Kom13

2 item, 1 hal

Yusril: Bali Nine tetap jalani hukuman di Australia, bukan bebas

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan terpidana kasus penyelundupan ... [471] url asal

#bali-nine #yusril-ihza-mahendra #rakernas-peradi #anggota-bali-nine #menko-hukum-ham-imigrasi-dan-pemasyarakatan

(Antara) 05/12/24 15:00
v/18539/

Kalau setuju ya kami proses, tapi kalo minta orang itu diampuni di sini, dibebaskan , dipulangkan itu kami tidak dapat memenuhinya karena kita tidak pernah mengampuni atau memberikan grasi terhadap kasus narkotika, bukan hanya kepada orang asing, war

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan terpidana kasus penyelundupan narkotika, Bali Nine, tetap menjalani hukuman di Australia, bukan dibebaskan jika kedua negara sudah mencapai kesepakatan.

Hal itu dikatakan Yusril saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

"Kalaupun Bali Nine mau ditransfer ke Australia bukan kita membebaskan mereka. Kita transfer mereka ke Australia tetap sebagai narapidana," kata Yusril didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Hal tersebut, kata Yusril sudah termuat dalam draf kesepakatan yang sudah diserahkan kepada pemerintah Australia. Dimana dalam kesepakatan tersebut PemerintahAustralia harus mengakui kedaulatan Indonesia dan menghormati putusan pengadilan Indonesia.

"Nanti dia akan menjalani hukumannya itu di Australia berdasarkan putusan pengadilan kita yang harus diakui oleh pemerintah Australia dan dihormati," katanya.

Namun demikian, kata Yusril, jika gubernur jenderal Australia mau memberikan grasi, remisi, amnesti kepada para terpidana itu sepenuhnya adalah kewenangan mereka.

Tugas pemerintah Australia membina narapidana itu dan Indonesia diberikan akses untuk memantau perkembangan para narapidana.

"Kita tetap mempunyai akses untuk memantau apa yang terjadi dengan narapidana yang kita kembalikan," katanya.

Yusril menegaskan transfer narapidana antara Indonesia dan Australia bersifat resiprokal.

Draf kesepakatan yang diminta pemerintah Indonesia telah diserahkan kepada pemerintah Australia. Yusril menyatakan Indonesia tinggal menunggu jawaban dari pemerintah Australia untuk menyikapi draf tersebut.

"Kalau setuju ya kami proses, tapi kalo minta orang itu diampuni di sini, dibebaskan , dipulangkan itu kami tidak dapat memenuhinya karena kita tidak pernah mengampuni atau memberikan grasi terhadap kasus narkotika, bukan hanya kepada orang asing, warga negara kita sendiri aja kita nggak pernah kasih," katanya.

Masa memberikan grasi kepada warga negara asing. Kita pulangkan dalam status sebagai narapidana terserah pemerintah anda mau kasi grasi, amnesti silahkan, pungkas Yusril.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Menko Yusril sambut positif rencana DPR bentuk Panja Pemasyarakatan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambut dengan baik rencana Komisi XIII DPR RI membentuk panitia ... [388] url asal

#panja-pemasyarakatan #menko-hukum-ham-imigrasi-dan-pemasyarakatan #yusril-ihza-mahendra #rutan-salemba

(Antara) 14/11/24 15:00
v/6052/

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambut dengan baik rencana Komisi XIII DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) Pemasyarakatan sebagai bagian dari perbaikan bersama.

“Kami persilakan dan kami terima dengan satu prasangka baik untuk perbaikan kita bersama,” ujar Yusril ketika ditemui setelah menghadiri “Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024” di Jakarta, Kamis.

Panja tersebut dibentuk oleh DPR sebagai respons terhadap kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) dini hari.

Menurut Yusril, pembentukan Panja Pemasyarakatan telah sesuai dengan tugas dari DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah.

Lebih lanjut, Yusril akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), untuk menangani permasalahan tersebut.

Dengan demikian, Pemerintah dapat segera melakukan langkah-langkah pengamanan, pemeriksaan, dan investigasi terhadap kaburnya ketujuh tahanan tersebut.

“Jadi, kami berterima kasih kepada DPR yang mempunyai perhatian yang serius terhadap masalah ini,” kata Yusril.

Sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu, Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat Agung Nurbani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/11).

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya bersama anggota DPR lainnya pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Salemba pada Kamis.

Willy Aditya mengatakan bahwa komisi tersebut akan melaksanakan rapat pimpinan (rapim) pada Senin (18/11) atau pekan depan, guna membahas pembentukan panitia kerja (Panja) Pemasyarakatan.

Ia membeberkan saat ini Komisi XIII tengah mengumpulkan data-data terkait persiapan pembentukan panja itu guna menindaklanjuti kasus kaburnya tujuh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba dua hari lalu, sekaligus membenahi lembaga pemasyarakatan maupun rutan di seluruh Indonesia ke depan.

Willy meyakini pembentukan panja itu merupakan bentuk semangat (spirit) dalam membangun dan meningkatkan kualitas rutan maupun lapas, sehingga bisa lebih memanusiakan manusia ke depan.