JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan Rp 325 miliar untuk kementeriannya.

Ia mengaku, anggaran yang dimiliki oleh Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini masih minim.

“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menjelaskan, dana tambahan itu bakal dipakai untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian.

“Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar,” sebut dia.

Diketahui siang tadi Banggar DPR RI melaksanakan rapat dengan 7 Kementerian Koordinator di Kabinet Indonesia Maju.

Tak hanya Yusril, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga meminta tambahan dana senilai Rp 273 miliar.

Ia menyampaikan, Kemenko IPK berharap bisa mendapatkan dana total Rp 503 miliar untuk tahun 2025.

Kemudian, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga meminta tambahan anggaran senilai Rp 505 miliar.

Tujuannya, dana itu bakal dipakai untuk pembentukan kantor dan berbagai macam fasilitasnya.

“Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," kata Zulhas dalam paparannya.