REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum (Kemenkum) memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Kini situs resmi Kemenkum jadi portal semua layanan hukum berbasis digital agar masyarakat lebih mudah memperoleh layanan yang diinginkan.

“Saya harap transformasi digital menjadi langkah awal dalam memberikan pelayanan terbaik, yang mudah diakses, serta keamanannya terjamin,” kata Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas di gedung Kemenkum, Selasa (7/1/2025).

Supratman menjelaskan peluncuran transformasi digital merupakan momentum Kemenkum meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan sejumlah satuan kerja Kemenkum memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, di antaranya bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Pembinaan Hukum, hingga Peraturan Perundang-undangan (PP). Semua pelayanan tersebut ditargetkan akan berbasis digital paling lambat di tahun 2026.

“Kami berharap seluruh pelayanan hukum, baik AHU, KI, PP, juga pembinaan hukum bisa diakselerasi sehingga semua layanan bisa diakses secara digital paling lambat 2026. Tapi kami usahakan terjadi di tahun 2025,” kata Supratman.

Supratman menyebutkan saat ini Kemenkum tengah mengembangkan portal satu data Kemenkum sebagai media penyebarluasan data kepada kementerian lainnya, lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selain itu, Kemenkum juga memiliki dashboard eksekutif pimpinan yang menjadi alat kendali pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital bagi Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

“Diharapkan setelah ini tidak ada pelayanan publik Kemenkum yang lambat, tertutup, dan menyulitkan masyarakat,” kata Supratman.

Supratman juga mengatakan transformasi digital sejalan dengan perwujudan Zona Integritas yang turut dicanangkan di momen yang sama. Menurutnya, layanan digital dan transparan akan menghindarkan Kemenkum dari korupsi dan kecurangan.

“Kalau transformasi digital ini bisa terwujud, maka tentu pencanangan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, akan otomatis berjalan. Karena semua keputusan yang diambil oleh Kementerian Hukum basisnya adalah data,” ujar Supratman.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memilih politisi Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg. Dia menggantikan Pratikno yang dikenal dekat dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).

"Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (21/10/2024) malam.

Orang dekat Prabowo ini lahir 28 Oktober 1979 di Ngawi. Dia telah menjabat sebagai Ketua Organisasi Gerindra sejak 2008.

Pras juga menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019–2024 dan ditugaskan di Komisi II. Sementara itu, Prasetyo memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yakni Direktur Utama di PT Tusam Hutani Lestari dan Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia.

Adapun, Prasetyo mengenyam jenjang pendidikan di SD Katolik Santo Yosef (1986-1992); SMP Negeri 2 Ngawi (1992-1995); SMA Taruna Nusantara (1995-1998). Pras kemudian menempuh gelar sarjananya di S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (1999-2006).

Harta Kekayaan Prasetyo

Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Prasetyo memiliki total harta sebanyak Rp7,1 miliar.

Perinciannya, Pras memiliki satu aset tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp3,3 miliar. Aset tersebut tercantum merupakan hasil dari miliknya sendiri.

Selanjutnya, Pras juga memiliki total aset transportasi dan mesin dari dua jenama otomotif asal Jepang, yakni Honda dan Toyota senilai Rp959 juta.

Secara terperinci, mulai dari Toyota Fortuner 2014 dan 2016 masing-masing Rp265 juta dan Rp355 juta serta Toyota Alphard (2012) Rp325 juta.

Sementara itu, Pras juga tercatat memiliki dua sepeda motor Honda GL (2013) senilai Rp10,5 juta dan Honda N Rp3,5 juta. Adapun, harta kas dan setara kas milik Pras mencapai Rp2,8 miliar.

Muhammad Qodari ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Tidak hadir saat pelantikan menteri, Qodari memberikan penjelasan.

Pelantikan 48 menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024), pukul 10.00 WIB. Namun ada satu orang yang tidak hadir, ia adalah Qodari.

Padahal nama Qodari dan nama 47 menteri lainnya disebut oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, Ninik Purwanti. Penyebutan nama lengkap dengan jabatan yang diemban sebagai simbolis pelantikan.

Namun Qodari menghadiri acara pelantikan wakil menteri (wamen) yang dihelat pukul 15.00 WIB. Saat pelantikan wamen, nama Qodari tidak disebut oleh Ninik. Qodari pun buka suara terkait kejadian itu.

"Saya dengar sih (nama saya) kebaca pagi (saat pelantikan menteri)," kata Qodari di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Qodari tak mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Qodari pun mengaku tak hadir saat pelantikan menteri.

"Nggak hadir. Saya pagi tadi masih cari dasi, ha-ha-ha.... Saya masih di luar tadi pagi, masih di luar dengar juga dari teman-teman, namanya disebut, tapi tadi (pelantikan wamen) nggak kesebut," sambungnya.

Qodari mengatakan dia mendapatkan undangan pelantikan wamen. "Setahu saya undangannya siang ini (pelantikan wamen) karena posisinya sebagai Wakil KSP kan, sama dengan teman-teman wamen," tutur Qodari.

Qodari tak mengetahui apakah kekeliruan ini bersumber dari protokoler Istana atau dirinya sendiri. Meski begitu, ia tak merasa kecewa.

"Nggak, ngapain kecewa, saya buktinya ada di sini (Istana Presiden), kok," ucap Qodari.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya