Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Marco Rubio menyambut baik upaya Republik Indonesia dalam melakukan reformasi ekonomi menuju hubungan dagang yang adil dan seimbang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce melalui pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, usai pertemuan antara Menlu AS Rubio dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono yang berlangsung di Washington DC, Rabu (16/4) waktu setempat.

Selain membahas tarif timbal balik AS terhadap Indonesia, Bruce menyampaikan bahwa kedua menteri menggarisbawahi pentingnya untuk terus memajukan kemitraan antara kedua negara.

Pertemuan bilateral itu menegaskan pentingnya Kemitraan Strategis Komprehensif antara Amerika Serikat dan Indonesia serta kepentingan bersama dalam memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Keduanya juga membahas upaya untuk memperdalam kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk langkah-langkah untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional.

Menlu Rubio turut menyampaikan terima kasih kepada Menlu Sugiono atas upaya Indonesia dalam memfasilitasi pemulangan warga negaranya yang dideportasi dari Amerika Serikat.

Tak hanya itu, Menteri Rubio turut menyoroti pentingnya kampanye penekanan secara maksimal terhadap rezim Iran untuk membatasi aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai terorisme, produksi rudal balistik, dan aktivitas destabilisasi lainnya.

Menlu Rubio dan Menlu Sugiono juga membahas tarif dan Menlu Rubio menyambut baik upaya Indonesia dalam melakukan reformasi ekonomi menuju hubungan dagang yang adil dan seimbang.

Menlu Sugiono menjadi bagian dalam delegasi Indonesia ke AS pada 16-23 April 2025 untuk merundingkan tarif impor resiprokal yang ditangguhkan implementasinya oleh pemerintah Presiden Donald Trump.

Tim yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut juga beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam kesempatan tersebut, anggota tim negosiasi RI akan bertemu dengan Wakil Dagang AS (USTR), menteri luar negeri, menteri perdagangan, dan menteri keuangan AS.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono mengungkapkan, Indonesia kini memiliki satu menteri yang fokus pada isu penanganan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ungkapan ini disampaikannya saat bertemu dengan Komisioner Tinggi (KT) HAM PBB Volker Turk di sela-sela Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu Menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata Sugiono dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (25/2/2025).

Ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah menjadikan isu HAM sebagai salah satu prioritas.

Sugiono membeberkan ada banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi HAM.

Program tersebut termasuk program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pembangunan 3 juta rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat di pedesaan.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono.

Di sisi lain, KT HAM menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global saat ini terhadap agenda HAM di tingkat global.

KT HAM mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

KT HAM menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Secara khusus, KT HAM mengharapkan ASEAN dapat berperan lebih dalam upaya penyelesaian isu Myanmar dan mendukung penuh peran Indonesia dalam hal ini, termasuk dalam penanganan isu Rohingya.

KT HAM menawarkan kesiapannya untuk turut berkontribusi dalam penanganan situasi HAM di Myanmar.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono mengungkapkan, Indonesia kini memiliki satu menteri yang fokus pada isu penanganan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ungkapan ini disampaikannya saat bertemu dengan Komisioner Tinggi (KT) HAM PBB Volker Turk di sela-sela Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu Menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata Sugiono dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (25/2/2025).

Ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah menjadikan isu HAM sebagai salah satu prioritas.

Sugiono membeberkan ada banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi HAM.

Program tersebut termasuk program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pembangunan 3 juta rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat di pedesaan.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono.

Di sisi lain, KT HAM menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global saat ini terhadap agenda HAM di tingkat global.

KT HAM mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

KT HAM menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Secara khusus, KT HAM mengharapkan ASEAN dapat berperan lebih dalam upaya penyelesaian isu Myanmar dan mendukung penuh peran Indonesia dalam hal ini, termasuk dalam penanganan isu Rohingya.

KT HAM menawarkan kesiapannya untuk turut berkontribusi dalam penanganan situasi HAM di Myanmar.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan diri pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pernyataannya pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025), Sugiono menyatakan bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) global.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Sugiono, dalam keterangan pers yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, pada Selasa.

Sugiono menekankan bahwa setiap negara harus menempatkan HAM dalam kebijakan mereka.

Ia juga mengungkapkan beberapa praktik pemenuhan HAM di Indonesia, seperti program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya,” tambah dia.

Lebih lanjut, Sugiono mengungkapkan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya untuk melindungi HAM dan tidak dijadikan alat politik dalam hubungan antarnegara.

Menurutnya, kerja sama dalam bidang HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara.

"Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," ujar dia.

Sebagai informasi, High-Level Segment (HLS) diadakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya.

HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.