JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto yang bakal membangun tahanan khusus koruptor di pulau terpencil dan terluar. Dengan begitu, KPK tidak perlu menyiapkan makanan.

Pemerintah cukup menyediakan alat-alat yang dibutuhkan mereka untuk mengolah hasil bumi. "Supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," ujar Tanak, Selasa (18/3/2025).

Adanya hukuman yang diperberat bagi koruptor dengan minimal 10 tahun kurungan badan hingga seumur hidup tak membikin mereka jera. "Harapan saya, dengan begitu orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo akan membuat penjara terpencil untuk koruptor. Nantinya penjara tersebut dibangun di sebuah pulau mirip Alcatraz.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," ujar Prabowo di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Dia menuturkan korupsi akan membuat negara hancur. Karena itu, dia tidak akan mundur menghadapi koruptor.

Prabowo siap mati untuk bangsa dan negara. Bahkan, dia tidak takut menghadapi mafia. "Apalagi ada Kapolri dan TNI, apalagi ada guru-guru akan membantu saya," ucapnya.

SEMARANG - Agus Hartono adalah sosok narapidana kasus korupsi. Belakangan, namanya menjadi sorotan usai kepergok jalan-jalan keluar dari Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.


Foto/Eka Setiawan

Pada sebuah video yang beredar, Agus Hartono tampak berjalan bersama keluarganya dan berkunjung ke sebuah restoran.

Kejadian ini cukup mengejutkan, mengingat Agus adalah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman terkait tindak pidana korupsi.

Setelah itu, Agus langsung dipindahkan dari Lapas Kedungpane ke Lapas Nusakambangan. Petugas di Lapas Kedungpane yang terlibat pun ikut disanksi.

Profil Agus Hartono

Agus Hartono adalah seorang mafia tanah dan pelaku korupsi kasus kredit macet. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat perbuatannya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Melihat ke belakang, Agus ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis, 22 Desember 2024.

Penangkapannya terjadi tak lama setelah dia mendarat di Bandara Ahmad Yani usai menjalani perjalanan dari Jakarta.

Sebelum itu, Agus ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Perseroda) Tbk atau BJB cabang Semarang tahun 2017.

Pada proses pengajuan, dia disebut menggunakan Purchase Order (PO) palsu guna mendapatkan pencairan.

Selain kasus korupsi, Agus juga menjadi mafia tanah. Dia diduga terlibat dalam aksi penipuan bersama dua rekannya, yakni Donni Iskandar Sugiyo Utomo (DI) alias Edward Setiadi dan Nur Ruwaidah alias Ida.



Pada proses hukum yang berlangsung, Agus diketahui sempat melaporkan dua jaksa Kejati Jawa Tengah.

Dia menuding keduanya telah melakukan pemerasan sebagai bayaran menghapus Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas namanya.

Selanjutnya, Agus kemudian dinyatakan bersalah dan ditahan. Adapun vonis dari beberapa kasus yang menjeratnya itu mencapai 19 tahun penjara.

Terbaru, Agus Hartono dikabarkan kepergok keluar tempat penahanan tanpa sebab. Akibat insiden itu, sejumlah pejabat utama di Lapas Semarang diganti.

Tak hanya itu, Agus kemudian juga dipindahkan. Dia dipindah dari Lapas Kelas 1 Semarang, Kedungpane ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.

Demikian ulasan mengenai profil Agus Hartono, tahanan kasus korupsi yang kepergok makan di resto bareng keluarga.

SEMARANG - Seorang narapidana kasus korupsi dan pencucian uang yang seharusnya menjalani pidana penjara di Lapas Kelas I Semarang (Kedungpane) ternyata sempat jalan-jalan ?kabur? dari tempat penahanannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, narapidana itu berinisial AH yang diduga kuat Agus Hartono. Keluar tempat penahanan tanpa sebab yang jelas itu ternyata dipergoki pihak Kejaksaan di Jawa Tengah. Sontak, insiden ini berbuntut panjang.

?Pas lagi di luar, kepergok kejaksaan, akhirnya ini dilaporkan ke Jaksa Agung, Jaksa Agung ke Menteri (Imigrasi Pemasyarakatan),? kata salah satu sumber di lapangan.

?Kejadiannya 2 minggu yang lalu,? sambungnya.



Akibat insiden itu, sejumlah pejabat utama di Lapas Semarang diganti. Informasi yang diperoleh, ada 14 orang pejabat di lingkungan Lapas Semarang yang terkena dampak insiden itu.

Terkait hal ini, wartawan coba mengumpulkan informasi dari informan lain di lapangan.

?Betul (yang dipindah), para Kabid, Pak. Inisialnya AH atau siapa ya, Agus kayaknya,? kata dia, Selasa malam.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Ponco Hartanto saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (4/2/2025) malam, tak membantah saat wartawan menayakan apakah betul ada terpidana korupsi Lapas Kedungpane Semarang yang ?kabur? dan kepergok Kejaksaan.

Namun, dia belum bersedia memberikan keterangan lebih detil terkait hal ini.

?Ke Penkum (Penerangan Hukum) atau Asintel (Asisten Intelijen), Mas. Maturnuwun,? tulis Ponco.

Wartawan mencoba menghubungi Kasipenkum Kejati Jateng Arfan Triono, mulai Selasa malam hingga Rabu (5/2/2025), Arfan belum merespons, baik via pesan ataupun saat dihubungi nomornya.

Salah satu pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang juga tak membantah adanya informasi tersebut, ketika dihubungi wartawan. Namun, dia tak bersedia memberikan informasi lebih lanjut.

?Wah gak penak aku (wah, saya tidak enak), ditanyakan ke Lapas aja Mas,? kata dia.

Wartawan kemudian mencoba mengkonfirmasi ke Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Jawa Tengah Kunrat Kasmiri, hingga diarahkan untuk menghubungi ajudan Kakanwil Ditjen Pas Jateng bernama Paskalis Nainggolan. Tak lama, setelah dikirimi pesan singkat, Paskalis langsung menghubungi via telepon.

?Bapak (Kakanwil Ditjen Pas Jateng) terkait hal itu, yang peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu, (arahan) agar berkomunikasi langsung ke Kalapas Semarang. Bapak saat ini sedang di Nusakambangan fokus untuk (persiapan) kedatangan Menteri,? kata Paskalis via telepon, Selasa malam.

Paskalis kemudian mengarahkan agar wartawan menghubungi Tutur, yang merupakan ADC alias Ajudan Kalapas Semarang untuk konfirmasi lebih lanjut. Namun, Tutur saat dikirimi pesan singkat dari Selasa malam hingga Rabu belum merespons permintaan konfirmasi wartawan.

Sementara di lingkungan Lapas Semarang, diketahui pada 18 Januari 2025, dilakukan upacara serah terima jabatan Kalapas.

Kalapas Usman Madjid menyerahkan memori pelaksana tugas kepada Kalapas Semarang yang baru.

Usman Madjid naik jabatan menjadi Kepala Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Barat. Kalapas Semarang diisi Mardi Santoso yang sebelumnya sempat menjabat Kalapas Batu Nusakambangan.

Agus Hartono diketahui sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis (22/12/2022).

Dia ditangkap sekitar pukul 09.30 WIB, sesaat setelah pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang. Ketika itu Agus Hartono duduk di kursi 41B.

Agus Hartono yang merupakan seorang pengusaha, juga diketahui sempat melaporkan 2 jaksa Kejati Jateng karena dituding memerasnya Rp10 miliar sebagai mahar menghapus Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atasnamanya.

Pada Rabu (21/12/2022) ketika itu, Kajati Jateng I Made Suanarwan membantah anak buahnya melakukan pemerasan sejumlah uang kepada Agus Hartono.

?Tidak ada bukti,? kata Kajati I Made Suanarwan ketika itu.

Selanjutnya, Agus Hartono kemudian ditahan dan diproses hukum. Dia dijerat beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah karena membobol bank pelat merah dengan modus kredit macet dan beberapa kasus tindak pidana pencucian uang. Vonis dari beberapa kasus itu mencapai 19 tahun penjara.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi perihal pernyataan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita soal memaafkan koruptor.

Romli menganggap Mahfud bisa dipidana pasal fitnah dan UU ITE karena menyebut tidak boleh ada pemberian maaf secara diam-diam kepada koruptor.

"Prof Romli menganggap saya salah karena tak bertanya dulu kepada ahlinya terkait pemberitaan maaf oleh Presiden kepada koruptor. Saya juga menganggap Prof. Romli salah karena tidak bertanya dulu kepada saya tentang apa yang saya katakan atau tidak mendengar sendiri apa yang saya katakan di Podcast Terus Terang Episode 34 tanggal 24 Desember 2024," kata Mahfud dalam keterangan yang di unggah di Instagram pribadinya, Rabu (1/1/2025).

