Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep Ekonomi Pancasila sebagai panduan utama dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu dikemukakan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

"Ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan ekonomi. Itu Pancasila antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," katanya.

Kepala Negara mengatakan bahwa filosofi perekonomian bangsa Indonesia berbeda dari paham neoliberal yang kini mendominasi negara-negara Barat.

“Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu,” ujarnya.

Menurut Presiden, Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas kapitalisme dengan ekonomi terencana yang mengutamakan asas kekeluargaan.

Pendiri negara menganut paham perekonomian berbasis asas kekeluargaan, di mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola yang menjaga kekayaan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi ada kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," katanya.

Presiden menambahkan bahwa semangat perencanaan sudah tertanam sejak era Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan lima tahun.

Tradisi ini, kata Prabowo, mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep Ekonomi Pancasila sebagai panduan utama dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu dikemukakan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

"Ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan ekonomi. Itu Pancasila antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," katanya.

Kepala Negara mengatakan bahwa filosofi perekonomian bangsa Indonesia berbeda dari paham neoliberal yang kini mendominasi negara-negara Barat.

“Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu,” ujarnya.

Menurut Presiden, Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas kapitalisme dengan ekonomi terencana yang mengutamakan asas kekeluargaan.

Pendiri negara menganut paham perekonomian berbasis asas kekeluargaan, di mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola yang menjaga kekayaan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi ada kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," katanya.

Presiden menambahkan bahwa semangat perencanaan sudah tertanam sejak era Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan lima tahun.

Tradisi ini, kata Prabowo, mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024