Bisnis.com, JAKARTA - Natalius Pigai tercatat belum memperbarui LHKPN setelah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Merah Putih.

Natalius Pigai yang merupakan putra asli Papua, mengawali karirnya di DKI Jakarta sebagai tukang parkir liar di Kementerian Hukum dan HAM beberapa tahun lalu. Dia bersama dua saudaranya yaitu Yulius dan Hengky Pigai sempat merasakan kerasnya Jakarta.

Tidak lama, Natalius Pigai mulai mengikuti sejumlah pendidikan formal dan informal di sejumlah lokasi. Pendidikan informal yang diikuti Pigai yaitu pendidikan statistika di Universitas Indonesia 2004, pendidikan peneliti LIPI 2005 dan Kursus Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara 2010-2011.

Pada pendidikan formal, Pigai meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD atau APMD) Yogyakarta di tahun 1999.

Pigai pun mulai tertarik menjadi aktivis dan mengikuti berbagai organisasi di antaranya PRD, PMKRI, Walhi, KontraS, Petisi 28 dan Rumah Perubahan.

Rampung menjadi aktivis, Pigai pun mulai meniti karirnya sebagai angggota Komnas HAM pertama dari Papua tahun 2012-2017, kemudian kini pun sempat mencalonkan diri menjadi Pimpinan KPK tahun 2019.

Kini, Pigai resmi ditunjuk jadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan data LHKPN KPK tahun 2019 lalu, Pigai memiliki harta kekayaan Rp4,3 miliar. Namun, KPK belum melakukan pembaruan harta kekayaan Pigai tahun ini.

Pada tahun 2019, LHKPN KPK mencatat Pigai tidak memiliki harta berupa bangunan maupun tanah. Namun, Pigai mempunyai aset mobil Honda CRV tahun 2011 seharga Rp300 juta.

Harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta. Kemudian, Pigai memiliki surat berharga senilai Rp2 miliar dan kas atau setara kas sebesar Rp2 miliar.

Sehingga jika ditotal, Pigai memiliki harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000 pada tahun 2019 lalu, ketika mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Natalius Pigai tercatat belum memperbarui LHKPN setelah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Merah Putih.

Natalius Pigai yang merupakan putra asli Papua, mengawali karirnya di DKI Jakarta sebagai tukang parkir liar di Kementerian Hukum dan HAM beberapa tahun lalu. Dia bersama dua saudaranya yaitu Yulius dan Hengky Pigai sempat merasakan kerasnya Jakarta.

Tidak lama, Natalius Pigai mulai mengikuti sejumlah pendidikan formal dan informal di sejumlah lokasi. Pendidikan informal yang diikuti Pigai yaitu pendidikan statistika di Universitas Indonesia 2004, pendidikan peneliti LIPI 2005 dan Kursus Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara 2010-2011.

Pada pendidikan formal, Pigai meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD atau APMD) Yogyakarta di tahun 1999.

Pigai pun mulai tertarik menjadi aktivis dan mengikuti berbagai organisasi di antaranya PRD, PMKRI, Walhi, KontraS, Petisi 28 dan Rumah Perubahan.

Rampung menjadi aktivis, Pigai pun mulai meniti karirnya sebagai angggota Komnas HAM pertama dari Papua tahun 2012-2017, kemudian kini pun sempat mencalonkan diri menjadi Pimpinan KPK tahun 2019.

Kini, Pigai resmi ditunjuk jadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan data LHKPN KPK tahun 2019 lalu, Pigai memiliki harta kekayaan Rp4,3 miliar. Namun, KPK belum melakukan pembaruan harta kekayaan Pigai tahun ini.

Pada tahun 2019, LHKPN KPK mencatat Pigai tidak memiliki harta berupa bangunan maupun tanah. Namun, Pigai mempunyai aset mobil Honda CRV tahun 2011 seharga Rp300 juta.

Harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta. Kemudian, Pigai memiliki surat berharga senilai Rp2 miliar dan kas atau setara kas sebesar Rp2 miliar.

Sehingga jika ditotal, Pigai memiliki harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000 pada tahun 2019 lalu, ketika mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan saat ini mobil dinas Maung telah mulai diproduksi. Prasetyo mengatakan nantinya mobil-mobil itu akan dipakai untuk para menteri Kabinet Merah Putih.

"Iya. Mulailah, mulai kita produksi," kata Prasetyo di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Namun, Prasetyo belum dapat memastikan jumlah mobil Maung yang sedang diproduksi tersebut. Meski begitu, dia menekankan para menteri berkomitmen untuk menggunakan mobil dinas Maung.

"Saya nggak hapal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung," jelasnya.

Prasetyo menjelaskan jika total mobil dinas Maung yang tengah diproduksi itu cukup, maka wakil menteri pun akan langsung ikut menggunakannya. Namun, kata dia, jika jumlah mobil tersebut kurang, maka akan diproduksi kembali.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri, baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," tuturnya.

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan pemerintahan Prabowo Subianto tak memprioritaskan untuk memberikan rumah dinas bagi para menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Saya kira itu [rumah dinas] bukan sesuatu yang urgent. Karena kami menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah,” ujarnya kepada wartawan.

Kendati demikian, Prasetyo tak menampik bahwa pada perjalanannya nanti akan ada rumah dinas yang diberikan kepada jajaran pembantu Presiden di Kabinet Merah Putih itu.

Apalagi, memang dalam aturannya, terdapat rumah khusus diperuntukan bagi Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kepala Lembaga Tinggi Negara, dan pejabat yang jabatannya setingkat dengan Menteri akan mendapatkan rumah dinas dengan luas bangunan 400 m2 dan luas tanah 1000 m2.

“Memang aturannya seperti itu. Namun, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kami lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta,” pungkas Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam keputusan tersebut, Presiden juga menetapkan M Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, yang akan mendampingi AM Putranto dalam menjalankan tugas-tugas di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Dengan ini mengangkat Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan M Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan,” bunyi Keputusan Presiden, sebagaimana dibacakan Deputi bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Ninik Purwanti.

Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur, yang merupakan tamatan taruna di Akabri Magelang dan menjadi salah satu taruna berprestasi. Putranto bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik 1987.

Putranto menjalani perjalanan kariernya usai lulus di Kodam VI/Tanjungpura Kalimantan. Dia mendapatkan penugasan di bagian infanteri. Pada 2000, dia ditunjuk menjadi pejabat sementara Danyonif Linud 433/3 Kostrad di wilayah Irian Jaya (sekarang Papua) sehingga menjadi Danyon termuda saat itu.

Pada 2012, Putranto mendapat tugas sebagai Koordinator Tim SAR Gabungan penyelamatan pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Setelah berkarier selama 35 tahun, Putranto mengakhiri kariernya pada 2 Februari 2022.

Jenderal bintang tiga ini terakhir menempati jabatan sebagai Komandan Kodilkat TNI AD. Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Putranto mendapatkan beberapa penghargaan selama menjadi tentara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memilih politisi Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg. Dia menggantikan Pratikno yang dikenal dekat dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).

"Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (21/10/2024) malam.

Orang dekat Prabowo ini lahir 28 Oktober 1979 di Ngawi. Dia telah menjabat sebagai Ketua Organisasi Gerindra sejak 2008.

Pras juga menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019–2024 dan ditugaskan di Komisi II. Sementara itu, Prasetyo memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yakni Direktur Utama di PT Tusam Hutani Lestari dan Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia.

Adapun, Prasetyo mengenyam jenjang pendidikan di SD Katolik Santo Yosef (1986-1992); SMP Negeri 2 Ngawi (1992-1995); SMA Taruna Nusantara (1995-1998). Pras kemudian menempuh gelar sarjananya di S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (1999-2006).

Harta Kekayaan Prasetyo

Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Prasetyo memiliki total harta sebanyak Rp7,1 miliar.

Perinciannya, Pras memiliki satu aset tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp3,3 miliar. Aset tersebut tercantum merupakan hasil dari miliknya sendiri.