Mahfud MD menjelaskan, permasalahan diawali oleh Presiden Prabowo yang mengatakan akan memberi kesempatan kepada koruptor untuk dimaafkan secara diam-diam yang telah melakukan korupsi dan bersedia mengembalikan hasil korupsinya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan mahasiswa di Al Azhar Conference Center, Universitas Al Azhar, Kairo, Rabu, 18 Desember 2024 lalu. "Saya bilang, pemberian maaf kepada koruptor tak bisa dilakukan. Kalau itu dilakukan maka bertentangan dengan hukum. Tak boleh ada pemberian maaf secara diam-diam kepada koruptor," kata Mahfud.

Beberapa menteri, kata Mahfud, memberikan penjelasan mengenai pemberian maaf kepada koruptor. Menurut Menko Kumham Impas Yusril Ihza Mahendra, menyebut Presiden bisa memberi amnesti. Lalu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang menyebut soal mekanisme denda damai di UU Kejaksaan.

"Tak apa, itu semua perbedaan pendapat. Saya tetap bilang, tetap tak boleh memaafkan koruptor secara diam-diam. Saya tahu betul bahwa Presiden bisa memberi amnesti, tapi tak bisa dilakukan secara diam-diam. Pemberian amnesti harus dibicarakan dengan DPR. Semua amnesti dilakukan terbuka, tak ada yang diberikan diam-diam. Amnesti Pajak juga disepakati DPR melalui perdebatan yang terbuka dan panas hingga dibuat dulu UU Tax Amnesty. Jadi, soalnya terletak pada memberi maaf dan mengembalikan uang korupsi secara diam-diam," ungkapnya.

Pemerintah sendiri, kata Mahfud, sudah memberikan klarifikasi bahwa denda damai yang dimaksud hanya bisa dilakukan dalam tindak-tindak pidana ekonomi, bukan tindak pidana korupsi. Antara lain sudah disampaikan Menteri Hukum maupun Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

Menurutnya jika pemerintah mengampuni koruptor secara diam-diam atau tanpa UU Pemaafan, bisa diartikan ikut melakukan korupsi. Sebab, lanjutnya, hal itu dapat diartikan membuka jalan bebas yang memperkaya orang lain atau korporasi, secara melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.

"Itu tafsir 'jika' hal itu dilakukan, di mana unsur fitnah dan pencemaran nama baik atas pendapat tersebut? Saya bilang 'jika' itu dilakukan oleh Presiden, nyatanya tidak dilakukan. Jadi, tidak ada berita bohong dan fitnah di sini. Pernyataan Presiden tersebut nyata adanya dan rekamannya beredar luas berulang-ulang. Hanya saja, sekarang sudah dikoreksi oleh Pemerintah, termasuk oleh Presiden sendiri," kata Mahfud.

"Presiden Prabowo sendiri juga sudah melakukan koreksi pada Sabtu 28 Desember 2024. saat berpidato di Puncak Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Kawasan GBK, Jakarta," tandasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pengampunan terhadap koruptor dilarang oleh hukum yang berlaku saat ini.

Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pengampunan koruptor dengan syarat mengembalikan uang curian. ?Menurut hokum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena pasal 55," kata Mahfud di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2024).

Mahfud menegaskan, korupsi merupakan perbuatan terlarang. Jika ada pengampun lantaran mengembalikan, dikhawatirkan akan mengacaukan tatanan hukum yang ada.

"Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? menghalangi penegakan hukum, ikut serta atau membiarkan korupsi padahal dia bisa ini (melaporkan), lalu kerja sama," ujarnya.

"Padahal itu kompleks sekali, komplikasinya akan membuat semakin rusak lah bagi dunia hukum, sebab itu hati-hati lah," sambungnya.

Mahfud melanjutkan, Prabowo sah-sah saja mengatakan hal tersebut. Namun, Mahfud MD meminta masyarakat ikut mengingatkan beliau tentang apa yang diucapkan.

"Tapi Pak Prabowo bisa mengatakan apa saja karena dia Presiden yang terpilih, cuma kita juga harus mengingatkan agar tidak terlanjur salah, itu tugas kita," ucapnya.