Jakarta -

Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Mensesneg Prasetyo Hadi layak menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin menilai Prasetyo menguasai peran sebagai corong Presiden.

"Layak dia, layak dan bagus sekali," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin menyambut baik sosok Prasetyo Hadi menjadi jubir Presiden. Cak Imin mengungkit saat Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta.

"Saya menyambut baik, saya sangat senang dan terbukti waktu Mensesneg menemui mahasiswa demo, berbicara dengan teman-teman mahasiswa, bahkan naik panggung juga ketika menjelaskan berbagai agenda pemerintah, Pak Mensesneg betul-betul menguasai," tambahnya.

Prasetyo diketahui ditunjuk menjadi jubir Presiden. Pras, sapaan akrabnya, mengatakan diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4).

Simak juga Video: Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

(dwr/rfs)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi merespons pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengaku dihubungi Presiden Prabowo Subianto dan meminta menteri Kabinet Merah Putih merapatkan barisan. Menurut Prasetyo, arahan itu hal yang biasa.

"Oh enggak, itu kan biasa aja, itu umum saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dia menekankan, analogi Prabowo terkait kabinet merupakan sebuah tim. Jika ada arahan untuk merapatkan barisan, menurutnya hal yang wajar sebagai bentuk pengingat sekaligus memberikan semangat. "Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," ujar dia.

Saat disinggung ada indikasi kerenggangan, Prasetyo pun tegas membantah. Ia menekankan kabinet saat ini solid.

"Enggak ada kerenggangan. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku sempat ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu 20 April 2025.



"Tadi Pak Presiden juga menelpon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," kata Cak Imin seusai acara.

Juru Bicara Istana Prasetyo Hadi mengungkap makna pesan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh Menteri Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu membantah jika pesan tersebut diartikan sebagai adanya kerenggangan di internal Kabinet Merah Putih.

"Enggak ada kerenggangan," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4).

Prasetyo menjelaskan apabila selama ini Presiden kerap menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai sebuah tim. Oleh karenanya, ia menyebut makna merapatkan barisan itu sebagai pesan umum dan biasa disampaikan oleh Presiden.

"Presiden selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai sebuah tim. Ya memang harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," tuturnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

Cak Imin menyebut pesan itu disampaikan melalui telepon lantaran Prabowo berhalangan hadir dalam acara Halal Bihalal di kediamannya, pada Minggu (20/4) malam.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menyebut Prabowo mengucapkan selamat dan meminta maaf karena berhalangan hadir. Prabowo, kata dia, juga meminta seluruh menterinya merapatkan barisan.

"Pak Presiden menelepon saya, menyampaikan selamat halal bihalal dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujarnya kepada wartawan di kediamannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar duka datang dari dunia hukum Indonesia. Pengacara senior Hotma Sitompul meninggal dunia pada Rabu (16/4/2025).

Ia diketahui menghembuskan napas terakhir pada pukul 11.20 WIB.

Hotma yang memiliki nama lengkap Hotma Parapatuan Daniel Sitompul lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara, pada 30 November 1956.

Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sendiri dikenal sebagai salah satu pengacara kondang asal Sumatera Utara.

Diketahui, Hotma Sitompul juga merupakan bagian dari Tim Hukum Nasional (THN) pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selain Hotma, THN Anies-Muhaimin juga diisi nama-nama seperti Hamdan Zoelva, Susno Duadji, Agung M Prasetyo, dan Refly Harun.

Hotma juga mendirikan sebuah lembaga non-profit bagian dari Yayasan Hotma Sitompul bernama LBH Mawar Saron.

Berdirinya LBH Mawar Saron adalah untuk memberikan keadilan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, lemah, dan buta akan hukum.

Momen Bersama Keluarga

Sebelum Hotma Sitompul meninggal, Ditho Hasian Sitompul yang merupakan putra dari pengacara kondang itu sempat membagikan momen kebersamaan dengan ayahnya di akun Instagramnya.

Lewat unggahan pada 31 Maret 2025 di akun @ditho_sitompoel, Ditho foto bersama keluarganya dengan Hotma Sitompul duduk di tengah.

"Bersyukur Tuhan masih beri kami kesempatan untuk berkumpul dan mengabadikan momen ini bersama, dalam keadaan sehat dan lengkap," tulis Ditho dalam unggahannya pada Senin (31/3/2025).

Ia mengatakan, musim kehidupan bisa berubah, tapi iman tidak bergantung pada situasi. Putra Hotma Sitompul itu melanjutkan, imannya bersandar pada karakter Tuhan dan tidak pernah berubah.

"Kiranya kasih dan janji Tuhan terus menjadi pengharapan bagi setiap hati yang membaca ini. Semoga momen ini jadi pengingat bahwa kasih Tuhan selalu cukup di setiap musim," tulis Ditho.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Achmad Ghufron Sirodj (Lora Gopong), Taufik Hidayat, menyebut pernyataan pengacara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Anwar Rachman, bukan substansi perkara.

Menurut dia, ungkapan Anwar tersebut merujuk pada gugatan yang sudah dicabut pihaknya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyebutkan gugatan Achmad Ghufron Sirodj di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat teregister dengan Nomor 695/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Pst. Namun, karena majelis hakim berpandangan ini perkara kaitannya dengan partai politik, perkaranya berubah menjadi perdata khusus sengketa partai politik.

"Dengan alasan tersebut, penggugat mencabut gugatannya setelah persidangan pembacaan gugatan dengan mengajukan surat secara resmi," ujarnya.

Taufik memastikan perkara gugatan kliennya terhadap Cak Imin telah dicabut sebelum adanya jawaban tergugat. Pencabutan terjadi setelah penggugat membacakan gugatan.

Proses hukum yang berkaitan dengan perkara pihaknya menggugat Cak Imin, menurut dia, justru sedang berlangsung di PN Jakarta Selatan, bukan PN Jakarta Pusat.

"Dengan Nomor Perkara: 1191/Pdt Sus-Parpol/2024/PN.JKT.SEL dan proses hukum masih sidang lima kali dengan agenda sidang jawaban tergugat (Muhaimin Iskandar/Ketum DPP PKB)," paparnya.

Dengan dilakukannya pencabutan perkara, lanjut Taufik, semestinya perkara tidak dilanjutkan oleh majelis hakim. Sejak penggugat mencabut perkaranya secara resmi, penggugat sudah tidak memperhatikan persidangan lagi.

"Namun, tiba-tiba keluar putusan yang menyatakan menolak gugatan. Tentu hal ini merupakan putusan yang yang patut dipertanyakan karena mestinya perkara yang sudah dicabut dikeluarkan penetapan bukanlah putusan," ujarnya.

Taufik mengatakan bahwa saat ini proses perkara dalam tahapan agenda persidangan jawaban tergugat dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan teregister dengan Nomor 1191/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa gugatan Achmad Ghufron Sirodj merupakan gugatan berkenaan dengan pemberhentian dirinya sebagai anggota PKB berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB No: 33591/DPP/01/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024.

Alasannya, pemberhentian tersebut dinilai melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB. Hal tersebut dirasa merupakan perbuatan yang merasa sewenang-wenang dan melawan hukum.

Atas hal tersebut, kata Taufik, penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengajukan gugatan ke mahkamah partai sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Namun, upaya penyelesaian internal tersebut tidak kunjung diselesaikan dan diproses sebagaimana mestinya oleh mahkamah partai sehingga sampai penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, penggugat belum mendapatkan putusan dari mahkamah partai karena perkaranya tidak ada kepastian penyelesaiannya," ungkapnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri resepsi pernikahan Ali Reza Mahendra dan Elma Meniar di Gandaria City Hotel, Jakarta, Minggu (8/12/2024) malam.

Ali Reza diketahui adalah putera keempat dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Setibanya di lokasi sekira pukul 20.15, Gus Imin langsung menyapa Yusril dan menyalami pasangan pengantin baru. Tak lupa dia juga berswafoto dengan keluarga Yusril dan besannya.

"Selamat untuk ananda Ali Reza dan ananda Elma. Selamat menempuh hidup baru. Doa saya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, amin," kata Gus Imin di lokasi acara.

Selesai berswafoto, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu lantas berpamitan dan menuju meja prasmanan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan penyelenggara.

Tak berselang lama, sejumlah tamu undangan lainnya pun mengerubungi Gus Imin. Satu persatu tamu meminta swafoto dengan tokoh yang kerap pula dipanggil Cha I Min oleh netizen. "Izin foto Pak," seru seorang tamu sembari menyodorkan smartphone.

Berkali-kali langkah Gus Imin saat hendak meninggalkan lokasi acara tersendat karena melayani permintaan warga yang mengajaknya berfoto. Mereka seolah enggan kehilangan momen berjumpa dengan Gus Imin.

Namun dengan sabar, Gus Imin melayani permintaan warga untuk berswafoto. Sesekali ia pun menanyakan asal warga tersebut sembari bersalaman.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan pentingnya melakukan reformasi sistem kredit usaha rakyat (KUR) untuk mempermudah pelaku UMKM dan pekerja migran.

"Kita ingin menyempurnakan kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini sulit diakses oleh rakyat dengan mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah. Harus ada reformasi sistem KUR, supaya KUR bisa diakses lebih mudah, persyaratannya tidak menyulitkan," kata Menteri yang akrab disapa Cak Imin ini dalam keterangan resminya, Rabu (4/12/2024).

Penyempurnaan KUR menurut Muhaimin diperlukan terutama untuk pemberdayaan UMKM. Dia menilai faktor utama peningkatan ekonomi para pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif adalah pembiayaan. Oleh karena itu, negara berupaya hadir untuk mempermudah pelaku ekonomi mendapatkan akses keuangan melalui KUR.

"Kesulitan akses inilah yang akan kita ubah, sempurnakan, agar KUR betul-betul bisa dinikmati oleh UMKM, pekerja migran, koperasi, sehingga benar-benar tercapai sasaran pemberdayaan," kata dia.

Cak Imin meyakini bahwa para pelaku UMKM sangat bertanggung jawab pada kredit yang dimilikinya. Oleh karena itu, peluang tersebut malah dimanfaatkan oleh jasa pinjaman ilegal yang menjerat pelaku UMKM dengan bunga yang terlalu tinggi.

"Banyak yang mau memberikan pinjaman karena para pelaku UMKM pasti kembalikan, tapi bunganya tidak rasional, mencekik para pelaku UMKM," ujar Muhaimin.

Konkretnya, Cak Imin akan mendorong aspek pembiayaan KUR melalui berbagai regulasi yang didukung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Aspek pembiayaan ini kita akan sempurnakan melalui berbagai regulasi. Kalau perlu, kita bikin skema pembiayaan baru yang tentu butuh restu dan dukungan Presiden. Sehingga rakyat, pelaku UMKM, hingga pekerja migran yang mau keluar negeri bisa mendapatkan pembiayaan yang mudah," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai Cak Imin tidak fair dalam memberikan pandangannya.

Hendrawan mulanya merespons positif kritik dari Cak Imin yang pastinya menjadi masukan bagi BPIP. Dia juga menyebutkan BPIP selalu melakukan otokritik.

"Tentu penilaian tersebut akan menjadi masukan bagi BPIP. BPIP sendiri dalam beberapa kesempatan sudah melakukan otokritik terhadap kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya dalam konteks semangat zaman (zeitgeist) yang sangat individualistik, liberalistik, pragmatis seperti sekarang," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Meski begitu, Hendrawan menilai Cak Imin tidak fair dalam menyampaikan kritiknya. Dia beralasan BPIP tidak difasilitasi dengan payung hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Namun, tidak fair juga menyatakan semua ini merupakan tanggung jawab BPIP yang hanya berpayung hukum Peraturan Presiden (Perpres 7/2018). Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 saja tak bisa membendung bertumbuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak predatorik di Indonesia. Ekonomi pasar di Indonesia dipersepsi menimbulkan dampak negatif yang besar, karena prasyarat adanya regulasi dan sistem hukum yang kredibel dan birokrasi yang bersih, tidak kita miliki," jelasnya.

