Pelatihan service air conditioner (AC) terhadap mantan narapidana teroris (Napiter) dari 4 Provinsi di Sumatera digelar di Palembang. Acara yang disponsori Astra itu digelar Densus 88 Polri menggandeng BNPT dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pantauan detikSumbagsel di lapangan, kegiatan itu dilaksanakan di Sentra Budi Perkasa Kemensos RI, Jalan Sosial Km 5, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang, pada Selasa (20/5/2025).

Direktur Idensos Densus 88 AT Polri Brigjen Arif Makhfudiharto mengatakan dalam kegiatan ini setidaknya ada sekitar 40 mantan napiter yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi teknisi AC.

"Jadi ada 40 mantan narapidana teroris yang mengikuti pelatihan ini, mereka ada yang dari Sumsel, Sumbar, Riau dan Jambi," kata Brigjen Arif di Palembang, Selasa (20/5/2025).

Adapun salah satu tujuan dilakukannya pelatihan ini, katanya, guna mendukung para mantan napiter agar mendapatkan kehidupan lebih baik setelah menjalani pembinaan dari lembaga permasyarakatan.

"Ini merupakan tahapan deradikalisasi, yang terdiri mulai dari penilaian identifikasi yang kedua rehabilitasi yang ketiga reedukasi dan keempat adalah reintegrasi sosial," katanya.

Dari keempat tahapan dalam proses deradikalisasi tersebut, katanya, kegiatan pelatihan ini termasuk dalam kategori reintegrasi sosial.

"Nah (pelatihan) ini merupakan proses reintegrasi sosial, sehingga teman-teman ini dapat kembali memberikan kontribusi kepada masyarakat paling tidak mempunyai kemanfaatan untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," imbuhnya.

"Mereka ini sudah selesai (menjalani hukuman), mereka mempunyai hak yang sama dengan kita. Inilah penanggulangan terorisme bukan hanya menghukum mereka tetapi mengembalikan mereka untuk bisa bersama-sama kita kembali untuk membangun negara dan memberikan kemanfaatan paling tidak untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Deradikalisasi Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi, Kombes Iwan Ristianto mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam adanya kegiatan positif tersebut.

Dia mengapresiasi kegiatan ini karena dalam program deradikalisasi tidak hanya BNPT sendiri tetapi juga Densus, ataupun stakeholder yang lain juga terlibat.

"Harapan kami ini bisa menjadi contoh bagi stakeholder yang lain, dilakukan oleh Pemda-pemda ataupun perusahaan-perusahaan lain di mana di situ ada CSR nggak ada salahnya kita gunakan buat program deradikalisasi, kita bantu sahabat kita saudara kita yang dulu mungkin pernah nakal kepada negara ini agar dapat kembali mencintai NKRI secara utuh," katanya.

Video: Kemensos Rehabilitasi Lebih dari 400 Eks Napi Teroris Sejak 2016

Video: Kemensos Rehabilitasi Lebih dari 400 Eks Napi Teroris Sejak 2016

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmen untuk melayani warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme dengan pendekatan tulus dan humanis.

Pendekatan ini dijalankan melalui kerja sama lintas lembaga seperti Kemenkumham, Kejaksaan, dan Densus 88.

“Kami adalah pelayan masyarakat, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani para WBP yang menjadi tanggung jawab kami dengan pendekatan dari hati ke hati,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono saat acara Halalbihalal bersama warga binaan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul, Bogor, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (10/4/2025).

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi kerja keras para petugas lapas dalam membina narapidana dengan penuh keikhlasan.

Eddy juga menyampaikan penghargaan terhadap tingkat literasi dan kreativitas warga binaan, yang ditunjukkan lewat penampilan musik dan lagu selama acara.

Sementara itu, mewakili Kalapas Sentul Ibnu Fauzi, Kasi Bina Narapidana dan Produksi, Leddi Wahyudi Sunarya, menyebut kehadiran Kepala BNPT sebagai momen penting bagi Lapas Sentul.

“Ini adalah sebuah kehormatan besar. Kepala BNPT hadir secara langsung dalam Halalbihalal merupakan paket lengkap,” tutur Leddi dalam kesempatan yang sama.

