Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump mengonfirmasi pada hari Senin (18/11) bahwa ia berencana untuk mengumumkan keadaan darurat nasional.

Kondisi darurat nasional di AS tersebut terkait keamanan perbatasan dan penggunaan pasukan militer untuk melakukan deportasi massal terhadap migran tidak berdokumen di Negeri Paman Sam.

Imigrasi merupakan isu utama dalam kampanye pemilihan, dan Trump telah berjanji untuk mendeportasi jutaan orang dan menstabilkan perbatasan dengan Meksiko setelah jumlah migran yang menyeberang ke AS secara ilegal mencapai rekor selama pemerintahan Presiden Joe Biden.

Di platform media sosialnya Truth Social, Trump mengabarkan unggahan terbaru yang oleh seorang aktivis konservatif AS ini diartikan sebagai kesiapan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan akan menggunakan aset militer untuk membalikkan invasi di era Biden melalui program deportasi massal."

"Benar," ucap Trump mengonfirmasi hal tersebut usai memastikan kemenangannya kembali secara luar biasa dalam pemilihan presiden (Pilpres) AS 2024 setelah mengalahkan , capres dari Partai Demokrat Kamala Harris pada tanggal 5 November 2024.

Trump telah mengumumkan kabinet yang menampilkan garis keras imigrasi, menunjuk mantan kepala pelaksana Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Tom Homan sebagai "raja perbatasan"-nya.

Tom Homan muncul di Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Juli 2024, sambil memberi tahu para pendukungnya sekaligus menyindir Biden.

"Saya mendapat pesan kepada jutaan imigran ilegal bahwa Joe Biden telah dibebaskan di negara kita: Sebaiknya kalian mulai berkemas sekarang," ujar Tom Homan, seperti dilansir AFP.

Pihak berwenang memperkirakan bahwa sekitar 11 juta orang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Rencana deportasi Trump diperkirakan akan berdampak langsung pada sekitar 20 juta keluarga.

Sementara pemerintah AS telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mengelola perbatasan selatannya dengan Meksiko, Trump telah meningkatkan kekhawatiran dengan mengklaim bahwa "invasi" sedang berlangsung oleh para migran, yang menurutnya akan memperkosa dan membunuh orang Amerika.

Selama kampanyenya, Trump berulang kali mencela imigran tidak berdokumen, menggunakan retorika yang menghasut tentang orang asing yang "meracuni darah" Amerika Serikat dan menyesatkan audiensnya tentang statistik dan kebijakan imigrasi.

Trump belum menguraikan tindakan kerasnya terhadap imigrasi secara terperinci, tetapi selama kampanye pemilihannya berulang kali berjanji untuk memberlakukan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798 untuk mempercepat deportasi.

Para kritikus mengatakan undang-undang tersebut sudah ketinggalan zaman dan merujuk pada penggunaan terakhirnya selama Perang Dunia II untuk menahan warga Amerika keturunan Jepang di kamp-kamp interniran tanpa proses hukum yang semestinya.

Jumlah pertemuan patroli perbatasan AS dengan migran yang menyeberang dari Meksiko secara ilegal sekarang hampir sama dengan tahun 2020, tahun terakhir masa jabatan pertama Trump, setelah mencapai puncaknya pada rekor 250.000 untuk bulan Desember 2023.