Karena itulah, Hendrawan menilai seharusnya Cak Imin menyertakan kritik dengan usulannya. Misalnya, lanjut dia, memperkuat payung hukum untuk BPIP dengan undang-undang.

"Cak Imin harus memperjelas usulannya, kalau punya. Apakah seperti yang diusulkan banyak kalangan, seperti payung hukumnya diperkuat dengan UU, dikembangkan seperti BP-7 di masa lalu, atau bagaimana?" tutur Hendrawan.

Lihat juga Video: Kunker ke Luar Negeri, Prabowo Minta Maaf Tak Hadiri Harlah Ke-26 PKB

[Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Cak Imin

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil 'alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong Marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.

(maa/idn)

Jakarta -

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.

(amw/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menganggap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum dikelola optimal.

Padahal, keberadaan BPIP penting untuk menjamin Pancasila masih diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

“Kita punya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi, BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas,” ujar Muhaimin yang juga kerap dipanggil Cak Imin saat membuka Harlah ke 26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Ia menyampaikan, saat ini banyak terjadi anomali dalam ideologis kenegaraan.

Muhaimin mengatakan, ada yang mengklaim menjalankan ekonomi kerakyatan, tapi praktiknya adalah kapitalisme.

“Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang yang disebut sebagai liberal kapitalisme,” sebutnya.

“Ini fakta-fakta yang setiap hari kita kunyah, kita jalankan, bahkan kita mengambil banyak keputusan,” sambung dia.

Terakhir, ia menyebutkan PKB bakal melihat lagi apakah undang-undang (UU) omnibus law memang tepat digunakan untuk masyarakat.

“Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam omnibus law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita dalam menjaga pilar,” imbuh dia.

BPIP dibentuk pada 2018 atau empat tahun sejak Presiden Joko Widodo berkuasa. Menurut laman resminya, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.

Saat ini BPIP diketuai Yudian Wahyudi sementara Ketua Dewan Pengarah adalah Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI-P.

Jakarta -

Tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan mengajukan perlindungan saksi yang akan memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim hukum AMIN menyebut hal itu sebagai bentuk melindungi keamanan para saksi.

"Kami akan coba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK nanti, mana hal-hal saksi-saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini," kata Ketua Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir usai sidang perdana sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Ari mengatakan pihaknya juga meminta agar nama-nama saksi dirahasiakan terlebih dulu. Sebab, kata dia, beberapa saksi yang akan dihadirkan telah mengundurkan diri lantaran diduga adanya intimidasi.

"Dalam persidangan tadi, kami sampaikan tentang keamanan dan kerahasiaan saksi-saksi kami. Jadi kami mohon untuk nama-nama dimasukkan belakangan, karena dari sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri," ujarnya.

"Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka mengalami intimidasi, kriminalisasi, dan itu terjadi," sambungnya.

Ari menuturkan pihaknya akan membuktikan adanya intimidasi kepada para saksi. Meski begitu, dia juga bersyukur masih ada saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan.

"Faktanya bisa kami buktikan. Tapi alhamdulillah masih ada yang punya keberanian dan siap bersaksi," tuturnya.

Sebelumnya, MK telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 sesi pertama. Agenda sidang perdana ialah mendengarkan permohonan pemohon.

Sidang dibagi dua sesi, untuk sidang pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dijadwalkan pukul 08.00 WIB. Sedangkan Ganjar-Mahfud pukul 13.00 WIB.

Simak Video 'Yusril soal Isi Gugatan Anies: Lebih Banyak Opini daripada Fakta':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/whn)