Presiden RI Prabowo Subianto diklaim menunjuk sejumlah sosok di jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengemban amanah sebagai juru bicara (jubir).

Salah satunya ialah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia merupakan politisi Partai Gerindra, ia menjabat sebagai Ketua OKK DPP Gerindra.

Sebelum menjabat sebagai Mensesneg, Pras sendiri merupakan anggota DPR. Ia bertugas di Komisi II.

Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Pras juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

Selain dirinya, Pras menyampaikan dua orang wakil menteri juga akan dipercaya sebagai juru bicara. Ialah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," tuturnya.

Angga Raka sendiri merupakan politisi Partai Gerindra. Mengutip dari berbagai sumber, Angga merupakan kader Gerindra sejak tahun 2008.

Pada tahun 2014, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo hingga 2017. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra.

Pada Pilpres 2024 lalu, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Komunikasi/Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

Angga pun mulai berkecimpung di pemerintahan saat masuk ke Kabinet Indonesia Maju sebagai Wamenkominfo di penghujung pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia dilantik sebagai Wamenkominfo oleh Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2024 untuk mendampingi Menkominfo saat itu, Budi Arie Setiadi.

Lalu di kepemimpinan Prabowo, Angga kembali dipercaya sebagai Wamenkomdigi mendampingi Meutya Hafid yang duduk di posisi menteri.

Sementara Juri Ardiantoro yang merupakan Wamensesneg, merupakan sosok yang memiliki latar belakang kepemiluan.

Ia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Setelah itu, Juri pun menapaki karirnya di KPU.

Ia pernah menjabat sebagai komisioner KPU Jakarta dan juga ketua sekaligus komisioner KPU RI setelahnya.

Lalu pada 2020, Juri pun dilantik menjadi Deputi IV KSP. Juri mengundurkan diri dari jabatannya itu di akhir 2023 lantaran ia masuk dalam struktur TKN Prabowo-Gibran sebagai wakil ketua.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui massa pedemo Indonesia Gelap di kawasan patung kuda, Jakarta, Kamis (20/2) sore.

Di depan Pedemo Prasetyo menyatakan, pemerintah telah mendengar tuntutan massa mahasiswa.

"Kami sudah membaca yang adik-adik tuntut," kata Prasetyo.

Massa aksi Indonesia Gelap menuntut sejumlah poin. Di antaranya, meminta pemerintah menciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

Mereka juga menuntut pemerintah mencabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati.

Massa juga menolak revisi Undang-Undang Minerba, dan menghapus multifungsi ABRI.

Massa Indonesia Gelap juga mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

Prasetyo juga meminta maaf kepada massa karena baru dapat menemui massa sore hari.

"Pertama-tama kami mohon maaf kalau baru bisa hadir sore ini karena kebetulan masih ada kegiatan, atas izin dan restu dari bapak presiden, kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik," katanya.

Prasetyo juga menyatakan pemerintah menghormati aksi mahasiswa.

"Jadi adik-adik saya teruskan mewakili pemerintah. Kami senang adik-adik tetap menjadi mahasiwa yang kritis yang menyuarakan aspirasi menyuarakan aspirasi boleh, itu diatur Undang-Undang tetap dilindungi," katanya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak setuju dengan tagar Indonesia Gelap yang digunakan massa mahasiswa saat demonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah di sejumlah daerah, Senin (17/2) kemarin.

Prasetyo menghormati massa yang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi. Namun, ia meminta massa aksi tak memainkan narasi yang tidak benar.

"Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia meminta seluruh pihak tetap optimis dan kompak dalam satu barisan membangun Indonesia dengan tujuan yang sama.

Prasetyo juga meminta masyarakat memaklumi kinerja pemerintah yang baru memulai kerja-kerjanya setelah dilantik beberapa waktu lalu.

"Pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," ujar dia.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," sambungnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga meminta massa aksi lebih memahami hal yang dituntut yakni penolakan efisiensi anggaran terkhusus anggaran pendidikan dan kesehatan.

Dia menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja kementerian dan lembaga terkait meski sejumlah pos anggaran dipangkas.

"Jadi jangan digeser ke 'wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat'. Tidak begitu semangatnya itu," ujar dia.

Di sisi lain, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak keberatan dengan aksi yang dihadiri ribuan demonstran tersebut.

Ia mengklaim Prabowo telah terbiasa menyampaikan dan menerima aspirasi sejak sebelum menjadi presiden.

"Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati," tutur dia.

Aksi "Indonesia Gelap" direncanakan digelar secara maraton di Jakarta selama tiga hari berturut-turut mulai Senin hingga Rabu.

Ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi pada Senin. Di antaranya meminta pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Lalu, mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), dan memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak.