Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

Pengadilan Tinggi perkuat vonis mati pemilik pabrik ekstasi di Medan

Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara, memperkuat vonis mati yang sebelumnya diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan kepada Hendrik Kosumo (41), pemilik pabrik ekstasi rumahan di Jalan Kapten Jumhana, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1778/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 6 Maret 2025, atas diri terdakwa Hendrik Kosumo, yang dimintakan banding tersebut," tegas Hakim Ketua Longser Sormin dalam isi putusan banding dilihat di Medan, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

BNN Bali ungkap jaringan narkoba Rusia libatkan dua WNA Kazakhtan

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan Rusia yang melibatkan dua WNA Kazakhtan GT (28) dan IM (35).
Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat di Denpasar, Senin, menyebutkan dua WNA Kazakhtan tersebut merupakan kaki tangan dari seorang bandar asal Rusia yang dikendalikan dari luar Indonesia.
Barang bukti yang diamankan petugas BNN Bali yakni sebanyak 30 paket narkotika jenis sabu-sabu.

Selengkapnya klik di sini.

Kepala BNN: Wilayah pesisir dan perbatasan rentan terhadap narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom menyebutkan pesisir dan perbatasan merupakan wilayah di Indonesia yang rentan terhadap narkoba.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru, Riau, Rabu (7/5), dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki 17.380 pulau dan 99.083 garis pantai yang merupakan celah bagi jaringan sindikat narkoba internasional untuk melakukan penyelundupan.

"Kerentanan wilayah pesisir dan perbatasan terhadap narkoba salah satunya disebabkan oleh adanya persamaan kultur budaya. Berbeda dengan wilayah teritorial fisik yang memiliki garis batas imajiner, tidak demikian dengan budaya," ujar Komjen Pol. Marthinus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri HAM dukung siswa nakal dibina di barak militer

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

"Begini, bukan pendidikan militer. Siswa didik di barak, barak pendidikan. Artinya apa? Itu dalam rangka peningkatan yang pertama disiplin, kedua mental, ketiga tanggung jawab, dan keempat moral," ujar Menteri Natalius di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Upaya Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer, kata dia, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik, justru mereka mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

Selengkapnya klik di sini.

1.077 napi dan 2 anak binaan Buddha terima remisi dan PMP Waisak

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada dua anak binaan yang beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, sebanyak 1.079 napi di antaranya memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Jumlah itu terdiri atas 1.072 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua anak binaan menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

RIYADH, KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi dua warganya atas tuduhan terkait terorisme pada Sabtu (3/5/2025).

Dengan demikian, jumlah eksekusi yang dilakukan sepanjang tahun ini telah mencapai sedikitnya 100 orang, menurut data yang dihimpun kantor berita AFP.

Dalam pernyataan yang diunggah Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melalui media sosial, kedua warga negara itu dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kegiatan teroris.

Mereka disebut bergabung dengan organisasi teroris, mengikuti pelatihan di luar negeri, serta mempelajari pembuatan bahan peledak.

"Setelah mereka dirujuk ke pengadilan yang berwenang, sebuah putusan dikeluarkan yang mengonfirmasi tuduhan terhadap mereka dan memerintahkan eksekusi mereka sebagai hukuman," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

Mayoritas kasus terkait narkoba

Dari total 100 eksekusi sepanjang 2025, sebanyak 59 kasus berkaitan dengan kejahatan narkoba. Sebanyak 43 di antaranya melibatkan warga negara asing.

Kelompok advokasi hak asasi manusia mengkritik keras gelombang eksekusi ini. Salah satunya datang dari Reprieve, organisasi yang berbasis di Inggris.

"Karena Arab Saudi memposisikan dirinya sebagai pemain diplomatik yang positif, mitra internasional telah menunjukkan bahwa mereka bersedia menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat," ujar Jeed Basyouni, Direktur Reprieve untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Dampaknya? 100 eksekusi dan terus bertambah sejak Januari, lebih dari setengahnya untuk pelanggaran terkait narkoba yang tidak mematikan setelah 345 eksekusi tahun lalu," lanjutnya.

Eksekusi terhadap pelaku kasus narkoba kembali diberlakukan pada akhir 2022, setelah sempat dihentikan hampir tiga tahun.

Angka eksekusi meningkat drastis

Data AFP mencatat, sedikitnya 338 eksekusi dilakukan Arab Saudi sepanjang 2024. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari 170 eksekusi pada 2023 dan jauh lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya, yaitu 196 eksekusi pada 2022.

Pada April lalu, Amnesty International juga menyoroti lonjakan yang mengkhawatirkan dalam penggunaan hukuman mati, terutama untuk kejahatan terkait narkoba.

Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara dengan angka eksekusi tertinggi di dunia. Pada Maret 2022, kerajaan ini sempat dikecam secara internasional setelah mengeksekusi 81 orang dalam satu hari.

Antara reformasi dan hukuman mati

Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi tengah gencar mempromosikan citra sebagai negara yang lebih terbuka.

Investasi besar-besaran dilakukan di sektor pariwisata, olahraga, hingga persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Namun, sejumlah aktivis menilai bahwa praktik hukuman mati yang terus berlangsung bertentangan dengan semangat reformasi sosial yang diusung dalam agenda Vision 2030.

Pemerintah Arab Saudi berdalih, hukuman mati diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan hanya dijatuhkan setelah seluruh upaya banding hukum dilakukan.

Denpasar -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta maaf terkait pemadaman listrik di Bali. Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto itu menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan PT PLN untuk memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Dewata.

"Menurut laporan, Insyaalah, malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal," ujar Hadi seperti dikutip detikBali dari video yang diunggah akun Instagram @kemensetneg.ri, Jumat (2/5/2025).

Hadi menjelaskan pemadaman listrik tersebut terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali. Ia juga telah mendapat informasi bahwa pemadaman listrik itu turut mengakibatkan operasional rumah sakit hingga bandara di Bali sempat terganggu.

Menurut Hadi, jajaran PLN telah berupaya memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit setelah blackout. Ia menjelaskan pemulihan jaringan kelistrikan di Bali masih terus dilakukan secara bertahap.

"Kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Bali atas kejadian pada sore hari ini," imbuhnya.

Listrik padam terjadi hampir di seluruh daratan Bali pada Jumat (2/5/2025) mulai pukul 16.09 Wita. Sebelumnya, PLN juga mengonfirmasi pemadaman terjadi akibat gangguan pada kabel bawah laut transfer listrik Jawa-Bali, yang menyebabkan seluruh pembangkit listrik lepas dari sistem.

"Masalah ini masih diinvestigasi," ujar Humas PLN UID Bali Anom Silaparta dalam keterangannya.

Pemadaman listrik berdampak pada berbagai wilayah seperti Denpasar, Badung, Jembrana, Karangasem, Buleleng, dan daerah lainnya. Selain listrik, sinyal jaringan seluler juga sempat hilang di sejumlah titik.

(iws/gsp)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta maaf kepada masyarakat Bali atas terjadinya mati listrik secara massal di sejumlah wilayah di Bali. Hal itu disampaikannya dalam kapasitas sebagai juru bicara Presiden.

Melalui keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025), Prasetyo awalnya menyebut pemerintah prihatin atas gangguan listrik tersebut. Dia juga mengapresiasi respons yang diberikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk memulihkan kondisi kelistrikan.

“Kami menerima laporan mengenai gangguan kelistrikan di Pulau Bali, dan atas arahan Presiden, kami segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait. Pemerintah mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Berdasarkan laporan yang dihimpun, ujar Prasetyo, listrik padam terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Akibatnya, gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, lalu memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah terdampak meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Sementara itu, beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

“Dalam waktu sekitar 45 menit, jajaran PLN berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali. Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem,” jelas Prasetyo.

Mewakili Presiden, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Pada saat yang sama, dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang dinilai telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

“Atas nama Presiden dan pemerintah, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan komitmen rekan-rekan PLN di lapangan. Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin,” tutupnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, PLN mengklaim 50% listrik di Bali telah menyala kembali, Jumat (2/5/2025) malam.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menuturkan, pemadaman listrik di Bali terjadi sejak pukul 16.00 WITA. Menanggapi itu, PLN pun melakukan pemulihan sesegera mungkin.

"Kurang dari 30 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah kembali masuk secara bertahap. Pada Pukul 18.30 WITA sebesar 50% pelanggan terdampak sudah berhasil normal kembali," kata Gregorius melalui keterangan resmi.

Dia menyebut, ratusan personel PLN disertai peralatan lengkap telah diterjunkan untuk fokus melakukan perbaikan secara bertahap agar sistem kelistrikan dapat segera normal kembali.

"Hingga saat ini penyebab terjadinya gangguan masih dalam penelusuran," katanya.

Teheran -

Otoritas Iran menghukum gantung seorang warganya yang dinyatakan bersalah telah melakukan spionase untuk badan mata-mata Israel, Mossad. Warga Iran yang dieksekusi mati ini juga dituduh terlibat dalam pembunuhan seorang kolonel Garda Revolusi tahun 2022 lalu.

Laporan situs berita Mizan Online milik otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir Reuters dan AFP, Rabu (30/4/2025), mengumumkan Mohsen Langarneshin telah dihukum gantung pada Rabu (30/4) pagi waktu setempat.

Langarneshin digambarkan sebagai "mata-mata tingkat tinggi" yang mendukung operasi intelijen Mossad di dalam wilayah Iran. Dia dinyatakan bersalah atas spionase dan karena bekerja sama dengan intelijen Israel.

Menurut Mizan Online, Langarneshin juga dituduh terlibat dalam beberapa kasus, termasuk kematian seorang kolonel Garda Revolusi Iran, Sayad Khodai, pada Mei 2022 lalu.

"Selama dua tahun menjadi mata-mata (...) dia bertanggung jawab atas tindakan-tindakan penting, termasuk mendukung operasi teroris dan hadir di lokasi pembunuhan Sayad Khodai," demikian dilaporkan media pemerintah Iran.

Disebutkan juga bahwa Langarneshin juga memberikan dukungan operasional untuk serangan terhadap pusat industri di Isfahan, yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Iran.

Langarneshin, menurut media pemerintah Teheran, telah mengakui semua dakwaan yang dijeratkan terhadapnya.

Iran yang terlibat perang bayangan selama puluhan tahun dengan Israel, telah menghukum mati banyak orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Mossad dan memfasilitasi operasional intelijen Tel Aviv di negara tersebut, terutama pembunuhan atau tindakan sabotase yang bertujuan merusak program nuklir Teheran.

Eksekusi mati terhadap warganya yang dituduh jadi mata-mata Israel ini dilakukan saat Iran terlibat dalam perundingan nuklir dengan Amerika Serikat (AS). Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Abbas Araghchi menuduh Israel berupaya menggagalkan perundingan nuklir Iran-AS.

(nvc/idh)

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (9/4), mulai dari dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi tersangka kasus pemerkosaan keluarga pasien hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Djoko Tjandra terkait kasus Harun Masiku.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Kapolri apresiasi Operasi Ketupat 2025 berjalan dengan baik

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang berjalan dengan baik sehingga arus mudik dan arus balik mudik Lebaran 2025 berjalan lancar, aman, nyaman, dan selamat.

"Rekan-rekan Polri di mana pun berada, selaku pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bertugas dengan sangat baik pada Operasi Ketupat 2025," kata Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polisi: Dokter PPDS Unpad bius korban sebelum lakukan pemerkosaan

Aparat kepolisian mengungkapkan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran berinisial PAP (31) yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan, melakukan aksinya saat korban dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah disuntik cairan bius melalui selang infus.

"Peristiwa ini terjadi pada 18 Maret 2025. Pelaku meminta korban menjalani transfusi darah tanpa didampingi keluarga di Gedung MCHC RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) Bandung. Di ruang nomor 711, sekitar pukul 01.00 WIB, korban diminta berganti pakaian dengan baju operasi dan melepas seluruh pakaian," kata Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan di Bandung, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menko: Pidana mati tak dihapus, tetapi bersifat khusus dan hati-hati

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK periksa Djoko Sugiarto Tjandra terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Atas nama DST, swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Kaops: Jumlah korban KKB di pedalaman Yahukimo belum bisa dipastikan

Kepala Operasi (Kaops) Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan hingga kini belum bisa memastikan berapa orang pendulang yang menjadi korban akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua.

"Memang benar ada penyerangan terhadap para pendulang emas, namun belum dipastikan berapa orang yang menjadi korban. Saat ini tim penegakan hukum Satgas Damai Cartenz sudah dikerahkan dari Jayapura ke Dekai menuju TKP," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi ....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

"Bagaimanapun hakim dan Pemerintah merupakan manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujar Yusril ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yusril menjelaskan bahwa pendekatan kehati-hatian tersebut berasal dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk berbagai kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

Menurut dia, jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Pasalnya, orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali sehingga kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak.

Maka dari itu, dalam KUHP terbaru, dia menyebutkan pidana mati tidak serta-merta dilaksanakan setelah putusan pengadilan, tetapi hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

Dengan demikian, lanjut dia, permohonan grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan, baik oleh terpidana, keluarga, maupun penasihat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia mengungkapkan bahwa Pasal 99 dan 100 UU No. 1/2023 tentang KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucap Yusril.

Selain itu, Menko menambahkan bahwa jaksa juga diwajibkan oleh KUHP untuk mengajukan tuntutan hukuman mati disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

Untuk itu, Yusril tak menampik bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus menyusun Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 KUHP terbaru.

Kendati demikian, kata dia, secara substansi bahwa ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP terbaru.

Terkait dengan perdebatan seputar HAM, Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat bergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

Beberapa agama pada masa lalu, menurut dia, mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut. Namun, dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati.

KUHP terbaru, sambung dia, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan. Pidana mati dikenal dalam Hukum Pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda.

Menko menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir, yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi ....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

"Bagaimanapun hakim dan Pemerintah merupakan manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujar Yusril ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yusril menjelaskan bahwa pendekatan kehati-hatian tersebut berasal dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk berbagai kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

Menurut dia, jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Pasalnya, orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali sehingga kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak.

Maka dari itu, dalam KUHP terbaru, dia menyebutkan pidana mati tidak serta-merta dilaksanakan setelah putusan pengadilan, tetapi hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

Dengan demikian, lanjut dia, permohonan grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan, baik oleh terpidana, keluarga, maupun penasihat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia mengungkapkan bahwa Pasal 99 dan 100 UU No. 1/2023 tentang KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucap Yusril.

Selain itu, Menko menambahkan bahwa jaksa juga diwajibkan oleh KUHP untuk mengajukan tuntutan hukuman mati disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

Untuk itu, Yusril tak menampik bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus menyusun Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 KUHP terbaru.

Kendati demikian, kata dia, secara substansi bahwa ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP terbaru.

Terkait dengan perdebatan seputar HAM, Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat bergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

Beberapa agama pada masa lalu, menurut dia, mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut. Namun, dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati.

KUHP terbaru, sambung dia, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan. Pidana mati dikenal dalam Hukum Pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda.

Menko menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir, yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukam Imipas) menyatakan, Indonesia tidak anti terhadap penjatuhan hukuman mati. Tetapi, pemerintah ingin memberikan kesempatan terhadap para terpidana maksimal itu untuk bertaubat menghindari eksekusi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku 2026 mendatang, juga memberikan jalan penyesalan bagi para terpidana mati. Termasuk terhadap para koruptor yang selama ini didesak untuk dijatuhi hukuman cabut nyawa.

Karena itu, Yusril mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkali-kali menyampaikan sikap politik hukum di Indonesia, menjauhkan pemidanaan mati. “Itulah maksud dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap napi mana saja dan kasus apa saja,” kata Yusril, Rabu (9/4/2025).

Yusril menilai, politik hukum yang dianut Presiden Prabowo yang menolak pidana mati, pun selaras dengan tujuan KUHP Nasional. Dalam KUHP Nasional memang masih menebalkan pengancaman pidana mati. Tetapi dalam praktiknya kelak, eksekusi pidana mati tak serta merta dilaksanakan.

Sebab, kata Yusril, KUHP 2026 menebalkan pidana mati harus dilaksanakan setelah terpidana menjalani percobaan selama 10 tahun di pemenjaraan. Percobaan selama satu dasawarsa tersebut, merupakan kesempatan bagi terpidana mati untuk mengevaluasi diri atas perbuatannya.

“Dalam KUHP Nasional, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan. Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha. Dalam arti, sangat menyesali perbuatannya atau tidak,” ujar Yusril.

Kata dia, jika evaluasi tersebut berujung pada penilaian yang positif, hukuman bagi terpidana mati dapat berubah menjadi hukuman pidana seumur hidup. “Ketentuan ini, berlaku bagi seluruh narapidana mati WNI (warga negara Indonesia), maupun WNA (warga negara asing),” ujar Yusril.

