KOMPAS.com - Kuasa hukum Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, Yunihar Arsyad, menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, terkait kesiapan kliennya membayar denda Rp 48 miliar.

Yunihar menilai pernyataan tersebut tidak tepat karena pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai sanksi tersebut.

“Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tugas dan fungsi beliau,” kata Yunihar kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Yunihar, hingga saat ini Arsin, yang masih berada dalam tahanan, belum menerima pemberitahuan resmi terkait sanksi yang dikenakan. Pihaknya justru mengetahui informasi tersebut melalui pemberitaan di media.

“Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa apabila pemberitahuan resmi telah diterima, pihaknya akan segera mendiskusikan langkah hukum yang akan diambil bersama Arsin.

“Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan,” tutur Yunihar.

Menteri KKP: Arsin dan T bertanggung jawab atas pagar laut

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut Arsin dan seorang perangkat desa berinisial T sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa,” kata Sakti.

Menteri KKP juga menyatakan bahwa keduanya telah dijatuhi sanksi administrasi berupa denda Rp 48 miliar.

“Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh pihak Arsin. Yunihar menegaskan bahwa hingga kini kliennya belum menerima pemberitahuan resmi terkait denda tersebut. Ia juga membantah klaim bahwa Arsin telah menyatakan kesediaannya untuk membayar.

“Tidak ada, sekalipun klien kami dalam tahanan, kan ada kami, penasihat hukumnya,” kata Yunihar.

Yunihar juga menyampaikan bahwa jika nantinya ada pemberitahuan resmi, pihaknya akan mengkajinya lebih lanjut sebelum mengambil langkah hukum.

“Jika sudah kami terima, kami akan mengkaji untuk upaya hukum klien kami,” tegasnya.

Ajukan penangguhan penahanan

Di sisi lain, Arsin telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Bareskrim Polri. Yunihar berharap penyidik dapat mempertimbangkan permohonan tersebut.

“Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan, semoga dipertimbangkan penyidik untuk dikabulkan,” katanya.

Menurut Yunihar, alasan utama permohonan ini adalah agar Arsin dapat menjalani bulan Ramadan bersama keluarganya di rumah.

“Bisa menikmati Ramadan di rumah bersama keluarga, itu kalau dikabulkan,” ujarnya.

Saat ini, Arsin masih ditahan di Mabes Polri. Yunihar juga meminta doa agar kliennya tetap sehat dan kuat dalam menghadapi proses hukum. “

Kita doakan semoga beliau selalu sehat, sabar, dan ikhlas menjalani cobaan dan ujian hidupnya, semoga ada hikmah baik baginya di kemudian hari,” tambahnya.

Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB-SHM terkait pembangunan pagar laut di wilayah Tangerang.

Arsin resmi ditahan bersama tiga tersangka lain, yakni Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

“Berdasarkan gelar internal kami, kepada empat tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Senin (24/2/2025).

Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Intan Afrida Rafni, Acep Nazmudin | Editor: Robertus Belarminus, Ihsanuddin)

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilainya tidak tepat terkait kesiapan kliennya untuk membayar denda Rp 48 miliar.

Yunihar menilai, pernyataan tersebut keliru dan mengaku pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai perkara tersebut.

"Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau," ujar Yunihar, kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Yunihar, kliennya, Arsin, yang saat ini berada dalam tahanan, belum mendapatkan informasi resmi terkait pernyataan yang disampaikan Menteri KKP.

Pihaknya justru mengetahui perkembangan tersebut dari pemberitaan di media.

"Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita," kata Yunihar.

Ia menegaskan bahwa apabila pemberitahuan resmi telah diterima, pihaknya akan segera mendiskusikan langkah hukum yang akan diambil bersama kliennya.

"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan," tutur Yunihar.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dan anak buahnya yang berinisial T terbukti sebagai pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini diungkap Sakti saat memaparkan hasil investigasi soal pemilik pagar laut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Sakti, dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Sakti mengatakan, kedua pelaku disanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

Menurut dia, Arsin dan T juga sudah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut.

"Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan," ujar dia.

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan merasa tidak ada semangat penegakan hukum terhadap aktor di balik pagar laut yang ditunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono . Dalam rapat kerja (raker), Menteri Trenggono hanya memaparkan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari sisi administrasi.

"Setelah mendengarkan pemaparan Pak Menteri, rasanya kok enggak ada semangat upaya dalam penegakan hukum (pagar laut)," Daniel Johan usai mendengar paparan Menteri Trenggono saat rapat kerja (raker) antara Komisi IV DPR dengan Menteri KKP, Kamis (23/1/2025).

Daniel heran Trenggono hanya mengutarakan tugas dan wewenang KKP sebatas administrasi. Ia pun mempertanyakan peran penyidik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Pak Menteri menjelaskan hanya di dalam aspek administrasi. Saya konfirmasi ke senior, di sana kan ada penyidik Pak di KKP. Lalu untuk apa penyidik kalau tidak ada tindakan hukum?" tegas Daniel.

Daniel meminta Menteri Trenggono agar bisa mengungkap dan menindak aktor di balik pagar laut yang berdiri sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten.

"Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan dan kita semua agar pemerintah dan termasuk dalam hal ini KKP bisa segera mengungkap secara clear secara jelas bukan hanya membongkar tetapi juga melakukan tindakan hukum, agar masyarakat bisa meyakini Indonesia ini adalah negara hukum," kata Daniel.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengakui pihaknya kerap mendapat pertanyaan soal siapa sosok pemilik dari pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan laut Tangerang, Banten. Ia menegaskan, bahwa kepolisian masih melakukan penyidikan atas keberadaan pagar laut tersebut.

"Pertanyaan tadi hampir sama, soal bagaimana dengan siapa sebetulnya yang memasang? Jadi, sampai hari ini masih dalam proses penyidikan," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Dengan tenangnya, Trenggono mengakui, pihaknya telah mengantongi petunjuk sosok yang mendalangi pagar laut itu. Hanya, ia tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.

"Ya, memang tuntutan dari masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga langsung ketahuan, tapi tidak mudah juga, karena kami mendapat beberapa petunjuk, tentu," katanya.

"Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya," sambung Trenggono.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan itu menjelaskan, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut.

"Karena memang terus terang kami tidak punya alat pengawasan yang disampaikan itu kami sebenarnya sudah mengajukan sebenarnya untuk kemudian kita bisa memiliki digital surveilans begitu. Tapi sampai hari ini kita belum punya," imbuhnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum terkait pagar laut misterius di Tangerang dan Bekasi.

?Tadi arahan Bapak Presiden, satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus tahu benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah, kasusnya seperti itu,? ujar Trenggono usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).

?Jadi intinya arahan beliau (Presiden Prabowo) agar diusut secara tuntas siapa dan seterusnya,? tambahnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL) dan pihak terkait untuk melakukan pembongkaran.

?Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KSAL. Tadi sudah rapat dengan KSAL dan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,? ungkapnya.

?Dan kita sudah putuskan nanti Rabu (22/1/2025) kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI AL, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan terus Baharkam,? ucapnya.

Dia juga mendapat informasi bahwa pembuatan pagar laut dilakukan Persatuan Nelayan Pantura. Namun, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.

?Tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,? kata Trenggono.