Leddi juga menambahkan bahwa momen ini semakin membangkitkan semangat warga binaan dalam menjalani masa pembinaan secara positif.

Kegiatan halal bihalal ini ditutup dengan ramah tamah dan saling bersalaman hangat antara petugas dan warga binaan, sebagai bentuk nyata komitmen pembinaan inklusif.

Eks narapidana terorisme di wilayah Pantura Timur bersilahturahmi dengan Kapolsek Kudus Kota, AKP Subkhan. Silaturahmi ini dikemas dalam bentuk kegiatan buka bersama di Mapolsek Kota Kudus.

Eks narapidana terorisme ini tergabung dalam Komunitas Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani) Pantura Timur. Adapun kegiatan Buka Bersama di Mapolsek Kudus Kota pada Selasa (25/3) kemarin.

Komunitas Persadani merupakan wadah bagi para eks narapidana terorisme di Pantura Timur yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Kebetulan AKP Subkhan merupakan salah satu pembinanya.

Tidak kurang dari lima belas mantan narapidana terorisme dari Kudus, Demak dan Semarang yang hadir di Polsek Kudus Kota mewakili sekitar empat puluhan anggota PERSADANI.

"Kegiatan pertemuan di antara kami sebetulnya sudah sering dilakukan, dan ini sebagai upaya mempererat tali silaturakhmi dan persaudaraan diantara kami mengingat sebelumnya kami berbeda pandangan dan alhamdulillah saat ini sudah bersatu dalam kerangka NKRI," kata AKP Subkhan dalam keterangan tertulis diterima detikJateng, Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut AKP Subkhan menjelaskan bahwa kegiatan semacam ini digunakan sebagai ajang tombo kangen di antara mereka. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menjaga dan merawat Ikrar Setia Kepada NKRI.

Eks narapidana terorisme di wilayah Pantura Timur bersilahturahmi dengan Kapolsek Kudus Kota, AKP Subkhan di Mapolsek Kudus Kota, Selasa (25/3/2025). Foto: dok. Polsek Kudus Kota

"Bulan Ramadan mari kita jadikan moment introspeksi setiap diri dalam ber-hablum minalloh dan hablum minannas. Setiap kita memiliki sesuatu yang berharga yaitu waktu karena waktu tidak bisa kita ulangi, dan memiliki sesuatu yang sangat berharga yaitu masa depan serta memiliki sesuatu yang paling tepat untuk belajar yaitu masa lalu," kata dia.

"Mari kita jadikan masa lalu kita sebagai pelajaran untuk menyongsong masa depan dengan menjadikan setiap diri kita lebih bermanfaat untuk sesama," jelasnya.

Pada kesempatan itu dihelat salat magrib berjamaah di Masjid Bustanul Jannah Polsek Kudus Kota dengan imam salat Ustaz Abu Tholut. Lalu kegiatan dilanjutkan buka bersama dan ramah tamah.

Hadir di antara mereka Ustaz Abu Tholut, Ketua Persadani Ustaz Sri Puji Mulyo dan Ustaz Imaduddin yang juga menjadi Koordinator Eks Jamaah Islamiyah di Kudus.

"Di dunia ini tidak ada yang kekal atau abadi termasuk cara berpendapat atau pandangan seseorang, karena yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Untuk itu mari saling mengingatkan agar diantara kita bisa berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk sesama," kata Abu Tholut dalam keterangan tertulisnya.

Video: Banjir Landa Puluhan Desa di Kudus, Ketinggian Air di Mejobo Capai 1 Meter

Video: Banjir Landa Puluhan Desa di Kudus, Ketinggian Air di Mejobo Capai 1 Meter

Metro (ANTARA) - Sebanyak empat narapidana pelaku terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Metro, Lampung mengucapkan sumpah ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas Metro Gumilar Budirahayu mengatakan bahwa ikrar yang telah dilakukan oleh keempat narapidana tersebut bukan paksaan, melainkan atas keinginan dan kesadaran warga binaan tersebut.

