Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto yang sedang berulang tahun hari ini mencoba menjalani cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ia didampingi oleh Menteri Pemuda Olahraga Dito Ariotedjo.

"Kebetulan hari ini hari bahagia saya sehingga saya coba mengikuti prosedurnya, bahwa dibutuhkan waktu secara konsisten sekitar 45 menit," kata AM Putranto saat ditemui wartawan di Puskesmas Kecamatan Menteng, Rabu (26/2/2025).

Selain Dito, ia juga didampingi oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. AM Putranto mengatakan pemeriksaan CKG pada dirinya dilakukan secara rinci dan detail.

"Karena screening nya betul-betul rinci dan menanyakan detail sehingga tidak ada keluhan yang lain untuk memeriksa pasien atau yang diperiksa itu merasa betul-betul tergali, kekurangannya apa dan sebagainya," ujarnya.

Tidak hanya itu ia mengatakan bahwa perawat yang memeriksanya bukan hanya melakukan pengecekan fisik melainkan juga psikologis. Ia mengaku ditanya berkaitan dengan suasana hati yang tengah dirasakan.

"Terus bagaimana masalah situasi, suasana hati ini sangat penting dan ini memberikan juga jaminan, bahwa semakin kita bahagia, itu semakin sehat, apapun itu," ujarnya.

AM Putranto mengatakan dirinya merasa nyaman saat menjalani CKG. Menurutnya dokter serta perawat memberikan pelayanan yang baik mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan.

"Berjalan dengan nyaman. Kemudian yang terpenting adalah menerima kita dengan baik. Saya perhatikan walaupun bukan saya pasiennya, tapi saya melihat di beberapa tempat cara menegurnya, menyapanya dokter maupun perawat ini sangat baik. Jadi membuat kita duduk nyaman dengan mereka," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan selalu mendukung kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Supratman mengatakan kerja sama Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pasti berlanjut, terutama soal naturalisasi calon pemain tim nasional.

Hal itu disampaikan Supratman dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian/lembaga di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Dito hadir langsung dalam acara tersebut.

"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman dalam pidatonya.

Supratman menyatakan komitmen Kementerian Hukum untuk terus memberikan dukungan kepada Kemenpora dalam kebijakan naturalisasi. Dia menuturkan hal itu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia 2026.

"Apa pun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora kita sporadis," ujarnya.

Sejumlah pejabat hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman itu. Mereka di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar juga hadir. Selain itu turut hadir Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Ketua LPSK Brigjen Purn Achmadi, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju. Dia mengatakan kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga dengan Kementerian Hukum.

"Upaya kita untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan mitra bersama," kata Nico dalam paparannya.

Nico mengatakan kegiatan ini juga dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kerja sama yang dilakukan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen yang baik di awal tahun 2025.

"Untuk memastikan setiap kerja sama memiliki landasan hukum yamg kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mereformasi birokrasi di bawah struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru pada 2025.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan bahwa SOTK harus berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) khususnya yang masih berusia muda yang dimiliki Kemenpora saat ini.

“Menurut saya masalah SDM ini memang harus menjadi fokus ke depan. Apalagi saya dapat informasi minat pendaftar CPNS ke Kemenpora untuk tahun ini tinggi sekali. Katanya masuk di tiga besar,” kata Menpora Dito Airotedjo dikutip dari keterangan Kemenpora, Selasa.

“Ini artinya ada kepercayaan dari anak-anak muda yang baru lulus dan mau daftar PNS masuk ke sini (Kemenpora, Red). Dan kita harus menyiapkan diri menjadi rumah kementerian yang layak tentunya,” imbuh Dito Ariotedjo.

Menpora mengapresiasi seluruh jajaran yang melakukan kinerja yang luar biasa sepanjang 2024.

Di 2024, Menpora meninjau sektor kepemudaan dengan OKP dan komunitas-komunitasnya semua merasa terbantu tanpa dipersulit dalam proses pengajuan asistensinya. Indikator tersebut juga terjadi di sektor olahraga, khususnya berkaitan federasi-federasi olahraga.

“Saya rasa ini tahun-tahun yang sangat baik dan di 2025 saya berharap kekompakan terus terjadi. Saya sangat setuju merit system untuk tetap dilakukan dan insyaallah yang saya inginkan bagaimana selama saya memimpin di Kemenpora ini bisa membuat legasi,” ujar Dito.

Menurut Menpora Dito, segala evaluasi di 2024 harus dijadikan catatan dalam penyelenggaraan kegiatan di 2025. Dalam hal penganggaran misalnya, semua deputi diminta menjalin sinergi dengan inspektorat dengan koordinasi yang baik. Termasuk perihal rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membahas penanganan masalah dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yang sudah berlangsung sekitar 14 tahun.

"(hal) Yang paling utama (untuk mengatasi masalah dualisme) yakni penugasan pimpinan agar pak menteri hukum menjadi ketua umum tenis meja," kata Dito Ariotedjo dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenpora di Jakarta, Senin.

Dito yang didampingi Staf Khusus Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Ardima Rama dan Staf Khusus Komunikasi dan Hubungan Internasional Chaerany Putri juga menyampaikan terima kasih kepada Menhum yang telah banyak membantu dalam proses naturalisasi atlet-atlet untuk olahraga Indonesia.

