KOMPAS.com - Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru datang dari demonstrasi mahasiswa, situasi keamanan yang tak stabil, hingga krisis ekonomi.

Akan tetapi, tekanan itu mencapai puncaknya saat parlemen mulai bersuara pada 18 Mei 1998. Saat itu, ketua DPR/MPR Harmoko secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR/MPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid.

Harmoko minta Soeharto mundur

Merangkum Kompas.com, Harmoko menegaskan bahwa demi persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri secara arif dan bijaksana .

Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa mendesak reformasi. Mahasiswa bahkan telah menduduki gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998 sebagai bentuk tuntutan langsung kepada pemerintah.

Harmoko juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga persatuan, serta memastikan bahwa semua perubahan berlangsung secara konstitusional.

Langkah Harmoko cukup mengejutkan, mengingat posisinya sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan Soeharto. Kendati begitu, pernyataan ini juga memicu reaksi beragam.

Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyebut pernyataan pimpinan DPR/MPR sebagai pendapat pribadi. Sementara Fraksi Karya Pembangunan melalui Sekjen DPP Golkar Arry Mardjono menyatakan bahwa pandangan tersebut bukanlah sikap resmi fraksi atau partai.

Meski demikian, pernyataan dari pimpinan DPR/MPR itu menjadi salah satu dorongan besar dalam tekanan politik terhadap Soeharto jelang reformasi.

Soeharto mundur pada 21 Mei 1998

Hanya berselang beberapa hari setelah seruan dari pimpinan DPR/MPR, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI pada 21 Mei 1998.

Keputusan tersebut disampaikan melalui pidato singkat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan bahwa ia menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

Keputusan Soeharto mundur dianggap sebagai klimaks dari rangkaian peristiwa yang melanda Indonesia pada 1998. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis moneter juga semakin melemahkan posisi rezim Orde Baru.

Proses pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya 32 tahun pemerintahan rezim Orde Baru. Peristiwa ini juga menjadi tonggak awal Reformasi dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Refrensi:

• Supriyanto, (2022), "Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998", Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1(2), 66-74.

KOMPAS.com - Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru datang dari demonstrasi mahasiswa, situasi keamanan yang tak stabil, hingga krisis ekonomi.

Akan tetapi, tekanan itu mencapai puncaknya saat parlemen mulai bersuara pada 18 Mei 1998. Saat itu, ketua DPR/MPR Harmoko secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR/MPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid.

Harmoko minta Soeharto mundur

Merangkum Kompas.com, Harmoko menegaskan bahwa demi persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri secara arif dan bijaksana .

Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa mendesak reformasi. Mahasiswa bahkan telah menduduki gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998 sebagai bentuk tuntutan langsung kepada pemerintah.

Harmoko juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga persatuan, serta memastikan bahwa semua perubahan berlangsung secara konstitusional.

Langkah Harmoko cukup mengejutkan, mengingat posisinya sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan Soeharto. Kendati begitu, pernyataan ini juga memicu reaksi beragam.

Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyebut pernyataan pimpinan DPR/MPR sebagai pendapat pribadi. Sementara Fraksi Karya Pembangunan melalui Sekjen DPP Golkar Arry Mardjono menyatakan bahwa pandangan tersebut bukanlah sikap resmi fraksi atau partai.

Meski demikian, pernyataan dari pimpinan DPR/MPR itu menjadi salah satu dorongan besar dalam tekanan politik terhadap Soeharto jelang reformasi.

Soeharto mundur pada 21 Mei 1998

Hanya berselang beberapa hari setelah seruan dari pimpinan DPR/MPR, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI pada 21 Mei 1998.

Keputusan tersebut disampaikan melalui pidato singkat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan bahwa ia menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

Keputusan Soeharto mundur dianggap sebagai klimaks dari rangkaian peristiwa yang melanda Indonesia pada 1998. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk akibat krisis moneter juga semakin melemahkan posisi rezim Orde Baru.