Selanjutnya, Pras juga memiliki total aset transportasi dan mesin dari dua jenama otomotif asal Jepang, yakni Honda dan Toyota senilai Rp959 juta.

Secara terperinci, mulai dari Toyota Fortuner 2014 dan 2016 masing-masing Rp265 juta dan Rp355 juta serta Toyota Alphard (2012) Rp325 juta.

Sementara itu, Pras juga tercatat memiliki dua sepeda motor Honda GL (2013) senilai Rp10,5 juta dan Honda N Rp3,5 juta. Adapun, harta kas dan setara kas milik Pras mencapai Rp2,8 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Agus Andrianto yang kini menjadi salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan merupakan nama tokoh polisi yang baru-baru ini muncul di hadapan publik, setelah kiprah panjangnya selama 35 tahun berkarir di Korps Bhayangkara.

Jenderal bintang tiga kepolisian itu kini telah resmi dilantik oleh Prabowo menjadi menteri bersama puluhan menteri lainnya pada Senin (21/10) pagi. Pria yang mengemban jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), otomatis kini telah menjadi seorang purnawirawan.

Saat ini, Agus mengemban tugas yang masih tidak terlalu jauh dengan bidang hukum, yakni menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian yang dipimpin oleh Agus merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Pada era lalu, imigrasi dan pemasyarakatan masih berada pada tingkat eselon satu, yakni direktorat jenderal di bawah Kemenkumham. Terlepas dari statusnya yang lalu, Kemenkumham memang sejauh ini lebih disibukkan dengan urusan imigrasi dan pemasyarakatan.

Pemisahan imigrasi yang menangani urusan keimigrasian dan pemasyarakatan yang mengurusi masalah "penjara" memang seyogyanya perlu dilakukan, karena dua bidang strategis itu memiliki kompleksitas permasalahannya masing-masing.

Agus Andrianto yang pernah menangani segudang kasus ketika menjadi polisi, semestinya sudah tak asing dengan kedua urusan tersebut. Terlebih lagi sosoknya yang berlatar belakang reserse, kerap bersinggungan dengan kasus kriminalitas lintas negara maupun di dalam penjara.

Profil Agus

Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967 itu merupakan polisi lulusan tahun 1989 dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) atau yang kini dipecah menjadi Akademi Kepolisian (Akpol).

Setelah lulus dan berpangkat perwira pertama, dia pun tercatat langsung ditugaskan di Kepolisian Resor (Polres) Dairi di bawah Kepolisian Daerahnya (Polda) Sumatera Utara. Selama enam tahun pertamanya sebagai polisi muda, dia pun bertugas di Sumatera Utara dengan menjadi Kapolsek Sumbul, Kapolsek Parapat, hingga Kapolsek Percut Seituan.

Pada tahun 1995, dia pun memantapkan keahliannya di bidang kepolisian dengan mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Setelahnya, dia dimutasikan ke Polres Lampung Selatan pada tahun 1997, namun dikembalikan lagi ke daerah Sumatera Utara dengan menjadi Kasat Serse Polrestabes Medan pada tahun 1999.

Setelah mendapat jabatan strategis di salah satu kota besar di Pulau Sumatera itu, ia kemudian memulai karir kepolisiannya dengan ditugaskan di Pulau Jawa, yakni di Polda Jawa Timur.

Karirnya pun terus melesat setelah bertugas di Pulau Jawa, mulai dari menjabat sebagai Wakapolres Tanjung Perak pada tahun 2003 hingga menjadi Kapolres Metro Tangerang pada tahun 2008.

Pada tahun 2011, dia pun mulai ditugaskan di lingkungan Mabes Polri, yakni di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), hingga sempat mengemban jabatan strategis dengan menjadi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri pada 2016.

Namun dengan kiprahnya di Sumatera Utara, dia pada tahun 2017, dikembalikan lagi ke Sumatera Utara dengan menjadi Wakapolda Sumatera Utara sebelum menjadi Kapolda Sumatera Utara setahun setelahnya.