"Kita telah menyaksikan warga binaan kita melaksanakan ikrar setia kepada NKRI. Kita juga mendengar bahwa mereka melaksanakan ikrar itu sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, melainkan muncul dari keinginan sendiri,” katanya di Metro, Kamis.

Dia melanjutkan ikrar setia kepada NKRI yang telah dilakukan oleh empat warga binaan tersebut merupakan langkah awal untuk program pembinaan lanjutan sehingga warga binaan dapat kembali berkontribusi positif di masyarakat.

Pada proses ikrar tersebut, lanjut dia, bahwa hal tersebut tidak lepas dari kerja sama antara pihak Lapas dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ia juga mengapresiasi upaya pembinaan yang telah dilakukan sehingga mampu mengubah pandangan dan perilaku warga binaan.

"Ini berkat pembinaan yang telah kami semua lakukan baik di Lapas maupun instansi terkait lainnya sehingga berjalan dengan baik. Harapan kami, setelah ini teman-teman dapat lebih aktif dalam kegiatan pembinaan salah satunya membantu petugas di masjid dengan berbagai ilmu yang dimiliki," katanya.

"Jangan ragu untuk berkarya dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat serta keluarga,” kata dia.

Prosesi ikrar itu dimulai dengan penghormatan kepada Bendera Merah Putih, diikuti penciuman simbol negara, yang melambangkan komitmen baru warga binaan. Dengan penuh kesungguhan, mereka melafalkan ikrar setia NKRI, menandatangani dokumen kesetiaan, dan menyatakan pengakuan atas Pancasila sebagai dasar negara.

Pewarta: Agus Wira Sukarta/Damiri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono menyambangi kantor Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Komjen Eddy dan Gus Ipul membahas upaya reintegrasi dan rehabilitasi eks-narapidana terorisme (napiter).

"Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi ex-napiter dan korban-korban aksi terorisme. Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks-napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan," ujar Gus Ipul saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gus Ipul mengatakan sejak tahun 2016 sudah ada 400 eks-napiter yang telah direhabilitasi dan reintegrasi. Tujuannya agar eks-napiter bisa kembali hidup berdampingan bahkan turut membantu pencegahan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

"Sampai hari ini lebih dari 400 sudah yang dilakukan pemberdayaan dan kemudian mereka berusaha dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah mudah-mudahan itu nanti juga bisa menjadi semacam keluarga atau manusia yang benar-benar ikut melakukan pencegahan di tengah-tengah masyarakat," tutur Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan para eks-napiter tersebut terlebih dahulu melakukan proses hukum berbarengan dengan proses rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut terdiri dari rehabilitasi fisik, medis, dan sosial baru akhirnya dilakukan pemberdayaan untuk kembali ke masyarakat.

"Sekarang yang sudah terpapar atau sudah melakukan proses hukum itu dilakukan rehabilitasi. Ada rehabilitasi fisik, ada medis, ada sosial. Nah setelah itu selesai baru kemudian tahapnya pemberdayaan," imbuh Gus Ipul.

Upaya rehabilitasi dan reintegrasi eks-napiter tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kemensos dan BNPT tetapi juga melibatkan Polri, TNI, dan Kementerian Agama (Kemenag). Semua lembaga atau kementerian itu akan memperkuat tim koordinasi untuk rehabilitasi eks-napiter terorisme baik napiter yang masih berada dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) atau sudah keluar dari lapas.

"Kami memperkuat namanya tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam lapas maupun luar lapas. Konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," ujar Komjen Eddy.

"Nah dalam dua sasaran yang dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme, dan mantan-mantan narapidana terorisme, atau yang kita sebut adalah mitra derad (deradikalisasi -red)," tambahnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono kan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan terkait dengan wacana pemulangan eks napi terorisme, Hambali. Edi menyampaikan BNPT akan melakukan kajian pencegahan sebelum merealisasikan wacana tersebut.

"Pencegahan itu ada tiga, pertama kesiapsiagaan nasional kemudian kontra-radikalisasi dan de-radikalisasi, dan dalam konteks ini, semua kami akan lakukan pengkajian. Kami akan melibatkan seluruh stakeholder untuk menilai sama-sama meng-assessment, dan kami akan lakukan kalau kami kan misalkan BNPT di bawah koordinator menteri Polkam ya," ujar Komjen Eddy saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Rabu (22/1/2025).