Terkait dualisme PTMSI tersebut, Staf Khusus Menpora Dito Bidang Hukum dan Tata Kelola Alvin Saptamandra menjelaskan bahwa dualisme di cabang olahraga tenis meja terjadi sejak lama atau lebih dari satu dekade.

Akibat dualisme tersebut, lebih dari tiga kali ajang tenis meja Indonesia tidak mengirim atlet untuk mengikuti ajang SEA Games.

"Mas Menpora sebelumnya juga telah melakukan komunikasi keduanya tapi hasilnya masih belum," ujarnya.

Ia menjelaskan, Menpora juga telah melakukan komunikasi intensif dengan federasi internasional dan telah mendapatkan dukungan untuk pembentukan federasi baru yang direncanakan bernama Federasi Tenis Meja Indonesia.

Sementara itu, Menhum Supratman Andi Agtas menyarankan agar proses lebih lanjut terkait persoalan tersebut bisa dilakukan melalui Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang berkomunikasi dengan federasi internasional tenis meja.

Dengan demikian, kata dia, tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah melakukan intervensi lebih jauh terhadap federasi.

"Dari federasi internasional dengan penyelenggaraan kejuaraan kita tidak masalah kan?, nanti KOI saja yang maju koordinasi karena kalau dari pemerintah pasti tidak diterima karena dianggap intervensi," ujarnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, komitmennya untuk mendukung Kemenpora dalam segala hal termasuk terkait dengan hukum dan prestasi olahraga Indonesia.

"Nanti disiapkan saja apapun itu, termasuk seperti Permenpora nanti kami support. Intinya, siap pak menteri nanti kita sukseskan dan kita dukung Kemenpora demi kejayaan olahraga Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Badung, Bali (ANTARA) - Indonesia menjadi proyek percontohan upaya menanggulangi ekstremisme dan terorisme melalui olahraga karena memiliki semangat persatuan dan keberagaman serta perkembangan olahraga yang makin besar.

"Kami bersama UNOCT dan Global Sport menjadikan olahraga memastikan keamanan nasional kita dan mereduksi, mencegah gerakan ekstrimis dan terorisme," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat membuka konferensi penanggulangan terorisme melalui olahraga di Kuta, Kabupaten Bandung, Bali, Selasa.

UNOCT adalah Badan PBB Bidang Penanggulangan Terorisme.

Kerja sama pemerintah Indonesia dan UNOCT ditempuh melalui program Global Sport.

Pertemuan itu memformulasikan kerja sama di sejumlah poin utama yang menjadi proyek percontohan cabang olahraga potensial, antara lain sepak bola atau voli.

Pemerintah akan memperkuat ekosistem cabang olahraga itu dengan memanfaatkan keberagaman Indonesia sebagai dasar dalam memberi dampak terhadap penurunan potensi ekstremisme dan terorisme.

UNOCT, menurut Dito, memiliki metode dan strategi mengusung keberagaman Indonesia dalam mendorong masyarakat untuk lebih mencintai negara.

“Kami sangat senang PBB sudah memilih kami untuk menancapkan kakinya di Indonesia karena kami ingin Indonesia ke depan ini siap menjadi negara olahraga,” kata Dito.

Dia menilai proyek percontohan itu efektif sebagai salah satu cara menanggulangi terorisme dan ekstremisme di Indonesia.

“Masyarakat makin bangga dengan tim nasionalnya baik di sepak bola, voli, panjang tebing jadi saya rasa ini salah satu tolok ukur yang bisa kami lihat dengan meningkatnya kebanggaan dan kecintaan masyarakat,” kata Dito.

Olahraga dan terorisme tidak berkaitan langsung namun dari sisi keamanan berhubungan erat.

Upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dan UNOCT dilakukan mencermati kasus terorisme dalam ajang olahraga, salah bom maraton Boston di Amerika Serikat pada 2013, yang menewaskan tiga orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo kembali menegaskan kewenangan proses seleksi Paskibraka sudah ditarik ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak dua tahun lalu. Dito juga mengatakan jawaban Kepala BPIP Yudian Wahyudi atas kritik terkait Paskibraka melepas jilbab tidak tegas.

"Iya. Itu kami kemarin sudah langsung melakukan investigasi, dan juga pendalaman. Karena memang untuk Paskibraka sejak 2022 itu semua kewenangannya udah full ditarik di BPIP dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan presscon (press conference) walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi," ujar Dito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dito sangat menyayangkan jawaban dari Yudian. Ia tak ingin karena alasan keseragaman jadi menabrak nilai-nilai yang dimiliki setiap individu.

"Jadi saya sangat menyayangkan ini. Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Jadi saya akan berusaha ke depan walaupun Paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami. Tapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana mencegah pembinaan dan juga pengelolaan Paskibraka ke depannya," sambungnya.

Sebelumnya, Yudian selaku Kepala BPIP buka suara. Ia menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, seperti dalam siaran live CNN Indonesia TV, Rabu (14/8/2024).

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab itu hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara itu, mereka diberi kebebasan.

"Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

Simak Video 'PPP Sesalkan Larangan Paskibraka Pakai Jilbab: Tidak Pancasila!':

[Gambas:Video 20detik]