Presiden Prabowo Subianto menyoroti koruptor yang melakukan korupsi ratusan triliun rupiah tapi hanya divonis ringan oleh hakim. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pun menanggapi hal tersebut.

"He-he-he, putusan pengadilan itu," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Prabowo Minta Koruptor Divonis 50 Tahun

Presiden Prabowo yang minta koruptor divonis 50 tahun itu diucapkan di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12). Prabowo tiba-tiba menyinggung hakim yang memvonis ringan terdakwa yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

"Kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringanlah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo, Senin (30/12).

Prabowo lalu memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam acara. Prabowo mendorong agak Jaksa Agung naik banding. Kalau bisa, menurutnya, diberi vonis 50 tahun.

"Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding nggak? Naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ujar Prabowo.

Simak Video: Momen Prabowo Sentil Hakim yang Vonis Ringan Koruptor

[Gambas:Video 20detik]

Presiden RI Prabowo Subianto ingin segenap jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar bekerja keras melawan aksi penyelundupan. Dia pun membuka peluang kemungkinan untuk menenggelamkan kapal-kapal penyelundup tersebut.

Hal ini ia sampaikan dalam forum Musrenbangnas di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

Awalnya Prabowo mengatakan komitmennya untuk menghentikan kebocoran-kebocoran yang merugikan negara. Ia kemudian mengingatkan aparat untuk bekerja keras menghentikan penyelundupan.

"Saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran penyelundupan dari luar ke dalam," kata Prabowo.

Prabowo menilai penyelundupan telah membahayakan kedaulatan dan mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja Indonesia. Dia pun menyoroti aksi penyelundupan tekstil yang mengancam industri tekstil dan ratusan ribu pekerja dalam negeri.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku akan berkonsultasi dengan para ahli hukum untuk mencari kewenangan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah dan aparat dalam mencegah dan melawan aksi penyelundupan tersebut. Salah satunya, opsi yang dia tawarkan adalah menenggelamkan kapal penyelundup.

"Apakah kapalnya ditenggelamkan. Tolong para Profesor di pemerintahan saya tolong kasih saya masukan. Nanti saya dibilang enggak ngerti hukum. Tapi kalau dia ancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Kalau jelas melanggar dan akibatkan kerugian," kata dia yang juga Ketua Umum Gerindra itu.