Mensesneg Ungkap UU TNI Sudah Diteken Prabowo
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. [347] url asal
#uu-tni #prabowo-subianto #mensesneg #ruu-tni-disahkan #uu-tni-disahkan #pidana #usia-pensiun #mensesneg-ungkap-uu-tni-sudah-diteken-prabowo #niat-bangkitkan-dwifungsi-lewat-uu-tni #dpr #prasetyo-hadi #prabowo-te
Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. UU TNI ini diteken Prabowo setelah disahkan DPR pada 20 Maret.
"Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu, 27 atau 28, nanti aku cek lagi ya," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Prabowo sebelumnya bicara soal urgensi pengesahan UU TNI yang menuai kritik keras dari publik. Prabowo mengungkap alasan pengesahan UU TNI dipercepat.
"RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun," ucapnya.
Untuk itu, Prabowo menilai UU TNI perlu segera direvisi. Namun dia ingin revisi berfokus pada usia pensiun perwira tinggi bukan untuk membentuk dwifungsi TNI.
"Nah di situ saya sebetulnya mengatakan saya bilang ini kalau tidak ini berapa Jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti dari RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, ya kan," jelasnya.
Prabowo menegaskan perlu melihat kondisi saat ini. Dia mengatakan pejabat tentara yang akan masuk jabatan sipil harus pensiun dini.
"Saya masih ingat, saya masih kecil dari Jakarta mau ke Puncak, Bogor, dihentikan di tengah jalan. Mereka minta makan, minta ini, jadi kondisi zaman berbeda-beda. Jadi menurut saya Undang-Undang TNI is a non issue, nggak ada niat, semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, kan ini hanya memformalkan," ucap Prabowo.
"Kemudian yang katanya Kejaksaan kenapa, Kejaksaan ada Jaksa Pidana Militer, kemudian hakim agung, ada hakim agung kamar militer dan kalau dilihat semua ada reasoning-nya, jadi menurut saya is non issue, rakyat juga tahu, kok," sambungnya.
Simak juga Video: Prabowo Tegaskan Tak Ada Niat Bangkitkan Dwifungsi Lewat UU TNI: Come On!