Koordinasi BNPT dengan Menko Polkam dilakukan untuk mengumpulkan informasi serta menentukan perlakuan yang tepat untuk Hambali antinya. Setelah berkoordinasi, BNPT baru akan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

"Nah itu kami akan terus berkolaborasi komunikasi, dan koordinasi untuk mentreatment, assessment, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu diambil nih," ucap Komjen Eddy.

Selain itu BNPT akan melakukan kajian dari sudut pandang hukum internasional. Hal tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan status Hambali yang diproses hukum bukan karena melakukan terorisme tetapi karena kejahatan perang.

"Ya nanti kami tentunya akan melihat ya kajian, baik dari pandangan kajian hukum internasional ya. Karena kalau nggak salah Hambali ini kan diproses di Amerika dalam konteks kejahatan perang ya. Bukan terorisme ya. Karena Pak Hambali juga tidak hanya terlibat bom mungkin di Indonesia tapi juga di negara-negara lain," tutur Komjen Eddy.

Sebelumnya wacana pemulangan Hambali pertamakali dilontarkan oleh Menteri Hukum, Yusril Izha Mahendra. Yusril mengatakan bahwa Hambali ditahan cukup lama di Guantanamo tanpa menjalani proses persidangan.

Menurut Yusril, pemerintah bertugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap WNI yang memiliki masalah di luar negeri.

"Concern kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun yang bersangkutan itu melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan kesalahan, tetapi bukan itu yang kita persoalkan, tapi adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu tetap harus kita lakukan pembelaan dan perlindungan," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkoordinasi untuk memperkuat proses deradikalisasi guna mengurangi atau menghilangkan paham radikalisme.

Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono, menyatakan bahwa kolaborasi ini akan fokus pada pelaksanaan deradikalisasi di seluruh tempat, baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun lingkungan masyarakat.

“Konteks yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Nah, dalam dua sasaran yang dilakukan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme dan mantan-mantan narapidana terorisme,” kata Eddy seusai bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Eddy menyebut BNPT telah berkoordinasi dengan Polri, TNI, Kementerian Agama, dan Kemensos dalam rangka melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada para mantan napiter dan korban terorisme.

“Sehingga harapannya ke depan negara hadir dalam konteks melakukan upaya-upaya sesuai dengan cita-cita Bapak Prabowo, baik itu untuk memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan nilai HAM, serta memperkuat toleransi beragama sehingga ke depan Indonesia emas ini akan tercapai dengan baik,” ucap dia.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menambahkan bahwa deradikalisasi ini akan ditujukan kepada para mantan narapidana kasus terorisme dan korban tindakan aksi terorisme.

“Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini, terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi eks-napiter dan korban-korban aksi terorisme,” kata Gus Ipul.

Mensos menjelaskan, sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah banyak eks narapidana maupun korban-korban aksi terorisme yang telah menjalani rehabilitasi oleh Kemensos.

Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan para narapidana kepada keluarga dan lingkungan asal.

Ia menyebutkan, rehabilitasi ini diperlukan supaya mereka bisa kembali hidup berdampingan dengan masyarakat.

“Ini menjadi momen penting bagi kami, Kementerian Sosial dan BNPT, agar ke depan kita bisa lebih memperkuat layanan dan memperkuat program dalam rangka untuk terus memperkuat mereka yang selama ini menjadi eks-napiter maupun korban kekerasan atau korban terorisme,” kata Gus Ipul.

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya,"

Bandarlampung (ANTARA) - Empat warga binaan terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandarlampung, Rajabasa mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung Kusnali dalam keterangannya di Bandarlampung, Rabu, mengatakan empat warga binaan terorisme yang telah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI tersebut diantaranya M Arifin, Teuku Maulizansyah, Afrizal, dan Supriatin.

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Dia melanjutkan, di Lampung sendiri ada sebanyak 16 warga binaan kasus terorisme yang tersebar di lima Unit Pelaksana Teknis (UPT), diantaranya Bandarlampung, Kotabumi, Gunung Sugih, dan Kota Agung.

