Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengenang sosok Komjen Pol. (Purn) Syafruddin yang pernah menjabat sebagai Menteri PANRB periode 2018-2019.

Dia mengungkapkan pada era Menteri Syafruddin diterbitkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui PP Nomor 49 Tahun 2018, dan penilaian kinerja PNS melalui PP Nomor 30 Tahun 2019.

"Selama menjabat sebagai Menteri PANRB, sejumlah hubungan bilateral antar-negara dilakukannya, terutama untuk pengembangan SDM aparatur," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pensiunan jenderal bintang tiga itu banyak memberi kontribusi melewati tantangan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pengelolaan sistem pemerintahan yang tegas. Hal tersebut diwujudkan lewat komunikasi, konsolidasi, koordinasi, dan kerja sama di tingkat nasional, regional, bahkan global.

Pada saat yang bersamaan, Syafruddin ditunjuk sebagai Ketua Kontingen atau Chief de Mission tim Indonesia di Asian Games 2018 yang dihelat di Jakarta dan Palembang. Ia sukses membawa kontingen Indonesia meraih prestasi dengan berada di posisi empat besar.

Hal ini merupakan pencapaian tertinggi kontingen Indonesia dalam event olahraga terbesar di Asia.

Dari sisi lain, Syafruddin merupakan sosok yang sangat peduli dengan kemajuan peradaban Muslim di Indonesia. Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Rini beserta keluarga besar Kementerian PANRB turut berbelasungkawa atas kepergian Syafruddin pada Kamis (20/2) pukul 18.15 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Pak Syaf selama ini. Selamat jalan, Pak Syaf, jasamu selalu kami kenang," ungkapnya.

Syafruddin terpilih menjadi Menteri PANRB sejak tanggal 15 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019. Dia adalah pensiunan perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Wakil Kepala Polri pada tahun 2016 hingga 2018.

Pada tanggal 14 Agustus 2018, Asman Abnur mengundurkan diri dari jabatan Menteri PANRB dan sebagai penggantinya Presiden Joko Widodo menunjuk Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri PANRB yang baru.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak para pemangku kepentingan berkolaborasi menghadapi digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PANRBRini Widyantini pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

“Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi, seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Menteri Rini dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Menteri Rini menjelaskan, birokrasi merupakan mesin pembangunan. Selain perbaikan tata kelola internal, reformasi birokrasi juga terkait dengan kualitas kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital. Reformasi birokrasi harus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional.

“Sebut saja, kemiskinan dan investasi untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif,” katanya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik. Tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi (RB) menunjukan angka peningkatan, baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota.

Adapun rata- rata Indeks RB di kementerian/lembaga pada 2023, yaitu 76,81 pada 2023. Jumlah ini mengalami peningkatkan ketimbang pada 2014, yakni 52,31. Selanjutnya, pada tingkat provinsi 69,71, sedangkan sebelumnya hanya 41,62. Sementara itu, di kabupaten/kota, angkanya 59,32, sedangkan sebelumnya 55,97.

Reformasi birokrasi Indonesia juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia dalam skala global

Pertama, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality berdasarkan Worldwide Governance Indicators.

DOK. Kementerian PANRB. Menteri Rini ajak kolaborasi perkuat reformasi birokrasi dalam Sarasehan Kebangsaan UNPAD.

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024).

Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024).

Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Menteri Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan alumni UNPAD bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Ini merupakan bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” ujarnya.