Para pemimpin dunia harus memperhatikan hukum internasional yang ada tentang penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman ruang angkasa yang semakin termiliterisasi, sebuah studi baru menunjukkan.

Ruang angkasa berisiko menjadi sumber konflik maupun tempat konflik bersenjata. Untuk itu, pengaturan aktivitas militer di angkasa luar harus segera menjadi perhatian internasional.

Lebih lanjut, para pemimpin dunia harus memperhatikan hukum internasional terkait penggunaan militer dalam mengatasi ancaman ruang angkasa. Hal tersebut disorot peneliti Chris O'Meara dalam Leiden Journal of International Law, dipublikasi Rabu (26/3/2025) lalu.

"Prospek perang di luar angkasa menjadi perhatian nyata dan negara-negara menegaskan hak mereka untuk bertindak guna mempertahankan kepentingan mereka di wilayah tersebut," kata peneliti asal Fakultas Hukum University of Exeter, dikutip dari laman kampus.

Uji Coba Senjata Anti-Satelit Picu Konflik

Beberapa negara sudah melakukan uji coba senjata anti-satelit (ASAT), mulai dari Amerika Serikat, India, Rusia, dan China. Alasannya beragam, mulai dari pertahanan terhadap ancaman negara lain, mengungguli negara lain di bidang teknologi, unjuk kekuatan, dan menyingkirkan satelit yang dinonaktifkan.

O'Meara menjelaskan, uji coba senjata anti-satelit (ASAT) telah memicu ketakutan akan peperangan di ruang angkasa. Sebab, penggunaan senjata ASAT menghasilkan banyak puing ruang angkasa yang bisa merusak satelit-satelit lain di orbit. Padahal menurutnya, banyak satelit ini mendukung aktivitas manusia dan ekonomi global.

ia menambahkan, konflik di ruang angkasa bisa menjadi bencana di sana maupun di Bumi bagi warga sipil dan negara. Namun, upaya lintas negara dan organisasi saat ini dinilai gagal menahan meningkatnya persenjataan ruang angkasa.

Sementara itu dalam studi terbarunya, O'Meara menjelaskan hukum yang ada saat ini bisa bantu menjaga perdamaian dan keamanan internasional di luar atmosfer Bumi. Hukum ini berlandaskan Piagam PBB dan hukum kebiasaan internasional.

Ia menjelaskan, hukum saat ini dapat digunakan untuk membatasi kapan dan bagaimana negara dapat menargetkan satelit secara sah menggunakan teknologi ASAT. Termasuk di antaranya sebagai bentuk pertahanan.

Untuk itu, negara-negara di dunia menurutnya perlu memahami lebih jauh tentang aturan-aturan ini agar mampu melindungi aset-aset penting mereka di ruang angkasa. Dengan cara itu, berbagai negara juga bisa menyelesaikan masalah puing sampah ruang angkasa, bahaya konflik ruang angkasa bagi warga sipil, maupun menghindari konflik ruang angkasa itu sendiri.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kepatuhan negara-negara terhadap hukum ini. Dengan begitu, negara bersangkutan bisa menjaga perdamaian dan keamanan internasional di Bumi dan di angkasa luar.

"Kegelisahan atas militerisasi atau 'persenjataan' di luar angkasa karenanya menjadi prioritas utama agenda internasional. Meskipun negara-negara terus mengembangkan senjata antiruang angkasa baru, kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang ditetapkan yang dapat ditafsirkan dan diadaptasi untuk diterapkan di luar angkasa berpotensi membatasi penggunaan senjata ASAT," jelas O'Meara.

Ia menekankan, pada akhirnya, semua manusia di berbagai negara membutuhkan layanan berbasis satelit untuk beraktivitas sehari-hari, seperti untuk menunjukkan rute jalan terdekat lewat aplikasi maps maupun untuk akses internet berbasis satelit.

"Pemahaman yang lebih jelas tentang hukum ini secara langsung menjawab kekhawatiran internasional yang mendesak mengenai persenjataan di luar angkasa dan ketakutan akan perang antarnegara di wilayah tersebut. Karena kita semua bergantung pada layanan berbasis satelit dalam kehidupan sehari-hari, kejelasan yang lebih besar mengenai pembatasan hukum terhadap peperangan di luar angkasa bermanfaat bagi kita semua," sambungnya.

Video: Ancaman Utama yang Mengintai Satelit di Ruang Angkasa

Video: Ancaman Utama yang Mengintai Satelit di Ruang Angkasa

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) berlandaskan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Budi memastikan revisi ini tidak bertentangan dengan demokrasi.

"Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer. Selain itu, fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh DPR RI, sesuai dengan kewenangannya," ujar Budisatrio dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan substansi revisi UU TNI jauh dari apa yang dikhawatirkan masyarakat. Budisatrio membantah isu revisi UU TNI menghidupkan dwifungsi militer.

"Tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI. Fraksi Gerindra menjamin revisi UU ini sejalan dengan semangat reformasi," katanya.

Lebih lanjut, Budisatrio membeberkan penjelasan lengkap mengenai pasal demi pasal yang diubah dalam revisi UU TNI.

Pasal 3: Kedudukan TNI dalam Sistem Pertahanan Negara

Revisi UU TNI menegaskan TNI berada di dalam Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di bawahnya, untuk memastikan bahwa TNI tetap memiliki otoritas dalam aspek pertahanan tanpa mengubah mekanisme komando yang ada.