Selama menjadi Kapolda Sumatera Utara, dia pun menangani sejumlah kasus yang menonjol dan menyita perhatian publik. Dari kepemimpinannya itu, dia kemudian dipercaya menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri pada tahun 2019 dan menjadi Kepala Baresrkim Polri pada tahun 2021.

Kiprah kepolisian

Kinerja Agus sebagai perwira polisi yang menangani kasus-kasus kriminal pun tak luput dari pemberitaan ANTARA. Ketika berkarir di lingkungan Polda Metro Jaya, Agus yang masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), menggerebek pabrik penggandaan DVD bajakan berisi film dan lagu di Jakarta Utara, Selasa, 12 Juni 2007.

Pengungkapan kasus pembajakan tersebut menjadi yang terbesar sepanjang tahun 2007. Pasalnya, Agus saat itu mengungkapkan bahwa polisi menyita sekitar 100 ribu keping DVD bajakan, 30 unit mesin pengganda, dan 2.000 master DVD.

"Kasus ini merupakan yang terbesar di Jakarta sepanjang tahun ini. Ini kelas kakap karena omzetnya ratusan juta rupiah sehari," kata Agus saat itu.

Bertahun-tahun setelahnya, Agus lantas menangani kasus besar ketika menjabat sebagai Dirtipidum Bareskim Polri pada tahun 2016. Saat itu, Agus Andrianto duduk di belakang Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto ketika konferensi pers penetapan Gubernur Petahana DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Saat itu, Agus pun menyatakan bahwa Polri memeriksa Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab sebagai ahli agama dalam penyidikan kasus dugaan penistaan agama tersebut. Dia pun menjadi tokoh yang beberapa kali muncul dalam proses kasus hukum Ahok.

Dua tahun setelahnya ketika menjadi Kapolda Sumatera Utara, dia pun mengungkap kasus jaringan jaringan narkoba internasional dari Malaysia ke Indonesia, dan mengamankan enam orang pelaku dengan barang bukti sembilan kilogram narkoba jenis sabu. Dari enam tersangka itu, tiga orang ditembak mati karena mencoba melarikan diri dan melawan petugas.

Dia pun kemudian memperketat pengamanan di jalur laut untuk mencegah penyelundupan narkotika ke wilayah Sumatera Utara, dengan berkoordinasi bersama sejumlah instansi untuk melakukan hal tersebut.

Namun, Agus juga saat itu menangani skandal yang menerpa lingkungan Polda Sumatera Utara. Saat itu, ada perwira polisi Kompol Fah (41) yang menjadi pelaku penembakan terhadap adik iparnya Jumingan, warga Kota Medan, Sumatera Utara.

Lalu kasus yang menjadi salah satu puncak karirnya, ialah menangani kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada tahun 2022. Saat itu, Agus mengatakan kegigihan dari penyidiknya telah berhasil membuat Bharada E mengaku seterang-terangnya terkait kasus yang akhirnya menyeret Sambo sebagai tersangka.

Namun sebelum menangani kasus Sambo, nama Agus Andrianto pun sempat santer diisukan bakal menjadi Kapolri pada tahun 2020 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang kala itu menjelang masa pensiun. Di tahun itu, Agus sedang menjabat sebagai Kabaharkan Polri dengan pangkat bintang tiga.

Namun Presiden Ke-7 Joko Widodo akhirnya melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Idham Azis. Ketika Agus dilantik menjadi Menteri, Listyo pun kini masih menjabat sebagai Kapolri.

Dengan kiprahnya yang kaya dengan pengalaman menangani berbagai kasus signifikan, Agus diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja kementeriannya dalam menangani isu-isu imigrasi dan pemasyarakatan, serta berkontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih aman dan efektif bagi masyarakat Indonesia.

Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen Agus Andrianto mengungkapkan dirinya sudah mundur dari posisi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Agus menegaskan ini setelah resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri," ungkap Agus saat ditemui wartawan di Istana Negara.

Agus mengungkapkan mendapat arahan langsung menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Prabowo. Oleh karenanya, ia tak lagi memerlukan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, Prabowo meminta jenderal bintang tiga ini menjadi Menteri Imigrasi.

"Arahannya dari bapak presiden, bukan dari Pak Kapolri. Arahannya kan dari pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," tuturnya.

Diketahui, pengumuman anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Salah satu yang dipanggil adalah Agus Andrianto.

Sehari setelahnya, Prabowo menggelar pelantikan terhadap para menteri Kabinet Merah Putih. Agus Andrianto pun resmi dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Prabowo hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA - SDM Polri bakal menunjuk satu perwira tinggi atau pati untuk mengganti posisi Agus Andrianto dari jabatannya sebagai Wakapolri.

Sebelumnya, Agus telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah-Putih.

Terkait hal ini, As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan posisi yang ditinggalkan Agus bakal dipilih langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Iya betul [pengganti Agus ditunjuk Kapolri],” ujar Dedi kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Jenderal polisi bintang dua ini menyatakan, bahwa proses penunjukan itu akan segera dilakukan. Mengingat, saat ini posisi Wakapolri masih kosong usai ditinggalkan Agus.

Namun, keputusan penunjukan ini tetap mengikuti keputusan dari Kapolri Listyo.

“Iya masih menunggu dulu [dari Kapolri],” pungkas Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengaku telah mundur dari jabatannya usai ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Jenderal polisi bintang tiga ini menyatakan bahwa dirinya telah pensiun dari Polri atas keinginan dirinya sendiri.

"Sudah, sudah [mundur]. Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, saat ini Agus menyatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo di Kabinet Merah-Putih periode 2024-2029.

"Arahnya dari bapak presiden, nanti kami hanya mendapatkan tugas untuk membantu beliau," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam keputusan tersebut, Presiden juga menetapkan M Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, yang akan mendampingi AM Putranto dalam menjalankan tugas-tugas di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Dengan ini mengangkat Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan M Qodari sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan,” bunyi Keputusan Presiden, sebagaimana dibacakan Deputi bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Ninik Purwanti.

Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur, yang merupakan tamatan taruna di Akabri Magelang dan menjadi salah satu taruna berprestasi. Putranto bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik 1987.

Putranto menjalani perjalanan kariernya usai lulus di Kodam VI/Tanjungpura Kalimantan. Dia mendapatkan penugasan di bagian infanteri. Pada 2000, dia ditunjuk menjadi pejabat sementara Danyonif Linud 433/3 Kostrad di wilayah Irian Jaya (sekarang Papua) sehingga menjadi Danyon termuda saat itu.

Pada 2012, Putranto mendapat tugas sebagai Koordinator Tim SAR Gabungan penyelamatan pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Setelah berkarier selama 35 tahun, Putranto mengakhiri kariernya pada 2 Februari 2022.

Jenderal bintang tiga ini terakhir menempati jabatan sebagai Komandan Kodilkat TNI AD. Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Putranto mendapatkan beberapa penghargaan selama menjadi tentara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, setiap pembangunan harus berpijak pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Natalius saat tiba di Istana Negara, Jakarta menjelang pelantikan menteriKabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024).

"Pembangunan berbasis HAM itu sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan di bidang A, B, C, D, E, F tentu harus berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi nilai keadilan dan nilai perdamaian," kata Natalius sesaat sebelum dilantik.

Ia mengatakan, setelah pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, akan ada agenda pengenalan di Kementerian Hukum dan HAM bersama Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Nanti akan ada agenda perkenalan ramah tamah, mungkin setelah itu saya akan melakukan langsung kerja," ujarnya.

Natalius mengatakan, bekerja dalam pemerintahan bukan hal baru lantaran memiliki pengalaman selama 18 tahun bekerja sebagai pegawai negeri di salah satu kementerian.

"Jadi sistem kerja birokrasi saya tahu HAM, semua saya tidak perlu belajar. Para staf akan beri support dan tidak alami kesulitan di sana di Direktorat HAM," ucap dia.