Pelayanan imigrasi telah siap menghadapi lonjakan jumlah penumpang pada masa libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, mengoprasikan 98 unit mesin autogate pemeriksaan keimigrasian di bandara itu untuk mendukung kelancaran angkutan mudik Lebaran 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria C.A. di Tangerang, Sabtu, menjelaskan bahwa pihaknya juga menyiagakan 531 personel guna memastikan proses imigrasi berjalan lancar dan cepat.

"Pelayanan imigrasi telah siap menghadapi lonjakan jumlah penumpang pada masa libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025," katanya.

Selama periode mudik Lebaran, kata Fanny, pengawasan ekstra petugas diterjunkan di sejumlah titik vital di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Persiapan ini, lanjut dia, untuk mengantisipasi arus mudik internasional, terutama dari pekerja migran dan diaspora Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air.

"Tingginya volume penumpang berpotensi menyebabkan antrean panjang saat pemeriksaan imigrasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tetap tenang, tertib, dan kooperatif saat menjalani pemeriksaan keimigrasian," tuturnya.

Dikatakan pula bahwa petugas asistensi pada mesin autogate telah diberikan arahan agar disiagakan untuk bantu penumpang saat antrean dapat terurai lebih cepat.

Selain itu, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta tetap mengoperasikan unit pelayanan percepatan paspor untuk menunjang calon penumpang internasional yang masa berlaku paspornya kurang dari 6 bulan.

Fanny menegaskan bahwa seluruh pemeriksaan imigrasi di bandara ini bebas dari pungutan liar dan gratifikasi. Bahkan, pihaknya meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemui indikasi pungli atau pelayanan yang tidak sesuai dengan standar.

"Laporan dapat melalui layanan informasi dan pengaduan Imigrasi Soekarno-Hatta di WhatsApp 08118337004. Imigrasi Soekarno-Hatta berkomitmen untuk memastikan pelayanan yang profesional, transparan, dan bersih dari korupsi," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dibolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Apalagi jika kendaraan dinas itu dipakai untuk mudik ke kampung halaman saat lebaran.

Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta para pejabat, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, kalau mau mudik gunakan kendaraan pribadi.

"Menjelang momentum Lebaran, saya mengimbau kepada pejabat untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kalau pulang kampung, gunakan kendaraan pribadi saja," ujarnya seperti dikutip Antara.

"Selama 12 tahun menjadi pejabat di Kementerian Agama, termasuk sebagai Dirjen dan Wamen, saya selalu berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara, seperti tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, termasuk membawa keluarga atau saudara," ujarnya.

Menag mencontohkan kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mematikan lampu di kantornya ketika anaknya datang ke kantor membawa urusan pribadi. Karena menurut Umar bin Abdul Aziz, lampu itu dibiayai oleh negara dan ia tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, penggunaan kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.

Peraturan itu menentukan penggunaan kendaraan dinas operasional dalam tiga ketentuan. Berikut ketentuan penggunaan kendaraan dinas aparatur negara:

a. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi,
b. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,
c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas izin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Artinya, kendaraan dinas tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi ASN, apalagi untuk digunakan mudik ke kampung halaman.

Gubernur Jakarta Pramono Anung juga melarang ASN Pemprov DKI Jakarta menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. Jika melanggar, akan ada sanksi yang menanti.

"Saya dan Pak Wagub (Rano Karno) serta Pak Sekda (Marullah Matali) sudah memutuskan bagi pejabat ataupun aparat yang ada di DKI Jakarta, ASN terutama, yang mudik lebaran maka dilarang menggunakan mobil dinas," kata Pramono dikutip detikNews.

"Tidak diperbolehkan sama sekali. Pokoknya bagi siapa pun ASN tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung berlebaran," tambahnya menegaskan.

"Kalau ada yang melakukan pasti akan kami beri sanksi, sanksinya apa nanti kami rumuskan," ujarnya.

Video: Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Ada Sanksi

Video: Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Ada Sanksi

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa 164.268 personel gabungan TNI-Polri mengawal mudik Lebaran 2025.

Dia mengatakan ratusan ribu personel itu terdiri dari 93.358 personel Polri, 66.714 pasukan TNI dan sisanya merupakan anggota dari kementerian atau lembaga terkait.

"Aspek pengamanan yang meliputi pagelaran personel, polri dan tni sebanyak 164.268 personel gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga," ujarnya di STIK Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mantan Kepala BIN itu menambahkan, ratusan ribu personel tersebut bakal disebar di 2.864 titik pos pengamanan di seluruh Indonesia.

Selain itu, dia juga mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait mengenai kesiapan transportasi mudik mulai dari darat, udara dan laut.

"Yang kedua kesiapan transportasi dan sarana prasarana yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Ketiga kesiapan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan mudik dan lebaran," tambahnya.

Pada intinya, Budi menekankan bahwa rapat koordinasi lintas sektoral ini dilakukan agar pelaksanaan tahunan mudik Lebaran dapat berjalan lancar seperti arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya kesimpulan rapat adalah seluruh kementerian, lembaga yang hadir telah siap untuk melaksanakan dan menyukseskan mudik maupun lebaran idulfitri 1946 hijriah tahun 2025," pungkas Budi.