Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Pemuda Pancasila mendukung penuh Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Mengedepankan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Hal itu diungkapkan olehnya saat penutupan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia di Medan, Selasa (14/1/2025) malam

"Dalam era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin ekstrem, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, ketersediaan nutrisi yang bergizi, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga pendidikan, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, ketahanan pangan di Indonesia akan terwujud, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan bangsa secara keseluruhan," ujar Bamsoet dalam keterangan, Rabu (15/1/2025).

Bamsoet menjelaskan, mewujudkan ketahanan pangan sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut data Kementerian Pertanian, sektor pertanian mampu menyerap lebih dari 28% dari total angkatan kerja di Indonesia. Jika ketahanan pangan dapat ditingkatkan, maka sektor pertanian akan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta memperkuat perekonomian lokal dan nasional.

"Ketahanan pangan juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Pangan yang bergizi dan aman adalah hak dasar setiap individu. Kurangnya akses terhadap pangan yang berkualitas dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti stunting dan malnutrisi. Data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2023, menunjukkan bahwa sekitar 21,5% anak balita di Indonesia mengalami stunting. Karena itu, dengan ketahanan pangan dan pemberian makan bergizi gratis diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan," ungkap Bamsoet.

Dia menambahkan, untuk mencapai ketahanan pangan, diperlukan berbagai upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus meningkatkan investasi di sektor pertanian, mengembangkan infrastruktur pertanian, serta memfasilitasi akses petani terhadap teknologi modern dan informasi pasar.

Program-program pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik dan agroforestry, juga harus didorong untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan lingkungan.

"Selain itu, diversifikasi sumber pangan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan. Misalnya, mengembangkan potensi pangan lokal seperti umbi-umbian dan sayuran dapat membantu memperkuat ketahanan pangan, sambil meningkatkan keberagaman gizi dalam pola makan masyarakat," tutup Bamsoet.

Simak juga Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Amnesty International menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza sejak dimulainya perang tahun lalu. Amnesty mengatakan pada hari Kamis (5/12), bahwa laporan baru tersebut merupakan "peringatan" bagi masyarakat internasional.

Organisasi hak asasi manusia yang berkantor pusat di London, Inggris tersebut, mengatakan bahwa temuannya didasarkan pada "pernyataan genosida dan tidak manusiawi para pejabat pemerintah dan militer Israel", citra satelit yang mendokumentasikan kehancuran, kondisi lapangan dan laporan langsung dari warga Gaza.

"Bulan demi bulan, Israel telah memperlakukan warga Palestina di Gaza sebagai kelompok submanusia yang tidak layak mendapatkan hak asasi manusia dan martabat, menunjukkan niatnya untuk menghancurkan mereka secara fisik," kata kepala Amnesty, Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/12/2024).

"Temuan kami yang memberatkan ini harus menjadi peringatan bagi masyarakat internasional: ini adalah genosida. Ini harus dihentikan sekarang," tambahnya.

Sebelumnya, kelompok Hamas melancarkan besar-besaran di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober 2023, yang memicu serangan militer Israel yang mematikan.

Israel telah berulang kali dan dengan tegas membantah tuduhan genosida, menuduh Hamas menggunakan rakyat Palestina sebagai tameng manusia.

"Sama sekali tidak ada keraguan bahwa Israel memiliki sasaran militer. Namun keberadaan sasaran militer tidak meniadakan kemungkinan adanya niat genosida," kata Callamard kepada AFP dalam konferensi pers di Den Haag, Belanda.

Laporan setebal 300 halaman itu menunjukkan insiden-insiden di mana "tidak ada kehadiran Hamas atau sasaran militer lainnya".

Laporan itu menyinggung tentang 15 serangan udara di Gaza antara 7 Oktober 2023 dan 20 April, yang menewaskan 334 warga sipil termasuk 141 anak-anak. Amnesty menyatakan pihaknya tidak menemukan "bukti bahwa salah satu dari serangan-serangan ini diarahkan pada sasaran militer".

Selain puluhan ribu kematian dan trauma fisik dan psikologis, laporan itu juga menunjukkan kondisi di lapangan, di mana dikatakan bahwa warga Palestina menjadi sasaran "malnutrisi, kelaparan, dan penyakit, dan terpapar pada "kematian yang lambat dan terencana," demikian laporan Amnesty.

"Negara-negara yang mengirim senjata ke Israel, melanggar kewajiban mereka untuk mencegah genosida berdasarkan konvensi dan berisiko menjadi kaki tangan", cetus Callamard selama konferensi pers.

Sejak dimulainya perang, setidaknya 44.532 orang telah tewas di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.