Lalu bagaimana dengan nasib para terpidana mati yang selama ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, namun mengacu pada dasar KUHP lama? Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sekali kesempatan, pernah menyampaikan saat ini tercatat sekitar 300-an narapidana hukuman mati yang kini tak bisa dieksekusi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme hukuman mati terhadap terpidana dalam KUHP baru.

Dia menyampaikan hukuman mati pada KUHP teranyar itu tidak akan langsung mengeksekusi terpidana. Sebab, terpidana tersebut bakal diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk bertobat.

"Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

Dia menambahkan, apabila terpidana itu sudah dinilai bertobat, hukumannya dapat diganti menjadi seumur hidup. Adapun, aturan ini berlaku baik itu kepada WNI atau WNA.

"Jika dinilai dia telah tobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA. Itu garis besarnya," imbuhnya.

Adapun, kata Yusril, hingga kini pemerintah tengah mempersiapkan UU KUHP baru tersebut agar bisa berlaku pada awal 2026.

"Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin mengungkap ada 300 terpidana mati yang masih belum dieksekusi di Indonesia hingga saat ini.

Dia menyampaikan pelaksanaan eksekusi mati itu kerap terkendala karena ratusan terpidana itu merupakan warga negara asing atau WNA.

Oleh karena itu, pihaknya harus berkoordinasi dengan negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI.

Di samping itu, Burhanuddin juga mengemukakan bahwa banyak negara luar yang keberatan soal adanya eksekusi mati. Salah satu kasusnya yaitu berkaitan dengan peredaran narkoba.

"Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar Burhanuddin dalam acara peluncuran buku di Kejati DKJ, Rabu (5/2/2025).

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan. Dia menyebut hukuman mati tersebut ditempatkan secara khusus.

Yusril menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya jaksa diwajibkan oleh KUHP Nasional untuk mengajukan tuntutan hukuman mati dengan disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

"Pemerintah dan DPR memang harus menyusun undang-undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana diamanatkan Pasal 102 KUHP Nasional yang baru. Namun secara substansi, ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP Nasional," kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).



Yusril menyebutkan, hukuman mati tidak serta merta dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan. Nantinya, KUHP mengatur bahwa pidana mati hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

"Jadi, memohon grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan baik oleh terpidana, keluarga atau penasihat hukumnya sesuai ketentuan KUHAP," ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam pasal 99 dan 100 KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, maka Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucapnya.

Yusril menambahkan, pendekatan kehati-hatian ini berangkat dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

"Bagaimanapun juga, hakim dan pemerintah adalah manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujarnya.

Terkait dengan perdebatan seputar hak asasi manusia (HAM), Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat tergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

"Beberapa agama di masa lalu mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut, namun dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin menghukum mati koruptor mencerminkan sosok negarawan.

Dia menekankan bahwa dalam setiap kebijakannya, Prabowo selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

"Jika seseorang sudah dieksekusi mati, tidak ada lagi kesempatan kita menghidupkan kembali orang tersebut, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9% orang itu terbukti bersalah," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

Menurutnya, meskipun hakim telah menyatakan 99,9% koruptor bersalah, namun masih ada 0,1% kemungkinan tidak bersalah. Alhasil, koruptor masih memiliki kesempatan untuk bertobat.

"Presiden berbicara bukan sebagai seorang hakim, tetapi sebagai seorang negarawan, sebagai bapak bangsa yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan dari pada sisi lainnya," imbuhnya.

Sekadar informasi, Yusril juga mengungkap bahwa dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan ada kans menghukum mati koruptor dalam keadaan tertentu.

Misalnya, saat terjadi perang, krisis ekonomi hingga bencana nasional. Namun, hingga saat ini RI tidak pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor.

"Dalam keadaan tertentu itu adalah keadaan-keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang, krisis ekonomi maupun bencana nasional yang sedang terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan tidak ingin menghukum mati dalam wawancara eksklusif bersama enam pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Bogor.

Menurutnya, ada pilihan lain untuk memberikan efek jera terhadap koruptor. Misalnya, melalui mekanisme memiskinkan koruptor.

Namun, mekanisme tersebut tidak serta merta bisa diterapkan terhadap aset yang telah dimiliki oleh keluarga pada periode sebelum korupsi terjadi.

"Saya pada prinsipnya juga, kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati," tutur Prabowo.