Tula mendapat tugas membersihkan dan luput dari pantauan petugas.

"Kelalaian petugas waktu itu 2020 yang tugas pengamanan, akhirnya kelalaian petugas yang jaga dimanfaatkan oleh Tula. Jadi dia membersihkan di area berangang, karena antara bangunan dengan tembok keliling," sebut Abdillah.

Lanjut Abdillah, Tula keluar dari lapas dengan melompat melewati dinding LPKA. Sejak saat itu, Tula masih daftar pencarian orang (DPO).

"Iya dia melompat dinding," lanjutnya.

Setelah tertangkap, proses hukum terhadap Tula akan diserahkan kepada Lapas Kelas II A Maros. Tula juga dipastikan akan menjalani sisa masa tahanannya di Lapas Kelas II A Maros nantinya.

"Jadi nanti terproses itu, tinggal ditambah kasus barunya. Tetap dijalani juga yang tertinggal," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, penikaman terjadi di Kampung Salu, Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Maros, Kamis (2/1). Belakangan pelaku ditangkap masih di sekitar Kecamatan Tanralili, Jumat (3/1).

(hsr/hmw)

Maros -

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros meluruskan pernyataan polisi yang menyebut pria yang memeras dan menikam warga, Tula alias TL (45) adalah DPO Lapas Kelas II A Maros. LPKA Maros mengatakan Tula merupakan narapidana mereka yang kabur pada 2020 lalu.

"Benar Tula (narapidana) dari LPKA Maros. Kabur kejadiannya tahun 2020," ujar Kepala Pengamanan LPKA Kelas II Maros, Abdillah kepada detikSulsel, Minggu (5/1/2025).

Abdillah mengatakan Tula merupakan terpidana dari Pengadilan Negeri Maros yang ditahan di LPKA Kelas II Maros. Namun dia tidak mengingat kasus yang menjerat Tula.

"Saya lupa dulu kasusnya pencurian atau apa ya? Saya sudah lupa karena lima tahun lalu. Dia hukuman pendek waktu itu tidak lama," katanya.

Abdillah mengungkapkan Tula kabur dari LPKA Kelas II Maros karena kelalaian dari petugas keamanan. Saat itu, Tula mendapat tugas membersihkan dan luput dari pantauan petugas.

"Kelalaian petugas waktu itu 2020 yang tugas pengamanan, akhirnya kelalaian petugas yang jaga dimanfaatkan oleh Tula. Jadi dia membersihkan di area berangang, karena antara bangunan dengan tembok keliling," sebut Abdillah.

Lanjut Abdillah, Tula keluar dari lapas dengan melompat melewati dinding LPKA. Sejak saat itu, Tula masih daftar pencarian orang (DPO).

"Iya dia melompat dinding," lanjutnya.

Setelah tertangkap, proses hukum terhadap Tula akan diserahkan kepada Lapas Kelas II A Maros. Tula juga dipastikan akan menjalani sisa masa tahanannya di Lapas Kelas II A Maros nantinya.

"Jadi nanti terproses itu, tinggal ditambah kasus barunya. Tetap dijalani juga yang tertinggal," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, penikaman terjadi di Kampung Salu, Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Maros, Kamis (2/1). Belakangan pelaku ditangkap masih di sekitar Kecamatan Tanralili, Jumat (3/1).

(hsr/hmw)