Proses pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya 32 tahun pemerintahan rezim Orde Baru. Peristiwa ini juga menjadi tonggak awal Reformasi dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Refrensi:

• Supriyanto, (2022), "Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998", Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1(2), 66-74.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan sendiri hingga akhirnya menolak pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Namun, ia enggan mengungkap apa pertimbangan Prabowo sehingga menolak Hasan Nasbi mundur.

"Rahasia, dong. Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan, ya," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo, kata Prasetyo, memiliki penilaian pribadi terhadap Hasan Nasbi yang sudah menjadi Kepala PCO sejak era Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika beliau merasa, beliau memutuskan, memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ya, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah," ujar Prasetyo.

Prasetyo sendiri membenarkan, dirinya telah menerima surat pengunduran diri Hasan Nasbi dari posisi Kepala PCO dan pada akhirnya ditolak Prabowo.

Ia juga menampik bahwa pertimbangan Prabowo menolak pengunduran Hasan Nasbi dikarenakan persoalan dana operasional di PCO.

"Alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Bukan Jubir Timses

Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengingatkan Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO untuk memahami bahwa pernyataannya mewakili institusi negara.

Karenanya, Hasan Nasbi yang tak jadi mundur dimintanya belajar dari kesalahan komunikasi yang terjadi sebelumnya.

"Jangan ada sentimen pribadi ketika menyampaikan keterangan resmi, karena dia bukan juru bicara tim sukses pasangan calon," ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Ia juga meminta pihak Istana untuk mengevaluasi cara komunikasi pemerintah kepada publik. Terutama dalam merespon isu-isu sensitif.

"Ini soal bagaimana negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kalau komunikasi lemah, kepercayaan publik bisa tergerus," ujar Syamsu Rizal.

Soal pernyataan Hasan Nasbi dalam menanggapi teror kepala babi kepada redaksi Tempo, ia menilai bahwa Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan seharusnya menjawab sesuai konteks.

Bukan malah menjawab dengan canda, padahal teror tersebut merupakan bentuk ancaman bagi media.

"Sebenarnya itu masalah komunikasi yang sangat dasar. Jubir istana seharusnya sudah mengetahui bagaimana menghadapi media," ujar Syamsu Rizal.

Diketahui, Hasan Nasbi mengaku mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Sosok Hasan Nasbi sendiri menjadi kejutan saat mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Padahal berita mundurnya ia dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO ramai menjadi pemberitaan pada Selasa (29/4/2025).

Dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (5/5/2025), Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto punya pertimbangan sendiri dengan tidak menyetujui pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Namun, Prasetyo enggan membeberkan pertimbangan Prabowo tersebut.

"Rahasia, dong. Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan, ya," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Menurut Prasetyo, Prabowo memiliki penilaian secara pribadi terhadap sosok Hasan.

Terlebih, Hasan sudah menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan sejak awal dirinya dilantik menjadi Presiden.

"Dan ketika beliau merasa, beliau memutuskan, memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ya, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah," ujar Prasetyo.

Ia membenarkan bahwa Hasan sudah mengirim surat pengunduran diri dari jabatan kepala PCO ke pihak Istana Kepresidenan.

Prabowo pun sudah mempelajari dan mempertimbangkan, hingga akhirnya memberikan keputusan yang meminta Hasan kembali melanjutkan tugasnya.

Prasetyo menampik bahwa pengunduran diri Hasan berkaitan dengan kendala anggaran bahwa PCO belum menerima dana operasional untuk menjalankan tugasnya.

"Enggak, enggak. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan, apa tadi yang disampaikan itu, Alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," kata dia.

Sebelumnya, Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan kepala PCO pada 21 April 2025 lalu.

Ia mengatakan, surat pengunduran itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Namun, belum satu bulan berselang, Hasan justru mengikuti sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (5/5/2025) kemarin dan kembali berkantor sebagai kepala PCO.

Hasan menjelaskan, ia diperintah oleh Prabowo untuk melanjutkan tugasnya sebagai kepala PCO.

"Memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab. Dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya," ujar Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kembali ke istana. Dia tidak jadi mundur. Tidak jelas alasannya. Namun, yang pasti, keputusan Hasan kembali ke istana itu karena loyalitasnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Hasan Nasbi memastikan dirinya tetap menjalankan tugas menyusul kehadirannya dalam rapat kabinet yang digelar Senin (5/5/2025) kemarin.

Kehadiran tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa surat pengunduran dirinya sebelumnya tidak diterima oleh Istana.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Hasan menjelaskan bahwa dia diundang secara resmi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk mengikuti rapat kabinet.

Dia juga mengungkapkan telah bertemu langsung dengan Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan yang berujung pada perintah untuk kembali memimpin PCO.

“Saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya,” ujarnya saat ditemui di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Saat ditanya apakah pengunduran dirinya ditolak, Hasan menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Mensesneg. Namun, dia menegaskan bahwa yang dia terima adalah perintah untuk tetap menjalankan tugas.

Terkait komunikasi internal di Istana, Hasan menyebut bahwa perintah melanjutkan tugas disampaikan oleh Mensesneg dan Seskab, bukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan umum agar komunikasi pemerintah diperbaiki dan ditingkatkan.

Mengenai potensi tumpang tindih antara PCO dengan juru bicara (jubir) Istana yang baru diangkat, Prasetyo Hadi, Hasan menegaskan bahwa keduanya memiliki tugas yang berbeda dan telah diatur dalam peraturan presiden.

“Tugas dan fungsi PCO itu jelas, yaitu mengkomunikasikan hal-hal strategis yang terkait dengan Hasta Cita dan program-program prioritas. Jadi tidak akan tumpang tindih,” jelasnya.

Hasan juga menegaskan bahwa tidak ada gangguan dalam hubungannya dengan Istana, dan bahwa dirinya kembali bertugas karena loyalitas terhadap Presiden.

“Saya loyal sama Presiden. Tahu diri itu bukan bertentangan dengan loyalitas. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya kita patuh,” tuturnya.

Prabowo Memaklumi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bisa memaklumi jika ada juru bicara pemerintah yang kurang tepat dalam menyampaikan pernyataan ke publik.

Dia menilai hal tersebut lumrah terjadi, terutama karena beberapa juru bicara masih tergolong baru dalam menjabat.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih pada Senin (5/5/2025).

"Ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, iya nggak? iya nggak?" ujar Prabowo.

Namun, dia menekankan bahwa kelonggaran ini tidak berlaku bagi pejabat senior. Menurutnya, mereka yang sudah lama menduduki jabatan tidak seharusnya melakukan kesalahan dalam pernyataan. Dia pun mencontohkan salah satu menteri koordinator.

"Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Pak Airlangga salah bicara, nggak bisa. Bener nggak? Ini yang baru baru ini, bener nggak?" ucapnya.

Dalam arahannya pada sidang tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Dia menilai bahwa selama enam bulan masa pemerintahannya, para menteri telah menunjukkan kerja sama yang solid.

"Dan Kabinet Paripurna hari ini adalah di mana saya mengatakan terima kasih kepada semua anggota Kabinet Merah Putih. Kita telah buktikan, enam bulan pertama kita buktikan kerja sama kita baik, team work kita baik," katanya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa kekeliruan dalam proses kerja adalah hal yang bisa dimaklumi, mengingat tidak semua anggota kabinet memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.

"Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar karena kita, ada menteri-menteri yang sudah senior sudah lama pengalaman, ada yang baru, iya kan? Ya kan baru menjabat," ujarnya.

Dia kemudian membagikan pengalamannya sendiri yang sempat tersesat di lingkungan Istana Merdeka pada awal masa jabatannya sebagai presiden.

"Saya saja baru menjabat berapa hari presiden salah jalan di Istana Merdeka, bener. Cari WC, di mana WC? Wajar. Jadi kita sudah lah," tutur Prabowo yang disambut tawa para menteri yang hadir dalam sidang tersebut.

Pernyataan Mundur dari PCO

Sebelumnya, saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur.

Keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak.

“[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April," katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi.

Selain itu, Hasan menilai sudah waktunya untuk memberi kesempatan kepada figur lain yang lebih tepat.

“Saya sudah menyampaikan bahwa jika ada sesuatu yang tidak bisa lagi saya atasi, maka saya akan tahu diri dan menepi. Dan hari ini, sepertinya saat itu sudah tiba,” ujarnya.

Hasan menandatangani surat pengunduran dirinya dan mengirimkannya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

Dia menekankan bahwa keputusan ini dilakukan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang.

Tak hanya itu, Hasan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat, belum mampu memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden.

“Menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih adalah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya. Namun saya sadar, sudah waktunya saya duduk sebagai penonton,” katanya.

Hasan juga menyatakan kesiapannya untuk membantu proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan, apabila dibutuhkan.

Meski mundur dari jabatan struktural, Hasan memastikan dirinya tidak akan jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Dia menyiratkan bahwa peran sebagai pengamat dan pelaku di balik layar tetap akan dijalankannya.

KOMPAS.com - Hasan Nasbi kembali menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), meski sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka kepada publik.

Belakangan, ia tampak kembali bekerja seperti biasa di Gedung Kwartir Nasional, Lantai 14, Jakarta.

Konfirmasi soal kembalinya Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO disampaikan langsung olehnya di hadapan wartawan.

“Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO. Per hari ini, saya kembali berkantor di PCO,” kata Hasan Nasbi di Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).

Namun, saat ditanya apakah Presiden Prabowo menolak pengunduran dirinya, Hasan memilih tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Ia hanya menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebagai informasi, Prasetyo Hadi sebelumnya ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Juru Bicara Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Kontroversi Mundurnya Hasan Nasbi

Hasan pertama kali ditunjuk sebagai Kepala PCO saat masa transisi pemerintahan, tepatnya pada 19 Agustus 2024.

Ia kemudian kembali dilantik untuk jabatan yang sama oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024.

Namun, setelah menjabat sekitar tujuh bulan, Hasan tiba-tiba memutuskan untuk mundur.

Sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Hasan sempat menjadi sorotan usai berkomentar soal teror kepala babi di kantor Tempo.

Saat itu, alih-alih mengecam tindakan tersebut, ia justru menanggapinya dengan melontarkan candaan.

"Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja," ucap Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Hasan kemudian meminta agar insiden itu tidak diperbesar karena, menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen terhadap kebebasan pers.

Belakangan, mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka pada Selasa (29/4/2025).
Ia juga sempat membagikan dokumentasi hari terakhirnya berkantor sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025.

Dalam pernyataannya, Hasan menyampaikan bahwa keputusannya sudah melalui pertimbangan matang.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujarnya.

Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hasan menyebut keputusan untuk mundur diambil agar posisi Kepala PCO bisa diisi oleh sosok yang mampu memperkuat komunikasi pemerintah di masa mendatang.

"Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah pada masa yang akan datang," tuturnya.

Tetap Hadir di Sidang Kabinet, Hasan Jadi Perhatian

Meski telah menyatakan pengunduran diri, Istana belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Terbaru, Hasan masih terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

Kehadirannya setelah mengumumkan mundur pun langsung menarik perhatian publik.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo tampak berkeliling menyapa para menteri sebelum sidang dimulai, termasuk Hasan Nasbi.

Hasan hadir dengan mengenakan kemeja putih seperti anggota Kabinet Merah Putih lainnya.

Ia duduk di antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji serta Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Di hadapannya terpasang papan nama bertuliskan KKK/PCO, jabatan yang sebelumnya diemban sebelum Hasan menyatakan dirinya mengundurkan diri.

Sumber:
antaranews.com
nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Hasan Nasbi kembali menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), meski sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka kepada publik.

Belakangan, ia tampak kembali bekerja seperti biasa di Gedung Kwartir Nasional, Lantai 14, Jakarta.

Konfirmasi soal kembalinya Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO disampaikan langsung olehnya di hadapan wartawan.

“Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO. Per hari ini, saya kembali berkantor di PCO,” kata Hasan Nasbi di Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).

Namun, saat ditanya apakah Presiden Prabowo menolak pengunduran dirinya, Hasan memilih tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Ia hanya menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebagai informasi, Prasetyo Hadi sebelumnya ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Juru Bicara Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Kontroversi Mundurnya Hasan Nasbi

Hasan pertama kali ditunjuk sebagai Kepala PCO saat masa transisi pemerintahan, tepatnya pada 19 Agustus 2024.

Ia kemudian kembali dilantik untuk jabatan yang sama oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024.

Namun, setelah menjabat sekitar tujuh bulan, Hasan tiba-tiba memutuskan untuk mundur.

Sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Hasan sempat menjadi sorotan usai berkomentar soal teror kepala babi di kantor Tempo.

Saat itu, alih-alih mengecam tindakan tersebut, ia justru menanggapinya dengan melontarkan candaan.

"Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja," ucap Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Hasan kemudian meminta agar insiden itu tidak diperbesar karena, menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen terhadap kebebasan pers.

Belakangan, mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka pada Selasa (29/4/2025).
Ia juga sempat membagikan dokumentasi hari terakhirnya berkantor sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Dia butuh waktu untuk memahami denah Istana.

Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar. Meski tidak menyebut nama, pesan Prabowo tersebut sepertinya ditujukan kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi yang sempat membuat pernyataan kontroversial hingga kemudian mengumumkan ke publik mundur dari posisinya sekarang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Dia butuh waktu untuk memahami denah Istana.

Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar. Meski tidak menyebut nama, pesan Prabowo tersebut sepertinya ditujukan kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi yang sempat membuat pernyataan kontroversial hingga kemudian mengumumkan ke publik mundur dari posisinya sekarang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri Sidang Kabinet Paripurna. Sebelumnya, Hasan Nasbi telah menyatakan mundur dari jabatan Kepala PCO.

Pantauan detikcom, Senin (5/5/2035), Sidang Kabinet Paripurna digelar di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 16.00 WIB. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sidang kabinet tersebut didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Seluruh menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga kompak mengenakan pakaian putih-hitam. Dalam sidang kabinet, Hasan Nasbi terlihat hadir.

Hasan Nasbi duduk di jajaran menteri dan kepala lembaga. Sedangkan para wakil menteri duduk di bagian belakang.

Prabowo tampak menyalami satu per satu menteri dan kepala lembaga yang berada di depan, termasuk dengan Hasan Nasbi. Keduanya tampak tersenyum saat bersalaman.

Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Surat pengunduran diri Hasan Nasbi itu sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan masih dikaji.

Hasan Nasbi mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo melalui Seskab dan Mensesneg. Surat resign itu disampaikan sejak 21 April lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat dua kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4).

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Prasetyo mengatakan surat pengunduran diri Hasan Nasbi sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4).

Namun, kata Prasetyo, surat itu belum diteken Prabowo. Prasetyo mengatakan Prabowo masih mempelajari surat tersebut.

"Dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ujarnya.

'Simak juga Video: Respons Prabowo soal Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menyatakan, kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) berikutnya tidak boleh hanya andal dalam mengelola komunikasi Istana.

Andreas berpandangan, sosok yang akan menggantikan Hasan Nasbi itu juga harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu hak asasi manusia (HAM).

"Posisi ini harus diisi oleh orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh," kata Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Andreas menilai, kepala PCO yang baru harus memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Sebagai pemimpin juru bicara Istana, kata Andreas, PCO harus menjadi representasi presiden untuk mengkomunikasikan kepada publik informasi yang dikehendaki oleh kepala negara.

Ia juga meminta agar pengganti Hasan bisa berkomunikasi merespons berbagai isu yang berkembang di luar secara elegan.

"Untuk itu, jubir harus memahami persis hal-hal apa yang dikehendaki oleh Presiden untuk dikomunikasikan dan apa yang tidak untuk dikomunikasikan. Maka, kantor komunikasi harus benar-benar memahami berbagai arus informasi di dalam dan isu yang berkembang di luar," kata Andreas.

Politikus PDI-P menyakini Presiden Prabowo bisa memilih pengganti Hasan yang tepat.

"Presiden Prabowo sangat tahu siapa yang tepat untuk posisi ini. Saya percaya beliau akan memilih sosok yang tidak hanya sambung pikirannya, tetapi juga satu napas dalam memahami misi besar pemerintahan ini," ujar Andreas.

Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

Hasan menjelaskan, keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.

Dia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujar Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar.