JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto meminta Kepolisian untuk segera menangkap tujuh narapidana kasus narkoba yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada November 2024.

Agus mengatakan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak memiliki kewenangan untuk menangkap tujuh napi yang kabur tersebut.

"Ya, kalau petugasnya sudah dihukum. Untuk orangnya kami minta tolong ke Kepolisian (tangkap). Kami kan (urusan) tempat saja," ujar Agus saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (25/2/2025).

Meski begitu, lanjut Agus, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Polri untuk membantu menangkap tujuh napi tersebut.

"Kami tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari," ucapnya.

Tiga bulan berlalu, Agus berharap seluruh napi yang kabur tersebut tidak melarikan diri ke luar negeri.

"Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kami bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, tujuh narapidana narkoba melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Kaburnya para napi baru diketahui sipir sekitar pukul 07.50 WIB ketika petugas rutan baru melaksanakan apel pagi dan memeriksa setiap kamar.

Pintu kamar ketujuh napi di blok S ini terkunci dari dalam dan akhirnya didobrak oleh petugas yang hanya menemukan barang-barang pribadi para tahanan.

Sedangkan, tujuh orang penghuni sel tersebut sudah kabur dengan menjebol teralis jendela kamar mandi.

Satu dari tujuh narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan Salemba merupakan bandar narkoba Murtala Ilyas (42).

Murtala Ilyas merupakan otak atau bandar narkoba jaringan Malaysia yang menyelundupkan sabu-sabu seberat 110 kilogram ke Indonesia.

Dia mempunyai gudang penyimpanan sabu-sabu di Kota Medan, Sumatera Utara.

Pada 2016, Murtala pernah ditangkap polisi.

Saat itu, dia dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas aset yang dimilikinya dari penjualan narkoba.