"Dari 16 warga binaan terorisme ini sebelum empat orang yang hari ini mengucapkan ikrar setia pada NKRI, tujuh lainnya telah terlebih dahulu melakukannya," kata dia.

Ia mengatakan pelaksanaan ikrar warga binaan terorisme tersebut merupakan keberhasilan dari upaya bersama antara Lapas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Densus 88.

"Semua pihak terlibat dalam proses pembinaan yang intensif untuk mengubah pandangan para warga binaan tersebut. Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dalam membina para warga binaan kasus terorisme. Semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan mudah-mudahan langkah empat warga binaan ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Kepala Lapas Kelas I Bandarlampung, Saiful Sahri menyampaikan rasa syukur atas hasil pembinaan yang telah dilakukan bersama dengan stakeholder terkait.

Menurut dia, ikrar setia pada NKRI yang dilakukan oleh empat warga binaan tersebut merupakan langkah positif yang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih cinta kepada tanah air.

"Semoga mereka bisa istiqomah dan terus berkembang menjadi manusia yang baru. Saya berharap ini adalah awal yang baik untuk mereka," kata dia.

Pewarta: Agus Wira Sukarta/Damiri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya,"

Bandarlampung (ANTARA) - Empat warga binaan terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandarlampung, Rajabasa mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung Kusnali dalam keterangannya di Bandarlampung, Rabu, mengatakan empat warga binaan terorisme yang telah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI tersebut diantaranya M Arifin, Teuku Maulizansyah, Afrizal, dan Supriatin.

"Mudah-mudahan langkah empat warga binaan kita ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Dia melanjutkan, di Lampung sendiri ada sebanyak 16 warga binaan kasus terorisme yang tersebar di lima Unit Pelaksana Teknis (UPT), diantaranya Bandarlampung, Kotabumi, Gunung Sugih, dan Kota Agung.

"Dari 16 warga binaan terorisme ini sebelum empat orang yang hari ini mengucapkan ikrar setia pada NKRI, tujuh lainnya telah terlebih dahulu melakukannya," kata dia.

Ia mengatakan pelaksanaan ikrar warga binaan terorisme tersebut merupakan keberhasilan dari upaya bersama antara Lapas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Densus 88.

"Semua pihak terlibat dalam proses pembinaan yang intensif untuk mengubah pandangan para warga binaan tersebut. Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dalam membina para warga binaan kasus terorisme. Semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan mudah-mudahan langkah empat warga binaan ini ke depannya akan diikuti oleh napiter lainnya," katanya.

Kepala Lapas Kelas I Bandarlampung, Saiful Sahri menyampaikan rasa syukur atas hasil pembinaan yang telah dilakukan bersama dengan stakeholder terkait.

Menurut dia, ikrar setia pada NKRI yang dilakukan oleh empat warga binaan tersebut merupakan langkah positif yang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih cinta kepada tanah air.

"Semoga mereka bisa istiqomah dan terus berkembang menjadi manusia yang baru. Saya berharap ini adalah awal yang baik untuk mereka," kata dia.

Pewarta: Agus Wira Sukarta/Damiri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

SUBANG, iNewsSubang.id – Tiga narapidana terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Subang resmi mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kamis (5/12/2024). Langkah ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan deradikalisasi yang dilakukan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pihak kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Kehadiran mereka menegaskan dukungan terhadap program deradikalisasi yang bertujuan menciptakan keamanan dan perdamaian di masyarakat.

Dalam sambutannya, salah satu narapidana menyatakan tekadnya untuk meninggalkan paham radikal dan menjadi warga negara yang lebih baik. "Melalui ikrar ini, kami berkomitmen untuk menanggalkan paham radikal dan berupaya menjadi warga negara yang baik, mencintai tanah air, dan berkontribusi dalam membangun Indonesia yang damai," ujarnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Subang, Nanank Syamsudin, menyebutkan bahwa ikrar tersebut adalah langkah penting dalam proses rehabilitasi. "Kami berharap dengan ikrar ini, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik, serta menjauhi radikalisasi. Proses deradikalisasi ini menjadi penting untuk menciptakan ketahanan sosial di masyarakat," ungkap Nanank.

Lebih lanjut, program ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkokoh ideologi Pancasila melalui pendekatan humanis yang tidak hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga pembinaan.

Dengan diucapkannya ikrar ini, diharapkan ketiga napiter dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih baik dan menjadi contoh positif bagi narapidana lainnya. Program seperti ini diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat upaya deradikalisasi dan menciptakan masyarakat Indonesia yang damai dan bebas dari terorisme.

Editor : Yudy Heryawan Juanda

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU-- Dua narapidana kasus terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu menjalani ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Jumat (22/11/2024).

Keduanya adalah Rahmat Saleh Siregar dan Faisal Efendi Hutasuhut. Mereka sebelumnya tergabung ke dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan ditangkap di Aceh pada Juli 2022 lalu. Pembacaan ikrar setia itu berlangsung haru. Keduanya berjanji untuk kembali sepenuhnya ke pangkuan bumi pertiwi dan meninggalkan kelompoknya.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jabar, Robianto mengatakan, ikrar setia NKRI itu bukan sebatas seremonial semata. Dia berpesan kepada kedua napiter tersebut untuk benar-benar meresapi dalam kehidupan sehari-hari. ‘’Itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia betul-betul sudah NKRI,’’ ujar Robianto, saat ditemui usai menyaksikan ikrar setia napiter itu.

Robianto mengatakan, dalam memberikan pembinaan kepada para napiter, pihaknya juga bekerja sama dengan BNPT, Densus 88 dan Kementerian Agama.Tak hanya di Lapas Indramayu, ikrar setia NKRI belum lama ini juga disampaikan oleh napiter yang mendekam di Gunungsindur dan Banjar.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono mengatakan, kedua napiter itu sebelumnya divonis tiga tahun penjara. Sebelum dipindahkan ke Lapas Indramayu, mereka menjalani hukuman di Lapas Cikeas. ‘’Mereka baru dipindahkan ke Lapas Indramayu sekitar dua bulan yang lalu,’’ kata Hero.

Hero mengatakan, selama mendekam di Lapas Indramayu, kedua napiter itu menerima berbagai kegiatan pembinaan. Seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kemandirian maupun pelatihan kerja yang diadakan di lapas.

‘’Kami ajak mereka bicara dari hati ke hati hingga akhirnya mereka menyadari kesalahannya. Dan ikrar setia kembali ke NKRI ini merupakan kesadaran dan inisiatif mereka sendiri sehingga kami bantu fasilitasi melalui kegiatan ini,’’ katanya.

Hero menambahkan, selain kedua napiter tersebut, di Lapas Indramayu tidka ada lagi napiter lainnya. Tiga orang napiter lain yang sempat mendekam di Lapas Indramayu dan kini telah bebas juga sebelumnya sudah menyatakan ikrar setia NKRI.

Dua narapidana kasus terorisme dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung. Keduanya merupakan jaringan kelompok Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Kepala Lapas Tulungagung Raden Budiman P Kusumah mengatakan kedua narapidana tersebut adalah GDR dan M. Sebelumnya mereka menjalani pemidanaan di Rutan Mako Brimob Cikeas.

"Proses pemindahan dilakukan sesuai SOP yang ketat, dengan didampingi langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Anti Teror," kata Raden Budiman P Kusumah, Jumat (8/11/2024).

Narapidana jaringan Jemaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII) tersebut harus menjalani pemidanaan selama tiga tahun, sesuai dengan putusan majelis hakim.

"Napiter yang baru saja dipindahkan ini akan menjalani sisa masa pidana dengan mengikuti program-program pembinaan yang telah kami siapkan di Lapas Tulungagung," ujarnya.

Terkait keberadaan narapidana itu pihaknya akan melakukan standar pelayanan pemasyarakatan. Keduanya juga akan mendapatkan pembinaan dan mengikuti berbagai kegiatan yang telah diagendakan.

"Harapan kami ketika pemidanaan sudah selesai, mereka bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya," imbuh Budiman.

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul

Terduga Teroris Jaringan Al-Qaeda di Gorontalo Dikenal Ramah-Suka Bergaul