JAKARTA, KOMPAS.com - Warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang mempertanyakan kebijakan amnesti yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu warga binaan, Farhan, menyampaikan pertanyaannya itu pada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto.

"Saya mendengar beberapa waktu lalu, dari Bapak Presiden melakukan suatu yang namanya amnesti. Apakah memang amnesti itu hanya untuk dikategorikan beberapa tindak pidana saja?" kata Farhan pada Selasa (25/2/2025).

Farhan juga menanyakan apakah warga binaan yang terlibat dalam tindak pidana lain dapat memperoleh amnesti dari Presiden.

"Dan bagaimana dengan tindak pidana lainnya? Yang memang akan bisa menimbulkan tindak kecemburuan di antara satu sama lain, seperti itu saja mungkin, Pak Menteri," tambahnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Agus Andrianto menegaskan, tidak semua narapidana berhak mendapatkan amnesti.

"Enggak mungkin tidak pidana korupsi diberikan amnesti, nanti marah masyarakat. Tindak pidana bandar narkoba diberikan amnesti, marah nanti masyarakat," ujar Agus.

Agus juga menjelaskan, untuk penyalahgunaan narkoba, narapidana diwajibkan menjalani rehabilitasi agar bisa memperoleh amnesti.

"Pencandu dan penyalahguna narkoba itu wajib direhab, itu yang mendapatkan amnesti. Kemudian, yang ibu hamil," ungkap Agus.

Ia melanjutkan penjelasannya mengenai kriteria lain yang berhak mendapatkan amnesti.

"Menjalani hukuman karena sebelumnya tidak ditahan, kemudian masuk ke Rutan atau Lapas, dan ternyata dia hamil, itu yang hamil itu yang diberikan amnesti," kata Agus.

Selain itu, Agus menjelaskan, narapidana yang sedang merawat anak di bawah usia tiga tahun juga akan diberikan amnesti.

"Kemudian ada lansia di atas 70 tahun dan sakit juga yang akan mendapatkan amnesti," ujarnya.

Agus menutup penjelasannya dengan mengingatkan bahwa amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan.

"Artinya mohon maaf memang, tidak bisa semua diberikan atau diajukan amnesti dari Bapak Presiden. Sampai sekarang pun belum tuntas, karena masih harus dilakukan assessment," ucap Agus.

Seperti diketahui, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

Selain atas pertimbangan kemanusiaan, amnesti diberikan untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya turut terkena efisiensi.

Anggaran Kementerian Imipas yang awalnya Rp 15,9 triliun, kini tersisa Rp 11,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan Agus Andrianto dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 4.492.200.000.000," ujar Agus, Kamis.

"Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp 15 triliun, yang dapat dipergunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Rp 11.469.930.370.000," katanya lagi.

Agus lantas mengklaim bahwa anggaran yang dipangkas itu hanyalah pada belanja barang dan belanja modal.

Dia menyebut bahwa anggaran untuk belanja pegawai sama sekali tidak kena efisiensi.

"Hal tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan di 32 lapas (lembaga pemasyarakatan, rutan (rumah tahanan) pada 18 wilayah dan sarana prasarana, sedangkan Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan," ujar Agus.

Menurut Agus, pihaknya akan tetap melakukan pelayanan dan penegakan hukum seperti biasa meski terkena efisiensi anggaran.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

Menteri Imigrasi Agus Andrianto memburu seorang Warga Negara (WN) China yang mengaku menyogok petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Agus menduga motif WN Cina itu mengunggah video tersebut ke sosial media untuk mempermalukan Indonesia.

"Kepada yang bersangkutan saya lihat motifnya memang mempermalukan. Kita tidak kasih tolerir penyimpangan pegawai namun juga kami tidak rela bangsa ini dipermalukan (membaca niat pelaku)," kata Agus lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Agus pun berniat menerbitkan surat penangkalan dan mendeportasi yang bersangkutan ke negaranya. Ia menjelaskan tindakan itu akan diambil agar imigrasi bisa mengklarifikasi kebenaran unggahan secara langsung ke yang bersangkutan.

Aksi WN Cina itu viral di akun media sosial TikTok. Dalam narasi unggahan tersebut WN Cina itu sengaja menyelipkan uang Rp500 ribu di dalam paspornya dengan maksud mempermudah proses masuk ke Indonesia.

Ia mengunggah video dengan latar Bandara Soetta. Di unggahan tersebut ia mengaku cara itu cukup jitu kala memasuki Indonesia.

Agus pun mengatakan saat ini tengah menyelidiki dugaan penerimaan suap yang dilakukan petugas. Ia memastikan bakal menindak tegas jajarannya apabila memang ditemukan bukti pelanggaran.

"Sedang kita cari dan klarifikasi, kalau benar pegawai ya pasti kita tindak," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jumlah tersangka warga negara asing (WNA) terkait pidana keimigrasian di Indonesia meningkat. Pada 2024, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menetapkan sebanyak 130 orang tersangka. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan 2023 di mana WNA yang melakukan tindak pidana keimigrasian 'hanya' 53 orang.

“Di tahun 2024, imigrasi menetapkan sebanyak 130 orang WNA (warga negara asing) sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Angka tersebut melonjak 145,2 persen dibandingkan tahun 2023 dengan 53 tersangka,” begitu kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Agus juga menyampaikan, angka penindakan administratif keimigrasian atau TAK terhadap warga negara asing, pun meningkat. Pada 2024, dalam catatan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi, jumlah WNA di Indonesia yang dikenakan TAK sebanyak 5.434 orang. Jumlah itu meningkat sebanyak 98,7 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.734 orang.

Angka tangkal terhadap WNA ke Indonesia pun meningkat. Sepanjang 2024, Kementerian Imigrasi melakukan pelarangan terhadap 10.583 warga negara asing masuk ke Indonesia. “Jumlah tersebut bertambah dari tahun 2023 dengan jumlah tangkal WNA sebanak 6.673 atau meningkat 58 persen,” ujar Agus.

Agus mengatakan, peningkatan angka tersangka pidana keimigrasi dan penindakan keimigrasian atau TAK, serta status tangkal tersebut menunjukkan mobilitas WNA di Indonesia yang patut diawasi. “Meningkatnya mobilitas orang asing harus disikapi dengan kewaspadaan lebih tinggi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” ujar Agus.

Selain itu, purnawirawan bintang tiga kepolisian tersebut juga menyampaikan keberhasilan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berhasil melakukan penangkapan terhadap 16 warga negara asing yang masuk dalam daftar buronan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan telah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Indonesia (Wakapolri) usai resmi masuk di Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan pelantikan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Sudah sudah sudah [saya sudah mundur]," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pilihannya untuk pensiun pun tak berdasarkan intervensi berbagai pihak melainkan atas keinginan sendiri.

"Saya pensiun atas permintaan sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa dalam amanah barunya tersebut dirinya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto secara penuh sesuai perintah dan tugas yang diberikan.

"Arahannya kan dari Pak Presiden [Prabowo] ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," pungkas Agus.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 53 menteri serta pejabat setingkat menteri (kepala badan/lembaga) Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada Senin (21/10/2024).

Acara pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri digelar di Istana Kepresidenan. Terdapat 54 anggota Kabinet Merah Putih yang hari ini membacakan sumpah jabatan untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Berdasarkan catatan Bisnis, jumlah nomenklatur di kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo-Gibran lebih banyak dari kabinet sebelumnya yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo kini memiliki 7 menteri koordinator (menko), yaitu Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Menko Pangan.

Sebagai perbandingan, kabinet Jokowi selama 10 tahun menjadi Presiden RI hanya memiliki 4 menko.