Budisatrio menegaskan koordinasi antara TNI dan Kemhan hanya mencakup kebijakan, strategi pertahanan, serta dukungan administrasi dalam perencanaan strategis, sementara operasional tetap menjadi ranah TNI.

"Koordinasi ini bertujuan agar kebijakan pertahanan selaras dengan kebutuhan strategis di lapangan. Poin ini hanya mempertegas amanat Pasal 10 UUD 1945 bahwa Presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang komando atas TNI," ujarnya.

Pasal 7: Penambahan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Revisi UU TNI memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. TNI kini memiliki peran dalam membantu pemerintah menanggulangi serangan siber, yang akan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks. Selain itu, TNI diberi mandat untuk melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, terutama dalam situasi darurat atau konflik bersenjata.

"Ancaman pertahanan kini bukan hanya fisik, tetapi juga digital dan transnasional. Revisi ini memastikan TNI siap menghadapi tantangan zaman," ujar Budisatrio.

Dalam revisi ini, kata Budi, operasi OMSP yang melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan wajib dilaporkan ke DPR sebelum dilaksanakan. Jika DPR tidak menyetujui, operasi tersebut harus dihentikan.

Budisatrio menegaskan, revisi ini bukan untuk mengambil alih tugas Polri ataupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

"TNI tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern," tegasnya.

Pasal 47: Perluasan Penempatan Prajurit Aktif di K/L

Sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya, saat ini prajurit aktif hanya dapat tergabung dalam 10 kementerian/lembaga (K/L), di antaranya Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, serta Mahkamah Agung.

Revisi UU TNI menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang dapat ditempati prajurit aktif, dari 10 menjadi 15. Adapun K/L yang ditambahkan yaitu; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kejaksaan Agung, dan Sekretariat Presiden. Untuk Sekretariat Presiden tidak dihitung sebagai penambahan K/L baru, karena berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya memang sudah diakomodasi di dalam UU TNI melalui Setmilpres.

"Selain 15 K/L yang diatur dalam revisi UU, tidak ada penempatan prajurit aktif di mana pun, termasuk di BUMN. Adapun aturan mengenai prajurit aktif TNI tidak boleh berbisnis, itu masih sama dengan aturan sebelumnya, tidak ada yang berubah," tegas Budisatrio.

"Jika ada prajurit aktif yang bergabung di luar dari 15 K/L yang telah ditentukan, mereka wajib pensiun," tambahnya.

Budisatrio menegaskan bahwa penempatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertahanan dan keamanan nasional serta bertujuan memberikan payung hukum yang jelas.

"Selama ini prajurit aktif sudah ada di K/L tersebut, namun tanpa regulasi yang mengaturnya di tingkat UU. Revisi ini memastikan tugas-tugas kritis pertahanan berjalan lebih efektif dan profesional," ujarnya.

Bakamla, misalnya, berperan dalam pengamanan maritim, termasuk pemberantasan penyelundupan, illegal fishing, maupun kejahatan transnasional, sehingga wajar jika prajurit TNI turut berperan. Begitu pula BNPB dan BNPP yang memerlukan kesiapsiagaan militer dalam menangani bencana dan menjaga stabilitas perbatasan. Sementara itu, BNPT membutuhkan personel dengan pengalaman militer untuk menangani ancaman terorisme yang semakin kompleks, dan Kejaksaan Agung memerlukan unsur militer untuk menangani perkara pidana militer melalui posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Dalam situasi darurat, kehadiran prajurit TNI sangat penting untuk respons cepat dan efektif," tambah Budisatrio. "Ini bukan militerisasi, tetapi penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman pertahanan nasional," tegasnya.

Pasal 53: Perpanjangan Usia Prajurit

Salah satu poin utama revisi adalah peningkatan batas usia pensiun prajurit.

Budisatrio mencontohkan, di banyak negara, usia pensiun militer rata-rata mencapai 58-65 tahun. Menurutnya, saat ini tamtama dan bintara harus pensiun pada usia 53 tahun, padahal kondisi fisik dan mental mereka masih prima. Begitu pula dengan tingkatan perwira, di mana mereka saat ini harus pensiun di usia 58 tahun. Padahal keahlian dan pengalaman para perwira masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.

"Kami menemukan realitas banyak dari prajurit kita yang sudah harus pensiun di tengah kondisi mereka yang masih prima, dan bahkan tidak sedikit yang masih harus menyekolahkan anak-anaknya. Jika mereka harus pensiun dalam kondisi tersebut, tentu hal ini akan memberatkan para prajurit ketika purna tugas," paparnya.

"Perpanjangan usia pensiun ini merupakan wujud kehadiran negara yang sudah sepantasnya diberikan kepada prajurit-prajurit kita yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi bangsa dan negara," ujar Budisatrio.

Dengan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, serta perbandingan dengan praktik di negara lain, lanjut Budisatrio, revisi UU TNI memutuskan untuk menaikkan usia masa bakti prajurit setingkat tamtama dan bintara hingga 55 tahun. Perwira sampai dengan pangkat Kolonel 58 tahun. Sementara untuk perwira tinggi, usia pensiunnya berjenjang dari 60 hingga 62 tahun.

Kecuali untuk perwira tinggi bintang 4, dengan usia pensiun 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali hingga 65 tahun. Dia menyebutkan hal ini dilakukan tanpa mengorbankan proses regenerasi di tubuh TNI.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini